Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong produk-produk asal Indonesia dapat dikenal dan mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke pasar internasional.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yakni mendukung terselenggaranya Indonesia Licensing and Franchise Export (ILFEX) 2025.

    ILFEX 2025 akan dilaksanakan bersamaan tempat dan waktunya dengan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Budi mengatakan, ILFEX 2025 sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam program Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Budi menambahkan, Kemendag berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Di antaranya melalui penguatan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi.

    “Dengan potensi dan perkembangan waralaba lokal, kami berharap ILFEX 2025 dapat menjadi wadah dan sarana untuk promosi bagi berbagai konsep bisnis” papar Busan di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Terutama, dari merek dan produk lokal Indonesia yang dapat mendorong pengembangan kewirausahaan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” sambungnya.

    Sementara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengungkapkan, UMKM BISA Ekspor kini tidak hanya produk, tetapi termasuk jasa lisensi dan waralaba.

    ILFEX 2025 yang dinisiasi Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) bertujuan untuk mendukung 100 lisensi merek dan produk UMKM lokal BISA Ekspor melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “Kami menyambut baik inisiasi ini karena selaras dengan misi Kemendag, yaitu Program UMKM BISA Ekspor sehingga tak hanya produk saja yang menjadi fokus utama, tetapi juga akan menghadirkan berbagai bidang jasa khususnya jasa lisensi dan waralaba,” ujar Puntodewi.

    Di lain pihak, Ketua ASENSI Susanty menyampaikan, ILFEX 2025 bertujuan meningkatkan rasio kewirausahaan dan mendukung program pemerintah melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “ILFEX 2025 bertujuan mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekosistem lisensi dan waralaba di Indonesia, membangkitkan semangat cinta terhadap merek lokal, memperkuat posisi merek-merek lisensi dan waralaba nasional di pasar domestik maupun internasional,” jelas Susanty terkait produk Indonesia.

  • Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

    “Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.

    Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).

    “Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

    Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

    “Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” ujarnya.

     

  • Fitch Beri Penilaian Positif, Pertanda Optimisme Global terhadap Ekonomi Indonesia – Page 3

    Fitch Beri Penilaian Positif, Pertanda Optimisme Global terhadap Ekonomi Indonesia – Page 3

    Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita.

    Fitch Ratings kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook stabil. Peringkat yang dipertahankan tersebut mencerminkan optimisme Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia, khususnya prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid dan kebijakan fiskal yang tetap terkendali.

    Dalam laporannya, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada tahun 2025, didorong oleh permintaan omestic yang kuat, belanja publik untuk proyek bantuan sosial dan infrastruktur, serta investasi swasta yang tetap positif dengan berkurangnya ketidakpastian kebijakan pasca pemilu 2024, serta hilirisasi yang terus berlanjut. Untuk akses laporan lengkapnya, bisa dicek lewat https://iru.ojk.go.id/iru/news.

  • Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Adapun Menkeu mengatakan, penyampaian APBN KiTa ini menjadi tahun pertama pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen keuangan negara yang sangat vital dalam mencapai tujuan-tujuan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan intrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kelincahan dan kemampuan untuk fleksibel, namun tetap menjaga kehati-hatian dan keberlanjutan APBN, menjadi hal yang sangat penting.

    “Tema mengenai kelincahan kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu sangat penting,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus menjaga APBN sebagai instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan mencapai cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

    “Itulah yang menjadi dasar di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan Pemerintah dalam menjalankan proses pembagunan dan dalam menjaga negara, perekonomian, serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” ujar Menkeu.

     

  • Tips Mempelajari Transaksi Derivatif Komoditi Secara Otodidak

    Tips Mempelajari Transaksi Derivatif Komoditi Secara Otodidak

    Memungkinkan Anda mengontrol aset dengan modal lebih kecil dibandingkan dengan membeli aset langsung.

    Membantu Anda menyebar risiko investasi ke berbagai jenis aset.

    Melindungi portofolio dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan.

    Namun, ada juga risiko yang harus Anda waspadai:

    Harga instrumen derivatif bisa berubah drastis dalam waktu singkat.

    Jika tidak dikelola dengan baik, leverage bisa menyebabkan kerugian besar.

    Kurangnya pengetahuan dapat meningkatkan kemungkinan mengalami kerugian.

    4. Simulasikan Perdagangan dengan Akun Demo

    Sebelum Anda mulai bertransaksi dengan uang sungguhan, penting untuk memahami cara kerja pasar dan mengasah keterampilan trading Anda. Salah satu langkah terbaik adalah berlatih menggunakan akun demo yang disediakan oleh banyak broker. Akun demo memungkinkan Anda melakukan transaksi derivatif dalam kondisi pasar nyata tanpa risiko kehilangan modal. Dengan akun demo, Anda bisa:

    Menguji strategi perdagangan untuk melihat efektivitas taktik yang Anda gunakan.

    Memahami cara kerja platform trading agar lebih nyaman saat bertransaksi.

    Melihat bagaimana pergerakan harga mempengaruhi nilai kontrak derivatif secara langsung.

    Berlatih dengan akun demo dapat meningkatkan kepercayaan diri sebelum Anda berinvestasi sungguhan.

    5. Pelajari Strategi Perdagangan Derivatif

    Setelah memahami dasar-dasarnya, Anda perlu mempelajari strategi perdagangan yang digunakan dalam transaksi derivatif. Beberapa strategi umum meliputi:

    Strategi untuk melindungi aset dari risiko pergerakan harga.

    Mengambil posisi berdasarkan prediksi pergerakan harga untuk memperoleh keuntungan.

    Memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko.

    Misalnya, jika harga minyak saat ini adalah Rp1.000.000 per barel dan Anda membeli kontrak futures dengan harga Rp1.050.000 per barel untuk pengiriman bulan depan, maka jika harga minyak naik menjadi Rp1.100.000 per barel, Anda bisa menjual kontrak dan mendapatkan keuntungan Rp50.000 per barel.

  • APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

    Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

    “Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

    Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

    Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

    Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

    “Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun.”

    “Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun,” jelas Ani.

    Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

    Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

    Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

    “Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Asian Infrastructure Investment Bank Siap Suntik Dana Rp 16,4 Triliun ke IKN – Page 3

    Asian Infrastructure Investment Bank Siap Suntik Dana Rp 16,4 Triliun ke IKN – Page 3

    Adapun Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya sempat menyatakan, minat investasi di IKN terus berkembang dan tidak mengalami penurunan. Dibuktikan dengan adanya berbagai Letter of Intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor dalam maupun luar negeri yang saat ini sedang melalui proses evaluasi.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN  Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya hingga saat ini telah menerima 536 LoI dari berbagai badan usaha yang memiliki minat tinggi dalam membangun infrastruktur di Nusantara. 

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen merupakan investor yang menyatakan minat membangun infrastruktur. Sementara sisanya adalah supplier, vendor, konsultan, dan pihak lain yang tidak termasuk dalam kategori investor pembangunan.

    “Kami ingin mengklarifikasi bahwa pemberitaan mengenai penurunan minat investasi di IKN tidak tepat. Justru saat ini, kami melihat tren positif di mana semakin banyak investor serius yang ingin berinvestasi,” ujar Agung beberapa waktu lalu.

    Ia melaporkan, sebanyak 140 investor yang berminat membangun infrastruktur telah melengkapi data yang dibutuhkan dan sedang dalam proses investasi melalui platform Investara. Sementara 190 investor lainnya masih melengkapi persyaratan dan dalam tahap verifikasi.

    Dalam upaya menjaga kualitas investasi, Otorita IKN menerapkan proses evaluasi menyeluruh terhadap investor yang berminat membangun di IKN. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk memiliki kesiapan finansial dan operasional sehingga dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.

    Agung mengatakan, proses seleksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas investasi di IKN.

     “Kami ingin menegaskan bahwa jumlah investor yang masuk ke IKN justru semakin meningkat. Namun, kami menerapkan seleksi yang lebih profesional untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar siap dan dapat diwujudkan di lapangan. Tidak ada penurunan minat, justru yang terjadi adalah peningkatan minat dengan seleksi yang lebih baik,” tegasnya.

     

  • APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp 316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “APBN 2025 didesain dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% dari PDB tentu masih dalam target APBN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di aula mezzanine kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

    Realisasi pendapatan negara dalam laporan APBN sebesar Rp 316,9 triliun terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.

    Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Selain itu, keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun pada akhir Februari 2025. Sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target dalam APBN 2025.

    “Artinya, dalam dua bulan pertama kita telah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, sekitar 35,7% dari target. Secara implisit, ini menunjukkan adanya strategi pembiayaan front loading, di mana penerbitan surat utang di awal tahun cukup besar,” kata Sri Mulyani terkait APBN 2025.

  • Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan insentif bagi motor listrik kembali hadir pada 2025 ini. Menurut dia, aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

    Insentif ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik. Diketahui, pemerintah juga tengah berupaya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.

    “Pemerintah sekarang juga sedang dalam proses dan InsyaAllah akan terbit dalam waktu dekat yaitu insentif untuk motor listrik InsyaAllah dalam waktu dekat akan terbit,” kata Agus dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia menerangkan, saat ini aturannya sudah masuk tahap finalisasi. Meski begitu, belum ada waktu pasti kapan aturan insentif motor listrik itu berlaku. “Dalam waktu dekat, ini sudah finishing up,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Menperin Agus belum mengungkapkan berapa besaran insentif bagi pembelian motor listrik baru tersebut.

    “Masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Dipastikan Lanjut

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan subsidi Rp 7 juta untuk motor listrik akan diperpanjang 2025. Insentif ini, kembali diberikan untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,”” jelas Airlangga, disitat dari Antara, ditulis Minggu, 9 Februari 2025. 

    Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan keberlanjutan subsidi motor listrik dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini. Airlangga menyatakan, program tersebut sudah mendapatkan persetujuan pemerintah sehingga tidak akan mengganggu program lain.

    “Mungkin (untuk diperpanjang), karena sudah setuju semua. Jadi program tidak terganggu,” ujarnya.

     

  • Dibuka Gratis, Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Dilintasi 5.267 Kendaraan – Page 3

    Dibuka Gratis, Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Dilintasi 5.267 Kendaraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) resmi membuka operasional Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 18,85 km pada Selasa (11/3/2025) mulai pukul 07.00 WIB.

    Ruas tol ini dioperasikan tanpa tarif alias gratis jelang musim mudik Lebaran 2025. Untuk melengkapi operasional Tol Binjai-Langsa Seksi Binjai-Tanjung Pura, yang semakin mempersingkat konektivitas di wilayah Sumatra Utara menuju Aceh.

    Selama dua hari pembukaan gratis ini (11-12 Maret 2025), Hutama Karya mencatat sebanyai 5.267 kendaraan telah melintasi ruas Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, pengoperasian tol ini mengefisiensi waktu perjalanan Binjai ke Pangkalan Brandan dari yang sebelumnya 1,5 jam menjadi hanya 30 menit. Juga akan memudahkan waktu tempuh pemudik dari Bandara Kualanamu Medan menuju Brandan hingga Langsa, Aceh.

    “Saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum bertarif. Namun, pengguna jalan tetap diwajibkan membawa kartu uang elektronik untuk tapping saat memasuki gerbang tol,” kata Adjib dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

    “Selain itu, pengguna yang melanjutkan perjalanan ke arah Binjai melalui Gerbang Tol Tanjung Pura tetap dikenakan tarif normal sesuai ruas yang telah beroperasi dan ditetapkan tarif sebelumnya,” dia menambahkan.

    Optimalisasi Layanan

    Sebelumnya, Hutama Karya menerima kunjungan Staf Ahli Menteri II Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Abram Elsaya Barus, ke Gerbang Tol (GT) Pangkalan Brandan dan Rest Area Km 41.

    Dalam kunjungannya, Abram menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di seluruh area operasional, serta memastikan kesiapan tol dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025.

    “Kebersihan dan kenyamanan di setiap fasilitas jalan tol harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi lonjakan trafik saat periode mudik nanti. Dengan kesiapan yang matang, ruas tol ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pintanya.