Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Soal PHK, Sri Mulyani sorot perbaikan kinerja industri manufaktur

    Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut industri manufaktur Indonesia secara umum menunjukkan kinerja perbaikan di tengah banyaknya pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ada terjadi PHK, tapi data kami menunjukkan untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki itu ekspor dan pertumbuhannya naik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Dari segi ekspor, meski terjadi disrupsi global, sejumlah industri di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor pada Januari 2025. Industri itu di antaranya elektronik (20,5 persen), olahan mikro (47,2 persen), tembaga (4,6 persen), alas kaki (17 persen) dan TPT (3,8 persen).

    “TPT memang rendah, tapi itu positif di 3 persen, bahkan mau mendekati 4 persen,” ujarnya.

    Sementara bila ditinjau dari segi pertumbuhan, beberapa industri mengalami peningkatan signifikan pada kinerja tahun 2024, seperti industri makanan dan minuman (5,9 persen), industri kimia (5,9 persen), elektronik (6,2 persen), logam dasar (13,3 persen), TPT (4,3 persen) dan alas kaki (6,8 persen).

    Untuk TPT dan alas kaki, kinerja pertumbuhan pada 2024 berbalik dibandingkan kinerja tahun 2023 yang tumbuh negatif.

    Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pun mencapai level yang tinggi pada Februari 2025, yakni 53,6. Posisi ini menempatkan Indonesia menjadi yang tertinggi setelah India.

    Bila dirinci, indeks komponen PMI manufaktur Indonesia sebagian besar berada pada zona ekspansi, mencakup hasil produksi 54,4; total permintaan 54,8; tenaga kerja 53; stok barang jadi 51,7; dan stok input produksi 54,1. Hanya komponen ekspor yang berada di zona kontraksi dengan level 49,4.

    Sri Mulyani meyakini keseluruhan kinerja tersebut menggambarkan produksi dan aktivitas manufaktur di Indonesia tetap mampu bertahan, bahkan cenderung menunjukkan penguatan.

    “Ini landasan optimisme kita yang harus terus kita jaga. Ini merupakan sesuatu yang positif, yang tentunya perlu untuk kita jaga bersama-sama. Dengan kinerja manufaktur yang bagus, ketahanan sektor eksternal kita juga cukup terjaga baik,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari hingga Februari 2025.

    “Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Aula Mezzanine kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada 71 juta pelanggan, sementara pada Februari 2025 tercatat sebanyak 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tersebut.

    Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi adalah mereka dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    “Selama Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA,” tambah Suahasil.

    Kebijakan ini turut berdampak pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered price mengalami deflasi bulanan sebesar 7,38% dan tahunan 6,41% pada Januari 2025.

    Sementara pada Februari 2025, deflasi tercatat sebesar 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan.

    “Ketika harga listrik turun, inflasi administered price juga ikut turun akibat kebijakan pemerintah,” jelas Suahasil.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2% pada akhir 2025, mengingat dampak dari diskon tarif listrik diperkirakan menghilang setelah Maret 2025.

    Pemerintah membatasi kebijakan ini hanya untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Inflasi tetap diproyeksikan berada dalam target Bank Indonesia sebesar 1,5%-3,5% pada akhir tahun, kecuali jika kebijakan ini diperpanjang.

    “Selain itu, inflasi pada 2025 kemungkinan akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya,” kata Josua.

    Diskon tarif listrik diketahui telah dilaksanakan oleh pemerintah pada periode Januari-Februari 2025. Untuk periode Maret 2025, pemerintah tak memberikan diskon untuk tarif listrik.

  • OJK terbitkan aturan penyelenggara agregasi jasa keuangan

    OJK terbitkan aturan penyelenggara agregasi jasa keuangan

    diperlukan POJK untuk memastikan agar agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan tidak menimbulkan risiko

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang mulai berlaku pada 26 Februari 2025, guna semakin mendukung perkembangan produk dan layanan di sektor jasa keuangan.

    Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa OJK memandang diperlukan layanan agregasi yang dapat mempermudah konsumen dalam membandingkan, memilih, dan/atau menggunakan produk serta layanan jasa keuangan yang sesuai dengan profil dan/atau kebutuhan konsumen.

    Oleh sebab itu, diperlukan POJK untuk memastikan agar agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan tidak menimbulkan risiko bagi konsumen maupun lembaga jasa keuangan (LJK) serta pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

    Hal ini dilakukan dengan mengatur tata kelola dan manajemen risiko setiap pihak yang akan menjalankan aktivitas sebagai penyelenggara agregasi jasa keuangan.

    Agregasi merupakan aktivitas untuk menjalankan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan, penyaringan dan/atau pembandingan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan antar-LJK dan/atau antarpihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

    Penyelenggara PAJK adalah penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang melakukan kegiatan usaha agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

    Adapun substansi pengaturan yang diatur dalam POJK 4/2025 meliputi prinsip dan ruang lingkup kegiatan usaha PAJK, kelembagaan PAJK, tata kelola PAJK, penyelenggaraan agregasi yang dilakukan PAJK, pengawasan PAJK, penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha PAJK, dan aspek kepatuhan lainnya.

    Menurut OJK, penerbitan POJK 4/2025 juga merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan PAJK.

    OJK pun berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ITSK seperti PAJK yang diharapkan mampu mengoptimalkan penetrasi dan adopsi produk dan layanan jasa keuangan sekaligus menjaga penerapan prinsip tata kelola yang baik.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI angkut 3.856.759 penumpang per Februari didominasi KA ekonomi

    KAI angkut 3.856.759 penumpang per Februari didominasi KA ekonomi

    KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah mengangkut sebanyak 3.856.759 penumpang pada Februari 2025, yang didominasi penumpang pada segmen kelas ekonomi.

    “Secara keseluruhan, jumlah pelanggan kereta api sepanjang Februari 2025 mencapai 3.856.759 penumpang, dengan 73,73 persen di antaranya berasal dari segmen KA Ekonomi,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Anne menyampaikan bahwa pihaknya mencatat peningkatan jumlah penumpang kereta api ekonomi pada Februari 2025. Total pelanggan KA Ekonomi Jarak Jauh dan Ekonomi Lokal mencapai 2.843.579 penumpang, naik 1,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang berjumlah 2.799.236 penumpang.

    Menurut Anne, peningkatan jumlah pelanggan itu mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api yang semakin nyaman dan terjangkau.

    KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

    “Dengan peningkatan jumlah penumpang KA Ekonomi, kami semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi aksesibilitas tarif yang tetap terjangkau,” ujar Anne.

    Sebagai bagian dari transformasi layanan, KAI terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas perjalanan bagi pelanggan KA Ekonomi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan Kereta Ekonomi New Generation yang lebih modern dan nyaman.

    Kereta tersebut dilengkapi dengan kursi ergonomis, jendela yang lebih besar, pendingin udara yang lebih optimal, serta sistem keamanan yang lebih canggih.

    Anne menegaskan bahwa selain menawarkan tarif yang terjangkau, peningkatan fasilitas dan layanan juga menjadi prioritas utama KAI.

    Selain menghadirkan tarif terjangkau, KAI juga terus meningkatkan kualitas layanan KA Ekonomi agar pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Peningkatan itu meliputi renovasi dan modernisasi fasilitas stasiun, kenyamanan tempat duduk, perbaikan kereta makan, hingga peningkatan kebersihan toilet.

    Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, KAI akan menghadirkan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation secara bertahap, termasuk untuk kelas ekonomi. Pengadaan rangkaian kereta baru ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan serta menghadirkan kenyamanan lebih bagi para penumpang.

    Selain pengadaan unit baru, KAI juga melakukan modifikasi terhadap rangkaian kereta yang ada. Melalui Balai Yasa Manggarai, KAI menargetkan modifikasi 52 kereta New Generation dan 4 kereta kompartemen pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan KA Ekonomi tetap dapat bersaing dalam hal kenyamanan dan fasilitas.

    Lebih lanjut, Anne menyebutkan bahwa KA Ekonomi hadir dengan tarif terjangkau bagi masyarakat, di antaranya KA Pariaman Ekspres (Pauhlima/Padang-Naras pergi-pulang/PP) dengan tarif Rp5.000; KA Minangkabau Ekspres (Pulau Aie-BIM PP) Rp10.000; KA Lembah Anai (Kayu Tanam-Duku) Rp3.000.

    Sedangkan, di Sumatera Selatan, KA Kuala Stabas (Baturaja-Tanjungkarang PP) memiliki tarif antara Rp10.000 hingga Rp30.000, dan KA Rajabasa (Kertapati-Tanjungkarang PP) dengan rute terpanjang di Sumatera sejauh 388 km menawarkan tarif hanya Rp29.000-Rp32.000,” tukas Anne.

    KAI juga berfokus pada peningkatan aspek keselamatan dan keamanan dalam perjalanan KA Ekonomi. Teknologi terbaru diterapkan dalam sistem monitoring dan perawatan kereta guna memastikan operasional yang lebih andal dan minim gangguan.

    Selain aspek fisik, KAI juga terus memperkuat layanan digital guna mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi tiket. Aplikasi Access by KAI kini dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

    Lebih lanjut, KAI juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusivitas dalam layanannya. Berbagai program khusus, seperti tarif promo untuk pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas, terus dihadirkan guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati layanan kereta api.

    “KAI percaya bahwa dengan menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas, pihaknya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Anne pula.

    Ia menambahkan, aksesibilitas yang lebih baik terhadap transportasi massal memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Hal itu sejalan dengan visi KAI untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa KA Ekonomi tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak jauh dengan harga yang terjangkau, tanpa mengurangi kualitas layanan. Oleh karena itu, KAI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan modernisasi pada layanan kami,” kata Anne lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transaksi Ziswaf Muamalat DIN tumbuh 27,5 persen

    Transaksi Ziswaf Muamalat DIN tumbuh 27,5 persen

    Nasabah bisa menunaikan ziswaf langsung maupun menjadwalkannya secara berkala baik harian, mingguan, bulanan dan bahkan tahunan

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat jumlah transaksi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) di Muamalat DIN tumbuh 27,5 persen secara tahunan (year on year) pada akhir 2024.

    Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan hingga akhir 2024, jumlah transaksi ziswaf melalui Muamalat DIN mencapai sekitar 2,5 juta kali dengan volume transaksi mencapai Rp18,7 miliar.

    “Alhamdulillah, nasabah semakin percaya untuk menyalurkan ziswaf menggunakan Muamalat DIN. Insya Allah, lembaga amil zakat yang menjadi mitra kami pun amanah,” kata Karno di Jakarta, Kamis.

    Terdapat 11 lembaga kemanusiaan yang bermitra dengan Bank Muamalat untuk memfasilitasi penyaluran dana sosial keislaman.

    Mereka tidak hanya menyalurkan ziswaf, tetapi juga bantuan kemanusiaan seperti untuk masyarakat Palestina. Khusus zakat, cara menghitungnya juga tersedia pada fitur Kalkulator Zakat di Muamalat DIN.

    “Nasabah bisa menunaikan ziswaf langsung maupun menjadwalkannya secara berkala baik harian, mingguan, bulanan dan bahkan tahunan. Ini memudahkan kita berinfak dan bersedekah rutin, apalagi di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” ujar Karno.

    Ia juga mengajak nasabah dan masyarakat untuk bijak menggunakan dana tunjangan hari raya (THR), di mana pada dana THR tersebut, ada sebagian hak mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang harus ditunaikan.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendengar curhatan warga soal kecurangan Minyakita tak sesuai takaran

    Mendengar curhatan warga soal kecurangan Minyakita tak sesuai takaran

    ANTARA – Persoalan mengenai minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita yang tidak sesuai takaran, menjadi perhatian masyarakat khususnya para ibu rumah tangga. Atas temuan kecurangan itu, tak sedikit warga mulai meninggalkan Minyakita dan menggantinya dengan membeli produk lain. (Denik Apriyani/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025, Ajak Puluhan Ribu Pengunjung Nikmati Beragam Kuliner dan Hiburan Menarik

    Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025, Ajak Puluhan Ribu Pengunjung Nikmati Beragam Kuliner dan Hiburan Menarik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menghadirkan acara spesial dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan melalui “Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025”. Acara yang digelar pada 15-16 Maret 2025 di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik serta penampilan spesial dari musisi Tanah Air.

    Sebagai bagian dari perayaan Ramadan, acara ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Diharapkan, kegiatan yang terlaksana dapat menambah kekhusyukan Ramadan serta memberikan inspirasi bagi seluruh peserta yang hadir.

    Tak hanya dapat berbuka puasa dengan dihadirkannya berbagai tenant-tenant kuliner pilihan, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik serta penampilan spesial dari musisi Tanah Air. Di panggung utama, Reality Club, Juicy Luicy, Teddy Adhitya, Nadin Amizah, Sal Priadi, Feast, dan Hindia siap menghibur, menciptakan pengalaman berbuka yang lebih berkesan.

    Dengan berbagai inisiatif unggulan tersebut, BRI optimis dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh pengunjung dengan menargetkan 40 ribu pengunjung selama dua hari pelaksanaan.

    Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI A. Hendy Bernadi menyampaikan bahwa dukungan BRI terhadap acara ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan di bulan suci Ramadan sekaligus memperkenalkan berbagai layanan serta program unggulan dari BRI kepada masyarakat luas.

    “Setiap pengunjung tidak hanya dapat menikmati suasana berbuka yang meriah, tetapi juga mendapatkan manfaat dari berbagai program yang kami hadirkan, baik dari sisi hiburan, transaksi digital, maupun edukasi finansial dan kepedulian terhadap lingkungan,” ujar Hendy.

  • ASDP Akan Pantau 9 Lintasan Utama Kapal Selama Periode Lebaran 2025 – Halaman all

    ASDP Akan Pantau 9 Lintasan Utama Kapal Selama Periode Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan memantau sembilan lintasan utama kapal nasional selama momen libur Lebaran 2025.

    Ke sembilan lintasan tersebut diantaranya Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Jangkar – Lembar, Padangbai – Lembar, Kayangan – Pototano, Tanjung Api-Api – Tanjung Kelian, Ajibata – Ambarita, Penajam – Kariangau, dan Bajoe – Kolaka.

    Selain itu, ASDP juga menyiapkan layanan di pelabuhan perbantuan, yakni Ciwandan – Wika Beton dan Bojonegara – Muara Pilu, guna mengurangi kepadatan di lintasan utama.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menjelaskan ASDP telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan operasional di berbagai pelabuhan.

    “Kami telah menyiapkan skema operasional yang lebih baik, termasuk optimalisasi pelabuhan alternatif seperti Ciwandan, Bojonegara dan Indah Kiat, agar distribusi arus kendaraan lebih merata dan tidak terpusat di Merak dan Bakauheni,” ungkap Shelvy dalam keterangan, Kamis (13/3/2025).

    Dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 4,56 juta orang dan total kendaraan sebanyak 1,13 juta unit atau meningkat sekitar 10 persen dari realisasi tahun lalu, ASDP memastikan kesiapan operasional dengan total 68 unit dermaga yang siap digunakan, terdiri dari 56 unit milik ASDP dan 12 unit non-ASDP.

    Selain itu, sebanyak 203 unit kapal juga telah disiapkan, yang terdiri dari 59 kapal ASDP Group dan 144 kapal reguler non-ASDP.

    Kemudian, bertepatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 29 Maret 2025 yang masuk pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga, maka akan dilakukan penutupan layanan pelabuhan penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk.

    Periode penutupan di Pelabuhan Ketapang mulai 28 Maret 2025 Pukul 17.00 WIB sampai dengan 30 Maret 2025 Pukul 06.00 WIB.

    Sementara periode penutupan di Pelabuhan Gilimanuk mulai tanggal 29 Maret 2025 Pukul 05.00 WITA sampai dengan 30 Maret 2025 Pukul 06.00 WITA.

    “Bagi pengguna jasa yang telah melakukan reservasi pada periode tersebut, maka akan dilakukan pengembalian dana secara penuh (full refund) di luar biaya layanan dan administrasi,” terang Shelvy.

  • Pemprov Babel gelar GPM untuk jaga stabilitas harga saat Ramadhan

    Pemprov Babel gelar GPM untuk jaga stabilitas harga saat Ramadhan

    ANTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Lurah Temberan, Kota Pangkalpinang, pada Kamis (13/3). Pada GPM tersebut masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok  dengan harga distributor yang lebih murah, dengan selisih harga sekitar Rp1000-Rp2000. (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Peneliti LPEM UI: Pemerintah perlu beri kepastian hukum industri sawit

    Peneliti LPEM UI: Pemerintah perlu beri kepastian hukum industri sawit

    bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit.

    Eugenia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menilai kepastian hukum penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.

    “Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia.

    Ia pun mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.

    Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

    Adapun ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

    Lebih lanjut, Eugenia mengatakan pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) perlu dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

    Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional.

    Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun.

    Kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun dan Bea Keluar Rp6,1 triliun.

    Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

    Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan.

    Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

    Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional.

    “Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit. Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025