Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Presiden Prabowo Pastikan Penyaluran Tunjangan ASN ke Rekening Guru

    Presiden Prabowo Pastikan Penyaluran Tunjangan ASN ke Rekening Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan memastikan tunjangan diterima tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Kita berkumpul untuk membuka mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru,” sebutnya dalam sambutan hari ini di gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) sore.

    Menurut Prabowo, kebijakan baru ini sangat penting karena menyangkut masalah pendidikan negeri. Terlebih,  hal ini bagian dari upaya efisiensi yang ingin dicapai pemerintah untuk kebaikan para guru, terutama di daerah.

    “Jadi saya meyambut dengan baik upaya mencapai efisiensi, saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru,” ungkapnya.

    “Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi, lama lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan?” tambahnya.

    Prabowo menyatakan, budaya atau kebiasan yang tidak baik di negeri ini harus dihilangkan, terutama terkait birokraksi gaji para guru.

    “Ya, kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin gampang. Budaya ini yg harus kita kikis,” tuturnya.

    Diketahui, tunjangan bagi guru ASN di daerah disalurkan langsung ke rekening mereka sebagai strategi Presiden Prabowo dalam mempercepat prioritas pembangunan dan program pendidikan.

  • MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Kemendag: Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

    MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Kemendag: Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

    Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan masyarakat bisa mengajukan ganti rugi atas volume minyak goreng kemasan sederhana merek MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali. Ganti rugi barang yang sudah dibeli atau uang kembali,” kata Moga saat melakukan temuan ekspose MinyaKita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

    Moga menjelaskan bahwa konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di setiap daerah.

    Dengan kata lain, konsumen MinyaKita tak perlu datang langsung ke kantor Kemendag di Jakarta untuk mengajukan keluhan akan adanya pengurangan takaran MinyaKita.

    Cara konsumen klaim kompensasi ganti rugi Minyakita tak sesuai takaran

    Moga menyampaikan untuk memastikan proses klaim berjalan lancar, konsumen harus menyimpan faktur pembelian MinyaKita sebagai bukti transaksi.

    “Nah, dari sana kalau membeli barang yang tidak sesuai, dia bisa klaim, ‘tadi saya beli di sini, di sini tulisannya segini, harganya segini’,” ujarnya.

    Setelah menyimpan bukti transaksi MinyaKita, kata Moga, konsumen terlebih dahulu harus menghubungi pedagang tempat mereka membeli MinyaKita.

    Umumnya, pedagang memiliki kebijakan langsung untuk mendapatkan produk 1 liter atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan distributor.

    Namun, Moga menekankan bahwa kompensasi yang diterima konsumen akan disesuaikan dengan kekurangan volume Minyakita. Maksudnya, jika harga Minyakita ditetapkan Rp15.700 per liter, maka selisihnya akan dikembalikan dalam bentuk uang.

    “Kompensasi [MinyaKita] sesuai dengan ukuran, atau harga 1 liter kan Rp15.700, itu enggak sampai. Kekurangannya itu bisa dikembalikan uangnya,” tandasnya.

  • Manuver Vietnam di Tengah Tekanan Perang Dagang Make America Great Again

    Manuver Vietnam di Tengah Tekanan Perang Dagang Make America Great Again

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat tinggi perdagangan Vietnam akan bertolak ke Amerika untuk meyakinkan tim Presiden Donald Trump agar negaranya tidak dikenakan tarif bea masuk tinggi. 

    Negara itu menjanjikan akan mengatur ulang perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari tarif yang dapat mengguncang ekonomi Vietnam yang ditopang oleh ekspor.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (13/3/2025), Menteri Perdagangan Nguyen Hong Dien akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta Perwakilan Dagang AS, untuk membahas perjanjian perdagangan bilateral. Sumber Bloomberg yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyebut diskusi bilateral akan mencakup kesepakatan energi, pencegahan penipuan asal produk, dan penghindaran tarif.

    Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) mengalami defisit perdagangan sebesar US$123,5 miliar dengan Vietnam pada 2024, menurut Kantor USTR. Devisit jumbo itu menjadi perhatian Amerika di tengah agenda America First Trump. Dalam agenda itu, bea masuk tinggi menjadi strategi untuk memperbaiki apa yang dianggapnya sebagai kebijakan perdagangan yang tidak adil.

    Defisit perdagangan dengan Vietnam adalah yang tertinggi ketiga bagi AS, setelah China dan Meksiko. Sebagian dari hal tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan China memanfaatkan negara itu untuk menghindari tarif. 

    Vietnam menyalip Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar ketiga China untuk pertama kalinya pada tahun 2024, menempatkan negara tersebut di garis depan konflik ekonomi antara kedua negara adikuasa tersebut.

    Vietnam mencantumkan China dan AS sebagai dua mitra dagang utamanya dan berupaya menjaga hubungan baik dengan keduanya, yang menguntungkan ekonominya. Negara Asia Tenggara tersebut merupakan salah satu dari sejumlah negara yang mengirim utusan ke AS untuk meminta pengecualian dari kemungkinan tarif.

    “Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya diinginkan AS dari Vietnam,” kata Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini dapat mencakup kerja sama dalam produksi tanah jarang, imbuh Hiep. 

    Vietnam memiliki cadangan mineral tanah jarang terbesar kedua di dunia dengan sekitar 22 juta ton, tepat di belakang China, menurut Survei Geologi AS. 

    Mineral tersebut menjadi fokus karena Trump telah memintanya dari Ukraina sebagai imbalan atas dukungan Amerika untuk Kyiv saat negara itu melawan pasukan Rusia yang menyerbu. Tanah jarang merupakan salah satu bahan mentah paling penting di planet ini, tertanam dalam teknologi yang menopang kehidupan modern.

    Vietnam juga berusaha menenangkan pemerintahan Trump dengan janji untuk membeli barang-barang mahal dari AS seperti pesawat terbang, gas alam cair, dan produk-produk berteknologi tinggi.

    Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah mendesak para pejabatnya untuk memberikan lampu hijau bagi layanan satelit Starlink milik Elon Musk dan bahkan mengatakan bahwa dia bersedia bermain golf sepanjang hari dengan Trump jika itu akan membantu.

    Bulan lalu, Vietnam mengatakan bahwa mereka “siap untuk membuka pasarnya” bagi barang-barang Amerika dan menyambut investor AS untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi dan pertambangan.

    Kesepakatan untuk membeli LNG dari AS telah dibicarakan selama bertahun-tahun, karena negara tersebut berupaya untuk menjauh dari bahan bakar fosil lainnya. Namun, jika kesepakatan tercapai, mungkin akan ada penundaan sebelum Vietnam dapat mulai mengimpor LNG AS karena tantangan logistik dan infrastruktur.

    Prospek peningkatan impor pertanian AS juga menjadi bahan pertimbangan. Vietnam saat ini merupakan pasar terbesar kesembilan untuk produk pertanian AS, yang mengimpor barang-barang seperti daging sapi, kacang kedelai, dan lebih dari dua juta kotak apel Amerika per tahun, menurut pernyataan kementerian perdagangan bulan lalu.

    Seiring meningkatnya perang dagang antara pemerintahan Trump dengan Beijing, AS dapat berupaya untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi ancaman dari China, seperti akses Amerika yang lebih besar ke fasilitas angkatan laut Vietnam di Laut Cina Selatan. 

    “Mereka mungkin juga ingin Vietnam membeli senjata Amerika. Itu sejalan dengan tujuan Amerika untuk membendung China, meskipun Vietnam tetap ingin mempertahankan hubungan baik dengan China,”  ujar Hiep.

  • Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas memaparkan taktik pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

    Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menjelaskan pihaknya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2029 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Perinciannya, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Eka menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Untuk menuju 8%, ini tentu saja akan didorong dari sisi produksi maupun pengeluaran,” ungkap Eka dalam rapat.

    Dia menjelaskan dari sisi produksi atau lapangan usaha, Bappenas menargetkan sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, Bappenas menargetkan terjaganya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi serta ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sejalan dengan itu, sambung Eka, Bappenas telah merancang delapan strategi ditambah satu langkah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Delapan strategi tersebut yaitu pertama peningkatan produktivitas untuk memenuhi swasembada pangan, energi, dan air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan hingga peningkatan bauran ethanol dan biodiesel.

    Kedua, industrialisasi sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan dan optimalisasi Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Ketiga, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui transportasi laut, ekonomi sirkular, hingga energi terbarukan. Keempat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) melalui pengembangan sepuluh destinasi prioritas dan tiga destinasi regeneratif serta ekraf berbasis kekayaan intelektual.

    Kelima, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan 21 kota prioritas untuk industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata serta pengembangan empat kota kecil dengan karakteristik khusus.

    Keenam, transformasi digital melalui penguatan sumber daya manusia digital, digitalisasi sektor ekonomi dan pelayanan publik, serta penelitian dalam rangka penguasaan teknologi.

    Ketujuh, investasi asing berorientasi ekspor dan investasi non APBN melalui pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal dan peningkatan iklim penanaman modal melalui kepastian hukum hingga harmonisasi kebijakan.

    Kedelapan, belanja untuk produktivitas melalui program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi sekolah, swasembada pangan, hingga penuntasan TBC.

    Sementara itu, satu langkah kebijakan yaitu deregulasi perizinan serta mensinkronkan kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan dan stabilitas.

    “Bagaimana peran Bappenas-nya? Kita mengorkestrasikan dan mengintegrasikan dan memastikan koherensi strategi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat dan daerah, serta yang terakhir adalah memperkuat integrasi pendanaan,” tutup Eka.

  • 4 Bulan, Kerugian Penipuan Jasa Keuangan Capai Rp 1,25 Triliun

    4 Bulan, Kerugian Penipuan Jasa Keuangan Capai Rp 1,25 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dalam waktu kurang empat bulan total kerugian akibat penipuan pada sektor jasa keuangan mencapai Rp 1,25 triliun. Sementara kerugian sejak 2022 hingga 2024 sebesar Rp2,5 triliun. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, menyebut bahwa angka kerugian yang dilaporkan terus meningkat. 

    “Saya sampaikan, di dalam waktu 2022–2024 Rp 2,5 triliun. Ini baru empat bulan, itu sudah Rp 1 triliun lebih, kalau enggak salah Rp 1,25 triliun angka persisnya,” kata sosok yang akrab dipanggil Kiki ini dikutip Kamis (13/3/2025).

    OJK juga telah memblokir dana sebesar Rp 127 miliar yang terkait dengan kasus penipuan jasa keuangan  ini. OJK juga mencatat, dalam tiga hingga empat bulan terakhir, pihaknya telah menerima 58.206 laporan dari korban penipuan. Laporan tersebut masuk melalui berbagai jalur, termasuk sistem Investor Alert System and Complaint (IASC) serta langsung ke pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

    “Nah ini yang dilaporkan kepada kita itu sudah 58.206 laporan. Ini dari November ke Desember, Januari, Februari, tiga bulan ya, baru tiga bulan, hampir empat bulan lah kira-kira. Ini sudah 58.000 laporan, laporan korban langsung ke sistem IASC,” ungkap Kiki. 

    Dia juga menjelaskan bahwa tidak semua laporan harus disampaikan melalui IASC, karena masyarakat bisa langsung melapor ke lembaga keuangan tempat mereka membuka rekening.

    Menurut data OJK, dari total laporan yang masuk, sebanyak 39.000 laporan disampaikan langsung ke pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), sedangkan 18.000 laporan diterima melalui sistem IASC. Saat ini, terdapat 2.600 PUJK yang beroperasi di Indonesia, yang turut menindaklanjuti laporan tersebut. 

    Terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam kasus penipuan ini, OJK mencatat ada 123 entitas yang dilaporkan. Namun, menurut Kiki, sebagian besar kasus melibatkan bank-bank besar yang memiliki banyak nasabah dan volume transaksi yang tinggi.

    “Jumlah pelaku usaha yang terkait dengan laporan korban itu ada 123, tetapi kebanyakan banknya itu-itu aja, karena banknya besar nasabahnya banyak, transaksi yang besar, biasanya itu yang dilaporkan,” katanya terkait penipuan jasa keuangan.

    Menurutnya, banyak masyarakat yang belum familiar dengan kanal pelaporan seperti tautan IASC dan kontak layanan OJK di nomor 157. Oleh karena itu, OJK mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika mengalami penipuan, baik melalui sistem OJK maupun langsung ke bank atau lembaga keuangan tempat mereka membuka rekening.

    Selain itu, OJK juga mencatat bahwa jumlah rekening yang terkait dengan laporan korban mencapai 64.888 rekening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.807 rekening telah diblokir untuk mencegah aktivitas lebih lanjut. 

    Kiki menambahkan dalam kasus penipuan jasa keuangan ini, proses pemblokiran dan pengembalian dana masih menjadi tantangan karena saldo yang tersisa di rekening penipu sering kali tidak mencerminkan total kerugian yang dialami korban.

  • Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

    Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri alias PPN DN hanya sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun hingga 92,75% dari realisasi PPN DN pada Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

    Data tersebut terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi data fiskal per Januari 2025. 

    Dibandingkan jenis pajak lain, penerimaan PPN DN memang menjadi yang paling besar anjloknya. PPh Badan menjadi jenis pajak yang penurunannya terbesar kedua: pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

    Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan setoran pajak yang bermasalah tersebut semua adalah dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

    Oleh sebab itu, Prianto meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut.

    Dia menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

    Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

    Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

    “Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

    Jenis Pajak
    Jan-24
    Jan-25
    %

    PPN DN
    35,6
    2,58
    -92,7%

    PPh 21
    28,3
    15,95
    -43,6%

    PPh Badan
    18,2
    4,16
    -77,1%

    PPh Final
    11,5
    11,57
    0,6%

    PPh 22 Impor
    6,3
    6,09
    -3,3%

    PPh 26
    9,3
    8,94
    -3,8%

    PPh OP
    0,5
    0,46
    -8%

    PPN Impor
    19,6
    20,21
    3,1%

    *nilai pajak dalam triliun rupiah

    Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2025 pada Kamis (13/3/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Kemenkeu tidak menyampaikan data realisasi penerimaan pajak Januari 2025, melainkan langsung memaparkan data per Februari 2025.

    Disampaikan, penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Tak Bahas Coretax

    Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun.

    Anggito menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

    “Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Hanya saja, dia tidak menampik bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan itu.

    Pertama, faktor penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%). Kedua, faktor administrasi.

    Terkait faktor administrasi, Anggito menjelaskan adanya sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dia mencontohkan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21 atau pajak atas penghasilan buruh yang mulai belaku Januari 2024.

    Menurutnya, penerapan TER PPh 21 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp165 triliun pada 2024. Anggito menyatakan jika lebih bayar tersebut diklaim pada Januari dan Februari 2025 maka penerimaan pajak jenis PPh 21 akan meningkat (rata-rata Rp21,2 triliun [bruto] pada Desember 2024—Februari 2025) bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp20,4 triliun [bruto]).

    “Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan pada 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Jadi kalau Anda menghitung cash memang turun, tapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan 2024,” ujar Anggito.

    Selain itu, sambungnya, ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri (DN) yaitu pembayaran yang sampai dengan Februari bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    Menurutnya, jika perhitungan dinormalisasikan terhadap aturan relaksasi tersebut maka rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024—Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun (bruto) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp64,2 triliun [bruto]).

    “Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan 10 Maret maka polanya sama seperti yang normal,” tutupnya.

    Anggito tidak mengungkapkan permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab penerimaan pajak turun.

  • Asosiasi Pariwisata Usul Gipi Diubah Jadi Indonesia Tourism Board

    Asosiasi Pariwisata Usul Gipi Diubah Jadi Indonesia Tourism Board

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha pariwisata mengusulkan agar Gabungan Industri dan Pariwisata Indonesia (Gipi) diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Board.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, Indonesia Tourism Board merupakan perwakilan dari seluruh sektor pelaku usaha pariwisata. 

    Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar nama Gipi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan diubah menjadi Indonesia Tourism Board.

    “Karenanya, kami mengusulkan Gipi yang telah dibentuk pada 7 April 2011 diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau disebut juga Indonesia Tourism Board,” kata Hariyadi dalam rapat panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan di Kompleks Parlemen, Kamis (13/3/2025).

    Hariyadi menuturkan, Indonesia Tourism Board nantinya merupakan kelanjutan dari Gipi yang telah dibentuk berdasarkan amanah dari UU No.10/2009.

    Lebih lanjut, Indonesia Tourism Board nantinya terdiri atas asosiasi pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, asosiasi pendidikan pariwisata, dan asosiasi lain yang terkait pariwisata.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi juga menuturkan tugas dan fungsi Indonesia Tourism Board kedepannya. Di antaranya, bersama-sama merencanakan pengembangan pemasaran pariwisata, meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia secara nasional maupun internasional, hingga sebagai sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia.

    Hariyadi juga mengusulkan, nanti pendanaan Indonesia Tourism Board berasal dari berbagai sumber, antara lain iuran anggota, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan bantuan pemerintah.

    Kemudian, Badan Layanan Umum Pariwisata, sumbangan/sponsor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

    Sebagai informasi, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan merupakan inisiatif DPR RI dan merupakan carry over dari periode sebelumnya. 

    RUU ini mengusung paradigma baru dalam sektor pariwisata, yaitu peralihan dari pariwisata massal atau mass tourism menuju pariwisata berkualitas, dengan fokus pada ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

  • Fluktuatif, IHSG Hari Ini Terdampar di Zona Merah

    Fluktuatif, IHSG Hari Ini Terdampar di Zona Merah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan bursa hari ini, Kamis (13/3/2025) akhirnya menyerah setelah berfluktuasi sejak awal perdagangan. IHSG hari ini melemah dan bergerak pada rentang 6.618-6.707.

    Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, IHSG hari ini ditutup melemah 17,6 poin atau 0,26% dan berakhir di level 6.647. Sebanyak 287 saham menguat, 322 saham melemah, dan 189 saham stagnan.

    Adapun volume perdagangan IHSG hari ini mencapai 15,9 miliar lembar saham dan transaksi mencapai Rp 8,85 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1,108 juta kali.

    Mayoritas saham sektoral menunjukkan tren pelemahan pada perdagangan bursa hari ini. Sektor keuangan menjadi saham sektoral yang ambles terdalam mencapai 1,39%, diikuti sektor transportasi yang melemah 0,82%, sektor perindustrian melemah 0,77%, dan infrastruktur turun 0,51%.

    Sementara, saat IHSG hari ini melemah, lima saham sektoral catat kenaikan, yakni teknologi yang melesat 5,87%, konsumsi nonprimer naik 0,42%, kesehatan menguat 0,13%, serta properti dan konsumsi primer yang masing-masing naik 0,05% dan 0,01%.

    Kemudian, tiga saham catat kenaikan hingga masuk top gainers, yakni PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) mengaut 28,6%, PT Sinar Terang Mandiri Tbk (SMDM) bertambah 25,00%, dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) naik 24,62%.

    Senada dengan IHSG hari ini yang di zona merah, tiga saham juga catat pelemahan dan jadi top losers. Tiga saham itu, yakni PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) turun 20,94%, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) melemah 20,36%, dan PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) ambles 12,50%.

    IHSG hari ini mengalami volatilitas akibat ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan perdagangan global, terutama setelah rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).

    Pilarmas Investindo Sekuritas menilai, inflasi konsumen AS yang lebih rendah memberikan harapan terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Inflasi bulan Februari tercatat turun secara bulanan (mom) dari 0,5% menjadi 0,2%, sementara secara tahunan (yoy) turun dari 3% menjadi 2,8%.

    “Data ini mengonfirmasi bahwa inflasi bergerak ke arah yang diharapkan, sehingga meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed dapat menurunkan suku bunga utama tahun ini,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Kamis (13/3/2025).

    Selain prediksi pergerakan IHSG hari ini, Pilarmas juga menyoroti kekhawatiran pasar terhadap potensi eskalasi perang tarif di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif yang lebih agresif, termasuk ancaman kenaikan tarif terhadap negara-negara Eropa, masih menjadi faktor yang diawasi ketat oleh pelaku pasar.

  • IHSG Kamis dibuka menguat 25,31 poin

    IHSG Kamis dibuka menguat 25,31 poin

    Arsip foto – Karyawan berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/YU.)

    IHSG Kamis dibuka menguat 25,31 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 25,31 poin atau 0,38 persen ke posisi 6.690,36.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 3,19 poin atau 0,43 persen ke posisi 751,12.

    Sumber : Antara

  • BNI Siapkan Uang Tunai Rp21 Triliun untuk Lebaran

    BNI Siapkan Uang Tunai Rp21 Triliun untuk Lebaran

    Jakarta: Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan uang tunai di masyarakat selalu meningkat. PT Bank Negara Indonesia (BNI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp21 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi selama periode Lebaran 2025.
     
    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa meskipun transaksi digital semakin dominan, permintaan uang tunai saat Lebaran masih tinggi. 
     
    ”Meskipun telah terjadi perubahan masyarakat yang lebih ke arah digital, kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai saat Lebaran dan libur panjang masih cukup besar dibandingkan saat normal,” kata Okki dilansir Antara, Kamis, 13 Maret 2025.
     

    Lebih sedikit dari tahun lalu
    Menariknya, jumlah uang tunai yang disiapkan BNI tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tren peralihan nasabah dari transaksi konvensional ke digital. 

    Semakin banyak orang menggunakan layanan digital banking untuk kebutuhan keuangan mereka, sehingga alokasi uang tunai bisa lebih rendah tanpa mengganggu kelancaran transaksi.
     
    Meski begitu, BNI tetap memastikan bahwa uang tunai tersedia dalam jumlah yang cukup, terutama di daerah-daerah dengan permintaan tinggi selama arus mudik dan perayaan Lebaran.
     

    Pelayanan perbankan selama lebaran
    Selain menyiapkan uang tunai, BNI juga tetap membuka beberapa layanan perbankan dalam operasional terbatas. Berikut adalah beberapa layanan yang tetap berjalan:
     
    – 31 Kantor Cabang Operasional Terbatas: Beroperasi mulai 28 Maret hingga 7 April 2025, kantor cabang ini melayani transaksi seperti setoran, penarikan, pemindahan rekening sesama BNI hingga Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, hingga akad kredit (H-2 sebelum Lebaran).
     
    – Layanan Gerak BNI (O-Branch): Tersebar di 16 lokasi strategis, termasuk jalur mudik dan tempat wisata.
     
    – Agen46: Sebanyak 214 ribu Agen46 BNI siap membantu transaksi nasabah di berbagai wilayah di Indonesia.
     
    -ATM dan CRM: Ketersediaan uang tunai juga dijamin melalui jaringan ATM dan CRM (Cash Recycling Machine) yang tersebar luas.
     
    – Aplikasi Digital wondr by BNI: Alternatif transaksi digital dengan pengguna yang sudah mencapai 6,4 juta hingga akhir Februari 2025.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)