Foto Bisnis
Grandyos Zafna – detikFinance
Jumat, 14 Mar 2025 16:00 WIB
Jakarta – Peserta gelombang satu Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi berkas. Setelah proses ini selesai, pemprov akan membuka gelombang dua.
Jenis Media: Ekonomi
-
BI Bebaskan Biaya Transaksi Layanan QRIS Tap Khusus di BLUD
Jakarta –
Bank Indonesia (BI) meluncurkan layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap. Layanan ini dapat diakses 2.353 yang terdiri dari 1.528 di sektor ritel, 550 rumah sakit, 138 UMKM, 3 parkir, serta 134 transportasi umum.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono mengatakan, layanan ini juga diterapkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti di RSUD Tarakan. Penerapan layanan ini di BLUD juga tidak dipungut Merchant Discount Rate (MDR) atau biaya dari setiap transaksi.
“MDR-nya nol persen. Nah ini tentunya bisa mengoptimalkan pendapatan dari RSUD tanpa ada potongannya MDR,” kata Dicky kepada wartawan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Dicky mengatakan, standar keamanan dan layanan dari QRIS Tap yang digunakan perbankan telah diseragamkan. Penyeragaman ini merupakan inovasi yang disepakati oleh seluruh industri keuangan yang terdaftar sebagai penyelenggara QRIS Tap.
“Semuanya menstandardkan layanan mereka QRIS Tap itu di semua sektor. Tadi kita sektor transportasi, sekarang di BLU. Nanti teman-teman ada yang ke mall-mall,” jelasnya.
Dicky mengatakan, layanan ini dapat dilakukan untuk semua transaksi. Bahkan, tidak hanya untuk BLUD, melainkan juga sektor swasta dapat memanfaatkan layanan yang sama.
“Tapi tentunya, kebijakan MDR-nya beda. Kalau yang sekarang ini kita berikan nol persen, itu adalah di BLU di PSO. Kalau rumah sakit yang non-BLU, dengan MDR yang sudah ada ketentuannya berkisar 0,3% dan 0,7%,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD Tarakan Weningtyas Purnomorini mengatakan, pihaknya menyambut baik penerapan QRIS Tap di layanan publik milik daerah. Ia mengatakan, layanan yang baru saja diluncurkan ini dapat membantu keluarga pasien melakukan transaksi.
“Pasien-pasien kami, pengunjung, kemudian keluarga pasien juga mudah untuk melakukan transaksi keuangan, tentu mereka juga akan lebih senang lagi berkunjung dan berobat di RSUD Tarakan,” kata Weningtyas.
Ia meyakini seluruh pasien di RSUD Tarakan memahami transaksi digital, termasuk QRIS Tap. Weningtyas mengatakan, tidak memerlukan waktu yang lama bagi pasien beradaptasi dengan layanan transaksi tersebut.
Cara Menggunakan QRIS Tap:
1. Pengguna buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya dan pilih menu QRIS
2. Pengguna pilih fitur QRIS Tap
3. Pengguna pilih sumber dana (simpanan, UE, fasilitas kredit/KKI)
4. Pengguna input pin transaksi
5. HP didekatkan ke terminal contactless di merchant
6. Transaksi selesai(ara/ara)
-
Mendag Ungkap Modus Produsen Sunat Takaran Minyakita
Jakarta –
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap modus produsen saat mengurangi takaran kemasan Minyakita 1 liter. Budi menyebut minyak yang digunakan adalah minyak goreng non Domestic Market Obligation (DMO).
Minyak goreng non-DMO adalah minyak goreng komersial, seperti minyak goreng curah dan premium. Sementara minyak goreng DMO atau Minyakita yang didistribusikan oleh produsen dan mendapatkan insentif pengajuan hak ekspor.
“Kita kan lagi pelajari minyak komersial yang dipakai apa, apakah curah, kita kan belum tahu. Yang jelas non DMO,” kata dia di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Budi menyebut belum tahu apakah modus itulah yang menyebabkan harga Minyakita meningkat. Pihaknya akan mengevaluasi kembali setelah Lebaran.
“Jadi kita lihat dulu, evaluasi itu, cuma belum sekarang. Ini kan sekarang sifatnya pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita belum tahu apakah itu murni karena HET. Jadi, kita evaluasi dulu kejadian ini penyebab utamanya apa, nanti kita kumpul-kumpul abis Lebaran,” terang dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang juga mengatakan indikasi yang ditemukan di sejumlah pelaku usaha menjual Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO kemudian mengurangi volume isi.
“Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Saat ini, barang bukti sudah disita Bareskrim,” ujar Moga.
Moga menambahkan, bagi pelaku usaha yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda Rp 2 miliar seperti yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dia menegaskan, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke beberapa daerah lainnya.
“Selain untuk memastikan kesesuaian produk, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok untuk mencegah adanya kelangkaan, terutama menjelang Lebaran,” ungkap Moga.
(ada/ara)
-
Sri Mulyani Temui 60 Ekonom Bahas Kondisi APBN
Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bertemu dengan 60 ekonom di kantornya. Menurut Bendahara Negara, pertemuan itu membahas isu APBN terkini.
“Kemarin sore (13/03), saya bersama jajaran @kemenkeuri bertemu dengan lebih dari 60 analis ekonomi untuk membahas #APBNKiTa terkini,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Jumat (14/3/2025).
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memaparkan soal fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN.
“Kami paparkan secara holistik mengenai fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN,” tuturnya.
Ia juga menyatakan Indonesia ikut terdampak oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjabat untuk kedua kalinya. Kebijakan Trump dinilai memicu pecahnya perang dagang dan disrupsi perekonomian.
Meski demikian, kata dia, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Di sisi lain pemerintah juga berkomitmen memberi stimulus demi mendorong daya beli masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.
“Indonesia turut terdampak oleh kebijakan Trump 2.0 yang memicu perang dagang dan disrupsi perekonomian dunia. Meski demikian, Indonesia tetap berhasil mempertahankan momentum perekonomian dengan pertumbuhan stabil di atas 5%” jelasnya.
“Pemerintah terus memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan rantai pasok, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri,” sambung Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan pemerintah akan senantiasa hadir dan berkomitmen untuk mendorong APBN bermanfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.
(ily/fdl)
-
Jaga Pasokan Listrik Jelang Lebaran 2025, Ini Saran Komisi XII DPR ke PLN – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pasokan listrik selama Ramadan dan Idulfitri 2025 diharapkan tetap terjaga secara aman di tengah tantangan yang ada.
Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui mengatakan, hingga dua minggu bulan puasa, ketersediaan listrik di masyarakat saat ini tercukupi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal tanpa kendala yang terkait dengan pasokan listrik.
Meski demikian, Alfons menyarankan tiga hal penting agar pasokan listrik tetap aman terutama selama masa Lebaran 2025.
Pertama, PLN harus tetap siaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang bisa mengganggu pasokan listrik.
“Seperti kita tahu, cuaca sekarang ini makin sulit diprediksi. Diperlukan kesiagaan penuh agar potensi gangguan dapat teratasi,” ujarnya dikutip Jumat (14/3/2025).
Kedua, PLN harus fokus memperhatikan pasokan listrik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3 T). Daerah itu paling banyak di kawasan Indonesia timur.
“Ini selalu jadi PR kita bersama untuk melakukan pemerataan akses listrik oleh semua daerah. Harapan kita masyarakat di daerah 3 T terkhusus di kawasan Indonesia timur dapat juga kita penuhi kebutuhan listriknya,” katanya.
Ketiga, PLN harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai pada masa mudik Lebaran 2025 seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terutama di kawasan Jawa.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Kota Cilegon, Banten, memastikan pasokan listrik saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 aman dan andal untuk kenyamanan masyarakat.
“Jadi, secara umum untuk listrik, InyaAllah, enggak ada masalah. Jaringan pun sudah kita cek bersama-sama Pak Dirut, enggak ada masalah,” kata Bahlil.
Sementara itu, beban puncak pada saat Lebaran dipastikan masih ada selisih dari total kapasitas pembangkit terpasang. Kapasitas terpasang 67 ribu megawatt, sementara beban puncaknya hanya sampai 46 ribu megawatt.
“Jadi kita masih selisih kurang lebih sekitar 30 persen sampai 40 persen,” katanya.
-
Serapan Gabah Bulog Tembus 300.000 Ton, Siap Hadapi Panen Raya 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah dan beras sebesar 300.000 ton setara beras menjelang puncak musim panen raya yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan April 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono mengungkapkan bahwa surplus produksi beras diperkirakan akan mencapai 2,8 hingga 3,5 juta ton hingga April 2025. Ia berharap dengan surplus ini, para petani dapat menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.
“Setelah panen kali ini, saya harapkan para petani bisa kembali menanam lagi. Jadi dalam setahun bisa menanam hingga 2 sampai 3 kali, tidak hanya sekali menanam saja,” kata Sudaryono yang juga merupakan Wakil Menteri Pertanian beberapa hari lalu.
Perum Bulog sebagai BUMN yang diamanahkan untuk melakukan penyerapan gabah/beras hasil petani dalam negeri sebagai cadangan pangan pemerintah, semakin gencar melakukan penyerapan gabah/beras dari petani. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan dapat berjalan dengan baik.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa Bulog tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri.
“Tim Jemput Gabah Perum Bulog concern melakukan penyerapan dengan melibatkan banyak pihak dari stakeholders perusahaan, seperti Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, TNI-Polri, kelompok tani, gapoktan dan penggilingan padi. Tentunya sinergi ini kami harapkan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan kami menjelang musim panen raya,” ujar Arwakhudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Selain itu, Arwakhudin juga menyatakan bahwa Perum Bulog tengah gencar melakukan sosialisasi terhadap harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Pembelian gabah itu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram.
Menurutnya, harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang wajar untuk gabah kering panen.
“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian Gabah Kering Panen di tingkat petani adalah sebesar Rp 6.500,-/kg. Tentunya harga ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani dengan melakukan pembelian gabah dengan harga yang baik dan dapat menguntungkan para petani,” ujarnya.
Arwakhudin mengungkapkan, capaian serapan gabah sebanyak 300.000 ton ini menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dengan rata-rata penyerapan harian yang sudah mencapai belasan ribu ton, Bulog optimistis dapat terus menjaga momentum ini hingga akhir musim panen raya.
“Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” tutup Arwakhudin.
Bulog terus berupaya untuk memastikan bahwa pasokan pangan dalam negeri tetap stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi puncak panen raya yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petani Indonesia.
-
Bayar Parkir Lebih Sat-set Pakai Qris Tap, Tinggal Tempel Hp
Jakarta –
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta melakukan uji coba layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap di parkiran Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan. Filianingsih mengajak masyarakat menggunakan layanan QRIS Tap karena dianggap sangat mudah, cepat dan andal. Pastikan aplikasi pembayaran yang digunakan memiliki saldo cukup.
“Ayo semua pakai QRIS Tap, sangat mudah, cepat dan andal. Jangan lupa isi saldonya, kalau nggak diisi, ditempel-tempel juga nggak akan bisa. QRIS Tap oke, terus dukung ya,” kata Filianingsih kepada wartawan di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).
Berdasarkan pantauan detikcom, Filianingsih menggunakan layanan QRIS Tap saat ingin memasuki parkiran Lippo Mall Nusantara. Dari dalam mobil, ia cukup dekatkan handphone (HP) ke mesin tap atau Electronic Data Capture (EDC) yang sudah bertuliskan ‘Terima QRIS Tap’.
Dari layar HP Filianingsih terlihat bahwa ia menggunakan Nobu Bank. Adapun limit per transaksi dibatasi Rp 5 juta.
“Tahan posisi hp-mu sampai mesin pembayaran berikan status transaksi,” tulis di layar HP tersebut.
Salah satu masyarakat yang sudah coba layanan QRIS Tap adalah Lala. Dia juga mengaku merasakan kemudahan dengan adanya layanan baru tersebut.
“Cepat banget pakai QRIS Tap nyaman, terus karena saya juga kemana-mana bawa handphone jadi semakin efisien. Saya bayar pakai ShopeePay, bisa pakai ShopeePay dan digital wallet lainnya,” ucapnya.
Terdapat 15 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang bisa melayani penggunaan QRIS Tap. Terdiri dari BCA, BRI, BNI, Bank Mega, CIMB Niaga, Mandiri, Gopay, ShopeePay, Dana, Bank DKI, Permata Bank, Bank Sinarmas, Bank BPD Bali, Nobu Bank, serta Netzme.
Saat ini layanan QRIS Tap baru bisa digunakan di HP Android, tentunya dengan HP yang memiliki kapabilitas NFC. Sementara untuk pengguna iPhone belum bisa merasakan kemudahan ini.
Berikut tata cara penggunaan QRIS Tap:
1. Pengguna buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya dan pilih menu QRIS
2. Pengguna pilih fitur QRIS Tap
3. Pengguna pilih sumber dana (simpanan, UE, fasilitas kredit/KKI)
4. Pengguna input pin transaksi
5. HP didekatkan ke terminal contactless di merchant
6. Transaksi selesai(acd/acd)
-
Ganggu Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Audit Coretax
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target Rp 3.005 triliun pada 2025. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target APBN 2025, yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 2.189 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menanggapi penurunan penerimaan pajak ini, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat menyoroti gangguan pada sistem pajak terbaru Kemenkeu, Coretax, sebagai salah satu faktor penghambat penerimaan negara. Karenanya, sistem tersebut perlu diaudit.
“Coretax mengalami kendala sejak Januari hingga Februari, sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar PPN, pajak terutang lainnya, serta dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),” ujar Ruben dalam wawancara daring dengan Beritasatu.com, Jumat (14/3/2025).
Ruben menjelaskan, pemerintah sebenarnya menyadari dampak gangguan Coretax, terbukti dengan adanya kebijakan relaksasi pajak.
Namun, ia menilai pemerintah belum secara eksplisit mengakui bahwa sistem tersebut menjadi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak di awal tahun. Padahal, itu adalah faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.
Ruben menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih fokus pada faktor internal yang masih bisa dikendalikan guna menghindari dampak berkepanjangan terhadap penerimaan negara dan juga penerimaan pajak.
-
Pengurus Kadin 2024-2029 Tembus 2.800 Orang, Anindya Ungkap Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2024 – 2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dilaporkan tembus hingga 2.800 orang.
Bila ditelisik, jumlah kepengurusan tersebut tercatat tembus dua kali lipat dibandingkan dengan masa kepengurusan era Ketua Umum Arsjad Rasjid.
“Percaya tidak percaya, [pengurus saat ini] sampai 2.800 orang. Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” jelas Anindya dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).
Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan monitoring secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.
Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya.
Sebanyak 2.800 pengurus Kadin itu telah dikukuhkan sebagaimana diatur dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.
Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.
Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Hingga saat ini, belum disampaikan secara lengkap kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2025 yang resmi dikukuhkan pada hari ini.
-
Pengurus Kadin 2024-2029 Capai 2.800 Orang, Anindya Ungkap Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2024 – 2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie berjumlah sekitar 2.800 orang.
Bila ditelisik, jumlah kepengurusan tersebut tercatat tembus dua kali lipat dibandingkan dengan masa kepengurusan era Ketua Umum Arsjad Rasjid.
“Percaya tidak percaya, [pengurus saat ini] sampai 2.800 orang. Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” jelas Anindya dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).
Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan monitoring secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.
Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya.
Sebanyak 2.800 pengurus Kadin itu telah dikukuhkan sebagaimana diatur dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.
Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.
Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Hingga saat ini, belum disampaikan secara lengkap kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2025 yang resmi dikukuhkan pada hari ini.