Jenis Media: Ekonomi

  • Telkom Dukung Peresmian 17 Stadion Standar FIFA oleh Presiden RI – Halaman all

    Telkom Dukung Peresmian 17 Stadion Standar FIFA oleh Presiden RI – Halaman all

    Sediakan internet berkecepatan tinggi untuk acara peresmian di Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang disiarkan secara daring di 16 stadion lainnya.

    Tayang: Jumat, 21 Maret 2025 16:30 WIB

    Istimewa

    PERESMIAN STADION –  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk mendukung kesuksesan agenda nasional dengan menghadirkan infrastruktur digital andal dalam acara peresemian 17 stadion standar FIFA oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan disiarkan secara daring di 16 stadion lainnya, pada Senin (17/3). 

    TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk mendukung kesuksesan agenda nasional dengan menghadirkan infrastruktur digital andal dalam acara peresemian 17 stadion standar FIFA oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Acara ini berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan disiarkan secara daring di 16 stadion lainnya, pada Senin (17/3). Sebagai perusahaan BUMN telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkom mendukung kelancaran acara dengan menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi, memastikan kualitas jaringan optimal untuk kebutuhan streaming dan komunikasi selama peresmian.

    Acara peresmian dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Umum PSSI, Menteri Koordinator Bidang IPK, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Melalui dukungan ini, Telkom memastikan kelancaran penyiaran peresmian secara real-time, sehingga seluruh stadion yang terhubung dapat menyaksikan momen ini dengan kualitas jaringan yang stabil. Tim teknis Telkom telah melakukan serangkaian pengecekan dan persiapan infrastruktur untuk memastikan jaringan berjalan optimal.

    EVP Divisi Government Service Telkom Syaifudin mengatakan, “Telkom berkoordinasi dengan PSSI dan Kementerian terkait untuk memastikan kelancaran live streaming dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan 16 stadion lain, kami juga selalu menyiapkan main dan backup bandwith sebagai standar layanan berkualitas dalam pengawalan acara nasional.”

    Dengan kehadirannya pada agenda ini, Telkom berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi suksesnya acara serta mendukung pengembangan industri olahraga di Indonesia. Telkom akan terus berperan aktif dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta menghadirkan solusi digital inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

    #ElevatingYourFuture

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.

  • Penggunaan Diksi Oplosan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Mendapat Kritik dari IPW: Tidak Tepat – Halaman all

    Penggunaan Diksi Oplosan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Mendapat Kritik dari IPW: Tidak Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyoroti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Menurut Teguh, ada beberapa catatan dari dirinya terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani perkara di tubuh PT Pertamina Patra Niaga itu. 

    Menurut Sugeng, ada beberapa kejanggalan dari proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) itu, terutama pada kluster tersangka dari pihak swasta. 

    Pertama, soal sangkaan tersangka dari kluster swasta memberikan bantuan kejahatan mengoplos minyak Ron 90 dengan minyak yang Ron-nya lebih rendah untuk menghasilkan minyak Ron 92.

    Menurut Sugeng, PT Orbit Terminal Merak sebagai swasta bukanlah mengoplos, melainkan lebih tepatnya melakukan blending.

    Praktik blending merupakan hasil kerjasama dengan Pertamina yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2004 jo PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

    “Dan itu ada syaratnya, harus sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh menteri yang pembinaan serta pengawasannya dilakukan melalui Dirjen Migas,” ujar Sugeng usai diskusi Kompas.com Talks di Menara Kompas Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Pengawasan standar mutu ini merujuk pula pada Peraturan ESDM Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu serta Pengawasan BBM Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

    Artinya, Kejaksaan Agung dinilai telah salah memilih diksi oplosan karena praktik blending dalam dunia industri sudah sesuai aturan.

    Kesalahan diksi itu sempat diralat oleh Kejaksaan Agung, tetapi Sugeng menilai sudah terlambat dan telanjur menyesatkan masyarakat.

    “Penggunaan istilah oplosan yang tidak tepat itu sudah telanjur menyesatkan masyarakat dan merugikan Pertamina. Informasi tak akurat ini menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan dan beralih ke SPBU asing. Pendapatan Pertamina melorot sampai 20 persen,” ujar Sugeng.

    Kedua, mengenai keterkaitan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun dari dugaan korupsi di Pertamina dengan tersangka dari kluster swasta.

    Dalam siaran persnya, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara itu terbagi dalam lima kluster, yakni:

    Kerugian ekspor mintak mentah dalam negeri sebesar Rp 35 triliun;
    Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/broker sekitar Rp 2,7 triliun;
    Kerugian impor BBM melalui DMUT/broker sekitar Rp 9 triliun; 
    Kerugian pemberian kompensasi (2023) sebesar Rp 126 triliun;
    Kerugian pemberian subsidi (2023) sebesar Rp 21 triliun.

    Sugeng mempertanyakan letak kaitannya antara kerugian negara pada lima kluster itu dengan sangkaan pengoplosan/blending serta mark up kontrak shipping yang dituduhkan ke para tersangka swasta. 

    “Tidak nyambung antara petitum dengan posita. Tidak ada relevansinya antara peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun dengan dugaan pengoplosan/blending dan mark up kontrak shipping,” ujar Sugeng.

    Ia menambahkan, ada pihak-pihak yang sebenarnya berkaitan langsung dengan kerugian negara itu, tetapi belum disentuh oleh Kejaksaan Agung.

    Atas sejumlah kejanggalan ini, Sugeng pun mendorong Kejaksaan Agung profesional dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas dugaan perkara korupsi di Pertamina.

    “Ini harus dijawab oleh Kejaksaan Agung. Ingat bahwa tindakan tidak cermat akan menimbulkan ketidakadilan. Orang yang harusnya diproses, tapi Kejaksaan tidak memproses,” ujar Sugeng.

    Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi yang hadir pula dalam Kompas.com Talks juga menyampaikan harapan senada, yakni agar Kejaksaan Agung tidak berhenti pada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Bahkan, jangan sampai Kejaksaan Agung melakukan “cuci nama” sebelum proses hukum kasus ini berjalan paripurna.

    “Tentu Rp 193,7 triliun per tahun pastilah tidak hanya melibatkan sembilan orang ini. Bisa ke atas, ke samping, ke bawah,” ujar dia.

    “Dan Kejaksaan Agung lebih baik jangan memberikan batasan dulu, ini tidak terlibat, ini terlibat. Bisa jadi nanti dalam proses pengumpulan barang bukti mengarah ke alat bukti lainnya, bisa jadi ke atas samping dan bawah,” lanjut Pujiyono.

    Ia meminta publik bersabar menunggu langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung agar menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    Ngambil Ikan Jangan Sampai Airnya Keruh

    Pujiyono Suwadi mewanti-wanti Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menimbulkan kegaduhan publik saat mengungkap sebuah kasus dugaan korupsi.

    Hal ini berkaca pada pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terjadi pada tahun 2018-2023. 

    “Bahwa apa yang harus kita ingat, ngambil ikannya, jangan sampai kemudian airnya itu keruh. Nah, ternyata ketika mengucapkan itu kan agak sedikit menimbulkan kegaduhan di publik,” kata Pujiyono Suwadi dalam acara Kompas.com Talks yang dikutip dari YouTube Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Puji, pengungkapan kasus blending antara Pertamax dan Pertalite itu membuat publik gaduh dan tidak lagi mempercayai Pertamina.

    Ia mengatakan, Kejagung harus berhati-hati karena kasus itu adalah megakorupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan keuntungan besar.

    Terlebih, produksi BUMN itu digunakan oleh banyak masyarakat setiap hari. Ia tak ingin upaya penegakan hukum justru membunuh usaha badan pelat merah tersebut.

    “Saya pikir penegakan hukum itu bukan bagian dari upaya untuk membunuh atau mematikan Pertamina. Tetapi bagaimana untuk mempertahankan Pertamina itu tetap tumbuh setelah penegakan hukum, bagaimana Pertamina itu tumbuhnya itu lebih berkembang lagi,” ucap Pujiyono.

    Lebih lanjut, ia mengaku mengapresiasi penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejagung atas kasus Pertamina Patra Niaga tersebut.

    Upaya itu dilakukan untuk membuat pertumbuhan badan usaha tetap sehat.

    “Kita dukung bahwa ini bagian dari upaya penegakan hukum untuk membongkar mafia migas di negeri kita,” kata Pujiyono.

    “Dan dalam banyak hal, apa yang dilakukan ini kan produktif di tengah kondisi kita yang saat ini, meneruskan apa yang menjadi Asta Cita Pak Prabowo, salah satunya dari pemberantasan korupsi,” ujar dia.

    Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    LBH Jakarta Sudah Terima 590 Aduan 

    Jumlah warga yang melaporkan diri sebagai korban praktik pertamax oplosan terus bertambah.

    Hingga Selasa (4/3/2025), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 590 aduan, baik secara daring maupun luring.

    ”Saat ini sudah ada 590 pengaduan yang masuk,” kata Direktur LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan, Rabu (5/3/2025).

    LBH Jakarta bekerja sama dengan Center of Economics and Law Studies (Celios) telah membuka Pos Pengaduan Warga Korban Pertamax Oplosan sejak Jumat (28/2/2025).

    Pos ini berfungsi untuk memverifikasi apakah warga benar-benar mengalami kerugian akibat pencampuran RON 92 (Pertamax) dengan RON lebih rendah.

    Rencananya, aduan itu bakal dijadikan bahan untuk menggugat Pertamina ke pengadilan melalui dua skenario:, melalui gugatan warga negara atau citizen law suit dan gugatan perwakilan kelompok atau class action. 

     (Kompas.com/Tribunnews)

     

  • Petroganik Tingkatkan Produktivitas Padi dan Lestarikan Lingkungan

    Petroganik Tingkatkan Produktivitas Padi dan Lestarikan Lingkungan

    Blora, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sekitar 17,2 persen dengan menggunakan pupuk organik bersubsidi Petroganik. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil program “Rembuk Tani & Panen Raya Petroganik” di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (21/3/2025).
     
    Produktivitas budidaya padi petani sebelumnya hanya 6,5 ton per hektar. Sementara produktivitas padi lahan demonstration plot (demplot) atau lahan percontohan Petroganik di Desa Kamolan, Blora meningkat menjadi 7,4 ton per hektar. Hal ini dikarenakan penggunaan Petroganik secara konsisten dan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pertanian berkelanjutan.

  • JNK tambah gardu di GT Madiun dan Nganjuk saat libur Lebaran 2025

    JNK tambah gardu di GT Madiun dan Nganjuk saat libur Lebaran 2025

    Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean

    Madiun (ANTARA) – PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) menambah gardu di Gerbang Tol (GT) Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.

    Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri Arie Irianto di Madiun, Jumat, mengatakan bahwa JNK meningkatkan kapasitas gardu menjadi lima lajur untuk masuk dan keluar di masing-masing GT di bawah pengelolaannya, yakni GT Madiun, GT Caruban, dan GT Nganjuk, dari sebelumnya ada tiga.

    “Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean,” ujar Arie Irianto usai menggelar Apel Siaga Mudik Lebaran 2025 di halaman kantor PT JNK Madiun.

    Menurut dia, tiga gerbang tol di bawah pengelolaan PT JNK, yaitu Gerbang Tol Madiun, Gerbang Tol Caruban, dan Gerbang Tol Nganjuk, akan diperkuat dengan tambahan petugas serta layanan transaksi guna mengantisipasi kemungkinan lonjakan kendaraan.

    Penambahan personel tersebut dilakukan selama masa mudik dan balik berlangsung, yakni pada H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Selain itu, PT JNK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kecelakaan di sepanjang Jalan Tol Madiun. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang lurus, sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi pengemudi.

    “Kami telah mengantisipasi potensi kecelakaan dengan memasang rambu tambahan di titik-titik rawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengemudi dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan tol,” tambah Arie Irianto.

    Tak hanya fokus pada arus mudik, PT JNK juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi kepadatan pengguna tol saat periode silaturahmi Lebaran, yang biasanya terjadi setelah hari raya. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan perjalanan para pemudik dapat berjalan lancar dan aman.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang

    Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang

    TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas

    Jakarta (ANTARA) – PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mendorong percepatan investasi untuk memperkuat daya saing PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pasca ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

    Salah satu percepatan investasi yang didorong adalah implementasi program Two Countries Twin Park (TCTP) yang akan menjadikan KITB sebagai pusat kolaborasi strategis antara Indonesia dan China.

    “TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas,” kata Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Yadi menjelaskan, program alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta integrasi rantai pasok akan meningkatkan akses Indonesia ke kawasan industri mitra di China, yang memberikan peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berinvestasi dan memasarkan produknya ke pasar China.

    Implementasi program TCTP tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara KITB dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di sela peresmian KEK Industropolis Batang yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.

    Adapun ruang lingkup MoU mencakup tiga hal, yaitu Kerja Sama Perencanaan dan Pengembangan yang meliputi perencanaan dan pengembangan lahan industri seluas 500 hektare (ha) dengan akses logistik terintegrasi melalui pelabuhan laut dan pelabuhan kering.

    Kemudian, Kerja Sama Pemasaran Bersama untuk menarik tenant dan membangun ekosistem rantai pasok (supply chain); serta Kerja Sama Investasi di mana KITB akan menyediakan lahan dan infrastruktur dasar dan BUMN China yang akan membawa infrastruktur canggih dan akuisisi tenant.

    Dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp133,8 triliun dalam satu dekade ke depan, Yadi menilai KEK Industropolis Batang tidak hanya akan menjadi magnet bagi perusahaan multinasional tetapi juga mengakselerasi penyerapan lebih dari 240 ribu tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

    Selain itu, dengan adanya insentif pajak dan kemudahan regulasi, kawasan ini juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 23,98 juta dolar AS, memperluas akses pasar global bagi industri di dalamnya, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden RI menyampaikan bahwa kerja sama TCTP ini sudah dibicarakan sejak 2 tahun, dan jalannya menunggu status KEK.

    Adapun TCTP akan dilakukan di tiga kawasan industri, yakni di KITB, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan Bintan.

    “Kehadiran 20 perusahaan Tiongkok ini diharapkan dapat mengembangkan potensi kerja sama di atas lahan KEK Industropolis Batang seluas 500 hektar dengan target KITB menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Kerja sama TCTP juga akan menarik investasi minimal Rp60 triliun dalam lima tahun ke depan. Tentunya, kalau semua sudah berjalan ke tiga kawasan, nilai investasinya akan menjadi lebih besar lagi dan menjadi semacam momentum dari kerja sama politik Indonesia-China,” kata Airlangga.

    Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menegaskan bahwa dengan ditetapkannya KITB sebagai KEK Industropolis Batang dan investasi oleh CSCEC ini semakin membuktikan kepercayaan akan peran KITB oleh investor global sebagai kawasan industri yang diyakini mampu memberikan nilai tambah.

    “Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai KEK akan membantu percepatan pembangunan KITB ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” kata Ngurah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah melemah karena pasar yakin The Fed pertahankan suku bunga

    Rupiah melemah karena pasar yakin The Fed pertahankan suku bunga

    Dolar pulih dari kerugian pasca-Fed karena pasar semakin yakin bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama tahun ini…

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keyakinan pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi.

    “Dolar pulih dari kerugian pasca-Fed karena pasar semakin yakin bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama tahun ini, bahkan ketika mempertahankan proyeksi pemotongan 50 basis points (bps) pada tahun 2025. Pasar terlihat memperkirakan lebih sedikit peluang suku bunga turun dalam waktu dekat, terutama karena Fed tidak mengubah suku bunga minggu ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Salah satu pertimbangan The Fed melakukan pemotongan suku bunga ialah data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan ketahanan di pasar tenaga kerja, yakni 223 ribu dari sebelumnya 221 ribu.

    Sebagian besar para investor disebut mengabaikan seruan berulang Presiden AS Donald Trump agar The Fed memangkas suku bunga.

    “Bank sentral tidak mengisyaratkan niat seperti itu selama pertemuannya baru-baru ini, menandai meningkatnya ketidakpastian atas ekonomi, tarif Trump, dan lintasan inflasi. Fed juga menaikkan perkiraan inflasi 2025 dan memangkas prospek pertumbuhannya,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.502 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.485 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.501 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.481 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota jamin BBM di seluruh SPBU Kota Solo tak tercampur air

    Wali Kota jamin BBM di seluruh SPBU Kota Solo tak tercampur air

    ANTARA – Wali Kota Solo, Respati Ardi pada hari Jumat (21/3), memastikan seluruh SPBU di Kota Solo aman dari campuran air. Hal itu Ia nyatakan usai melakukan pengecekan kadar, takaran, dan kualitas BBM Pertamax di SPBU, di mana sebelumnya Ia mendengar keluhan dari konsumen yang mendapati BBM jenis tersebut tercampur dengan air. (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

  • Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya

    Jakarta

    Pemerintah tengah mengincar sumber pendapatan baru dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Untuk itu, pemerintah akan merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan utama PP tersebut mengenai revisi terkait penyesuaian tarif royalti yang akan segera selesai. Hal ini dibahas saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sesaat setelah berbuka puasa di Istana Merdeka, pada Kamis, 20 Maret 2025.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Bahlil menerangkan rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” terang Bahlil.

    Selain itu, menurut Bahlil, pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap produk turunan mineral yang belum masuk dalam skema pendapatan negara. Upaya ini diharapkan mendorong strategi hilirisasi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil menerangkan royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi untuk menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5-3% yang tergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelas Bahlil.

    Bahlil pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” imbuh dia.

    (hns/hns)

  • Bandara Haji Asan Sampit aktifkan posko antisipasi lonjakan penumpang

    Bandara Haji Asan Sampit aktifkan posko antisipasi lonjakan penumpang

    Kami dari UPBU Kelas II Haji Asan Sampit mulai mengaktifkan posko dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang mana posko ini berlaku selama 21 Maret – 11 April 2025

    Sampit (ANTARA) – Bandara Haji Asan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengaktifkan Posko Pelayanan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang selama arus mudik hingga arus balik, guna menjaga ketertiban dan kelancaran.

    “Kami dari UPBU Kelas II Haji Asan Sampit mulai mengaktifkan posko dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, yang mana posko ini berlaku selama 21 Maret – 11 April 2025,” kata Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat (TOKPD) Bandara Haji Asan Sampit Tedy Rachmajadi R di Sampit, Jumat.

    Posko yang dibuka di terminal bandara ini melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Airnav Bandara Haji Asan Sampit, Balai Kekarantinaan Kesehatan Sampit, Maskapai Nam Air, TNI, Polri, BMKG dan Pertamina.

    Ia menjelaskan, pengaktifan posko untuk menjaga aspek keamanan dan pelayanan bagi penumpang melalui Bandara Haji Asan Sampit. Posko ini buka setiap hari selama momentum arus mudik dan balik, dari pukul 08:00 WIB – 16:00 WIB.

    “Mendekati Hari Raya Idul Fitri setiap hari penumpang selalu penuh, baik itu untuk rute Sampit-Surabaya, Sampit-Jakarta maupun Sampit-Semarang. Kalaupun tidak, paling sedikit penumpangnya 80 orang dari kapasitas 130 penumpang. Kuota tiket pun sudah full sampai hari raya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jadwal penerbangan pada Bandara Haji Asan Sampit meliputi rute Sampit-Jakarta (PP) setiap hari, Sampit-Semarang PP setiap Selasa, Kamis dan Sabtu, kemudian Sampit-Surabaya (PP) pada Rabu, Jumat dan Minggu.

    Selain itu, karena tingginya permintaan untuk tujuan Surabaya ada penambahan penerbangan (extra flight) yang dilaksanakan pada 4, 11, 18 dan 29 Maret 2025.

    Saat ini pihaknya sedang mengusulkan extra flight untuk rute Sampit-Semarang kepada Nam Air sebagai satu-satunya maskapai yang beroperasi di Kotim, namun dari pihak maskapai juga menunggu arahan dari pusat.

    Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang tidak kebagian tiket mengeluh dan meminta diadakan extra flight agar bisa mudik. Sebab, jika melalui bandara di Palangka Raya dan Pangkalan Bun dinilai terlalu jauh, sedangkan dari segi harga tiket hanya beda tipis.

    “Kalau tujuan Semarang secara reguler memang peminatnya tidak sebanyak ke Surabaya. Terkadang penerbangan ke Semarang di cancel karena tidak ada penumpang. Tetapi menjelang Lebaran peminatnya meningkat,” ungkapnya.

    Sementara itu, Unit Elektronika Bandara Haji Asan Sampit Asniati menyampaikan data penumpang yang melintas di bandara satu-satunya di Kotim itu mulai H-7 pengaktifan posko untuk kedatangannya ada 992 orang dan keberangkatan 1.672 orang.

    Dalam sehari rata-rata ada empat keberangkatan dengan Pesawat Boeing 737-500 milik Nam Air yang berkapasitas 130 penumpang.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025