Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Satgas PASTI: Waspadai modus penipuan keuangan jelang Lebaran

    Satgas PASTI: Waspadai modus penipuan keuangan jelang Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada dan lebih berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan di sektor keuangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

    Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat, merinci beberapa modus penipuan tersebut seperti tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjanjikan proses cepat untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran serta tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

    Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap modus phising yang memancing korban untuk memberikan informasi atau data pribadi melalui tautan (link), impersonation atau penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban, serta modus berupa penawaran kerja paruh waktu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas PASTI meminta masyarakat untuk waspada dan tidak meng-klik tautan yang berasal dari sumber tidak jelas, berpikir logis terhadap segala tawaran menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko.

    Kemudian tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, serta memastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan.

    Terkait dengan entitas ilegal, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE). Entitas ini telah dinyatakan sebagai entitas ilegal sejak 24 Januari 2025.

    Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi yang kembali dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan WPONE di beberapa wilayah, Satgas PASTI menegaskan bahwa aktivitas WPONE adalah kegiatan yang tidak berizin atau ilegal.

    Menurut Satgas PASTI, pihaknya juga berkoordinasi dengan anggota untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    Adapun periode Januari-Februari 2025, Satgas PASTI telah menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah akumulasi entitas keuangan ilegal yang sudah dihentikan Satgas PASTI sebanyak 12.721 entitas sejak 2017 hingga 13 Maret 2025.

    Tak hanya itu, Satgas PASTI juga menemukan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan akan terus berkoordinasi untuk menekan ekosistem pinjol ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

    Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) dapat melaporkannya kepada kontak OJK dengan nomor telepon 157, WhatsApp 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id.

    Adapun terkait penanganan penipuan transaksi keuangan (scam), Satgas PASTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima sebanyak 67.866 laporan sejak 22 November 2024 hingga 12 Maret 2025.

    Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893 rekening, di mana sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Sementara total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun, dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp129,1 miliar.

    Satgas PASTI pun turut mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporannya melalui website IASC yang beralamat di iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah terus menindaklanjuti rencana investasi pengembangbiakan sapi yang akan dilakukan oleh TH Group, perusahaan asal Vietnam.

    Sudaryono di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, mengatakan investasi ini penting untuk memperbanyak populasi sapi di Indonesia serta meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor peternakan.

    “Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar, dan tidak merugikan apa-apa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa investasi TH Group meliputi impor sapi dari Vietnam untuk kemudian dikembangbiakkan di Indonesia.

    Saat ini, sudah ada tiga lokasi yang diminati oleh TH Group, salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan.

    Pemerintah juga menawarkan beberapa lokasi lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk mendekati pasar maupun pengembangan sapi indukan.

    “Intinya, kita butuh indukan lebih banyak. Sapi beranak lebih lama dibandingkan manusia, kalau tidak diperbanyak, lama-lama populasi sapi bisa menurun, apalagi kalau untuk kurban sering disembelih,” katanya.

    Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 2 juta hektare lahan potensial di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi perah maupun sapi potong.

    Luasan ini tidak hanya ditawarkan kepada TH Group, tetapi juga kepada investor lain yang berminat mengembangkan usaha peternakan di Indonesia.

    Terkait komitmen investasi, Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga saat ini TH Group belum memberikan komitmen final. Namun, pemerintah terus mendorong realisasi investasi dari berbagai pihak.

    “Dari total ada sekitar 67 perusahaan yang sudah komit, kita harus terus dorong supaya mereka merealisasikan janji investasinya,” katanya.

    Sementara itu, mengenai nilai investasi yang dibutuhkan, Sudaryono menyebutkan bahwa perhitungan kasar bisa dilakukan berdasarkan harga sapi perah.

    “Kalau 100 ribu ekor sapi dikalikan harga satuannya, bisa dihitung sendiri,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • IHSG Anjlok Lagi, Kebijakan Konkret Diperlukan

    IHSG Anjlok Lagi, Kebijakan Konkret Diperlukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali anjlok 1,94% ke level 6.258,18 pada penutupan perdagangan Jumat (21/3/2025). Setelah sempat menguat selama dua hari, IHSG kembali terperosok akibat tekanan makroekonomi.

    VP, Head of Marketing, Strategy & Planning PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi Kasmarandana menyampaikan, pelemahan IHSG sesuai perkiraan awal. Sentimen buyback yang ada saat ini kemungkinan hanya bersifat sementara.

    Beberapa faktor utama yang menekan pasar antara lain meningkatnya risk premium yang tercermin dari kenaikan credit default swap (CDS), pelemahan rupiah dan tingginya spread yield terhadap US Treasury, suku bunga tinggi hingga kuartal kedua 2025, hingga deflasi 0,09% YoY pada Februari 2025.

    Menurut Oktavianus, kebijakan konkret diperlukan untuk stabilitas pasar, seperti insentif pajak bagi emiten atau intervensi untuk menjaga likuiditas. Level psikologis IHSG saat ini di kisaran 6.000–6.100, dengan potensi pelemahan lebih lanjut.

    Investment Analyst Edvisor Profina Visindo Indy Naila menambahkan, risiko politik dan ketidakpastian program ekonomi turut menekan pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan saham dalam pengawasan khusus guna meningkatkan kepercayaan investor.

    Analis Infovesta Kapital Utama Ekky Topan juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap beban fiskal Indonesia, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah, skema Koperasi Merah Putih, terutama terkait transparansi pengelolaan dana negara.

    Menurutnya, stimulus buyback tanpa RUPS memberikan sentimen positif, tetapi fundamental ekonomi yang masih lemah membuat investor cenderung wait and see.

    Sebeumnya pada Selasa (18/3/2025), IHSG sempat anjlok parah para hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt. Namun, dua hari terakhir IHSG mulai hijau sebelum akhirnya kembali anjlok pada hari ini. 

  • Sleman proyeksi perputaran uang libur Lebaran Rp1,69 triliun

    Sleman proyeksi perputaran uang libur Lebaran Rp1,69 triliun

    Sleman (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memprediksi peredaran uang dari wisatawan pada objek wisata selama periode libur Lebaran 2025, yakni 22 Maret hingga 6 April tahun ini mencapai Rp1,69 triliun.

    Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid di Sleman, Jumat mengatakan bahwa prediksi pergerakan wisatawan, length of stay, okupansi hotel, capaian retribusi pariwisata yang dikelola Pemkab Sleman dan belanja wisatawan berada di antara Rp600 miliar sampai dengan Rp1,69 triliun.

    “Harapannya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Ishadi.

    Ia memprediksi pergerakan wisatawan nusantara di Kabupaten Sleman selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 2025 sebesar 300.000 sampai 500.000 orang.

    Kemudian, rerata length of stay wisatawan berada di antara 2 – 2,25 hari. Selanjutnya, rerata okupansi hotel di Kabupaten Sleman berada diantara 30 persen – 60 persen.

    “Kami berharap rerata lama tinggal di Sleman lebih lama lagi sehingga perputaran uang semakin meningkat,” katanya.

    Ishadi mengatakan bahwa proyeksi retribusi pariwisata di destinasi yang dikelola Pemkab Sleman yakni Kaliurang dan Kaliadem sebesar Rp50 juta – Rp100 juta.

    Rerata belanja wisatawan mulai dari akomodasi, makan minum, tiket masuk destinasi, belanja oleh-oleh, dan lain-lain berada di antara Rp1 juta – Rp1,5 juta.

    “Peredaran uang dari wisatawan berada di antara Rp600 miliar sampai dengan Rp1,69 triliun di destinasi pariwisata yang ada di Sleman, baik yang dikelola pemkab maupun pihak lain tetap buka pada saat Idul Fitri 2025,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Indonesia Dinilai dalam Kondisi Darurat Sampah

    Jakarta –

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Timbunan sampah nasional saat ini mencapai 56,63 juta ton pada tahun 2024.

    “Sekitar 39,41 persen sampah itu terbuang ke lingkungan seperti sungai. Dampak buruknya sudah terlihat akhir-akhir ini dari beberapa peristiwa banjir seperti yang terjadi di Bekasi,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu 21,85% sampah itu dikelola di TPA dengan metode open dumping. Metode pengelolaan sampah tersebut tidak lagi direkomendasikan penggunaannya karena sampah dibuang begitu saja. Semua TPA dengan open dumping itu berada di 343 daerah.

    Pengelolaan secara open dumping juga menyebabkan masalah lingkungan seperti udara, pencemaran air tanah hingga merusak ekosistem lokal. Atas sejumlah permasalahan itu, menurut politikus Partai Golkar tersebut, dilakukan perbaikan tata kelola sampah.

    “Pertama, dari aspek regulasi, kita perlu menyempurnakan regulasi terkait tata kelola sampah. Kita di Komisi XII sebenarnya mendorong revisi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” jelas.

    Kedua, dari aspek pembiayaan pengelolaan sampah yang harus ada terobosan kebijakan. “Menjadikannya sebagai kebijakan mandatory spending pada alokasi anggaran APBN dan APBD perlu dipikirkan, sehingga ada perspektif yang lebih kuat memandang persoalan sampah,” tambah dia.

    Ketiga, dari aspek teknis dan infrastruktur. Secara teknis, permasalahannya terletak pada setiap tahap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sampah, pengangkutan sampah hingga penimbunan di TPA.

    “Sampah yang telah dipilah di rumah tangga kemudian di tahap pengangkutan digabung hingga ke TPA. Kondisi ini mempersulit upaya daur ulang sampah, pengomposan dan pengkonversian sampah ke energi listrik,” terangnya.

    Menurut Bambang, pengelolaan sampah harus meliputi pembangunan infrastruktur yang mumpuni dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

    “Tentu semua ini harus membutuhkan komitmen bersama dari semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Kita harus melakukan transformasi perilaku keseharian dalam memandang sampah, sehingga dengan demikian kita dapat melakukan pengelolaan sampah secara baik, ramah lingkungan, dan juga memberi dampak ekonomi,” imbuh Bambang.

    (hns/hns)

  • Menhub Imbau Pemudik Sepeda Motor Maksimal Bonceng 1 Orang – Halaman all

    Menhub Imbau Pemudik Sepeda Motor Maksimal Bonceng 1 Orang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta, masyarakat yang akan mudik berlebaran ke kampung halaman agar menggunakan sepeda motor maksimal berpenumpang dua orang. 

    Sebab menurutnya, mudik menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor rawan mengalami kecelakaan yang disebabkan kelelahan maupun kondisi motor kurang baik.

    “Nah apabila memang teman-teman pemudik mau menggunakan motor, gunakanlah kendaraan secara baik dan benar. Seperti tidak menaiki motor dengan jumlah orang yang berlebihan, kalau memang hanya cukup dua, cukup dua saja,” kata Dudy usai membuka Posko Angkutan Lebaran, Jumat (21/3/2025).

    Menhub Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan tidak dalam kapasitas melarang masyarakat untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi sepeda motor. Namun, dia hanya mengimbau bahwa sepeda motor yang digunakan harus baik.

    “Tidak membawa barang-barang yang berakibat pada penguasaan kendaraannya menjadi tidak begitu firm ya, tidak begitu optimal,” ungkap dia.

    Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menjadikan masjid di sepanjang jalan arteri sebagai tempat istirahat bagi pemudik. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

    “Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk bisa menggunakan masjid-masjid di jalan-jalan arteri untuk digunakan sebagai tempat istirahat bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2,” ucap Dudy.

    “Harapan kami, ini kan sangat rentang ya pemudik roda 2 harus memperhatikan jalannya, kemudian juga cuacanya, jangan sampai lengah sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kami inginkan,” imbuhnya menegaskan.

    Berdasar survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah potensi pergerakan masyarakat selama periode Lebaran tahun 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia.

    Terkait angka sebaran, daerah asal perjalanan terbanyak adalah Jawa Barat sebesar 30,9 juta orang (21,1 persen), disusul Jawa Timur sebesar 26,4 juta orang (18 persen), Jawa Tengah sebesar 23,3 juta orang (15,9 persen), Banten sebesar 7,9 juta orang (5,4 persen) dan DKI Jakarta sebesar 6,7 juta orang (4,6 persen).

     

    Sementara daerah tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 36,6 juta orang (25 persen), Jawa Timur sebesar 27,4 juta orang (18,7 persen), Jawa Barat sebesar 22,1 juta orang (15,1 persen), Yogyakarta sebesar 9,4 juta orang (6,4 persen) dan Sumatera Utara sebesar 6,2 juta orang (4,2 persen).

    Kemudian, terdapat lima moda transportasi yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan selama libur Lebaran. Pilihan terbanyak jatuh pada mobil pribadi sebesar 33,69 juta (23 persen), diikuti bus sebesar 24,76 juta (16,9 persen), kereta api antarkota sebesar 23,58 juta (16,1 persen), pesawat sebesar 19,77 juta (13,5 persen), dan sepeda motor sebesar 12,74 juta (8,7 persen).

     

     

  • 171 ribu pemudik lalui Bandara Ahmad Yani Semarang saat libur lebaran

    171 ribu pemudik lalui Bandara Ahmad Yani Semarang saat libur lebaran

    ANTARA – PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, memprediksi akan ada 171 ribu penumpang yang tiba di bandara ini selama masa libur Lebaran 2025. Diprediksi puncak arus mudik lebaran melalui jalur udara di Bandara Ahmad Yani, terjadi pada 28 Maret, sementara puncak arus baliknya terjadi pada 6 April. (Fx. Suryo Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Hotel Sultan, Jakarta. Foto: Istimewa

    Hotel Sultan masih sengketa di Pengadilan, Indobuildco minta Setneg taat hukum

    Soal Hotel Sultan, Indobuildco minta Setneg taat hukum
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 11:27 WIB

    Elshinta.com – Kuasa hukum PT Indobuildco mengeluarkan siaran pers tertulis soal kasus hukum yang tengah dihadapi bangunan Hotel Sultan di Jakarta. Pengacara tersebut yang terdiri dari Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. dan ​​​Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mengeluarkan tanggapan terkait dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Nusron Wahid, tertanggal 20 Maret 2025 dengan judul berita “Setneg Somasi Hotel Sultan untuk Kosongkan Bangunan“.

    Berikut poin-poin pernyataan kuasa hukum PT Indobuildco yang diterima, Jumat (21/3/2025), yaitu:

    Bahwa pernyataan Menteri ATR/BPN tentang somasi Setneg untuk kosongkan bangunan Hotel Sultan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum dikarenakan sengketa kepemilikan lahan kawasan Hotel Sultan sedang dalam proses berperkara di pengadilan dan saat ini masih dalam tingkat Kasasi. Dalam perkara ini, tidak benar gugatan PT Indobuildco terhadap pihak Setneg cs ditolak oleh pengadilan karena yang sebenarnya adalah gugatan PT Indobuildco dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak yang tidak melibatkan Menteri Keuangan sebagai juru bayar Negara atas tuntutan ganti rugi.

    Bahwa kawasan Hotel Sultan adalah milik PT Indobuildco berdasarkan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang sekalipun telah berakhir pada tahun 2023 namun HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora masih dapat diperbarui haknya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

    Bahwa PT Indobuildco membantah dan menolak dengan keras pernyataan pihak Setneg mengenai status HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora telah berakhir dan karenanya kembali menjadi bagian dari HPL No. 1/Gelora dikarenakan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora terbit di atas TANAH NEGARA BEBAS bukan di atas HPL No.1/Gelora sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No. 016/10.550.2.09.01.2022 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pemberian Perpanjangan HGB No. 26/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas 57.120 m2 dan Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta No. 017/11.550.2.09.01.2022 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pemberian Perpanjangan HGB No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco seluas 83.666 m2. Jika pun ada HPL No.1/Senayan yang terbit di atas HGB milik PT Indobuilco, klien kami pun tidak pernah melakukan pelepasan hak sesuai ketentuan dalam SK HPL No.1/Senayan yang mewajibkan Setneg membebaskan segala hak yang ada di atas tanah HPL jika ada.

    Bahwa PT Indobuildco juga membantah dengan keras tuntutan pembayaran royalty yang harus dilakukan oleh PT Indobuildco kepada pihak Setneg untuk tahun 2007-2023 dikarenakan selain HGB No, 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora terbit di atas tanah negara bebas, juga tidak pernah ada perjanjian apapun antara PT Indobuildco dengan pihak Setneg terkait kewajiban royalti.

    Bahwa berdasarkan tuntutan dan klaim yang tidak berdasar di atas, PT Indobuildco mengingatkan pihak Setneg dan PPKGBK untuk taat pada proses hukum yang sedang berjalan dan taat pada Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal  24 Januari 2024, yang telah memerintahkan pihak Setneg dan PPKGBK untuk menghentikan tindakan aneksasi terhadap kawasan Hotel Sultan.

    Seperti diketahui, Rabu (19/3/2025), Menteri ATR/BPN Nusro Wahid mengeluarkan pernyataan kepada wartawan terkait dengan Hotel Sultan. “Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana (Hotel Sultan). Somasi dari Setneg untuk mengosongkan,” katanya di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu lalu.
     

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta