Jenis Media: Ekonomi

  • UMKM Amartha raih omzet Rp100 juta per bulan dari usaha ternak cacing

    UMKM Amartha raih omzet Rp100 juta per bulan dari usaha ternak cacing

    PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan modal usaha kepada 2,8 juta pelaku UMKM senilai Rp28 triliun untuk mendukung ekonomi di pedesaan.

    Jakarta (ANTARA) – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Amartha, Lilis Suhartini, berhasil mengembangkan usaha ternak cacing hingga mendapatkan omzet Rp100 juta per bulan.

    Lilis memulai usaha ini 13 tahun lalu dengan menjual cacing hidup kepada seorang kenalan yang bekerja di pabrik farmasi. Kemudian, ia menerima penawaran untuk mengembangkan produk cacing kering dan bubuk cacing.

    “Setelah ikut penyuluhan selama satu bulan, Ibu langsung praktik dan ternyata hasilnya bagus. Dari situ, Ibu buat produk cacing kering sama yang bubuk,” kata Lilis, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Akan tetapi, tantangan muncul saat proses produksi. Pengeringan cacing yang masih dilakukan secara manual dengan oven kecil membuat prosesnya memakan waktu lama.

    Lilis sempat mengajukan pinjaman ke sejumlah lembaga keuangan terdekat di desa. Namun, ia menghadapi kendala potongan biaya administrasi yang berdampak pada jumlah pinjaman yang ia terima.

    Hingga akhirnya pada 2023, Lilis mendapatkan akses permodalan dari Amartha, perusahaan teknologi keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Ia memperoleh dana Rp4 juta tanpa potongan. Dana itu ia gunakan membeli oven berkapasitas besar yang meningkatkan efisiensi produksi. Dia juga menambah jumlah tenaga kerja, hingga kini ia memiliki empat karyawan.

    Lilis juga mendapatkan pelatihan bisnis dan keuangan digital dari Amartha. Kini, ia mampu memasarkan produknya lebih luas melalui e-commerce.

    “Ibu juga jualan online buat yang bubuk cacing. Pernah kirim ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Flores,” ujarnya pula.

    Saat ini, cacing jenis Lumbricus rubellus dijual ke pabrik farmasi dengan harga Rp200.000 per kilogram, sementara bubuk cacing jenis Perionyx excavates dihargai Rp250.000 per kilogram dan dipasarkan ke produsen jamu serta pelanggan e-commerce.

    Ke depannya, Lilis berencana memperdalam pemanfaatan teknologi digital agar usahanya terus berkembang. Ia berharap dapat membuka lapangan kerja lebih luas dan memberdayakan masyarakat sekitar.

    PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan modal usaha kepada 2,8 juta pelaku UMKM senilai Rp28 triliun untuk mendukung ekonomi di pedesaan.

    Sekitar 90 persen dari pendanaan itu tersalurkan kepada kelompok perempuan yang tersebar di 50 ribu desa. Mayoritas mitra Amartha bergerak pada sektor perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga dengan nilai pinjaman mulai dari Rp5 juta.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop: 80.000 Koperasi Merah Putih ditargetkan teralisasi tahun ini

    Menkop: 80.000 Koperasi Merah Putih ditargetkan teralisasi tahun ini

    Jumlahnya, 80.000 koperasi yang sedang dimatangkan. Dalam waktu segera bisa eksekusi dengan sebaik-baiknya, secepat-secepatnya…

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini.

    “Jumlahnya, 80.000 koperasi yang sedang dimatangkan. Dalam waktu segera bisa eksekusi dengan sebaik-baiknya, secepat-secepatnya, karena targetnya tahun ini Pak Presiden ingin bentuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Menkop mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi ini direncanakan dibentuk di seluruh desa di Indonesia, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

    Menkop menyadari bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari desa pertanian, desa nelayan, hingga desa-desa tertinggal dan terluar. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap desa.

    “Yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat untuk memajukan desa, mensejahterakan warga desa, serta mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang jumlahnya 3,1 juta di desa,” kata Menkop Budi Arie.

    Terkait peluncuran program ini, Menkop memastikan akan ada pilot project sebelum implementasi skala besar dilakukan. Namun ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi percontohan tersebut.

    Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • Potensi cadangan minyak 400 juta barel di Blok Natuna Barat

    Potensi cadangan minyak 400 juta barel di Blok Natuna Barat

    Cadangan minyak di Natuna Barat ini cukup signifikan, sementara untuk gas juga ada, tetapi menurut paparan yang kami terima dari stakeholders tadi, lebih dominan minyak.

    Batam (ANTARA) – DPR RI Komisi XII dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan Investasi, melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengungkapkan bahwa Blok Natuna Barat (East Block Natuna) memiliki potensi cadangan minyak mencapai 400 juta barel.

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan bahwa East Block Natuna saat ini masih dalam tahap eksplorasi, namun memiliki potensi minyak yang besar.

    “Cadangan minyak di Natuna Barat ini cukup signifikan, sementara untuk gas juga ada, tetapi menurut paparan yang kami terima dari stakeholders tadi, lebih dominan minyak. Kami mendorong pengembangan blok ini guna mendukung kemandirian energi nasional,” ujarnya, di Batam, Jumat.

    Blok migas ini berada di timur Natuna dan berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut China Selatan.

    Saat ini, eksplorasi dilakukan oleh Pertamina Persero yang terus melakukan kajian lebih lanjut terhadap potensi minyak dan gas di wilayah tersebut.

    Dalam pertemuan ini, DPR RI juga menyoroti bahwa terdapat lima Wilayah Kerja (WK) Migas aktif di Cekungan Natuna Timur, yaitu di Blok A ada WK Tuna yang dikelola oleh Harbour, dan South Natuna Sea B yang dikelola oleh Medco, Blok B ada WK East Natuna yang dikelola oleh Pertamina, WK North Sokang yang dikelola oleh Medco, dan WK Paus yang dikelola oleh Blue Sky.

    Kelima wilayah ini terus dikembangkan untuk meningkatkan pasokan energi nasional dan memperkuat ketahanan energi di Kepri.

    Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik temuan dan upaya yang dilakukan DPR RI Komisi XII dalam mendorong pengembangan sektor migas di Natuna.

    “Kami dari pemerintah provinsi sangat mendukung langkah DPR RI. Ini menjadi potensi besar bagi Kepri dalam mewujudkan ketahanan energi,” katanya pula.

    Ia menambahkan bahwa eksplorasi di East Natuna saat ini masih dalam tahap seismik yang kemudian akan berlanjut ke drilling (pengeboran) dan akhirnya ke tahap produksi dan hilirisasi.

    “Hilirisasi yang kita butuhkan adalah bagaimana cadangan ini bisa digunakan untuk mendukung ketahanan energi di Kepri. Saat ini, 120 MMSCFD gas sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan energi di wilayah ini,” ujar dia.

    Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari SKK Migas serta berbagai pemangku kepentingan sektor energi lainnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Pastikan Pasokan BBM dan LPG 3 Kg Aman Jelang Lebaran

    Pemerintah Pastikan Pasokan BBM dan LPG 3 Kg Aman Jelang Lebaran

    Jakarta

    Pemerintah memastikan kualitas hingga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) aman jelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot usai pengecekan di SPBU 64.78.203 Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (20/3).

    “Dari sisi kualitas, kita juga mengecek bagaimana kesesuaian kualitas BBM yang ada, baik biosolar, kemudian pertalite, pertamax dan juga seluruh jenis BBM yang dijual di SPBU jadi lebih dari standar,” ungkap Yuliot, dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Lemigas, kualitas BBM di SPBU Pontianak ini sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan Ditjen Migas. Hasil uji menunjukkan variabel berat jenis Pertamax pada suhu 15 derajat Celcius dengan nilai minimum 715 kg/m3 dan maksimum 770 kg/m3.

    Selain melakukan uji kualitas, Yuliot juga mengecek takaran dispenser BBM dengan hasil akurat.

    “Terkait dengan standar ini juga jumlah takaran, jadi jumlah takaran dari nozzle, ini aplikasi sesuai atau tidak, jadi pas dilakukan pengecekan 1 liter, itu memang jumlahnya 1 liter, jadi takarannya sangat pas,” jelas Yuliot.

    Sementara pasokan BBM dan LPG 3 kg di Kalimantan Barat, Yuliot mengatakan kondisinya lebih dari cukup. Meski demikian, sebagai tindakan antisipatif, Yuliot meminta pihak Pertamina untuk menambah stok 10-15% khusus periode Ramadan-Idul Fitri tahun 2025.

    Kuota dan realisasi BBM jenis biosolar di Kalimantan Barat 2025 sebesar 474.801 KL dengan realisasi hingga Februari 2025 sebesar 74.564 KL atau 15,70% dari kuota.

    Sedangkan kuota BBM jenis Pertalite 2025 sebesar 760.597 KL dengan realisasi hingga Februari 2025 sebesar 112.674 KL atau 14,81% dari kuota. Sementara itu, kuota LPG 3 kg tahun 2025 sebesar 147,11 ribu MT dengan realisasi penyaluran per Februari 2025 sebesar 25,38 ribu MT.

    Untuk distribusi LPG subsidi di Kalimantan Barat, terdapat 9 SPPBE PSO dengan jumlah Agen (Penyalur) sebanyak 117 unit dan Pangkalan (Sub Penyalur) sebanyak 4.172 unit.

    “Kita mengharapkan dari yang dilakukan Pemerintah dan badan usaha, bagi seluruh masyarakat yang merayakan Idul Fitri 2025, ada yang berkumpul dengan keluarga dan juga ada yang melakukan perjalanan menemui keluarga dalam bersilaturahmi, itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat terlayani sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya terutama dari sektor energi,” pungkas Yuliot.

    (ada/ara)

  • BRI pastikan keandalan layanan “e-channel” menjelang libur Lebaran

    BRI pastikan keandalan layanan “e-channel” menjelang libur Lebaran

    Lebaran merupakan periode dengan intensitas transaksi yang tinggi, termasuk saat masyarakat melakukan perjalanan mudik

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan kesiapan dan keandalan layanan electronic channel (e-channel) untuk mendukung kelancaran transaksi masyarakat menjelang libur panjang periode Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kesiapan e-channel menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran transaksi masyarakat pada saat momen Lebaran.

    “Lebaran merupakan periode dengan intensitas transaksi yang tinggi, termasuk saat masyarakat melakukan perjalanan mudik. BRI memastikan keandalan e-channel untuk mendukung kelancaran transaksi, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman di mana pun berada,” kata Andrijanto.

    Hingga Desember 2024, BRI telah menerbitkan lebih dari 4,1 juta QRIS BRI guna mempermudah transaksi digital. Selain itu, lebih dari 330 ribu unit electronic data capture (EDC) telah dioperasikan di berbagai lokasi strategis, memastikan kenyamanan transaksi nontunai bagi pemudik dan masyarakat yang merayakan Lebaran.

    Untuk semakin memperkuat akses layanan keuangan selama periode libur Lebaran, BRI juga mengoperasikan lebih dari 10 ribu unit automated teller machine (ATM) dan 9 ribu unit cash recycling machine (CRM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Jaringan ini memastikan ketersediaan layanan transaksi yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan penarikan, penyetoran, maupun berbagai transaksi lainnya selama perjalanan mudik dan perayaan Lebaran.

    Menurut perseroan, optimalisasi e-channel BRI turut didukung oleh jaringan AgenBRILink yang telah mencapai 1,06 juta agen dan menjangkau lebih dari 67 ribu desa atau lebih dari 80 persen total desa di Indonesia.

    Andrijanto menegaskan bahwa optimalisasi e-channel tidak hanya pada momen Lebaran tetapi juga bagian dari komitmen layanan BRI untuk mendukung pertumbuhan transaksi digital.

    “BRI terus memperkuat infrastruktur e-channel untuk memastikan layanan yang prima dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan transaksi digital dan memperluas inklusi layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Andrijanto.

    BRI memastikan keandalan layanan melalui pemantauan sistem, penguatan keamanan transaksi, dan layanan pengaduan yang responsif.

    Dengan kesiapan tersebut, BRI optimistis akan memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama Lebaran dengan baik serta mempertegas perannya dalam mendorong pertumbuhan transaksi digital dan memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satgas PASTI: Waspadai modus penipuan keuangan jelang Lebaran

    Satgas PASTI: Waspadai modus penipuan keuangan jelang Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada dan lebih berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan di sektor keuangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

    Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat, merinci beberapa modus penipuan tersebut seperti tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjanjikan proses cepat untuk memenuhi kebutuhan jelang Lebaran serta tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

    Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap modus phising yang memancing korban untuk memberikan informasi atau data pribadi melalui tautan (link), impersonation atau penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban, serta modus berupa penawaran kerja paruh waktu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas PASTI meminta masyarakat untuk waspada dan tidak meng-klik tautan yang berasal dari sumber tidak jelas, berpikir logis terhadap segala tawaran menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko.

    Kemudian tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, serta memastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan.

    Terkait dengan entitas ilegal, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE). Entitas ini telah dinyatakan sebagai entitas ilegal sejak 24 Januari 2025.

    Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi yang kembali dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan WPONE di beberapa wilayah, Satgas PASTI menegaskan bahwa aktivitas WPONE adalah kegiatan yang tidak berizin atau ilegal.

    Menurut Satgas PASTI, pihaknya juga berkoordinasi dengan anggota untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    Adapun periode Januari-Februari 2025, Satgas PASTI telah menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah akumulasi entitas keuangan ilegal yang sudah dihentikan Satgas PASTI sebanyak 12.721 entitas sejak 2017 hingga 13 Maret 2025.

    Tak hanya itu, Satgas PASTI juga menemukan nomor WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan akan terus berkoordinasi untuk menekan ekosistem pinjol ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

    Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) dapat melaporkannya kepada kontak OJK dengan nomor telepon 157, WhatsApp 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id.

    Adapun terkait penanganan penipuan transaksi keuangan (scam), Satgas PASTI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima sebanyak 67.866 laporan sejak 22 November 2024 hingga 12 Maret 2025.

    Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893 rekening, di mana sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Sementara total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun, dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp129,1 miliar.

    Satgas PASTI pun turut mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporannya melalui website IASC yang beralamat di iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kementan tindak lanjuti peluang investasi pembiakan sapi dari Vietnam

    Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah terus menindaklanjuti rencana investasi pengembangbiakan sapi yang akan dilakukan oleh TH Group, perusahaan asal Vietnam.

    Sudaryono di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, mengatakan investasi ini penting untuk memperbanyak populasi sapi di Indonesia serta meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor peternakan.

    “Kita harus ‘follow up’ terus, investasi itu baik buat kita. Sapinya yang sedikit jadi banyak, kegiatan ekonominya jadi besar, dan tidak merugikan apa-apa,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa investasi TH Group meliputi impor sapi dari Vietnam untuk kemudian dikembangbiakkan di Indonesia.

    Saat ini, sudah ada tiga lokasi yang diminati oleh TH Group, salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan.

    Pemerintah juga menawarkan beberapa lokasi lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk mendekati pasar maupun pengembangan sapi indukan.

    “Intinya, kita butuh indukan lebih banyak. Sapi beranak lebih lama dibandingkan manusia, kalau tidak diperbanyak, lama-lama populasi sapi bisa menurun, apalagi kalau untuk kurban sering disembelih,” katanya.

    Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 2 juta hektare lahan potensial di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi perah maupun sapi potong.

    Luasan ini tidak hanya ditawarkan kepada TH Group, tetapi juga kepada investor lain yang berminat mengembangkan usaha peternakan di Indonesia.

    Terkait komitmen investasi, Sudaryono mengungkapkan bahwa hingga saat ini TH Group belum memberikan komitmen final. Namun, pemerintah terus mendorong realisasi investasi dari berbagai pihak.

    “Dari total ada sekitar 67 perusahaan yang sudah komit, kita harus terus dorong supaya mereka merealisasikan janji investasinya,” katanya.

    Sementara itu, mengenai nilai investasi yang dibutuhkan, Sudaryono menyebutkan bahwa perhitungan kasar bisa dilakukan berdasarkan harga sapi perah.

    “Kalau 100 ribu ekor sapi dikalikan harga satuannya, bisa dihitung sendiri,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • IHSG Anjlok Lagi, Kebijakan Konkret Diperlukan

    IHSG Anjlok Lagi, Kebijakan Konkret Diperlukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali anjlok 1,94% ke level 6.258,18 pada penutupan perdagangan Jumat (21/3/2025). Setelah sempat menguat selama dua hari, IHSG kembali terperosok akibat tekanan makroekonomi.

    VP, Head of Marketing, Strategy & Planning PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi Kasmarandana menyampaikan, pelemahan IHSG sesuai perkiraan awal. Sentimen buyback yang ada saat ini kemungkinan hanya bersifat sementara.

    Beberapa faktor utama yang menekan pasar antara lain meningkatnya risk premium yang tercermin dari kenaikan credit default swap (CDS), pelemahan rupiah dan tingginya spread yield terhadap US Treasury, suku bunga tinggi hingga kuartal kedua 2025, hingga deflasi 0,09% YoY pada Februari 2025.

    Menurut Oktavianus, kebijakan konkret diperlukan untuk stabilitas pasar, seperti insentif pajak bagi emiten atau intervensi untuk menjaga likuiditas. Level psikologis IHSG saat ini di kisaran 6.000–6.100, dengan potensi pelemahan lebih lanjut.

    Investment Analyst Edvisor Profina Visindo Indy Naila menambahkan, risiko politik dan ketidakpastian program ekonomi turut menekan pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan saham dalam pengawasan khusus guna meningkatkan kepercayaan investor.

    Analis Infovesta Kapital Utama Ekky Topan juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap beban fiskal Indonesia, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah, skema Koperasi Merah Putih, terutama terkait transparansi pengelolaan dana negara.

    Menurutnya, stimulus buyback tanpa RUPS memberikan sentimen positif, tetapi fundamental ekonomi yang masih lemah membuat investor cenderung wait and see.

    Sebeumnya pada Selasa (18/3/2025), IHSG sempat anjlok parah para hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt. Namun, dua hari terakhir IHSG mulai hijau sebelum akhirnya kembali anjlok pada hari ini.