Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Aksi Jual Saham Blue Chip Tekan IHSG, Sektor Perbankan Jadi Beban

    Aksi Jual Saham Blue Chip Tekan IHSG, Sektor Perbankan Jadi Beban

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali anjlok pada Jumat (21/3/2025) setelah dua hari berturut-turut menguat. Pada penutupan perdagangan akhir pekan, IHSG melemah 1,94% atau turun 123,49 poin ke level 6.258,18.

    Eastspring Investments dalam risetnya menyampaikan, tekanan utama pada IHSG yang kembali anjlok berasal dari aksi jual saham blue chip, terutama di sektor perbankan. Indeks LQ45 juga melemah sebesar 2,56%, mencerminkan tekanan jual pada saham-saham berkapitalisasi besar.

    Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat penurunan signifikan sebesar 5,67%, menjadi penekan terbesar terhadap IHSG. Pelemahan BBCA terjadi bertepatan dengan ex-date dividen. Harga saham umumnya turun seiring dengan besaran dividen yang dibagikan.

    Selain BBCA, saham DCII (-8,82%), BMRI (-4,55%), AMMN (-6%), dan BBNI (-7,60%) juga turut menyeret IHSG ke zona merah.

    Tekanan jual juga dipicu oleh kekhawatiran menjelang rapat umum pemegangsaham (RUPS) bank-bank BUMN pekan depan. Pelaku pasar mencermati kemungkinan perubahan manajemen, yang berpotensi memengaruhi arah strategi bisnis dan tingkat kepercayaan investor.

    Dari sisi eksternal, pasar masih dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) yang akan berlaku mulai 2 April 2025. Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan rencana tarif tambahan pada beberapa sektor, yang dapat berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi global.

    Pelemahan IHSG juga diikuti oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang turun 0,10% ke level Rp 16.502 per dolar AS. Arus keluar investor asing turut menekan pasar obligasi, dengan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 6 basis poin ke level 7,17%.

    Eastspring Investments menyampaikan, di tengah volatilitas pasar, investor cenderung bersikap wait and see menjelang libur panjang Idulfitri dan pelaksanaan RUPS bank-bank BUMN. Ke depan, apabila  ketidakpastian global mereda dan sentimen domestik membaik, IHSG yang anjlok berpotensi kembali menguat.

  • Viral Takaran Beras SPHP 5 Kg Disunat, Wadirut Bulog Sebut Itu Palsu – Halaman all

    Viral Takaran Beras SPHP 5 Kg Disunat, Wadirut Bulog Sebut Itu Palsu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Wakil Direktur Utama (Wadirut) Perum Bulog Marga Taufiq menyebut keberadaan beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 5 kg yang takarannya disunat merupakan barang palsu alias bukan produksi milik mereka.

    Sebagaimana diketahui, beredar video menampilkan warga yang memperlihatkan beras SPHP yang tak sesuai dengan takarannya.

    Beras SPHP yang pada kemasannya tertulis 5 kg, tapi saat ditimbang, berat beras itu hanya 4,8-4,7 kg.

    “Bukan. Itu bukan punya Bulog. Palsu,” kata Marga Taufiq ketika ditemui usai acara panen bersama di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, beras SPHP yang diproduksi oleh Bulog sudah pasti takarannya sesuai dengan yang tertera di kemasan, yaitu 5 kg.

    Terlebih, Bulog diawasi oleh banyak pihak. Sehingga, jika ada yang berani bermain dengan takaran, ia menyebut pasti langsung dihukum.

    “Pasti 5 kilogram. Kami diawasi, semua mata memandang kami. Bahkan, kami sendiri kalau ada yang ketahuan [melakukan pelanggaran, red], langsung dihukum,” ujar Marga Taufiq.

    Berdasarkan video TikTok yang diunggah akun @sekitar.pontianak pada 20 Februari 2025, terdapat beras SPHP yang diproduksi Bulog ternyata hanya memiliki timbangan sebesar 4,7-4,8 kg.

    Orang dalam video tersebut menimbang tiga beras SPHP yang masih tersegel dan mendapati ketiganya memiliki bobot kurang dari 5 kg.

    Padahal, beras SPHP seharusnya memiliki beban sebesar 5 kg, sebagaimana tertulis pada kemasannya.

    Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengaku telah mengetahui adanya informasi viral di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan praktik sunat takaran beras kemasan 5 kilogram.

    Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas informasi tersebut.

    “Informasinya sudah kita peroleh dan kita sedang mendalami itu,” kata Samsu kepada wartawan di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Ia memastikan, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagaman nasional (HBKN).  

    Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

    “(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

    Terkait dengan kecurangan takaran beras, Samsu belum menjelaskan lebih rinci terkait lokasi temuan, maupun proses penyelidikannya.

    “Kami masih melakukan penyelidikan,” katanya.

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta –

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Mendag Budi Santoso Ungkap Penyebab Harga Kelapa Bulat Melonjak – Halaman all

    Mendag Budi Santoso Ungkap Penyebab Harga Kelapa Bulat Melonjak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan kemungkinan penyebab melonjaknya kelapa bulat di pasaran.

    Budi Santoso merespon soal kenaikan harga kelapa bulat jelang Lebaran. Di Pasar Senen jakarta Pusat kenaikan harga kelapa bulat bisa mencapai 50 persen, yakni dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 15 ribu. 

    Menurut pria yang akrab disapa Busan ini, kenaikan harga kelapa bulat satu di antaranya karena adanya permintaan ekspor.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga, terus industri di dalam negeri juga banyak yang minta,” ujar Busan di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Industri dalam negeri banyak ekspor, sehingga menjadi kesulitan untuk mendapatkan kelapa bulat. Busan menjelaskan mengenai langkah pemerintah untuk mengantisipasi dan menstabilkan harga kelapa bulat di pasaran.

    Pemerintah, kata dia, akan melakukan evaluasi bersama-sama, dari sisi industri, dari sisi eskportir, hingga petani. Kenaikan harga kelapa bulat, ucap Busan, disebabkan oleh jumlah ekspor yang bertambah.

    “Oh, ya mungkin permintaan ekspornya makin tambah,” kata Busan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Soepri Hadiono, mengatakan kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.

    “Kenaikan harga kelapa tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh eksportir yang menjual kelapa tanpa izin dan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia,” ujar Soepri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, pemberitaan terkait kenaikan harga dan kelangkaan kelapa semakin masif, membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, serta pengusaha katering dan restoran yang menggunakan kelapa sebagai bahan dasar.

    Menurut dia, kelangkaan kelapa bulat berdampak besar pada industri kelapa di Indonesia. Banyak industri tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kekurangan bahan baku, bahkan beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan produksi.

  • Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI melaporkan ke Menteri Perdagangan Budi Santoso hasil temuan mereka terkait adanya lima pelaku usaha melakukan pengurangan takaran Minyakita.

    “Temuan ini setelah Ombudsman melakukan uji petik,” ujar Yeka di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Yeka memaparkan, uji petik dilakukan di enam provinsi, yakni Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    Dari temuan Ombudsman, ucap Yeka, terdapat lima pelaku usaha melakukan pengurangan isi Minyakita.

    “Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” kata Yeka.

    Uji petik, kata Yeka, melakukan beberapa penilaian, yakni volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.

    Hasil temuan itu, telah diserahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Yeka berujar, Ombudsman menyarankan Kemendag untuk melakukan evaluasi.

    “Baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah,” terang Yeka.

    Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar seluruh pelaku usaha bisa mendapatkan akses.

    “Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” tutur Yeka.

    Temuan

    Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

  • Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. 

    Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

    Polri Tangani 12 Laporan Kasus Minyakita

    Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan, ada 12 laporan yang sedang ditangani terkait penyimpangan produk Minyakita.

    Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, 7 dari 12 laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

    “Untuk kasus Minyakita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri. Kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan,” kata Samsu, kepada wartawan usai kegiatan Dialog Publik Divisi Humas Polri, di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Dari hasil penyelidikan tersebut, Samsu menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan 11 orang tersangka.

    “Jumlah tersangka 11. Ini sudah diproses baik di Bareskrim Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur,” jelasnya.

    Sementara itu, ia menyebut, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

    “(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

    Sebelumnya, jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat membongkar kasus peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran. 

    Hal itu terungkap setelah pihak kepolisian menggerebek MinyaKita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025).

    Sebanyak 1.600 karton dengan total 19.200 kemasan MinyaKita berhasil disita.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menuturkan ada dua tersangka yang berhasil diamankan, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan Operator pabrik.

    “Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL,” kata Twedi, Rabu, (19/3/2025).

    Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

    Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran. 

    Yakni, ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.

    Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman MinyaKita ke berbagai daerah di Jabodetabek.

    Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025.

    Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 – 800 karton tiap satu kali jalan.

    “Kemudian (polisi temukan) pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar,” kata Twedi.

    “Kardus MinyaKita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. 

    Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C.

    Keduanya terancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

  • Bandara KNIA proyeksikan penumpang angkutan Lebaran 2025 naik 5 persen 

    Bandara KNIA proyeksikan penumpang angkutan Lebaran 2025 naik 5 persen 

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Bandara KNIA proyeksikan penumpang angkutan Lebaran 2025 naik 5 persen 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara International Kualanamu melaksanakan apel  kesiapan posko angkutan lebaran tahun 2025 yang ini menandakan kesiapan Bandar Udara Internasional Kualanamu dalam melayani para calon penumpang pada masa liburan Idul Fitri tahun ini di mana pelaksanaan posko angkutan lebaran  berlangsung selama 22 hari dimulai pada tanggal 21 maret 2025 (H-10) sampai dengan 11 april 2025 (H+10).

    President Director Of PT Angkasa Pura Aviasi, Yosrizal Syamsur menyampaikan, dibentuknya posko  terpadu untuk integrasi seluruh stakeholder tersebut selalu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di area bandara agar pelaksanaan kegiatan selama posko berjalan dengan baik juga dibentuk posko monitoring untuk penginputan data, zoom meeting terkait kegiatan posko.

    Selain itu Yosrizal juga menyebut bahwa untuk Traffic dan Prognosa Angkutan Lebaran 2025 diproyeksikan jumlah penumpang angkutan mudik lebaran tahun ini menignkat 5% dibandingkan 2024

    “PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara International Kualanamu proyeksikan akan layani 507.605 ribu orang  penumpang atau meningkat 5% dibandingkan dengan realisasi pada masa angkutan lebaran 2024 sebanyak 499.755 ribu orang penumpang,” sebut Yosrizal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Jumat(21/03)

    Selain itu Yosrizal juga menyampaikan bahwa untuk puncak arus mudik lebaran 2025 diperkirakanakan terjadi pada H-3 (28 Maret 2025) dengan jumlah penumpang 28.416 orang, sedangkan puncak arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada H+7 (8 April 2025) dengan jumlah penumpang 25.789 orang.

    Selama masa angkutan lebaran, terdata saat ini adanya extra flight dari maskapai Singapore Airlines (KNO-SIN-KNO) dan Pelita Air (KNO-CGK-KNO) dimana saat ini Airlines yang beroperasi di bandar udara internasional  kualanamu berjumlah 14 maskapai. 

    Disimpulkan OTP (OnTime Performance) tertinggi didapatkan pada tahun 2019 dengan 94,03% dan terendah adalah tahun 2023 dengan 86,84%. Sementara terjadi peningkatan persentasi OTP jika di bandingkan antara tahun 2023 Vs 2024 sebesar 3,83%.

    Sementara itu untuk Kesiapan Fasilitas Operasional, PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara Internasional Kualanamu telah menyiapkan sejumlah 774 personil bandara yang terdiri dari AVSEC, ARRF, AMC, Teknik dan Service. Selain personil bandara telah disiagakan juga 29 personil external diantaranya personil TNI/POLRI, DISHUB, DINKES dan KKP.

    Bukan hanya dalam kesiapan personil, moda transportasi darat juga disiapkan yang terdiri dari  60 unit bus, 20 unit taxi, 175 unit taxi online serta kereta api bandara yang melakukan perjalanan 24 trip perharinya.

    Dan selama masa angkutan lebaran 2025, pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri dengan kelas ekonomi sebessar 13 hingga 14 persen dalam periode pembelian tiket 1 maret 2025 sampai dengan 7 april 2025. Penurunan harga tiket berlaku selama 15 hari dengan jadwal penerbangan dari 24 maret 2025 hingga 7 april 2025.

    PT Angkasa Pura Aviasi juga akan memberikan hampers kecil kepada penumpang, petugas airlines, ground handling, cleaning service pada saat idul fitri 1 syawal 1446H.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KAI Commuter operasikan 41 perjalanan selama lebaran di Daop 6 Yogyakarta

    KAI Commuter operasikan 41 perjalanan selama lebaran di Daop 6 Yogyakarta

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Diprediksi naik 547.987 penumpang

    KAI Commuter operasikan 41 perjalanan selama lebaran di Daop 6 Yogyakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Pada masa angkutan lebaran 2025 jumlah penumpang kereta api diprediksi mengalami kenaikan. Mengantisipasi lonjakan penumpang KAI Commuter mengoperasikan 4 jadwal perjalanan tambahan Commuter Line Yogyakarta-Palur menjadi 31 perjalanan, dan total 10 jadwal perjalanan Commuter Line Prameks pada masa Angkutan Lebaran 2025. Praktis, KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta akan mengoperasikan sebanyak 41 perjalanan tiap harinya per 21 Maret hingga 11 April 2025.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyampaikan bahwa optimalisasi perjalanan Commuter Line di wilayah 6 Yogyakarta ini adalah sebagai antisipasi dari hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub terkait Pergerakan Pemudik pada Lebaran Tahun 2025. Dalam survei tersebut, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi tujuan utama pemudik yang diprediksi sebanyak 23,3 juta orang atau sebesar 15,9% dari total pemudik.

    “Selain itu, penambahan perjalanan Commuter Line ini juga untuk memudahkan pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya dari KA Jarak Jauh untuk menuju daerah-daerah di wilayah sekitar Yogyakarta, Klaten, Solo hingga Karanganyar. Terlebih lagi, Yogyakarta dan Solo merupakan salah satu daerah tujuan pemudik dari Jakarta, Bandung, atau Surabaya pada Angkutan Lebaran 2025,” jelas Joni.

    Rentang jam operasional Commuter Line Yogyakarta-Palur pun akan lebih panjang. Mulai pukul 05:00 WIB sampai dengan 22:35 WIB. “Langkah ini ditujukan agar dapat mengakomodasi dan memudahkan mobilisasi para pemudik dan pengguna musiman serta masyarakat sekitar stasiun-stasiun Commuter Line di masa hari raya Idul Fitri tahun ini,” kata Joni lagi.

    Menurut Joni, KAI Commuter memprediksi kenaikan volume pengguna Commuter Line Yogyakarta – Palur pada masa Angkutan Lebaran tahun 2025 ini sebanyak 6% atau sebanyak 547.987 orang, jika dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 516.574 orang.

    “Sementara itu, untuk Commuter Line Prameks, pada masa Angkutan Lebaran tahun 2024 lalu mencatat volume pengguna sebanyak 77.872 orang. Sedangkan pada Angkutan Lebaran tahun ini diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6% atau sebanyak 82.625 orang,” imbuh Joni.

    Menurut pantauan di stasiun, selama masa libur, Stasiun Yogyakarta merupakan stasiun dengan jumlah pengguna terbanyak. Tercatat selama masa liburan, volume pengguna di Stasiun Yogyakarta tercatat sebanyak 10 – 11 ribu orang tiap harinya. Untuk menghindari kepadatan di stasiun tersebut, KAI Commuter mengimbau untuk naik Commuter Line Yogyakarta dari stasiun lainnya seperti Stasiun Lempuyangan yang tercatat rata-rata volume pengguna sebanyak 3 ribu setiap harinya.

    Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan pada masa Angkutan Lebaran ini, KAI Commuter membangun dan menambah fasilitas layanan seperti penambahan toilet, perluasan musala, dan penambahan pos kesehatan serta ruang laktasi di Stasiun Brambanan, Srowot, Delanggu, dan Gawok. Sementara itu, untuk menambah kenyamanan pengguna, KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta akan menambahkan kipas angin gantung dan dekorasi tematik Idul Fitri di Stasiun Kutoarjo, Yogyakarta, Solobalapan, dan Palur.

    Untuk transaksi pembayaran tiket dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), Kartu Bank (kartu Flazz, Emoney, Tap Cash, Brizzi), atau QR Code. Sementara itu, untuk pembelian tiket Commuter Line Prameks dapat dipesan melalui Access By KAI ataupun dengan menggunakan KMT dan Kartu Bank sesuai dengan kuota yang tersedia.

    KAI Commuter mengimbau selama menggunakan perjalanan Commuter Line untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga dan mengawasi buah hati, menyiapkan perjalanan dengan cermat, serta menjaga barang bawaan dan mengikuti arahan petugas.

    “Dengan penambahan operasional layanan ini, diharapkan pengguna yang akan mudik berlebaran ataupun berwisata menggunakan commuter line dapat mudik dengan tenang dan menyenangkan,” pungkas Joni Martinus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (21/3).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mandiri Taspen libatkan 380 ribu nasabah dalam Tiga Pilar Mantap

    Mandiri Taspen libatkan 380 ribu nasabah dalam Tiga Pilar Mantap

    kami selalu meningkatkan kuantitas maupun kualitas Program Mantap Pilar tiap tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Mandiri Taspen telah melibatkan sebanyak 380 ribu nasabah dalam Program Tiga Pilar Mantap, yaitu program yang terdiri atas Mantap Sehat, Mantap Aktif dan Mantap Sejahtera.

    “Kami berkomitmen dalam menyelenggarakan Program Mantap Pilar. Karena itu, kami selalu meningkatkan kuantitas maupun kualitas Program Mantap Pilar tiap tahun,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Taspen Errinto Pardede di Jakarta, Jumat.

    Salah satu Program Pilar Mantap Sehat adalah fasilitas Klinik Dokter yang hadir di 155 titik Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen. Artinya, dari 239 Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen, hampir semua sudah memiliki Klinik Kesehatan.

    Di klinik tersebut, nasabah dapat memeriksa kesehatan tanpa dipungut biaya dan mendapatkan obat selama 7 hari pertama setiap bulan.

    Karena itu, banyak nasabah pensiunan yang mengambil gaji pensiun sekaligus kontrol kesehatan di klinik-klinik itu.

    Lebih lanjut, lewat Mantap Sehat, Bank Mandiri Taspen juga sudah menyelenggarakan Mantap Melihat, yaitu operasi katarak bagi nasabah dan keluarga yang sepenuhnya dibiayai oleh Bank. Mantap Melihat diselenggarakan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar.

    Dalam hal Program Pilar Mantap Sejahtera, Bank Mandiri Taspen menciptakan berbagai program menarik yang dapat membantu para nasabah pensiunan dalam menyalurkan minat wirausahanya.

    Baru-baru ini, Bank Mandiri Taspen meluncurkan Toko Frozen Mantap, bekerja sama dengan Fiesta. Ini merupakan program terbaru Mantap Sejahtera.

    Sebelumnya, Bank Mandiri Taspen sudah meluncurkan Program Agen Kurir Mantap, bekerja sama dengan TIKI. Fasilitas yang disediakan bagi nasabah yang berminat usaha logistik.

    Namun, dari seluruh Program Mantap Sejahtera, yang paling tinggi peminat adalah Program Warung Mantap Sejahtera. Sebanyak lebih dari 100 nasabah sudah menjadi wirausaha lewat program ini. Bank Mandiri Taspen juga melakukan pendampingan agar usaha tersebut betul-betul berhasil.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai macam modus penipuan di sektor keuangan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

    Pada periode Januari sampai dengan Februari 2025, Satgas PASTI telah menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Berikut ini modus-modus penipuan pinjol ilegal hingga investasi bodong jelang Lebaran:

    1. Tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat
    2. Phising yang memancing korban untuk memberikan informasi atau data pribadi melalui link/tautan
    3. Impersonation atau penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban
    4. Penawaran kerja paruh waktu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk, pertama waspada dan tidak meng-klik link/tautan yang berasal dari sumber tidak jelas. Kedua, berpikir logis terhadap segala tawaran menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko.

    Ketiga, tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal; dan keempat emastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan.

    Secara kumulatif, sejak 2017 sampai dengan 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Selain itu, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE). World Pay One (WPONE) telah dinyatakan sebagai entitas ilegal sejak tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana siaran pers Satgas PASTI Nomor SP 1/STPASTI/I/2025.

    Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi yang kembali dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah di Indonesia (Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan), Satgas PASTI menegaskan bahwa aktifitas WPONE adalah kegiatan yang tidak berizin atau ilegal.

    Satgas PASTI berkoordinasi dengan anggotanya untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    Pemblokiran Kontak Debt Collector

    Satgas PASTI menemukan nomor whatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    “Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” Hudiyanto.

    Dalam rangka meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan).

    IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Sejak awal beroperasi 22 November 2024 sampai dengan 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893 dimana dari jumlah rekening tersebut sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

    Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp 129,1 miliar.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi segera dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian sisa dana korban yang masih diselamatkan, dan melakukan upaya penindakan hukum.

    (ada/hns)