Ilustrasi – Sejumlah warga mengikuti pelatihan pembuatan sabun cair dari bahan ramah lingkungan di Desa Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/2/2025). Pelatihan diselenggarakan agar masyarakat mampu memproduksi dan menjual produk pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nym.
Koperasi Merah Putih: Close Loop lawan hambatan perdagangan global
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Minggu, 23 Maret 2025 – 11:10 WIB
Elshinta.com – Hambatan perdagangan global seperti tarif perdagangan baru dari Amerika Serikat dan Eropa serta gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Tarif ini meningkatkan biaya impor dan melemahkan ekspor seperti sawit dan tekstil, sementara surplus neraca perdagangan senilai 3,12 miliar dolar AS pada Februari 2025 tak cukup melindungi perekonomian dari tekanan eksternal.
Laporan sementara OECD Economic Outlook pada Maret 2025 menyebutkan, tarif baru tersebut menekan pertumbuhan dunia dan meningkatkan inflasi, terutama di negara berkembang.
Bank Indonesia telah menjual 8 miliar dolar Amerika dari cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir untuk menjaga stabilitas, namun ternyata efeknya terbatas. Cadangan devisa yang tercatat senilai 156,1 miliar dolar Amerika pada Januari 2025 tak mampu mengatasi akar masalah, yaitu ketergantungan pada impor dan pasar ekspor yang menyempit.
Solusi instan sepertinya tak cukup. Indonesia butuh sistem yang tahan guncangan luar. Koperasi Merah Putih, inisiatif Presiden Prabowo untuk membentuk 70.000 koperasi di setiap desa dengan dana Rp350 triliun, menjadi harapan baru. Namun, tanpa skema tepat, koperasi ini berisiko menjadi toko sembako biasa yang menjual barang impor dari kapital besar. Tentu saja ini bukan solusi produktif yang dibutuhkan.
Bila koperasi hanya menjual barang seperti mie instan atau sabun dari perusahaan besar yang dominan bahan bakunya justru dari impor, maka dana Rp5 miliar per koperasi tak akan mampu menjadikan desa lebih maju. Yang terjadi malah uang akan lari keluar dan ekonomi desa makin suram.
Skema close loop economy adalah jawaban: sistem sederhana yang bikin desa mandiri dengan memproduksi, menjual, dan memakai barang sendiri, serta melawan proteksionisme global. Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah dapat dirancang sebagai koperasi multipihak untuk menjalankan close loop economy.
Bayangkan lingkaran di desa: petani, peternak, dan UMKM sebagai klaster produsen memproduksi barang—misalnya beras atau kain—dari bahan baku yang tersedia di sekitar mereka. Warga desa sebagai anggota klaster konsumen yang membeli barang-barang tersebut, sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi tanpa disuplai dari luar desa.
Tak ketinggalan, akademisi dan praktisi turut dilibatkan untuk ikut serta membantu memikirkan cara memproduksi barang dengan kualitas yang sesuai standar dan kuantitas yang terukur, sementara BUMDes mengatur urusan dana dan dukungan agar lingkaran ini dapat terlaksana dengan baik.
Skema ini sederhana. Petani sebagai anggota klaster produsen koperasi misalnya menghasilkan 50 ton beras lokal atau UMKM memproduksi 10.000 kain tenun dari kapas desa. Kemudian barang dijual di gerai koperasi untuk keperluan warga dan sekolah, salah satunya dapat mensuplai program Makan Bergizi Gratis.
Lalu setelah kebutuhan desa terpenuhi, sisa produksi bisa dijual ke desa atau kota tetangga baik melalui mekanisme pemasaran offline maupun online. Skema ini akan menambah peluang tambahan penghasilan bagi warga. Keuntungan—misalnya Rp 200 juta per bulan— setelah diambil untuk tambahan kesejahteraan warga, dapat dipakai untuk keperluan menambah kapasitas produksi, bukan lari ke luar negeri.
Hal ini akan menghemat devisa dan menekan impor pangan yang tinggi, sehingga skema close loop ini dapat mendukung ekonomi semakin stabil. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat contoh sukses.
Di Kulon Progo, program “Bela Beli” yang dijalankan oleh pemerintah daerahnya juga menunjukkan bukti nyata. Petani menjual beras dan kain lokal ke koperasi, yang memasok barang ke warga, sekolah, dan kantor pemerintah. Pasok untuk kebutuhan lokal ini menjadi prioritas utama, sebelum sisa produksi dijual ke luar daerah.
Program ini terbukti mampu menurunkan inflasi daerah dari 6,96% pada 2013 menjadi 3,35% pada 2015 atau lebih rendah dari angka inflasi nasional, karena barang impor berkurang, dan harga stabil. Di sisi lain, petani lebih untung karena bisa menjual produknya tanpa melalui tengkulak sehingga pendapatan naik dan kehidupan mereka lebih baik.
Contoh sukses lain bisa ditemukan di Italia. Coop Italia, koperasi konsumen dengan 6,7 juta anggota dan 1.100 toko retail, yang membeli barang dari petani lokal dengan harga murah, sehingga bersaing dengan barang impor, dan saat dijual ke anggota pun keuntungannya kembali masuk ke koperasi untuk menjadi SHU.
Skema close loop ini akan membantu graduasi kelompok masyarakat desa, mengangkat warga miskin menjadi mandiri. Petani dan UMKM tidak lagi sekadar berperan sebagai buruh atau pedagang kecil, namun bisa menjadi produsen aktif. Mereka dilatih, diberi alat, dan punya pasar pasti melalui koperasi, naik kelas dari hidup pas-pasan menjadi punya usaha sendiri. Ini berbeda dari bantuan biasa, bukan cuma memberi ikan, tapi mengajarkan memancing dan ikut memastikan ikannya laku.
Keuntungan juga diperoleh warga sebagai konsumen karena mereka bisa menghemat biaya dengan membeli produk langsung dari produsen, dan keuntungan pun kembali ke desa untuk membantu keluarga miskin jadi lebih sejahtera. Skema ini tentu butuh pendampingan intensif. Kuantitas dan kualitas jadi kunci karena tanpa itu, koperasi tak akan mampu melawan barang impor.
Diawali dengan membuat peta potensi desa untuk mempelajari apa yang bisa ditanam atau dibuat dan apa yang dibutuhkan warga supaya produksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukan pendampingan ke lapangan: petani dilatih menanam lebih baik, UMKM diajari berproduksi dengan menggunakan alat sederhana, dan bisnis diatur ketat. Pendampingan yang dilakukan bukan cuma teori, namun hasil bisa diukur dan cara diperbaiki.
Struktur koperasi perlu melibatkan akademisi dan praktisi sebagai pengurus. Hal ini karena SDM di desa terbatas, sehingga satu orang dapat menjadi anggota dan pengurus di beberapa koperasi—misalnya lima desa terdekat.
Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan dapat membawa gagasan baru dan memastikan bisnis mencapai pertumbuhan yang harmonis. Dengan tenaga dan waktu yang diberikan, mereka pantas mendapat upah layak sesuai keahlian dan kinerja bisnis yang dicapai.
Sehingga setelah operasional usaha dapat berjalan tersistem, koperasi berhasil menjadi wadah inkubator bisnis yang melahirkan lebih banyak orang di desa menjadi kompeten dalam berbisnis. Hal ini juga akan menekan potensi terjadinya korupsi karena good corporate governance yang diterapkan dalam bisnis.
Hambatan perdagangan global tak terelakkan. Tarif perdagangan yang diberlakukan AS akan menekan ekspor sawit, sementara biaya impor yang mahal mengancam terjadinya inflasi.
Apabila Koperasi Merah Putih tak menggunakan skema close loop, boleh jadi malah menjadi saluran dana kepada kapital besar. Tapi, dengan skema ini—produksi sendiri, pakai sendiri, sisa dijual— melalui 70.000 koperasi yang dibentuk, Indonesia bisa menghemat devisa, menekan impor, dan mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Ini fondasi baru, bukan tambalan sementara. Saatnya bertindak. Koperasi Merah Putih harus menjadi mesin produktif, dengan pendampingan intensif dan pengurus kompeten, mengubah desa jadi mandiri. Lawan proteksionisme, wujudkan kesejahteraan dari desa.
Sumber : Antara
