Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • IHSG Koreksi 96,96 Poin, Ekonom Sebut Pemerintah Harus Dengarkan Publik untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

    IHSG Koreksi 96,96 Poin, Ekonom Sebut Pemerintah Harus Dengarkan Publik untuk Kembalikan Kepercayaan Investor

    PIKIRAN RAKYAT – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah perlu mendengarkan masukan publik guna memulihkan kembali kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Bhima menambahkan, melemahnya IHSG disebabkan oleh akumulasi preseden negatif yang terjadi beberapa waktu silam. Salah satunya, yakni terkait tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Menurutnya, para investor di IHSG memiliki kehati-hatian dengan konsep Danantara yang mengelola keuntungan dari BUMN, terutama dari sektor perbankan.

    Lebih lanjut, Minggu ini akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank Himbara yang diyakini akan semakin memengaruhi sentimen para investor di IHSG.

    Lalu, penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai Dewan Penasihat Danantara juga diyakini berdampak terhadap kepercayaan investor, mengingat rekam jejak mantan PM Thailand tersebut beberapa waktu yang lalu.

    “Harusnya mendengar masukan dan gunakan Danantara untuk memasukkan talenta terbaik,” kata Bhima, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Maret 2025.

    Di lain sisi, dinamika politik domestik juga diyakini turut memicu pelemahan IHSG, serta aksi demonstrasi penolakan RUU TNI yang direspons dengan draf menjadi UU juga dianggap memicu instabilitas politik.

    Menurutnya perluasan partisipasi militer, termasuk dalam pos-pos di sektor ekonomi, memiliki potensi dalam menekan kepercayaan investor dalam menginvestasikan dananya ke IHSG.

    “Akan ada perubahan stance. Investor akan melihat Indonesia menjadi pasar yang berisiko,” ujarnya.

    Ia pun mengingatkan pemerintah supaya memperbaiki kepercayaan publik untuk menghindari risiko yang berlanjut.

    Hal itu karena bila pasar saham terus mengalami koreksi, kinerja Foreign Direct Investment (FDI) juga bisa terdampak.

    Lalu ada Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menilai yang menyebabkan IHSG koreksi bukan dari pengumuman struktur pengurus Danantara.

    Menurut Rully, kepengurusan Danantara diisi oleh para profesional yang memiliki pengalaman yang memadai untuk mengelola badan pengelola investasi tersebut.

    Kemudian dari Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani pun meyakini bahwa struktur kepengurusan Danantara akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dalam pantauan di sesi II perdagangan pasar saham, IHSG ditutup melemah sebesar 96,96 poin atau 1,55 persen ke posisi 6.161,22. Sementara indeks LQ45 turun 11,00 poin atau 1,59 persen ke posisi 681,02.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rencana Grup Bakrie Genjot Pasokan Bus Listrik ke TransJakarta

    Rencana Grup Bakrie Genjot Pasokan Bus Listrik ke TransJakarta

    Jakarta –

    Emiten Grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) meningkatkan pasokan bus listrik untuk mendukung ekosistem transportasi rendah emisi di Indonesia. Salah satu yang dibidik adalah memasok bus listrik untuk TransJakarta.

    Tahun ini VKTR berencana merakit 80 unit bus listrik untuk TransJakarta, bertambah dari tahun 2024 yang sebanyak 20 bus.

    “Kemudian ada 20 unit kita jual ke TransJakarta melalui operatornya PT Sinar Jaya Megah Langgeng, Kemudian tahun ini kita akan harus rakit lagi dan suplai untuk kepentingan TransJakarta juga sekitar 80 unit, dan lain-lain,” ujar Direktur VKTR Achmad Amri Aswono Putro, di Jakarta Senin (24/3/2025)

    VKTR juga sudah diminta merakit bus listrik untuk menggantikan bus diesel yang akan berhenti melayani.

    “Minggu lalu Gubernur Jakarta (Pramono Anum) menyampaikan akan memperluas jaringan bus listrik ke TransJabodetabek. Jadi ini akan ada tambahan-tambahan lagi di luar yang sudah direncanakan di awal 200 bus (listrik) itu. Karena bus yang medium pun yang 8 meter kami juga diminta sesegera mungkin uji coba,” ujar Direktur VKTR Bimo Kurniatmoko.

    Sebagai informasi, TransJakarta berencana menambah 200 unit bus listrik tahun 2025 yang dimulai pada Juli hingga akhir 2025. Penambahan ini merupakan tahap lanjutan setelah tahun lalu TransJakarta mengoperasikan 300 unit bus listrik.

    Bus listrik VKTR untuk TransJakarta sendiri diklaim satu-satunya yang dirakit di dalam negeri dengan sertifikat TKDN lebih dari 40%. Secara total ada 84 bus listrik milik VKTR yang sudah mengaspal di berbagai perusahaan dengan rata-rata jarak tempuh per hari 210 km dan mengangkut sekitar 10 juta penumpang.

    Selain untuk TransJakarta, VKTR juga menyuplai 14 truk listrik yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Rincian truk tersebut adalah model compactor 12 unit, model arm roll 1 unit, dan model dump 1 unit yang dioperasikan untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 IKN.

    Bimo menyebut operasional truk listrik di IKN cenderung mendukung karena infrastrukturnya memang dibangun untuk mendukung kendaraan listrik. Hanya terdapat tantangan menyangkut tingginya biaya logistik dari tempat perakitan ke IKN.

    “Hanya challenge-nya karena kami rakitnya di Magelang, mengirimkan ke sana effort-nya luar biasa. Biaya logistik di Indonesia kan jadi salah satu tantangan. Mungkin biaya logistik dari luar ke Indonesia vs dalam negeri sendiri bisa jadi lebih murah dari luar Indonesia,” tutur Bimo.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bakrie & Brothers (Induk usaha VKTR) Ardiansyah Bakrie menyebut pihaknya berkomitmen mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga meminta dukungan pemerintah, terlebih karena pihaknya sudah melakukan perakitan kendaraan di dalam negeri.

    “Yuk kita sama-sama majuin sesuatu yang produk dalam negeri, di mana kita pun sudah membuat 98% untuk merakit di sini. Tapi walaupun adanya Keppres, hal tersebut masih banyak dijalankan tidak melalui proses ini. Masih CBU masih diterima, sehingga menurut kami ya susah juga kalau kita mau bantu maju tapi tidak mendapatkan dukungan,” beber Ardi.

    Di sisi lain, CEO VKTR Gilarsi Wahju Setijono menyebut salah satu tantangan terbesar perusahaan adalah bersaing dengan produsen-produsen kendaraan berbasis diesel. Apalagi hingga saat ini pemerintah masih memberikan subsidi untuk Solar dengan nilai yang cukup besar. Menurutnya harga solar yang dibanderol Rp 6.800 per liter telah disubsidi dari harga aslinya sekitar Rp 14 ribuan.

    “Perjuangan paling besar buat kita hari ini adalah belum bisa bersaing dengan kendaraan komersil berbasis diesel adalah harga diesel yang super murah,” tutur Gilarsi.

    (ily/hns)

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jumlah Kopdes Merah Putih Naik Jadi 80 Ribu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi telah menaikkan target pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang semula 70.000 menjadi 80.000. Apa alasannya?

    Budi Arie mengatakan target ini bertambah karena telah memasukkan kelurahan dalam rencana pembentukan Kopdes Merah Putih.

    “Jadi ada pertimbangan juga untuk di kelurahan-kelurahan, melibatkan kelurahan juga. Karena jumlah desa kita kan 75.000, 235.000 kalau nggak salah. Terus ada kelurahan juga, jadi kelurahan juga dilibatkan atau juga ingin diwujudkan di kelurahan-kelurahan,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Menurut Budi Arie, kemungkinan setiap desa mempunyai lebih dari satu Kopdes. Hal ini dikarenakan ada beberapa desa yang padat penduduknya.

    “Gini, desa-desa yang penduduknya padat banyak sekali, misalnya di Pulau Jawa itu banyak sekali desa yang bahkan ada penduduknya 40.000, mungkin bisa dua Kopdes. Di Bekasi, contohnya desa di Bekasi, Kabupaten Bekasi, itu bisa dua Kopdes. Karena kalau satu mungkin lebih berat,” terang Budi Arie.

    Budi menyebut operasional Kopdes Merah Putih ini dilakukan secara bertahap. Pertama, pihaknya akan membentuk badan hukumnya secara legalitas terlebih dahulu. Pembentukannya ini harus melalui mekanisme musyawarah desa.

    Kemudian, pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga harus melalui persetujuan Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga Kementerian Koperasi (Kemenkop).

    “Jadi jangan kamu bayangkan, Juli itu ada 80.000 jadi semua gitu, enggak. Kan badannya, jadi 80.000 sudah terbentuk sebagai legalitas hukumnya. Baru kita bangun, baru kita monitoring, kita evaluasi. Kalau terbentuk kita secara badan hukum harus bisa semua. Karena kan musyawarah desa, terus ke Kementerian Hukum, ke Kementerian Investasi untuk nomor induk perusahaan, terus ke kami, ke Kementerian Koperasi untuk nomor induk koperasi gitu. Kalau terbentuknya bisa, bisa,” jelas Budi Arie.

    (hns/hns)

  • RUPST BRI 2025: Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun, Rencana Buyback, hingga Perubahan Komisaris dan Direksi – Page 3

    RUPST BRI 2025: Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun, Rencana Buyback, hingga Perubahan Komisaris dan Direksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang berlangsung di Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025.

    Pada RUPST kali ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar besarnya Rp51,73 triliun, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp48,10 triliun. Di samping itu, BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.

    Pada RUPST BRI 2025 kali ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui. Tiga diantaranya dijelaskan lebih lanjut oleh Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, yaitu Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.

    Penggunaan Laba Bersih Perseroan (Penetapan Dividen Tunai)

    Untuk tahun buku 2024, BRI berhasil mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar besarnya mencapai Rp51,73 triliun. Atas nilai dividen tersebut, sebelumnya pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp20,33 triliun atau Rp135 per lembar saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun.

    Dari total nilai dividen tunai di atas, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sedangkan sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).

    “Perseroan dalam memperhitungkan pembayaran dividen telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah struktur modal perseroan yang kuat dan likuiditas yang cukup untuk ekspansi bisnis dan mitigasi risiko pengelolaan bank, termasuk CAR Perseroan yang diproyeksikan terjaga di atas 19% dalam jangka Panjang,” jelas Hendy.

    Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback)

    Selain pembagian dividen, RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana BRI untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST.

    Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

  • Suasana Stasiun Pasar Senen Mulai Disesaki Pemudik

    Suasana Stasiun Pasar Senen Mulai Disesaki Pemudik

    Foto Bisnis

    Pradita Utama – detikFinance

    Senin, 24 Mar 2025 21:28 WIB

    Jakarta – Gelombang pemudik mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (24/3/2025). Banyak pemudik yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan.

  • AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi pejabat dari Amerika Serikat/AS akan mengunjungi India pada 25 Maret hingga 29 Maret 2025 untuk melakukan pembicaraan perdagangan dengan para pejabat India. 

    Seorang juru bicara kedutaan besar AS mengatakan hal tersebut, di mana Asisten Perwakilan Dagang AS untuk Asia Selatan dan Tengah Brendan Lynch akan memimpin rombongan ini.

    “Kunjungan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk memajukan hubungan dagang yang produktif dan seimbang dengan India,” kata juru bicara tersebut, dikutipi dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberlakukan tarif-tarif timbal-balik alias retaliasi mulai 2 April terhadap berbagai negara, menyebabkan kekhawatiran di antara para eksportir India.

    Sumber pemerintah menyampaikan bahwa India memiliki “harapan yang jelas” bahwa pemerintahan Trump dapat membebaskannya dari tarif-tarif timbal balik ketika kedua negara melanjutkan pembicaraan mengenai pakta perdagangan bilateral.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa Wakil Presiden AS, J. D. Vance, juga akan mengunjungi India pada April mendatang. 

    Beberapa kelompok industri telah memperingatkan pemerintah India bahwa mengurangi tarif pada produk-produk industri di bawah tekanan AS dapat menyebabkan masuknya barang-barang Cina yang lebih murah, yang mengakibatkan dumping dan merugikan para produsen dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Piyush Goyal menghabiskan hampir satu minggu di Amerika Serikat pada awal bulan ini untuk melakukan pembicaraan perdagangan.

    Selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke AS bulan lalu, kedua negara ini sepakat untuk bekerja pada tahap pertama dari kesepakatan perdagangan pada musim gugur 2025, dengan target mencapai US$500 miliar dalam perdagangan bilateral pada 2030.

    India dan AS terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan isu-isu terkait tarif dan menyelesaikan kerangka kerja untuk pakta perdagangan bilateral, Randhir Jaiswal, juru bicara kementerian luar negeri India, mengatakan minggu lalu.

    “Kami menghargai keterlibatan kami yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dalam hal perdagangan dan investasi dan berharap untuk melanjutkan diskusi-diskusi ini dengan cara yang konstruktif, adil, dan berwawasan ke depan,” ujar juru bicara kedutaan besar AS.

    Adapun, India menjadi salah satu negara yang menikmati surplus perdagangan dengan AS, meski tak sebanyak China maupun Meksiko. 

    India menerima surplus US$49,5 miliar pada 2024, lebih besar ketimbang surplus yang dirasakan Indonesia senilai US$19,3 miliar. Secara peringkat, India berada di posisi ke-10 penikmat surplus terbesar, sementara Indonesia di posisi 15. 

  • Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) bakal melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jambi.

    Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan pada tahap awal kerja sama pembangunan SPPG tersebut, HK mengguyurkan anggaran senilai Rp3,6 miliar.

    “Dukungan infrastruktur yang akan kami bangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan nilai maksimal Rp3,6 Miliar rupiah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

    Adapun pembangunan SPPG perdana di Jambi itu bakal didirikan di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). 

    Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

    Menurutnya, Jambi dipilih sebagai lokasi pilot project dalam kerja sama ini bersama dengan Kebumen dan Jawa Barat di mana Jambi termasuk sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memenuhi kriteria. 

    Di samping itu, wilayah ini juga memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, ubi, nanas, cabai, sawit, serta ternak ayam, sapi, dan kambing yang dapat mendukung program MBG.

    Selain itu, Hutama Karya juga mengoperasikan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah ini yakni Tol Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir – Tempino yang bermanfaat untuk memperluas jangkauan distribusi dari lokasi bahan pangan ke wilayah dapur.

    Hutama Karya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga meneken kerja sama penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai maksimal Rp835 juta untuk penyediaan peralatan dapur umur beserta fasilitas pendukung program MBG berupa kendaraan pengangkut pada dapur umum yang akan dibangun Hutama Karya di Provinsi Jambi tersebut.

    “Kami berharap bisa merampungkan pembangunan dapur umum ini sesuai target sehingga dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat maksimal bagi program MBG serta membantu sekitar ratusan ribu siswa di Jambi menerima makan siang bergizi dengan bahan segar dan sehat,” tutur Adjib.

  • BRI Gelar RUPST 2025, Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun dan Bersiap Buyback Rp3 Triliun – Halaman all

    BRI Gelar RUPST 2025, Bagikan Dividen Rp51,73 Triliun dan Bersiap Buyback Rp3 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta. 

    Pada RUPST kali ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar besarnya Rp51,73 triliun, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp48,10 triliun. 

    Di samping itu, BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.

    Pada RUPST BRI 2025 kali ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui. Tiga diantaranya dijelaskan lebih lanjut oleh Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, diantaranya adalah Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.

    Penggunaan Laba Bersih Perseroan (Penetapan Dividen Tunai)

    Untuk tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar besarnya mencapai Rp51,73 triliun. 

    Atas nilai dividen tersebut, sebelumnya pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp20,33 triliun atau Rp135 per lembar saham. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun.

    Dari total nilai dividen tunai di atas, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sedangkan sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date).

    “Perseroan dalam memperhitungkan pembayaran dividen telah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah struktur modal perseroan yang kuat dan likuiditas yang cukup untuk ekspansi bisnis dan mitigasi risiko pengelolaan bank, termasuk CAR Perseroan yang diproyeksikan terjaga di atas 19 persen dalam jangka panjang,” jelas Hendy.

    Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback)

    Selain pembagian dividen, RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana BRI untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

    Perubahan Pengurus Perseroan

    Pada RUPST BRI 2025 ini juga menetapkan perubahan pengurus perseroan, diantaranya memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:

    Sunarso sebagai Direktur Utama

    Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama

    Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

    Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro

    Amam Sukriyanto sebagai Direktur Commercial, Small and Medium Business

    Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi

    Agus Winardono sebagai Direktur Human Capital

    Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko  

    Andrijanto sebagai Direktur Retail Funding and Distribution

    Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Direktur Keuangan

    Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama

    Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

    Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen

    Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen

    Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen

    Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen

    Agus Riswanto sebagai Komisaris  

    Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris

    Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen

    Dalam RUPST tersebut juga mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

    Kemudian, RPUST BRI 2025 mengangkat nama-nama sebagai berikut:

    Hery Gunardi sebagai Direktur Utama

    Hakim Putratama sebagai Direktur Operations

    Riko Tasmaya  sebagai Direktur Corporate Banking

    Aquarius Rudianto sebagai Direktur Network dan Retail Funding

    Farida Thamrin sebagai Direktur Treasury dan International Banking

    Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Micro

    Alexander Dippo Paris Y. S. Sebagai Direktur Commercial Banking

    Nancy Adistyasari sebagai Direktur Consumer Banking

    Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Direktur Finance & Strategy

    Mucharom sebagai Direktur Manajemen Risiko

    Saladin Dharma Nugraha Effendi sebagai Direktur Information Technology

    Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama

    Parman Nataatmadja sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

    Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris

    Edi Susianto sebagai Komisaris Independen

    Lukmanul Khakim sebagai Komisaris Independen

    Dalam RUPST juga mengalihkan penugasan nama nama berikut sebagai anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

    Agus Noorsanto; semula Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan, menjadi Wakil Direktur Utama

    Ahmad Solichin Lutfiyanti; semula Direktur Kepatuhan, menjadi Direktur Human Capital & Compliance

    Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen: Parman Nataatmadja*

    Komisaris: Awan Nurmawan Nuh

    Komisaris: Helvi Yuni Moraza*

    Komisaris Independen: Edi Susianto*

    Komisaris Independen: Lukmanul Khakim*

    *Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Anggota Direksi

    Direktur Utama: Hery Gunardi*

    Wakil Direktur Utama: Agus Noorsanto*

    Direktur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin Lutfiyanto

    Direktur Operations: Hakim Putratama*

    Direktur Corporate Banking: Riko Tasmaya*

    Direktur Network dan Retail Funding: Aquarius Rudianto*

    Direktur Treasury dan International Banking: Farida Thamrin*

    Direktur Micro: Akhmad Purwakajaya*

    Direktur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y S*

    Direktur Consumer Banking: Nancy Adistyasari*

    Direktur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari

    Direktur Manajemen Risiko: Mucharom*

    Direktur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi*

    *Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Mata Acara RUPST BRI 2025

    Secara keseluruhan RUPST BRI 2025 kali ini membahas dan memutuskan 10 mata acara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

    Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.

    Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

    Penetapan gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2025.

    Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024

    Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) BRI.

    Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku

    Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) Perseroan.

    Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

    Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

    Hasil lengkap putusan dari RUPST BRI Tahun 2025 dapat diakses pada website BRI melalui situs www.bri.co.id.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen BRI untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Hendy.

  • Pengurus Danantara Terbentuk, Ardi Bakrie Pede Bisa Tarik Investor – Page 3

    Pengurus Danantara Terbentuk, Ardi Bakrie Pede Bisa Tarik Investor – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengumumkan daftar pengurus lengkap BPI Danantara. Beberapa nama profesional dalam dan luar negeri masuk di dalamnya.

    Pada kesempatan ini, Rosan mengakui ada keterlambatan dalam pengumuman nama-nama pengurus Danantara.

    “Saya tahu ini sangat ditunggu-tunggu. Kami perkirakan minggu lalu, tapi ternyata dapat orang terbaik sesuai kompetensinya dan bersih, kami akui tidak mudah,” ujar Rosan Roeslani dalam sesi pengukuhan di Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dalam jajaran kepengurusan ini, Rosan Roeslani duduk sebagai Kepala sekaligus CEO Danantara. Didampingi Pandu Sjahrir sebagai CIO, dan Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria sebagai COO.Selain ketiga nama itu, BPI Danantara juga memasukan nama Menteri BUMN Erick Thohir di jajaran dewan pengawas. Bersama Muliaman Hadad, para menteri koordinator, dan Mensesneg.

    Sementara di dewan pengarah ada dua nama eks Presiden RI, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Di sisi dewan penasihat, BPI Danantara juga merekrut konglomerat asal Amerika Serikat, Ray Dalio. Nama beken lain yang muncul di posisi ini, yakni eks Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, hingga Chapman Taylor.