Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • KAI Catat 2,87 Juta Tiket Kereta Terjual H-6 Lebaran

    KAI Catat 2,87 Juta Tiket Kereta Terjual H-6 Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau  KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sebanyak 2,87 juta tiket kereta api telah terjual hingga 25 Maret 2025 pukul 06.00 WIB. Jumlah itu setara 63% dari total kapasitas yang disediakan. 

    “Dari jumlah tersebut, 2,66 juta tiket adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebesar 77%, sementara penjualan tiket KA Lokal tercatat sebanyak 213.138 tiket atau 19% dari total kapasitas,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Ditinjau dari sisi jumlah penumpang, dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Adapun, selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang. 

    Adapun, KAI telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% secara tahunan, dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Sementara itu kapasitas tempat duduk sebanyak 4,59 juta kursi.

    Tingginya minat pemudik yang menggunakan kereta api juga tecermin dari ribuan pemudik yang terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Bryan, salah satu staf KAI di Stasiun Gambir mengatakan, dalam satu hari setidaknya ada sebanyak 45 keberangkatan menjelang Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3/2025).

  • Kemnaker-Kementerian UMKM Sinergi Ciptakan Ekosistem UMKM Berdaya Saing

    Kemnaker-Kementerian UMKM Sinergi Ciptakan Ekosistem UMKM Berdaya Saing

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menandatangani naskah kerja sama tentang Sinergi Program Pengembangan UMKM. Yassierli berharap kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Kami mengajak untuk bersama-sama mengawal kerja sama ini, agar UMKM di Indonesia semakin maju dan tenaga kerja semakin sejahtera, ” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

    Yassierli menegaskan sinergi dengan KemenUMKM ini bukan hanya sebatas penandatanganan nota kesepahaman, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata yang membawa manfaat bagi tenaga kerja, wirausaha, dan masyarakat luas.

    “Kolaborasi menjadi solusi strategi saat ini karena beberapa kementerian memiliki sumber daya dan program yang bisa kita disinergikan,” ujarnya.

    Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, Yassierli mengatakan akan ditindaklanjuti kerja sama lebih konkrit. Tahap awal, akan diadakan kerja sama kewirausahaan massif secara serentak di beberapa titik di Indonesia bulai Mei 2025 nanti.

    “Kemnaker menyiapkan modalitas karena memiliki balai-balai latihan kerja dan vokasi. Terkait instruktur dan modul akan didiskusikan karena sebagian besar itu domain Kemen UMKM yang selama ini sudah sukses membangun eksosistem UKM di Indonesia,” imbuh Yassierli.

    Sementara itu Maman Abdurrahman menambahkan kerja sama pelatihan wirausaha bersama serentak pada bulai Mei 2025 di Indonesia disepakati 5 ribu peserta. Namun tak tertutup kemungkinan hingga 10 ribu peserta, khususnya di usaha mikro dan kecil.

    “Usaha mikro dan kecil, kita akan libatkan untuk ikut pelatihan wirausaha dengan manfaatkan balai-balai yang dimiliki Kemnaker. Ini kolaborasi positif dalam rangka untuk akselerasi dan percepatan tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia,” ucapnya.

    Maman menyatakan sinergi bersama Kemnaker ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar mengintensifkan kolaborasi dan sinergitas antar kementerian.

    “Terima kasih Pak Menaker atas kerja sama dan support kolaborasinya. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan semakin banyak kolaborasi lintas kementerian yang dijalankan,” tuturnya.

    (anl/ega)

  • 371 Mesin Pembangkit Dioperasikan buat Kebutuhan Listrik saat Idul Fitri

    371 Mesin Pembangkit Dioperasikan buat Kebutuhan Listrik saat Idul Fitri

    Jakarta –

    PLN Indonesia Power (PLN IP) menyatakan pembangkit listrik dalam keadaan siap memenuhi kebutuhan listrik saat momen Idulfitri 1446 Hijriah. Ribuan personil disiagakan untuk mengawal tercukupinya pasokan listrik agar masyarakat dapat mudik dan merayakan lebaran dengan tenang dan menyenangkan.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa Ramadan dan Idulfitri merupakan salah satu momen pengabdian bagi seluruh insan PLN. Pasalnya, kebutuhan listrik harus terpenuhi agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

    “Pada momen menjelang idulfitri ini, kami telah menginstruksikan kepada seluruh personil yang siaga agar tetap memperhatikan keselamatan kerjanya, kami juga telah menyiapkan posko siaga dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Apresiasi untuk seluruh personil yang terlibat, semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua,” kata Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

    Sementara itu Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan dalam masa siaga Ramadan dan Idulfitri total Daya Mampu Netto (DMN) PLN Indonesia Power sebesar 19.497,93 MW, listrik tersebut dipasok dari 371 unit mesin pembangkit.

    “Mesin pembangkit kami tersebar di 5 Wilayah yang siap mendukung kebutuhan saat momen Ramadhan dan Idulfitri 2025,” tutur Edwin.

    Edwin melanjutkan, untuk menjaga operasional pembangkit tetap andal dan untuk mengantisipasi gangguan dengan cepat, selama masa siaga PLN Indonesia Power mengerahkan personil sebanyak 1.518 orang dan petugas teknis sebanyak 675 orang yang disiagakan di 76 lokasi posko siaga pembangkit.

    “Seluruh personil siaga dibekali dengan 8.674 unit peralatan pendukung, 40 unit kendaraan pendukung dan material cadang gangguan tersedia dalam jumlah cukup,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Kerahkan Pembangkit Nuklir dalam RUKN Sampai 2060

    Prabowo Kerahkan Pembangkit Nuklir dalam RUKN Sampai 2060

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memasukan porsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam pembaharuan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Adapun pembaruan RUKN itu sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025. Beleid yang ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu menetapkan sistem perencanaan ketenagalistrikan nasional sampai 2060 mendatang.

    Dalam beleid itu, produksi tenaga listrik pada 2060 sekitar 1.947 Terawatt hour (TWh) dan akan didominasi oleh energi baru dan energi terbarukan (EBT) yang beragam seperti air, nuklir, angin, surya, arus laut, bioenergi, panas bumi, amonia (NH3), dan green hydrogen (H2). 

    Produksi tenaga listrik pada 2060 akan berasal dari EBT sebesar 73,6% dan energi fosil 26,4%.

    Lebih rinci, produksi tenaga listrik dari pembangkit yang memanfaatkan energi baru terdiri atas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) amonia (NH3) NH3 sekitar 61 TWh atau sekitar 3,1%.

    Lalu, PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU H2 sekitar 126 TWh atau sekitar 6,5%. Selanjutnya, dari pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar 276 TWh atau sekitar 14,2%. Selanjutnya, waste heat sekitar 6 TWh atau sekitar 0,3%. 

    Lebih lanjut, produksi tenaga listrik dari pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan Variable Renewable Energy (VRE) terdiri atas PLTS sekitar 165 TWh atau sekitar 8,4%. 

    Kemudian, PLTB sekitar 235 TWh atau sekitar 12,1% dan PLTAL sekitar 4 TWh atau sekitar 0,2%.

    Sedangkan produksi tenaga listrik yang memanfaatkan pembangkit energi terbarukan Society of Renewable Energy (SRE) mencakup PLTA sekitar 310 TWh atau sekitar 15,9%.

    Selanjutnya, PLTP sekitar 178 TWh atau sekitar 9,2% dan PLTBio sekitar 72 TWh atau sekitar 3,7%.

    Sementara itu, produksi tenaga listrik dari pembangkit fosil terdiri atas PLTU Cfbio + CCS sekitar 349 TWh atau
    sekitar 17,9%.

    Lalu, PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU + CCS sekitar 161 TWh atau sekitar 8,3% dan PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU sekitar 4 TWh atau sekitar 0,2%.

  • Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membutuhkan investasi sebesar US$30,33 miliar atau setara Rp503,9 triliun (asumsi kurs Rp16.612 per US$) per tahun untuk menyediakan kapasitas pembangkit dan transmisi listrik antar provinsi.

    Hal ini sebagaimana tertuang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang RUKN.

    Adapun, aturan tersebut berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 5 Maret 2025.

    Dalam beleid itu, secara total kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi adalah sebesar US$1,09 triliun atau setara Rp18.137,8 triliun hingga 2060.

    Perincian biaya investasi tersebut terdiri atas biaya investasi pembangkit tenaga listrik sekitar US$988,8 miliar dan jaringan transmisi tenaga listrik sekitar US$103,14 miliar.

    “Investasi diperlukan untuk menyediakan kapasitas pembangkit tenaga listrik sekitar 443 GW yang dilengkapi storage sekitar 34 GW, dan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antar provinsi dan antarpulau sampai dengan tahun 2060,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Selasa (25/3/2025).

    Kementerian ESDM mengungkapkan, untuk memenuhi demand yang terus meningkat di Jawa dan Bali diperlukan interkoneksi Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, dan Nusa Tenggara-Jawa.

    Dengan begitu, potensi energi baru dan energi terbarukan di luar Jawa dan Bali dapat dimaksimalkan.

    Adapun interkoneksi Sumatra-Jawa dibutuhkan mulai 2031. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi panas bumi dan air di Sumatra akan maksimal dan produksi tenaga listrik dari Sumatra dapat dikirim ke Jawa dan Bali.

    Sementara itu, interkoneksi Kalimantan-Jawa dibutuhkan mulai 2040. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi air dari Kalimantan, selain untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali, juga diperlukan untuk balancing penambahan PLTS dan PLTB sampai dengan 2060.

    Selain interkoneksi Sumatra-Jawa dan Kalimantan-Jawa, diperlukan interkoneksi Nusa Tenggara-Jawa untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara-Sulawesi untuk memenuhi demand di Sulawesi.

    “Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi surya di Nusa Tenggara dapat lebih optimal,” tulis ESDM dalam beleid tersebut.

    Pada 2060, sistem Jawa-Bali akan menerima energi listrik dari Sumatera sekitar 26,1 TWh, dari Kalimantan sekitar 176,2 TWh, dan dari Nusa Tenggara sekitar 77,6 TWh.

  • Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meragukan Badan Pengelola Investasi Danantara bisa menarik banyak investor asing untuk menanamkan modalnya.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) sempat melakukan survei kepada anggotanya pada 2020. Salah satu pertanyaan yaitu pasar mana yang diyakini bisa kembali ke pertumbuhan ekonomi seperti pra-Covid 19.

    Hasilnya, pasar negara maju (developed markets) meraih 61% suara, negara berkembang (emerging markets) mendapat 26% suara, dan negara perbatasan (frontier markets) menerima 13% suara.

    “[Artinya] rata-rata para investor itu sebenarnya lebih menyukai berinvestasi, dana-dana SWF-nya itu, ke negara maju,” ujar Eko dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Masalahnya, Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Oleh sebab itu, Eko meyakini investor asing tidak akan terlalu tertarik bergabung untuk danai proyek yang dicanangkan Danantara nantinya.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah berhasil mengajak sosok-sosok tenar internasional bergabung menjadi dewan pengawas Danantara seperti Ray Dalio (Founder & CIO Mentor Bridgewater Associates), Jeffrey Sachs (Direktur Center for Sustainable Development, Columbia University, AS), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager Capital Group), hingga Thaksin Shinawatra (mantan PM Thailand).

    Kendati demikian, Eko meyakini nama-nama tersebut belum akan meyakinkan pelaku pasar. Menurutnya, figur bukan pertimbangan utama pelaku pasar.

    “Pada akhirnya market tidak hanya melihat figur gitu ya, tapi juga melihat realisasi dan aksi nyatanya dari Danantara itu sendiri,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia masih ingin memberikan waktu ke pengurus Danantara agar membuktikan diri untuk bisa menarik investasi ketika preferensi pelaku pasar masih ke negara-negara maju.

    Lebih lanjut, Eko mendorong agar pengelolaan Danantara bisa transparan dan prudent untuk memperoleh kepercayaan pasar. Dengan demikian, Danantara harus bebas dari intervensi politik.

  • Rahasia Keuangan Sehat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi – Page 3

    Rahasia Keuangan Sehat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi – Page 3

    Sebelum menentukan anggaran memang bukan hal mudah. Harus mencari tahu target dan berkomitmen keras dalam memenuhi ketentuan anggaran.

    Namun, tetap saja ada beberapa kesalahan dalam pengaturan anggaran yang terjadi. Setelah tahu tentang kesalahan ini dan bagaimana cara menghindarinya, tentu akan lebih baik.

    Perhatikan tips menghindari kesalahan terkait anggaran yang kerap terjadi, melansir laman Forbes, Selasa (7/4/2020).

    1. Mengurangi Tabungan Darurat

    Jika hanya membuat anggaran untuk pengeluaran bulanan dan bukan tabungan, anggaran mungkin akan hancur sejak awal. Kehidupan terjadi ketika sibuk membuat rencana lain, dan setiap anggaran yang masuk membutuhkan item penghematan darurat. 

    Tips: Untuk menghindari kesalahan penganggaran ini, jadikan tabungan darurat sebagai prioritas. Para ahli merekomendasikan dana darurat selama enam bulan dari gaji, tetapi bisa memulai dari yang kecil untuk menggulirkan upaya tabungan.

    Coba tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai terlebih dahulu, kemudian tetapkan tujuan penghematan. Setelah  mencapai sasaran penghematan itu, tetapkan tujuan baru.

    2. Mengandalkan Perkiraan

    Membuat anggaran menggunakan dugaan menyisakan banyak ruang kesalahan. Anggaran dimulai dengan mengetahui berapa biaya hidup setiap bulan. Dan tentu saja, itu membosankan untuk duduk dengan melihat semua tagihan dan biaya berulang untuk mendapatkan angka yang akurat.

    Angka-angka itu adalah kunci untuk anggaran yang berfungsi dan tumbuh bersama rumah tangga, penghasilan, impian, dan masa depan.

    Tips: Untuk menghindari kesalahan penganggaran ini, ambil satu jam (hanya satu jam) dan hitung semua pengeluaran bulanan. Mulailah dengan pengeluaran tetap, seperti sewa atau hipotek.

    Pastikan melihat rekening bank dan kartu kredit, termasuk berapa banyak uang yang diambil dari ATM secara tunai. Satu jam saja dapat membantu memastikan bahwa anggaran  nyata dan akurat mencerminkan semua kewajiban bulanan.

     

     

  • Dirut BSI Hery Gunadi Jadi Nakhoda Baru BRI, Saladin Diangkat Jadi Direktur IT – Halaman all

    Dirut BSI Hery Gunadi Jadi Nakhoda Baru BRI, Saladin Diangkat Jadi Direktur IT – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) resmi menetapkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi direktur utama BRI, Senin (24/3/2025).

    RUPST BRI juga mengangkat Direktur BSI Saladin D. Effendi sebagai Direktur Teknologi dan Informasi BRI.

    Hery Gunardi adalah Direktur Utama BSI sejak 1 Februari 2021, saat awal merger beberapa unit usaha syariah bank BUMN sampai dengan 24 Maret 2025.

    Sementara Saladin D Effendi menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Informasi (IT) sejak RUPS BSI Tahun 2023.

    Hery Gunadi Bawa Kinerja BSI Kincong

    Pengangkatan Hery Gunadi jadi dirut BRI tak lepas dari keberhasilan Hery Gunadi mengawal kinerja BSI yang solid sejak awal pembentukan bank syariah ini di 2021 hingga awal 2025 ini. 

    Di bawah kepemimpinan Hery Gunardi, bisnis BSI konsisten tumbuh double digit hingga akhir tahun 2024.

    Di bawah kepemimpinn Hery Gunadi, BSI telah mencanangkan Plan Transformasi Tahap II (2026-2030) sebagai kelanjutan atas Transformasi Tahap I yang dilakukan pada awal merger (2021-2025).

    Mengaku pada Corporate Plan BSI, tersebut telah ditetapkan fokus dan rencana bisnis Perusahaan di mana pada tahun 2030 aspirasi BSI adalah masuk dalam Top 5 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar. 

    Hery Gunadi juga telah menyiapkan kaderisasi serta proses seleksi kepemimpinan di BSI.

    Mengacu ketentuan internal di BSI, Perseroan memiliki mekanisme pejabat pelaksana tugas sampai dengan berlangsungnya RUPST selanjutnya.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta kini menjadi pelaksana tugas dirut yang posisinya ditinggal Hery Gunadi. 

    Sementara, posisi pelaksana tugas dan wewenang Direktur Teknologi dan Informasi yang ditinggalkan Saladin D. Effendi ke BRI akan dijalankan oleh Direktur Risk Management Grandhis H. Harumansyah.

    Hery Gunadi Ngegas Bisnis BSI Sejak Merger

    Sejak merger pada tahun 2021 hingga 2024, BSI mencatatkan pertumbuhan solid dan berada di atas rerata pertumbuhan bisnis perbankan nasional di bawah kepemimpinan Hery Gunadi.

    Aset BSI melonjak sebesar Rp173 triliun dari Rp236 triliun di awal merger (Februari 2021) menjadi Rp409 triliun di Desember 2024. Pertumbuhan aset ini meningkatkan posisi BSI menjadi peringkat 6 di industri perbankan nasional.

    Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar Rp121 triliun, dari Rp206 triliun di Februari 2021 menjadi Rp327 triliun pada akhir tahun buku 2024.

    Sedangkan dari penyaluran pembiayaan mencapai Rp278 triliun tumbuh Rp121 triliun dengan kualitas pembiayaan yang baik dengan NPF (gross) 1,90 persen.

    Dari sisi bottom line pun kinerja BSI sangat baik dengan pertumbuhan rata-rata double digit.

    Laba BSI pada akhir 2020 Rp2,1 triliun dan pada akhir tahun buku 2024 telah menjadi Rp7 triliun atau naik lebih dari tiga kali lipat dalam empat tahun. 

    Selain itu BSI juga berhasil mengokohkan diri masuk sebagai Top 9 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada tahun 2024, satu tahun lebih cepat dari aspirasi awal di mana diharapkan masuk sebagai Top 10 Global Islamic bank pada tahun 2025. 

    Capaian ini didukung oleh strategi bisnis yang tepat, konsistensi literasi dan edukasi perbankan syariah ke masyarakat dan juga peran nahkoda handal dari  Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

    ‘’Kami mengucapkan selamat atas pengangkatan dua direksi dari BSI ke BRI dan turut bangga bahwa talent terbaik BSI kini mendapat amanah untuk mengelola bank pelat merah terbesar dan khususnya mengembangkan UMKM Indonesia,’’ kata Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI. 

    Atas nama segenap pengurus dan karyawan BSI, Bob juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kontribusi Hery Gunardi serta direksi lainnya di BSI selama ini.

    Hasil RUPST BRI Hari Ini

    RUPST BRI hali ini setuju membagikan dividen sebesar besarnya Rp51,73 triliun, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp48,10 triliun.

    BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.

    RUPST BRI 2025 mengusung 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui.

    Tiga diantaranya seperti disampaikan Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, diantaranya adalah Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.

    Selama tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp60,15 triliun. 

    RUPST BRI 2025 juga menyetujui rencana BRI untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.

    Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST.

    Selain menetapkan perubahan pengurus perseroan, RUPST BRI 2025 juga memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut:

    Sunarso sebagai Direktur Utama

    Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama

    Handayani sebagai Direktur Bisnis Konsumer

    Supari sebagai Direktur Bisnis Mikro       

    Amam Sukriyanto sebagai Direktur Commercial, Small and Medium Business

    Arga Mahanana Nugraha sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi

    Agus Winardono sebagai Direktur Human Capital

    Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko           

    Andrijanto sebagai Direktur Retail Funding and Distribution

    Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Direktur Keuangan

    Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama

    Rofikoh Rokhim sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

    Paripurna Poerwoko Sugarda sebagai Komisaris Independen

    Nurmaria Sarosa sebagai Komisaris Independen

    Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen

    Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen

    Agus Riswanto sebagai Komisaris             

    Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris

    Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen

     

  • Kejar Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Pemerintah Bentuk Satgas

    Kejar Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Pemerintah Bentuk Satgas

    Jakarta – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

    Satgas ini dibentuk pada saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/03) bersama dengan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

    “Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” kata Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$ 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$ 233 juta.

    Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$ 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

    “Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga.

    Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

    Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Airlangga juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

    “Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” terang Airlangga.

    (kil/kil)

  • H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan pemudik yang menggunakan kereta api terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Para porter kereta api pun terlihat sibuk untuk membantu mengangkut barang bawaan pemudik yang cukup banyak seperti koper, kotak kardus dan lain-lain. 

    Selain itu, para staf PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang sedang berjaga di Stasiun Gambir juga tampak sibuk melayani penumpang kereta api, termasuk memberikan informasi soal jadwal kedatangan dan keberangkatan.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3/2025).

    PT KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025. Dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Situasi di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025) tampak dipadati pemudik pada H-6 Lebaran. – BISNIS/Rizqi Rajendra

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, hingga 25 Maret 2025 pukul 06.00 WIB, total penjualan mencapai 2,87 juta tiket atau 63% dari total kapasitas yang disediakan. 

    “Dari jumlah tersebut, 2,66 juta tiket adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebesar 77%, sementara penjualan tiket KA Lokal tercatat sebanyak 213.138 tiket atau 19% dari total kapasitas,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Adapun, KAI telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% secara tahunan, dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Sementara itu kapasitas tempat duduk sebanyak 4,59 juta kursi.