Foto Bisnis
Agung Pambudhy – detikFinance
Selasa, 25 Mar 2025 19:47 WIB
Jakarta – Bank Mandiri menyetujui pembagian dividen kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 43,5 triliun. Kesepakatan itu dicapai dalam RUPST.

Foto Bisnis
Agung Pambudhy – detikFinance
Selasa, 25 Mar 2025 19:47 WIB
Jakarta – Bank Mandiri menyetujui pembagian dividen kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 43,5 triliun. Kesepakatan itu dicapai dalam RUPST.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5141748/original/001749500_1740381554-24_februari_2025-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Liputan6.com, Jakarta Pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diresmikan. Badan baru ini diharapkan bisa menggandeng pelaku usaha swasta untuk ikut terlibat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai, kehadiran Danantara bisa membawa citra positif ke peluang investasi di Indonesia. Untuk itu, dia juga terbuka menjalin kerja sama dengan Danantara.
“Kami melihat potensi kolaborasi yang besar, khususnya dalam optimalisasi aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Shinta, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).
Ada Forum Komunikasi Khusus dengan Pengusaha
Untuk memastikan rencana itu bisa terwujud, Shinta berharap ada forum komunikasi khusus antara pelaku usaha swasta dan Danantara. Harapannya, arah dorongan investasi bisa sejalan antara swasta dan BUMN di bawah kelolaan Danantara.
“Hal ini penting agar arah investasi dan kebijakan yang diambil senantiasa sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan industri serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja,” terangnya.
Shinta berharap Danantara tidak hanya menjadi entitas pengelola aset, tetapi berperan aktif sebagai bagian dalam memperkuat industri nasional. Termasuk berupaya mendorong inovasi teknologi, serta mengakselerasi transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
“Ke depan, penting untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan investasi Danantara terhadap indikator utama pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri,” tuturnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4937584/original/060017000_1725542629-Garam_Cirebon.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Liputan6.com, Jakarta Beberapa perusahaan industri aneka pangan telah melaporkan melalui Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) terjadinya krisis kelangkaan garam industri.
Permasalahan yang berlarut-larut ini dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan bagi industri aneka pangan. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).
Saat ini, Adhi mencatat stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025.
“Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” ungkap dia.
Bahan Baku Utama
Bagi industri aneka pangan, garam industri merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya. Situasi ini dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama di bulan Ramadhan menjelang perayaan Idul Fitri.
“Selama ini industri aneka pangan telah berkontribusi besar dalam PDB Nasional serta dalam menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja (data BPS 2023). Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami”, tambah Adhi.
Pada situasi ini, GAPMMI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat dihindari. Jika tidak, penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat terjadi, yang akan merugikan banyak pihak, mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.
Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).
Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.
“Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.
Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.
“BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.
Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.
“Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.
Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.
“Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.
Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4926289/original/014627000_1724415869-20240823_151044.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berikut daftar lengkap jajaran pengurus terpilih BPI Danantara:
Managing Director Legal, Robertus Billitea
Managing Directors Risk and Sustainibility, Lieng-Seng Wee
Managing Director Finance, Arief Budiman
Managing Director Treasury, Ali Setiawan
Managing Director Global Relations and Governance, Mohamad Al-Arief
Managing Director Stakeholder d Management, Rohan Hafas
Managing Director Internal Audit, Ahmad Hidayat
Managing Director Human Resources, Sanjay Bharwani
Managing Director/Chief Economist, Reza Yamora Siregar
Managing Director Head of Office, Ivy Santoso
Komite Manajemen Risiko, John Prasetio
Komite Investasi dan Portofolio, Yup Kim
Holding operasional
Managing Director, Agus Dwi Handaya
Managing Director, Febriany Eddy
Managing Director, Riko Banardi
Holding Investasi
Managing Director Finance, Djamal Attamimi
Managing Director Legal, Bono Daru Adhi
Managing Director Investment, Stefanus Ade Hadiwidjaja

Pekerja melihat gawainya di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (28/6/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom/am
IHSG Selasa dibuka menguat 36,77 poin
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 25 Maret 2025 – 11:55 WIB
Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 36,77 poin atau 0,60 persen ke posisi 6.197,99.
Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,36 poin atau 0,79 persen ke posisi 686,38.
Sumber : Antara

Jakarta –
Social unrest bisa jadi istilah yang kurang familiar untuk masyarakat Indonesia. Meski begitu, fenomena yang satu ini ternyata bisa sangat berbahaya karena dapat membuat perekonomian suatu negara porak-poranda.
Berdasarkan situs resmi pemerintah kota Seattle-AS, social unrest merujuk pada keadaan ketidakteraturan dan kekacauan dalam suatu masyarakat. Fenomena ini sering ditandai dengan protes, demonstrasi, atau bentuk aksi kolektif lain yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau politik.
Sementara dalam situs resmi International Monetary Fund (IMF), social unrest didefinisikan sebagai protes, kerusuhan, dan bentuk-bentuk lain dari kekacauan dan konflik sipil karena berbagai alasan. Dalam hal ini, faktor ekonomi seperti ketimpangan atau kenaikan harga bahan bakar hingga suatu komoditas sering kali menjadi salah satu alasan.
Namun yang menjadi permasalahan utama adalah dampak yang ditimbulkan jika social unrest terjadi. Sebab berdasarkan hasil riset yang dilakukan ekonom IMF Metodij Hadzi-Vaskov dan rekan-rekannya, perekonomian selalu menjadi sektor yang paling terdampak dari fenomena satu ini.
Dijelaskan salah satu tolak ukur dampak social unrest terhadap ekonomi yang paling mudah dilihat adalah penurunan valuasi pasar saham atau indeks saham gabungan suatu negara.
Sebab valuasi pasar saham merupakan gambaran umum terkait ekspektasi dan penilaian para investor (baik dalam negeri maupun luar) tentang pengembalian saham di masa mendatang. Sehingga secara tidak langsung valuasi tersebut juga memberikan gambaran tentang prospek ekonomi negara itu di masa mendatang.
“Kami meneliti 156 peristiwa social unrest di 72 negara dan menemukan bahwa imbal hasil pasar saham turun rata-rata 1,4 poin persentase setelah peristiwa kerusuhan besar,” terang IMF dalam situsnya.
Lebih lanjut dijelaskan di negara-negara dengan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, dampak social unrest cukup terbatas terhadap kondisi pasar saham negara tersebut. Terkecuali jika fenomena ini menimbulkan selisih atau konflik sipil yang lebih besar.
Namun di negara-negara dengan rezim yang lebih otoriter, dampak social unrest lebih besar dan negatif. Bahkan rata-rata imbal hasil pasar saham bisa turun hingga 2% dalam tiga hari dan sekitar 4% pada bulan berikutnya.
“Data pasar saham menawarkan petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana social unrest memengaruhi prospek ekonomi karena volume saham yang diperdagangkan meningkat tajam setelah peristiwa kerusuhan,” terang IMF.
Dalam kondisi terparah, peristiwa social unrest yang cukup besar dapat diikuti dengan pengurangan PDB sebesar 1 poin persentase enam kuartal setelah peristiwa tersebut.
(fdl/fdl)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergerakan lalu lintas angkutan udara diperkirakan 5 persen selama periode mudik Lebaran 2025 ini mengacu pada prediksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, AirNav Indonesia.
“Puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 26 Maret untuk arus mudik dan puncak arus balik di tanggal 6 April,” kata Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno saat Konferensi Pers di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (25/3/2025).
Avirianto menjelaskan, periode posko angkutan Lebaran ini terhitung sejak Jumat 21 Maret hingga Jumat 11 April 2025. Dia bilang, AirNav telah mengadakan pertemuan dengan regulator dan stakeholder terkait untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas angkutan udara.
“Langkah ini bertujuan memastikan keselamatan, efisiensi operasional, dan inovasi layanan navigasi udara selama musim mudik,” ucapnya.
Di satu sisi, AirNav telah menyiapkan prosedur mitigasi dari kemungkinan-kemungkinan gangguan keselamatan penerbangan.
Antara lain erupsi gunung berapi, cuaca buruk, isu keamanan dan pelepasan balon udara liar pada momen syawalan, bird strike, disrupsi pada operasional bandara atau pada operasional maskapai.
“Kampanye keselamatan penerbangan untuk balon udara tradisional yang ditambatkan tetap akan kami laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya,”
AirNav juga menyiapkan sejumlah dukungan pelayanan navigasi penerbangan, yakni diantaranya pemberlakuan jam operasional hingga 24 jam di sejumlah cabang AirNav mengikuti operasional bandar udara, kesiapan personel.
Juga kesiapan fleksibilitas SLOT penerbangan, kesiapan prosedur emergency dan tanggap darurat bencana, kesiapan Posko Angkutan Udara Periode Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.
Pemantauan harian kesiapan SDM melalui aplikasi dan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran, kesiapan data & informasi penerbangan melalui aplikasi STREAM, serta Pemeriksaan harian kesiapan Peralatan Navigasi Penerbangan Melalui aplikasi LASIMI.
Sebab menurutnya, kelancaran dan kesuksesan penyelenggaran angkutan udara mudik lebaran tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder penerbangan.
Untuk memantau dan memastikan keamanan dan keteraturan aktivitas angkutan udara, pada periode mudik Lebaran 2025 ini, AirNav Indonesia mendirikan posko 24 jam di 60 lokasi di kantor cabang AirNav.
Sementara untuk operasional dan SDM kami siap beroperasi selama 24 jam di sejumlah cabang, mengikuti jam operasional bandar udara.