Jenis Media: Ekonomi

  • Profil Omar Sjawaldy Anwar, Komisaris Utama BNI yang Baru

    Profil Omar Sjawaldy Anwar, Komisaris Utama BNI yang Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) melakukan perombakan menyeluruh dalam jajaran komisarisnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

    Salah satu keputusan penting dalam rapat ini adalah penunjukan Omar Sjawaldy Anwar sebagai komisaris utama menggantikan Pradjoto, yang sebelumnya menjabat sejak 2023.

    Dalam struktur baru ini, tidak ada satu pun komisaris dari periode sebelumnya yang dipertahankan, sementara jumlah anggota dewan komisaris dikurangi dari 11 menjadi enam orang.

    Profil Omar Sjawaldy Anwar

    Omar Sjawaldy Anwar lahir di Jakarta pada 1960 dan dikenal sebagai seorang profesional serta pengusaha yang memiliki pengalaman luas di berbagai sektor industri, khususnya di bidang keuangan.

    Sebelum ditunjuk sebagai komisaris utama BNI, ia menjabat sebagai executive chairman PT IBM Indonesia Technology serta presiden direktur PT Prudential Syariah Life Assurance.

    Omar merupakan putra dari Chairul Anwar, seorang tokoh asal Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Atase Perindustrian Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

    Omar menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat (AS) dengan meraih gelar Sarjana Akuntansi dari University of Maryland, College Park pada tahun 1980, kemudian melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Keuangan dari George Washington University pada tahun 1982.

    Selain itu, ia juga memegang berbagai sertifikasi profesional dalam bidang keuangan, seperti Chartered Financial Consultant (ChFC), Certified Life Underwriter (CLU), serta Chartered Financial Planner (CFP) dari Denver, Colorado.

    Karier profesionalnya dimulai sebagai akuntan dan analis di perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), Huffco, sebelum akhirnya bergabung dengan Citibank.

    Pada 1998, ia sempat bergabung dengan Global Mediacom, lalu melanjutkan kariernya di ABN AMRO sebagai Vice President Consumer Banking. 

    Langkahnya di dunia perbankan semakin berkembang ketika ia dipercaya menjadi bagian dari jajaran direksi Bank Mandiri pada 1999 hingga 2008, dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director.

    Setelah itu, ia menjabat sebagai Presiden Direktur Rio Tinto Indonesia pada 2008 dan Wakil Direktur Utama Pertamina pada 2009 hingga 2010.

    Pada tahun 2010, Omar bergabung dengan Trimegah Securities sebagai Direktur Utama hingga 2012. Setelah itu, ia mendirikan perusahaan konsultan keuangan True North Bridge Capital dan juga menjadi komisaris di Bank Bukopin serta Equator Securities. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

    Dengan pengalaman luas di dunia keuangan, perbankan, dan industri strategis lainnya, posisi Omar Sjawaldy Anwar menjadi komisaris utama  diharapkan dapat membawa kepemimpinan yang kuat di BNI serta berkontribusi dalam transformasi dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

  • BBM Aman, Mudik Nyaman! Begini Cara Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Lebaran 2025

    BBM Aman, Mudik Nyaman! Begini Cara Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Lebaran 2025

    Jakarta: Mudik Lebaran adalah momen yang dinantikan banyak orang. Untuk memastikan perjalanan tetap lancar, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan strategi khusus agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan tersedia di seluruh jalur mudik. 
     
    Mengutip siaran pers, Rabu, 26 Maret 2025, PTH Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan berbagai langkah telah disiapkan agar distribusi BBM tetap lancar, termasuk menambah titik layanan di sepanjang jalur mudik.

    SPBU siaga dan layanan khusus untuk pemudik
    Agar pemudik tidak kesulitan mendapatkan BBM, Pertamina menghadirkan layanan tambahan, di antaranya:
     
    – 1.832 SPBU Siaga yang tetap beroperasi selama libur Lebaran.
    – 57 unit SPBU Modular atau Kiosk Pertamina Siaga di titik strategis.
    – 200 unit Pertamina Delivery Service (PDS) yang siap mengantar BBM ke lokasi pemudik yang membutuhkan.
    – Mobil tangki standby (SPBU Kantong) untuk memastikan distribusi tetap berjalan lancar.
     

    Promo spesial MyPertamina untuk hemat BBM
    Selain menjamin ketersediaan BBM, Pertamina juga memberikan promo menarik bagi pemudik. Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, pelanggan bisa mendapatkan potongan harga Rp300 per liter untuk Pertamax Series dan Dex Series setiap Senin dan Jumat.

    “Kami memberikan potongan harga Rp300 per liter untuk Pertamax Series dan Dex Series setiap hari Senin dan Jumat melalui aplikasi MyPertamina, serta promo menarik lainnya yang bisa dinikmati di Serambi MyPertamina,” kata Mars Ega.
     
    Selain itu, ada berbagai promo lain yang bisa dinikmati di Serambi MyPertamina, tempat istirahat yang menawarkan fasilitas lengkap bagi pemudik.
     

    Pemerintah pantau kualitas BBM Pertamina
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan kualitas BBM Pertamina tetap terjaga dengan baik. Dalam kunjungan ke SPBU 51.601.77 di Surabaya, Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman.
     
    “Kami mengecek hampir semua wilayah untuk memastikan bahwa BBM yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar dari Dirjen Migas. Ini penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan BBM Pertamina,” ujar Bahlil.
     
    Bahlil juga menyampaikan bahwa stok BBM saat ini cukup untuk 18 hingga 21 hari, termasuk untuk wilayah Jawa Timur yang disuplai dari Terminal BBM Tuban.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 198 Perusahaan Proses Bangun Pabrik, Buka 24 Ribu Lapangan Kerja

    198 Perusahaan Proses Bangun Pabrik, Buka 24 Ribu Lapangan Kerja

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kondisi manufaktur Indonesia di awal tahun tetap menarik bagi investor. Klaim tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) soal jumlah perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, untuk periode Januari-Februari ada 198 perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi. Nantinya akan ada 24.568 lebih tenaga kerja yang diserap dalam proses tersebut.

    “Berdasarkan laporan ke SIINAS, selama Januari-Februari ada 198 perusahaan industri yang melaporkan mereka sedang proses membangun fasilitas produksi. Dan rencana penyerapan tenaga kerja itu 24.568. Ini berarti bahwa sektor manufaktur Indonesia masih menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi,” ujar Febri, Rabu (26/3/2025).

    Artinya, kata dia, masih banyak investor yang mau menanamkan modalnya di tanah Air. Selain menunjukkan manufaktur yang masih menarik, investasi itu juga diharapkan menyerap banyak tenaga kerja.

    “Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi manufaktur pada awal tahun ini kami jawab dengan data-data ini, masih banyak kok investor yang mau dan sedang berinvestasi membangun fasilitas produksi di Indonesia dan dengan menyerap tenaga kerja yang banyak,” tuturnya.

    Febri juga melaporkan para pelaku industri dalam negeri punya tingkat optimisme cukup tinggi terhadap kondisi iklim usaha di Indonesia di tengah dampak kontraksi perekonomian nasional. Aktivitas manufaktur diyakini semakin bergeliat apabila ada kebijakan pro-industri untuk perlindungan industri dalam negeri.

    Apalagi, kata dia, peluang permintaan pasar domestik yang begitu besar. Di sisi lain tekanan persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang perang dagang.

    Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi di angka 52,98. Tetapi capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu.

    “Perlambatan IKI pada Maret ini salah satunya karena adanya libur Lebaran, yang biasanya produksi ikut mengalami penurunan. Perusahaan meningkatkan produksinya dua atau tiga bulan sebelum Ramadan dan Lebaran untuk dapat memenuhi peningkatan permintaan bulan Ramadan hingga Lebaran,” jelasnya.

    “Kami juga mendapatkan laporan penurunan penjualan produk makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT) beberapa hari menjelang Lebaran dan liburan setelah Lebaran,” sambung Febri.

    Ekspansi IKI bulan Maret ini ditopang oleh geliat dari 21 subsektor dengan kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 96,5 persen. Jadi, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat dua subsektor yang mengalami kontraksi.

    “Untuk dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi (ekspansi) adalah industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21). Sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri furnitur (KBLI 31) serta industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22)” sebutnya.

    IKI bulan Maret juga dipengaruhi oleh ekspansinya seluruh variabel pembentuk IKI yaitu pesanan baru, produksi dan persediaan. “Variabel pesanan baru tetap ekspansi meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,88 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 53,69,” ungkapnya.

    Di sisi lain, variabel produksi mengalami peningkatan ekspansi sebesar 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 51,21. Demikian juga dengan persediaan yang tetap ekspansi dengan peningkatan sebesar 0,34 poin dibanding bulan lalu menjadi 53,86.

    Penurunan demand luar negeri akibat kondisi ketidakpastian global yang semakin sulit diduga ikut menyebabkan perlambatan IKI pesanan baru khususnya pesanan luar negeri. Meskipun demikian, peningkatan level ekspansi produksi dan persediaan menunjukkan geliat ekonomi penyerapan produk industri manufaktur di dalam negeri yang cukup tinggi di bulan Maret 2025.

    “Momentum bulan Ramadan dan persiapan Hari Raya merupakan salah satu pemicu peningkatan kinerja industri manufaktur karena meningkatkan mampu demand domestik produk manufaktur. Namun daya angkatnya berkurang karena tekanan banjir produk impor murah.,” papar Febri.

    (ily/kil)

  • 3.020 Km Tol Beroperasi di Libur Lebaran Tahun Ini

    3.020 Km Tol Beroperasi di Libur Lebaran Tahun Ini

    Jakarta

    Pemerintah mengoperasikan tol sepanjang 3.020,5 kilometer (km) untuk mendukung penyelenggaraan arus mudik dan balik periode Lebaran 2025. Operasional ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik.

    Dikutip dari Instagram Kementerian Pekerjaan Umum (PU) @kementerianpu, tol 3.020,5 km tersebar di 5 pulau di Indonesia. Rinciannya, tol Jawa 1.830,22 km, Trans Sumatera 1.021,48 km, Kalimantan 97,27 km, Sulawesi 61,46 km, dan Bali 10,07 km.

    “Sebanyak 3.020,5 km jalan tol siap beroperasi untuk memastikan perjalanan Idulfitri 1446 H lebih aman dan nyaman,” tulis unggahan @kementerianpu, Rabu (26/3).

    Tol tersebut dikelola oleh 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 134 tempat istirahat dan pelayanan. Selain itu, ada 177 SPKLU, 75 ruas tol operasional, dan 537 gerbang tol operasi.

    Tercatat juga tambahan pengoperasian jalan tol khusus masa Lebaran tahun 2025 sepanjang 192,85 km dengan rincian tol operasional tanpa tarif 74,35 km dan jalan tol fungsional 118,5 km.

    Ada juga tambahan TIP operasional sebanyak 10 di tol Trans Sumatera. Sementara TIP fungsional sebanyak 8 buah, dengan rincian tol Trans-Jawa 6 TIP dan Trans-Sumatera 2 TIP.

    (ara/ara)

  • DJP Perpanjang Tenggat Lapor SPT dan Bayar PPh 29 Hingga 11 April

    DJP Perpanjang Tenggat Lapor SPT dan Bayar PPh 29 Hingga 11 April

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau lapor SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 hingga Jumat (11/4/2025).

    Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP79/PJ/2025, yang mulai berlaku sejak Senin (25/3/2025).

    Secara umum, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yakni setiap 31 Maret.

    Bebas Sanksi Administratif

    Dengan adanya perpanjangan ini, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2024 setelah 31 Maret 2025 tetapi sebelum 11 April 2025 tidak akan dikenai sanksi administratif.

    Kelonggaran ini diberikan karena tenggat waktu pelaporan bertepatan dengan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) serta Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Perpanjangan Pembayaran PPh Pasal 29

    Selain pelaporan SPT, DJP juga memperpanjang batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 untuk tahun pajak 2024.

    Sama seperti lapor SPT, pembayaran PPh Pasal 29 yang dilakukan setelah 31 Maret 2025 namun sebelum 11 April 2025 tidak akan dikenakan sanksi administratif. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, DJP tidak akan menerbitkan surat tagihan pajak terkait keterlambatan tersebut.

  • Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.

    “Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF,” ujar Airlangga ketika tiba di Istana, Rabu (26/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.

    “Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu,” kata Sri Mulyani singkat.

    (hal/rrd)

  • Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Singgung Bank Dunia, Luhut Sebut Regulasi Bisnis RI Kalah dari Vietnam-Filipina

    Jakarta

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama dalam menjalankan bisnis. Hal ini disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membahas persoalan regulasi yang masih jadi hambatan utama dunia usaha.

    Luhut kemudian menyampaikan berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina.

    “Saat ini, berdasarkan laporan World Bank, Indonesia masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan Singapura, Vietnam, dan Filipina. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan asing, Indonesia mencapai 65 hari dibandingkan dengan standar terbaik dunia yang hanya beberapa hari saja,” tulis Luhut di Instagram, Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Luhut mengatakan, poses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Ia mengatakan proses tersebut bahkan bisa memakan waktu hingga 150 hari.

    “Ini semua adalah tantangan yang harus kita jawab dengan aksi nyata,” katanya.

    Terkait persoalan regulasi tersebut, Luhut menyebut Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang dinilai menghambat investasi. Ia mengatakan pihaknya juga telah sepakat dengan dengan Menko Perekonomian untuk mencari solusi dari terhadap berbagai kendala regulasi yang ada.

    “Tidak boleh ada lagi kebijakan yang hanya hangat di awal tetapi lemah dalam implementasi. Pendekatan ‘fire and forget’ harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya ingin memastikan bahwa proses deregulasi kali ini benar-benar berjalan dan menghasilkan perubahan nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, pada pertemuan itu Luhut meminta agar Apindo membantu dalam menyusun daftar yang perlu dibenahi. Hal ini guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Saya meminta Apindo untuk membantu kami menyusun daftar regulasi yang dirasa tumpang tindih, berbelit-belit, atau membebani. Mulai dari percepatan perizinan dasar hingga tingginya biaya sertifikasi, semuanya harus dibenahi,” katanya.

    “Pemerintah tidak ingin momentum ini terbuang percuma. Kita ingin duduk bersama, mendengar, dan bergerak bersama untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia,” tambahnya.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga video: Momen Jokowi Bertemu Direktur IMF-Presiden Bank Dunia Jelang KTT ASEAN

    (acd/acd)

  • Kebijakan Efisiensi Bikin Usaha Hotel BUMN Lesu? Ini Kata InJourney

    Kebijakan Efisiensi Bikin Usaha Hotel BUMN Lesu? Ini Kata InJourney

    Jakarta

    Langkah efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 2025 dikhawatirkan akan berimbas pada ekonomi di sejumlah sektor. Hal ini khususnya dengan sektor pariwisata, termasuk perhotelan.

    Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat, mengatakan pihaknya berharap kebijakan ini justru akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih berlibur di dalam negeri ketimbang di luar negeri, sehingga pariwisata RI justru terangkat.

    “Kita punya destinasi yang luar biasa indah, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Yogyakarta, lalu Bali, dan yang lain-lain. Jadi, kita melihat sih, kita mendorong masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri,” kata Christine dalam konferensi pers di Kantor InJourney, Sarinah, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Selain peningkatan waktu tinggal masyarakat, ia juga berharap agar peningkatan pergerakan wisatawan domestik juga akan meningkatkan angka belanja dalam negeri. Dengan demikian, ekonomi daerah juga ikut berputar.

    “Kita tahu bahwa kita memiliki banyak sekali produk-produk dalam negeri yang luar biasa, tidak kalah untuk bersaing di global market. Karena kita tahu going local is going global. Dan diharapkan kita bisa meningkatkan pendapatan dari industri perhotelan,” ujarnya.

    Di samping itu, menurutnya kolaborasi dengan sesama pelaku di ekosistem yang sama sangat penting untuk memperkuat industri. Karena itulah, InJourney telah berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya dengan mengadakan event bersama.

    Pihaknya juga berkolaborasi dengan agen perjalanan (travel agent) untuk promo-promo paket (bundling), supaya penawaran-penawaran yang diberikan kepada masyarakat juga lebih menarik, supaya bisa sekaligus menarik market domestik dan juga global.

    “Intinya kan adalah bagaimana kita creating traffic sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia, dan meningkatkan jumlah spendingnya. Jadi tidak cuma stay saja, tapi juga spending,” kata dia.

    Sementara itu, Marketing Group Head InJourney, Retna Murti Asmoro, menilai kebijakan penghematan pemerintah ini bisa menjadi peluang agar bisa mengurangi ketergantungan dengan sesama perusahaan pelat merah atau BUMN, maupun kementerian.

    “Karena jujur kalau zaman dulu, mungkin kita lebih banyak complacent, nanti juga datang dari kementerian, akan menginap di InJourney. Nah sekarang ini kita tidak bisa tinggal diam, justru harus lebih giat lagi InJourney dan juga InJourney Hospitality untuk bisa merambah industri-industri swasta,” kata Retna.

    Dengan demikian, menurutnya, pihaknya perlu mendorong lebih banyak kolaborasi dan kerja sama dengan perusahaan swasta dan lebih menjaring pasar-pasar luar. Retna bilang, saat ini InJourney tidak bisa hanya bergangtung pada instansi pemerintahan.

    Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran hingga menghasilkan penghematan Rp 306 triliun atau sekitar US$ 20 miliar. Efisiensi ini merupakan upaya merelokasi uang negara yang semula mendanai program-program yang tidak diperlukan.

    Adapun efisiensi tersebut dilakukan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    (shc/rrd)

  • Siap Hadapi Puncak Arus Mudik, ASDP Rampungkan Perbaikan Dermaga VI Merak

    Siap Hadapi Puncak Arus Mudik, ASDP Rampungkan Perbaikan Dermaga VI Merak

    Jakarta

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan perbaikan Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, telah rampung pada Selasa (25/3) setelah mengalami kerusakan akibat insiden KMP Portlink III pada 17 Maret lalu. Proses perbaikan ini dilakukan dalam waktu delapan hari guna memastikan kesiapan operasional dermaga menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2025.

    Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo mengatakan bahwa percepatan perbaikan dilakukan dengan strategi kerja paralel antara pekerjaan beton dan baja dengan sistem kerja 24 jam nonstop, serta pengawasan ketat selama tahap konstruksi dan pengujian mutu untuk menjamin kualitas pekerjaan.

    “ASDP berkomitmen untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang andal, terutama dalam momen kritis seperti arus mudik Lebaran. Berkat kerja sama solid antara tim teknis ASDP, kontraktor, serta koordinasi dengan KSOP, BPTD, Kepolisian, dan TNI, perbaikan Dermaga VI dapat selesai lebih cepat dari perkiraan,” ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Adapun perbaikan meliputi sejumlah elemen krusial, seperti struktur baja movable bridge, sistem hidrolik, struktur pondasi, serta dolphin protector dan breasting dolphin. Untuk memastikan kualitas konstruksi pekerjaan, ASDP menggunakan beton mutu tinggi K-400 dengan additive untuk mempercepat setting beton dalam 24 jam serta telah melalui pengujian mutu beton.

    Sebelum dioperasikan, dermaga telah melalui tahap uji coba guna memastikan keselamatan dan kesiapan teknis. Dengan rampungnya perbaikan ini, ASDP memastikan kapasitas layanan penyeberangan Merak-Bakauheni tetap optimal guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pada H-6 Lebaran, ASDP mencatat pergerakan penumpang dan kendaraan yang terus meningkat menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam pada H-6 atau 25 Maret 2025, total 61.383 penumpang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara. Angka ini mengalami penurunan 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 64.850 orang.

    Dari sisi kendaraan, realisasi kendaraan roda dua mencapai 3.161 unit atau meningkat 17,3% dibandingkan tahun lalu (2.694 unit). Sementara kendaraan roda empat tercatat 8.413 unit atau turun 4,3% dari tahun lalu (8.789 unit). Penurunan cukup signifikan terjadi pada kendaraan logistik, di mana jumlah truk yang menyeberang hanya 1.958 unit atau turun 45,1% dari tahun lalu (3.569 unit) seiring dengan pembatasan truk logistik sesuai dengan SKB. Adapun total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H-6 mencapai 14.059 unit atau turun 10,1% dibandingkan tahun lalu (15.640 unit).

    Secara kumulatif, sejak H-10 hingga H-6, jumlah penumpang yang telah menyeberang ke Sumatera mencapai 264.174 orang atau naik 29,5% dibandingkan tahun lalu (203.953 orang). Sementara total kendaraan mencapai 60.452 unit atau naik 19,2% dibandingkan tahun lalu (50.718 unit).

    Sementara itu, data Posko Bakauheni mencatat pergerakan penumpang dari Sumatera ke Jawa pada H-6 sebanyak 39.708 orang atau meningkat 5% dibandingkan tahun lalu (37.817 orang). Untuk kendaraan, roda dua tercatat 539 unit atau turun 1,3%, roda empat mencapai 4.514 unit atau naik 4%, truk 2.094 unit atau turun 11,5%, dan bus 600 unit atau naik 9,3%. Secara total, jumlah kendaraan yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H-6 mencapai 7.747 unit atau turun 0,7% dibandingkan tahun lalu (7.804 unit).

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengingatkan seluruh pengguna jasa untuk membeli tiket secara online melalui Ferizy, yang tersedia di aplikasi, website, m-banking, OTA (Online Travel Agent), gerai retail, dan agen bank. Pemesanan tiket sudah dapat dilakukan mulai H-60 sebelum keberangkatan, dengan batas waktu pembelian paling lambat H-1 sebelum perjalanan.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket lebih awal melalui Ferizy. Pastikan untuk check-in sesuai jadwal yang tertera di tiket agar perjalanan lebih nyaman dan lancar,” ujar Shelvy.

    Dengan sistem e-ticketing Ferizy, ASDP berkomitmen meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan penyeberangan, khususnya pada periode angkutan Lebaran.

    (ega/ega)

  • Kepala KAI Divre II Sumbar cek 12 unit kereta tiba di Depo Kereta Padang

    Kepala KAI Divre II Sumbar cek 12 unit kereta tiba di Depo Kereta Padang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Kepala KAI Divre II Sumbar cek 12 unit kereta tiba di Depo Kereta Padang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 20:44 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan KA, sejalan dengan datangnya 12 unit kereta dari Jawa ke Sumbar. 

    Setibanya 12 unit di Depo Kereta Padang, Kepala KAI Divre II Sumatera Barat, Muh. Tri Setyawan didampingi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Hendrialdi ATD MT langsung melakukan pengecekan 12 kereta tersebut, Sabtu (22/3).

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, M. Reza Fahlepi menjelaskan bahwa ada 12 unit kereta yang telah dilakukan pengecekan diantaranya 10 unit kereta penumpang dan 2 unit kereta pembangkit listrik.

    “Kami telah melakukan pengecekan terhadap 12 kereta yang telah tiba di Sumatera Barat, adapun pengecekan yang dilakukan meliputi pengecekan kelistrikan, pengereman, SPM, interior hingga ekterior kereta,” ujar Reza, Sabtu (22/3). 

    Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa kereta ini direncakanan akan digunakan untuk penggantian rangkaian guna mendukung suksesnya Angkutan Lebaran tahun 2025 di wilayah Divre II Sumbar.

    Akan direncanakan pengoperasian kereta-kereta ini pada semester 2 tahun 2025. Dimana beberapa kereta akan diprioritaskan untuk menambah frekuensi perjalanan KA Pariaman Ekspres Fakultatif pada relasi Pauhlima/Padang – Naras PP. Selain itu, KAI Divre II Sumbar juga akan mengoperasikan layanan KA baru yang melayani rute Kayu Tanam – Padang (PP).

    “Diharapkan semoga dengan bertambahnya frekuensi perjalanan KA dan pengoperasian KA baru akan membantu mobilitas masyarakat Sumatera Barat. KAI Divre II Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan serta mendoakan kelancaran perjalanan kereta api sebagai moda  transportasi publik pilihan di provinsi Sumatera Barat”, tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (25/3). 

    Sumber : Radio Elshinta