Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Pendapatan Garuda Naik Jadi Rp 56,7 T, tapi Masih Rugi Rp 1,1 T

    Pendapatan Garuda Naik Jadi Rp 56,7 T, tapi Masih Rugi Rp 1,1 T

    Jakarta –

    Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) mengalami pemulihan kinerja bisnis yang signifikan di tahun 2024. Garuda mencatatkan kenaikan pendapatan, secara konsolidasi di sepanjang tahun 2024 pendapatan Garuda tumbuh 16,34% dari sebelumnya US$ 2,94 miliar menjadi US$ 3,42 miliar atau sekitar Rp 56,7 triliun (kurs Rp 16.600).

    Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada aspek kinerja operasional di tahun 2024, Garuda Indonesia masih mencatatkan kerugian bersih sebesar US$ 69,78 juta atau sekitar Rp 1,15 triliun.

    Kenaikan pendapatan ini didorong oleh peningkatan angkutan penumpang yang dilakukan Garuda. Di sepanjang tahun 2024, Garuda Indonesia secara grup berhasil mengangkut 23,67 juta penumpang atau naik 18,54% dibandingkan sepanjang tahun 2023 yang mengangkut 19,97 juta penumpang.

    Totalnya ada sekitar 11,39 juta penumpang yang diangkut oleh Garuda Indonesia, sementara itu 12,28 juta penumpang sisanya diangkut oleh anak usaha Citilink. Garuda Indonesia Group telah melakukan peningkatan frekuensi penerbangan sebesar 12,21% (YoY) dari tahun sebelumnya yang sebanyak 145,500 penerbangan menjadi 163,271 penerbangan.

    “Kinerja Garuda Indonesia di sepanjang tahun 2024 merefleksikan dinamika industri transportasi udara secara global yang masih menantang di tengah kondisi makro ekonomi yang berubah-ubah,” sebut Wamildan dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Bila dirinci, selama 2024, pendapatan penerbangan berjadwal Garuda Indonesia telah mencatakan peningkatan sebesar 15,32% menjadi US$ 2,74 miliar dari tahun sebelumnya. Pendapatan penerbangan berjadwal tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan angkutan penumpang sebesar US$ 2,57 miliar, serta angkutan kargo dan dokumen senilai US$ 164,70 juta.

    Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal mencapai US$ 333,75 juta atau naik 15,87% dari tahun 2023. Pertumbuhan tersebut salah satunya dikontribusikan oleh angkutan charter yang mencatatkan lonjakan hingga 101,06% menjadi US$ 106,27 juta, dari tahun sebelumnya sebesar US$ 52,86 juta.

    Adapun aspek pendapatan lainnya turut tumbuh signifikan sebesar 25,79% menjadi US$ 340,37 juta dibandingkan pada tahun sebelumnya yang ditunjang oleh kinerja anak usaha Garuda Indonesia, di antaranya GMF AeroAsia yang menyumbang pendapatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat sebesar US$ 102,71 juta.

    Kemudian dari sektor aerowisata berhasil mencatatkan pendapatan biro perjalanan sebesar US$ 40,96 juta, atau meningkat signifikan sebesar 37,12%.

    Catatan kerugian pada keuangan Garuda sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Antara lain beban usaha yang mengalami kenaikan sebesar 18,32%, yang salah satunya disebabkan oleh peningkatan beban pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Pada tahun 2024 terdapat beberapa pesawat yang memasuki jadwal perawatan besar atau overhaul.

    Selain itu di tahun 2024, pendapatan lain-lain mengalami penurunan drastis hingga 77,39%, dikarenakan pada tahun 2023 Garuda Indonesia mencatatkan sejumlah extra-ordinary item di antaranya gain from bonds retirement dan pendapatan restrukturisasi Anak Perusahaan, sementara transaksi serupa tidak terjadi di tahun 2024.

    Sejak akhir tahun 2024 hingga Kuartal I – 2025, Garuda Indonesia telah mendatangkan dua pesawat berjenis _narrow body_ tipe Boeing 737-800NG (PK-GUF dan PK-GUG). Dan mulai Kuartal II – 2025 nanti, Garuda Indonesia akan segera mengoperasikan dua pesawat tambahan Boeing 737-800NG yaitu PK-GUH (MSN-44218) dan PK-GUI (MSN-44217) yang saat ini tengah menjalani proses perawatan sebelum beroperasi resmi di jaringan rute domestik maupun rute internasional Garuda Indonesia.

    (hal/rrd)

  • Prediksi Okupansi Hotel Pelat Merah Capai 79 Persen pada Lebaran 2025

    Prediksi Okupansi Hotel Pelat Merah Capai 79 Persen pada Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Okupansi hotel diprediksi melonjak saat momen Lebaran 2025. Data terbaru menunjukkan tingkat hunian hotel bisa mencapai 79%, dengan 3.623 kamar terjual. Tren positif ini memberikan harapan bagi industri perhotelan yang sempat terdampak dalam beberapa waktu terakhir akibat efisiensi anggara.

    Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat mengakui, tren kenaikan okupansi di Lebaran tahun ini memang tidak terlalu signifikan. Ia memproyeksikan pertumbuhan tingkat hunian atau okupansi hotel hanya sebesar 1% pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Terlebih, data di tahun-tahun sebelumnya juga mencatat bahwa puncak okupansi baru akan terjadi pada H+1 hingga H+2 Lebaran. InJourney Hospitality merupakan bagian holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia ingin memastikan kesiapan unit hotel yang dikelolanya menyambut para wisatawan mancanegara dan nusantara.

    “Dari H-4 ke H+4 itu memang peak occupancy itu akan didapatkan pada saat H+1 dan H+2. Jadi untuk rata-rata okupansi hotel kami sekitar 79% dan itu cukup membaik, walaupun memang pertumbuhannya dari Lebaran sebelumnya itu hanya 1%,” ujar Christine Hutabarat di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Christine mengeklaim puncak hunian tertinggi akan terjadi pada H+1 dan H+2 Lebaran dengan rata-rata okupansi hotel mencapai 79%. Tingkat okupansi tersebut dipimpin oleh hotel di Bali sebesar 76,1%.

    Diungkapkan, okupansi tertinggi masih didominasi oleh klaster hotel-hotel Bali, dengan keterisian paling tinggi di angka 76,1%. Posisi selanjutnya yaitu di klaster Jawa di 75%, klaster Sumatera 73%, dan terakhir yakni klaster Kalimantan hingga klaster Sulawesi.

    Adapun, lima hotel dengan okupansi tertinggi yaitu The Meru Sanur, Merusaka Nusa Dua, Truntum Kuta, Inna Sindhu Beach Bali, dan The Manohara Yogyakarta.

    “Jadi secara keseluruhan, rata-rata okupansinya itu berada di 79%, dan itu cukup membaik. Meskipun pertumbuhannya hanya 1 persen dibandingkan Lebaran sebelumnya,” urai dia.

    Christine juga menjelaskan bahwa okupansi hotel tertinggi diakuinya dipegang oleh hotel-hotel bintang lima dengan proyeksi okupansi di atas 98%. Hal ini jika dilihat berdasarkan data booking yang telah dilakukan.

    Karena menurutnya masyarakat yang memesan hotel-hotel bintang lima memang cenderung melakukan booking jauh-jauh hari, dan berbeda dengan hotel-hotel bintang empat atau tiga yang pemesanannya cenderung dekat dengan tanggal pengisiannya.

    “Kita juga tetap menjaga agar pada saat nanti last minute atau pada H-1 atau H-2, juga tetap ada penambahan-penambahan,” kata Christine.

    Meski demikian, dia mengakui bahwa terjadi peningkatan signifikan pada sisi makanan dan minuman atau food and beverage (F&B), dengan proyeksi pendapatan yang diperkirakan meningkat hingga 34%.

    Diakui, saat ini tamu atau pengunjung ingin mencoba pengalaman baru dengan menikmati menu makanan pilihan juru masak hotel berbintang.

    “Hal ini peningkatannya cukup lumayan mencapai 34% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan sampai dengan hari ini, itu bagus untuk membuat menu-menu kita signature, which is menu-menu Indonesia yang sudah susah kita cari gitu,” pungkasnya.

    Selain F&B, saat ini pengunjung hotel juga mencari penginapan yang menyediakan aktivitas olahraga seperti boxing, yoga, dan lainnya. Saat ini telah terjadi pergeseran tren, hotel tidak lagi menjadi tempat untuk bermalam saja, namun juga harus memiliki aktivitas yang menarik dan bisa meningkatkan okupansi hotel.

  • DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    DJP Buka Suara soal Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama BTN

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan setiap abdi negara harus siap menerima penugasan apapun, termasuk Suryo Utomo yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Sebagai abdi negara, tentunya harus siap menerima penugasan apapun dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” kata Dwi kepada detikcom, Kamis (27/3/2025).

    Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras terhadap praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini. Sudah sepatutnya Dirjen Pajak bersikap adil dan netral terhadap seluruh wajib pajak baik rakyat kecil, pelaku UMKM, perusahaan swasta maupun BUMN seperti BTN.

    IWPI pun mempertanyakan bagaimana Dirjen Pajak bisa bersikap objektif terhadap BTN jika pada saat yang sama ia menerima gaji dan fasilitas sebagai Komisaris Utama BTN.

    “Ini adalah konflik kepentingan struktural, dan merupakan bentuk potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terang benderang,” kata Ketua IWPI Rinto Setiyawan.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada Rabu (26/3) menyetujui Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sebagai Dewan Komisaris perseroan.

    Tonton juga Video: DJP Sebut PPN 12% Atas Transaksi QRIS Tak Dibebankan ke Konsumen

    (acd/acd)

  • Ini yang Perlu Digenjot Agar UMKM RI Bisa Naik Kelas

    Ini yang Perlu Digenjot Agar UMKM RI Bisa Naik Kelas

    Jakarta –

    Rendahnya literasi dan kurangnya akses layanan keuangan membuat pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) sulit berkembang secara strategis. Hal ini yang menyebabkan pelaku UKM sulit mengambil keputusan berbasis data, dan tidak memiliki peta jalan untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan.

    Padahal, UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 65 juta unit usaha yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

    Pendiri Finance& Coach Yuszak menilai, UMKM Indonesia perlu didampingi sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan. Menurutnya, pendampingan UMKM dapat mendorong perubahan stigma UMKM dengan potensi luar biasa.

    “Sudah saatnya kita ubah stigma UKM dari sekadar usaha kecil menjadi local brand yang punya potensi luar biasa. Mereka bukan sekadar pelaku usaha, tapi calon pemimpin industri,” ucap Yuszak dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Finance& memberikan pendampingan bisnis bagi para pelaku UKM yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sehat, kuat, naik kelas dan menjangkau pasar global.

    Hingga saat ini, Finance& telah mendampingi lebih dari 500 local brand di Indonesia, dan membagikan ilmunya kepada lebih dari 10.000 pemilik usaha melalui pelatihan dan program edukasi keuangan bisnis yang aplikatif dan membumi.

    “Kami membantu para pemilik bisnis melihat perusahaannya secara holistik-tidak hanya dari sisi laporan keuangan, tapi juga strategi bisnis, struktur operasional, potensi pertumbuhan, dan risiko-risiko tersembunyi,” ungkapnya.

    “Kami menggabungkan pendekatan scientific dan logic-based untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasar pada data, insight, dan arah pertumbuhan yang jelas. Tujuannya satu, membantu bisnis bertumbuh secara sehat, berkelanjutan (sustainable), dan berdampak nyata,” tambahnya.

    Yuszak mengatakan, lahirnya Finance& diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan local brand Indonesia, sekaligus memperkuat pondasi perekonomian bangsa.

    Dengan pendekatan yang tepat, UKM Indonesia bukan hanya bisa bertahan tetapi bisa tumbuh menjadi perusahaan besar yang tembus omzet triliunan rupiah, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan membanggakan Indonesia di panggung global.

    “Visi kami adalah menjadi teman perjalanan pemilik brand lokal dari awal mereka berjuang, sampai nanti mereka bisa menembus angka Rp 1 triliun revenue. Semoga Allah mudahkan setiap langkah ini,” tandasnya.

    (ara/ara)

  • Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    Industri Asuransi Nasional Perlu Terus Diperkuat Lewat Standarisasi Data dan Kolaborasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat pengelolaan data di industri asuransi umum dan transformasi koordinasi di asuransi kesehatan dan skema employee benefit perlu terus diupayakan demi mewujud industri asuransi nasional yang semakin kuat, penetrasi yang terus meningkat dan berdaya saing.

    Kesimpulan ini mengemuka di acara diskusi industri asuransi dan regulator bertajuk Indonesia Re CEO Forum 2025 yang diselenggarakan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Dalam paparannya, Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci bagi para pelaku industri asuransi untuk menyiapkan produk dan servis yang tepat sasaran.

    Sepanjang 2024, premi asuransi umum di Indonesia naik 8.7 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai 112.86 triliun rupiah.

    Sementara premi asuransi jiwa mencatat angka hingga 185,39 triliun rupiah, tumbuh 4.3 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Meskipun data mencatatkan angka positif, tetapi industri asuransi Indonesia masih memiliki tantangan signifikan dalam regulasi, literasi dan penetrasi pasar.” ujar Benny.

    “Digitalisasi, transparansi, dan kolaborasi antar-industri menjadi kunci keberhasilan ke depan,” ujarnya menekankan.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara regulator dan industri dalam mendorong digitalisasi serta penguatan tata kelola data.

    Selain dari sisi praktisi, regulator sektor asuransi juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data untuk membangun ekosistem yang stabil dan berkelanjutan.

    Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang (DAJP) OJK, Soemarjono saat menjadi pembicara utama diskusi ini menyampaikan,  selain pengolahan data sebagai aset, infrastruktur yang kuat serta perlindungan data dan keamanan siber menjadi prioritas OJK sebgai pemangku kebijakan di industri asuransi nasional saat ini.

    “OJK telah menerbitkan POJK No. 23/2024 untuk memastikan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu laporan berkala.” ujarnya.

    Pada diskusi panel sesi I bertajuk Penguatan Manajemen Data dalam Asuransi Umum, topik yang diangkat adalah “Enhancing Industry Data Management to Strengthen the Resilience and Competitiveness of Non-Life Insurance Sector.”

    Sesi ini mengupas pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi guna memperkuat daya saing industri asuransi umum.

    Narasumbernya adalah Kurnia Yuniakhir selaku Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK, serta Rianto Ahmadi, Direktur Teknik Indonesia Financial Group (IFG), dan dari Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, yang membahas berbagai tantangan serta peluang dalam pengelolaan data industri asuransi umum.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah urgensi pembentukan badan pengelola data terintegrasi yang independent dan dikelola oleh Pemerintah, guna meningkatkan transparansi dan akurasi dalam industri perasuransian. 

    “Dengan total aset mencapai 619,23 triliun dari sektor asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai 252,37 triliun rupiah, kita bisa melakukan reformasi sektor asuransi dengan cara penguatan modal dan pendalaman pasar, juga penerapan standar internasional,” kata Kurnia Yuniakhir.

    Standarisasi data dan format pelaporan juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya sistem data yang seragam dalam meningkatkan efisiensi klaim serta akurasi penilaian risiko, sehingga memungkinkan industri asuransi untuk lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan regulasi.

    Selain itu, forum ini juga menyoroti implementasi teknologi digital sebagai faktor kunci dalam memperkuat tata kelola transaksi reasuransi.

    Pemanfaatan inovasi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan blockchain dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses klaim, serta memitigasi risiko fraud di industri asuransi umum.

    Dengan sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, diharapkan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan data dapat mendorong daya saing sektor asuransi nasional di tengah lanskap bisnis yang semakin kompleks.

    Sebagai tindak lanjut dari inisiatif taksonomi data asuransi, yang sebelumnya ditandatangani oleh Indonesia Re dan Indonesia Financial Group (IFG) dalam Indonesia Re CEO Forum 2024, forum ini mendorong implementasi pemetaan Chart of Account (CoA) teknik dan master library di industri asuransi secara konsisten.

    Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan regulasi dalam transaksi reasuransi.

    Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 yang dirumuskan oleh OJK, guna meningkatkan literasi asuransi, jangkauan pemasaran, serta kualitas layanan industri.

    Sesi diskusi panel II mengupas topik Transformasi dan Koordinasi Skema Employee Benefit dan Asuransi Kesehatan yang membahas strategi optimalisasi pengelolaan data dan koordinasi dalam industri asuransi kesehatan serta skema employee benefit.

    Sesi diskusi ini menghadirkan narasumber dari Marsh Mercer Benefit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asuransi Sompo Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Mereka mengulas membahas berbagai tantangan dan solusi dalam asuransi jiwa dan kesehatan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah standarisasi data klaim asuransi kesehatan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi.

    Indonesia Re CEO Forum 2025 juga menyoroti pentingnya koordinasi mengenai operasional antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam mekanisme Coordination of Benefit (COB) agar dapat mengurangi tumpang tindih klaim yang dikhawatirkan terjadi dalam operasional opsi ini.

    Untuk meningkatkan efektivitas penjaminan manfaat kesehatan dan mengurangi beban biaya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten Deputi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, Dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menekankan urgensi penataan Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

    “Penerapan selisih biaya dalam layanan kesehatan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah potensi fraud dan memastikan standar tarif rumah sakit yang transparan,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti manfaat KAPJ dalam menurunkan belanja out-of-pocket (OOP) peserta serta integrasi sistem penjaminan antara BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan tambahan (AKT), dan rumah sakit guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efisien.

    Diskusi juga membahas urgensi pengembangan data center khusus asuransi kesehatan yang dapat memastikan keakuratan informasi serta mempercepat proses klaim, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta asuransi.

    Mitigasi risiko fraud dalam klaim asuransi kesehatan menjadi perhatian penting dalam forum ini, di mana integrasi sistem data berbasis teknologi digital, seperti blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan keamanan dan akuntabilitas industri asuransi kesehatan di Indonesia.

    Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), klaim asuransi kesehatan di Indonesia mencapai Rp20,83 triliun pada 2023, meningkat 24,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
    Sementara itu, laporan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2023 menunjukkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat 13,6% pascapandemi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional Asia sebesar 11%.

    Dengan tantangan tersebut, forum ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas terkait standarisasi data dan mekanisme klaim asuransi kesehatan, guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan keberlanjutan skema perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    “Melalui Indonesia Re CEO Forum 2025, kami berharap dapat mendorong langkah konkret dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi transaksi reasuransi, serta memastikan bahwa industri asuransi Indonesia semakin kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global,” kata  Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re.

    Lewat forum ini, Indonesia Re berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri perasuransian yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

     

     

  • Bahlil soal Royalti Minerba Harus Naik: Win-win Solution

    Bahlil soal Royalti Minerba Harus Naik: Win-win Solution

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menaikkan royalti mineral dan batubara (minerba) sebesar 1,5-3% untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai rencana tersebut merupakan win-win solution bagi pemerintah dan pengusaha.

    Bahli menyampaikan saat ini pemerintah telah merampungkan revisi perubahan peraturan pemerintah (PP). Saat ini, pihaknya tengah merampungkan aturan-aturan turunan dari PP tersebut, seperti Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen).

    Adapun PP yang direvisi, yakni PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    “PP-nya sudah rampung, kalau nggak salah. Tinggal nunggu Kepmen-nya aja. Karena setelah dari PP kan Permen. Permen-nya pun sudah kita hampir selesai,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Kamis (27/3/2025).

    Terkait besaran kenaikan PNBP dari rencana itu, Bahlil menjelaskan masih menghitung. Meski begitu, dia memastikan rencana tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara.

    “Nanti kita hitung ya, nanti kita hitung. Yang jelas ada peningkatan pendapatan.
    Ada peningkatan pendapatan dari perubahan PP 26. Ini dalam rangka memberikan rasa keadilan antara negara dan perusahaan,” terang Bahlil.

    Bahlil menilai kebijakan ini merupakan jalan tengah bagi pengusaha dan negara. Menurut Bahlil, perubahan tarif royalti tersebut akan bergantung pada harga pasar. Apabila harga komoditas minerba naik, negara juga berhak mendapatkan penerimaan lebih. Sebaliknya, pemerintah tidak akan memberatkan pengusaha.

    “Artinya kalau harga komoditas naik, ya baik nikel, batubara, emas, maka sudah sepantasnya dan sangat wajarlah kemudian negara juga mendapatkan pendapatan ini. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga membuat range, di mana pengusaha juga jangan terlalu terberatkan. Jadi kita win-win ya,” terang dia.

    (rea/kil)

  • Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

    Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.

    “Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF,” kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    Sementara itu Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.

    “Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden,” katanya.

    Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

    Sumber : Antara

  • Serbu! Daging Rendang buat Lebaran 2025 Cuma Rp 114 Ribuan

    Serbu! Daging Rendang buat Lebaran 2025 Cuma Rp 114 Ribuan

    Jakarta –

    Gerai Daging Nusantara resmi membuka gerai terbarunya di Transmart Central Park hari ini, Kamis, 27 Maret 2025. Spesial momentum ini, gerai Daging Nusantara menggelar promo daging rendang Rp 114 ribuan saja per kilogram-nya.

    President Director & CEO, PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin mengatakan kehadiran toko ini semakin memperkaya pilihan konsumen dalam mendapatkan daging berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.

    Toko Daging Nusantara hadir di Transmart Central Park menjadi salah satu partner kolaborasi Transmart untuk mewujudkan open loop ecosystem yang terbuka dan memberikan kesempatan lebih besar untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi tidak hanya Transmart, tetapi juga seluruh bisnis partnernya.

    Transmart dan Toko Daging Nusantara mampu menyediakan kebutuhan masyarakat akan daging yang berkualitas, tapi tetap ditawarkan dengan harga yang kompetitif di lokasi gerai yang nyaman dan lengkap dengan kebutuhan bahan makanan lainnya.

    “Dengan bangga kami menghadirkan Toko Daging Nusantara sebagai salah satu partner baru kami yang akan meramaikan Transmart dengan berbagai pilihan daging berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kami sangat antusias untuk memberikan apresiasi kepada para pelanggan dengan selalu menghadirkan berbagai terobosan baru bekerja sama dengan partner bisnis untuk melengkapi semua kebutuhan pelanggan mulai kebutuhan pokok harian, peralatan elektronik dan rumah tangga, bahkan fashion dan lifestyle serta hiburan dalam satu lokasi yang nyaman, jadi tidak perlu kemana – mana lagi, cukup di Transmart,” ujar Shafie dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025)

    Untuk memeriahkan momen pembukaan ini sekaligus menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat menjelang Lebaran, Toko Daging Nusantara menghadirkan promo spesial daging rendang dengan harga hanya Rp.114.900 per kilogram dengan periode promo yang terbatas.

    “Bertepatan momen menjelang Lebaran, Transmart juga ikut mendukung sejalan dengan program pemerintah dalam melakukan operasi pasar murah memberikan harga produk pangan yang terjangkau dan dapat dibeli oleh masyarakat konsumen Indonesia. Di Toko Daging Nusantara di Transmart Central Park ini untuk kebutuhan Lebaran nanti pelanggan bisa mendapatkan daging rendang hanya Rp. 114.900 per kilogramnya. Promo ini waktunya sangat terbatas mulai hari Kamis hingga hari Minggu ini tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2025. Jadi jangan sampai ketinggalan ya,” tambah Satria.

    Selain daging rendang, juga tersedia lengkap kebutuhan daging untuk menu masakan khas Idul Fitri lainnya. Dengan adanya promo ini Satria berharap pelanggan dapat menikmati harga spesial untuk kebutuhan mereka dalam menyambut Idul Fitri tahun ini.

    Pelanggan dapat mengunjungi langsung Toko Daging Nusantara di Transmart Central Park untuk mendapatkan berbagai pilihan daging berkualitas dengan harga terjangkau sebagai persiapan menjelang hari Raya Idul Fitrii 1446 H.

    Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan daging rendang dengan harga spesial selama periode promo berlangsung selain produk – produk lain yang juga promo saat Ramadhan tahun ini.

    (kil/kil)

  • PTPP Dapat Kontrak Baru Rp 2,9 T, Ada Proyek RS Rp 289 Miliar

    PTPP Dapat Kontrak Baru Rp 2,9 T, Ada Proyek RS Rp 289 Miliar

    Jakarta –

    PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu Perusahaan BUMN konstruksi dan investasi berhasil mencatatkan nilai kontrak baru senilai Rp 2,9 triliun hingga Februari 2025. Perolehan ini memiliki pencapaian 108% dari yang ditargetkan di Bulan Februari 2025, dan 10,21% dari target akhir tahun 2025.

    Perolehan nilai kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana swasta sebesar 47,31%, pemerintah sebesar 38,58%, dan BUMN sebesar 14,11%. Perolehan kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor jalan & jembatan sebesar 46,70%, gedung sebesar 37,63%, bendungan sebesar 9,34%, irigasi sebesar 5,93%, dan oil and gas sebesar 0,4%.

    Kontrak baru pada bulan Januari-Februari 2025 diantaranya yaitu Proyek Bromo General Contractor Works Batam senilai Rp 410,55 miliar, RSUD Krui & Anambas senilai Rp 289,9 miliar, Bendungan Bagong Paket 3 senilai Rp 271,8 miliar, RSU Adhyaksa Jambi senilai Rp 224,4 miliar, dan RSU Adhyaksa Banten Tahap 2 senilai Rp 163,8 miliar.

    Kinerja PTPP

    Pada tahun 2024, PTPP berhasil membukukan laba tahun berjalan yang positif sebesar Rp 129,4 miliar dan meningkat sebesar 1,85% secara Year-on-Year (YoY) atau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kenaikan laba tahun berjalan di tahun 2024 ditopang oleh kenaikan pendapatan usaha di akhir tahun 2024 sebesar 7,30% dengan nilai total pendapatan usaha Rp19,81 triliun, serta dari bagian laba ventura bersama senilai Rp1,24 triliun yang naik sebesar 84,51% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyebutkan bahwa proyek baru yang telah didapatkan oleh Perseroan di awal tahun 2025 merupakan optimisme PTPP dan sebagai langkah awal yang baik bagi Perseroan.

    “Dengan perolehan nilai kontrak baru pada bulan Februari 2025 yang positif dari target ini adalah sebagai bentuk optimis Perseroan dalam mencapai target akhir tahun 2025, yang memiliki target dengan growth 5% dari pencapaian di tahun 2024,” ujar Joko dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Di tahun 2025, PTPP fokus dalam penyelesaian proyek ongoing dan tetap fokus dalam membidik proyek-proyek konstruksi dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

    “Sesuai dengan kapasitas dan kekuatan PTPP, kami tetap fokus pada core business konstruksi dalam peningkatan kinerja di tahun 2025, khususnya pada tahun ini PTPP membidik proyek- proyek yang selaras dengan program asta cita seperti pembangunan rumah sakit, lahan pertanian – termasuk irigasi, waduk, dan bendungan, serta pembangunan sekolah, dan infrastruktur desa sampai dengan pembangunan rumah bersanitasi,” beber Joko.

    Menurutnya PTPP terus meningkatkan daya saing dengan menerapkan inovasi teknologi, memperhatikan HSE, asas keberlanjutan, serta menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk komitmen PTPP dalam mencapai target 2025,” tutup Joko.

    (ily/kil)

  • IHSG Sesi I Menguat setelah Dibuka di Zona Merah

    IHSG Sesi I Menguat setelah Dibuka di Zona Merah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sesi I hari ini ditutup menguat 14,7 poin atau 0,23% hingga mencapai level 6.478. IHSG hari ini berbalik arah setelah sempat dibuka di zona merah dan mencapai level terendah 6.417.

    Volume perdagangan IHSG sesi I mencapai 6,95 miliar lembar saham dan catat transaksi Rp 4,7 triliun dengan frekuensi mencapai 495.387 kali.

    Sebanyak 310 saham tercatat naik, 250 saham turun dan 217 saham bergerak datar.

    Mayoritas saham sektoral menguat saat IHSG naik. Sektor properti catat kenaikan tertinggi mencapai 0,84%, diikuti sektor energi naik 0,46%, dan bahan baku bertambah 0,60%.

    Kemudian, sektor keuangan bertambah 0,41%, industri naik 0,26%, dan kesehatan bertambah 0,16%.

    Tiga saham sektoral catat pelemahan pada sesi I perdagangan, yakni teknologi turun tinggi mencapai 0,68%, konsumsi nonprimer melemah 0,12%, dan infrastruktur juga turun 0,12%.

    Saat IHSG naik, indeks unggulan LQ45 naik tipis 0,08%, Jakarta Islamic Index (JII) bertambah 0,08%, dan Investor33 menguat 0,11%.