Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • RI Pegang Kendali Komoditas, Hilirisasi Energi Jadi Senjata Daya Tawar

    RI Pegang Kendali Komoditas, Hilirisasi Energi Jadi Senjata Daya Tawar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia kini memiliki daya tawar strategis dalam sektor energi dan sumber daya alam, sehingga tidak lagi harus tunduk pada tekanan pasar global. Posisi ini diperkuat oleh besarnya cadangan energi serta kebijakan hilirisasi yang berdampak langsung pada rantai pasok internasional.

    Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Isu Strategis Energi Muhammad Pradana Indraputra mengatakan, paradigma lama dengan Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah harus segera ditinggalkan.

    “Dahulu kalau jadi pengusaha, kita selalu ikut pasar. Pasar bilang apa, kita ikut. Namun, sekarang tidak semua barang dagangan tergantung pasar. Komoditas, seperti nikel, batubara, bauksit, semua itu sekarang kita yang pegang,” ujar Pradana dalam diskusi “Ngobrol Energi Mineral” di Anjungan Sarinah, Rabu (23/7/2025).

    Ia mencontohkan dampak dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini sempat mengguncang pasar global hingga sejumlah pemimpin negara langsung menghubungi Indonesia.

    “Dunia butuh kita,” tegas Pradana.

    Hal ini menandakan bahwa Indonesia bukan sekadar pemasok, tetapi pemegang kendali dalam rantai pasok energi global.

    Menurutnya, hilirisasi komoditas adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari “kutukan sumber daya alam” dan jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

    Dengan mengolah hasil tambang di dalam negeri, Indonesia memperoleh nilai tambah sekaligus memperkuat posisi tawar di kancah global.

    “Kalau kita kirim mentah, lalu beli balik produk olahannya, kita rugi. Sekarang kita paksa pembangunan smelter, pabrik baterai, katoda, sampai stainless steel. Semua ini untuk menciptakan posisi tawar dan kemandirian,” jelasnya.

    Pradana juga menyoroti persaingan global dalam memperebutkan bahan baku penting untuk transisi energi, seperti nikel dan tembaga, yang keduanya dimiliki Indonesia dalam jumlah besar.

    “Dari zaman VOC sampai sekarang, polanya enggak berubah. Dahulu rempah-rempah diambil, sekarang tambang yang dikirim mentah. Kita ubah itu. Harus win-win buat Indonesia,” tutup Pradana.

  • Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    Belanja Negara Akan Digenjot untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

    ‎Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja negara pada semester II 2025 agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali berada dalam target 5,2%.
    ‎
    ‎“Pemerintah mempercepat belanja, karena banyak program prioritas Pak Presiden (Prabowo Subianto) yang harus kami percepat semua. Jadi, itu nanti akan mendukung rebound untuk semester II 2025,” ucap Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di gedung DPR, Kamis (24/7/2025).
    ‎
    ‎Dengan upaya percepatan belanja negara, Febrio mengatakan akan terjadi pelebaran defisit pada akhir tahun 2025 ini. Pada semester I 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 204,24 triliun. 

    Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Apabila dilihat dari perbandingan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka terjadi kenaikan dari 2,53% dari PDB menjadi 2,78% dari PDB.  
    ‎
    ‎Hal lain yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 adalah hasil negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dengan adanya perubahan penetapan tarif bea masuk dari 32% ke 19%, maka akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Besaran tarif ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia karena lebih rendah dari negara-negara lain di Asean.

  • DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    DPR Sepakati RAPBN 2026, Ekonomi RI Ditargetkan Tumbuh 5,8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid, memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. 

    Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,2%-5,8%, laju inflasi 1,5%-3,5%, serta nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

    Selain itu, pembahasan juga menghasilkan postur makro fiskal 2026. Pendapatan negara ditetapkan sebesar 11,71%-12,31% dari produk domestik bruto (PDB), yang terdiri dari perpajakan 10,08%-10,54% PDB, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63%-1,76%, dan hibah 0,002%-0,003%.

    Untuk belanja negara, angkanya disepakati sebesar 14,19%-14,83% dari PDB. Rinciannya, belanja pemerintah pusat 11,41%-11,94%, dan transfer ke daerah sebesar 2,78%-2,89% dari PDB.

    “Arah dan strategi kebijakan fiskal didesain untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujar Jazilul dalam rapat.

    Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR telah menyepakati arah kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi hasil guna mewujudkan tema sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Puan.

    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sendiri mengusung tema “Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan arah kebijakan prioritas nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

  • Produk Impor AS ke Indonesia Tak Akan Rugikan Industri Dalam Negeri

    Produk Impor AS ke Indonesia Tak Akan Rugikan Industri Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berkomitmen menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk asal Amerika Serikat (AS), termasuk produk industri, pangan, dan pertanian.

    Selain itu, Indonesia juga akan mencabut pembatasan impor terhadap barang hasil rekondisi dan komponennya, menghapus kewajiban inspeksi prapengiriman untuk produk asal AS, serta menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik.

    Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian resiprokal antara Indonesia dan AS yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    Sebagai imbal balik, AS menurunkan tarif timbal balik menjadi 19% untuk produk asal Indonesia, jauh lebih rendah dari ancaman tarif 32% yang sempat dilontarkan Presiden AS, Donald Trump.

    Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono menilai, kebijakan tersebut tidak akan merugikan pelaku usaha dalam negeri.

    “Yang kita impor dari AS itu sebenarnya produk-produk yang kita enggak terlalu bisa memproduksinya di dalam negeri atau memang tidak sesuai dengan kondisi iklim dan lain sebagainya. Misalkan yang kita impor itu adalah kapas,” jelas Riandy kepada Beritasatu.com, Kamis (24/7/2025).

    Ia melanjutkan, bahwa Indonesia bukan produsen kapas. “At least bukan produsen kapas besar di dunia. Juga kedelai,” ucap dia.

    Selain itu, juga komoditas gandum, dan harga gas dari AS itu sangat murah, bahkan salah satu yang paling efisien di dunia.

    “Jadi produk-produk yang kita impor dari Amerika itu tidak head to head bersaing dengan industri dalam negeri kita,” ucap dia.

    Ia menambahkan, sebagian besar komoditas dari AS, seperti gas, gandum, kedelai, dan kapas merupakan bahan baku penting bagi sektor industri unggulan Indonesia, seperti tekstil, pangan, dan industri padat energi.

    Oleh karena itu, impor dari AS justru bisa memperkuat daya saing sektor industri nasional.

    “Plus juga sektor digital, kita lebih banyak sebagai konsumen memang ketimbang sebuah negara yang produsen besar dunia untuk produk-produk digital atau bahkan elektronik. Jadi on that matters, saya merasa kita justru dapat manfaat paling tidak dari sisi konsumen atau industri penggunanya gitu. Karena tidak banyak juga industri yang head to head,” pungkas Riandy.

  • Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pengusaha mebel dan kerajinan di Indonesia menginginkan pemerintah memperkuat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan standar nasional Indonesia (SNI), dalam menghadapi tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mencapai 19%.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, penggunaan TKDN dan SNI adalah instrumen nontarif yang bisa diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi produk furnitur dari AS.

    “Poin yang paling spesifik yang kita harus kawal bahwa ini bisa membahayakan market dalam negeri. Bayangin coba, barang-barang dari AS melenggang masuk ke sini semuanya,” jelas Sobur dalam program Investor Market Today Beritasatu TV, Kamis (24/7/2025).

    “Misalnya, untuk furnitur yang dibuat dari teknologi proses yang sangat mudah, katakanlah dari jenis-jenis plastik yang dibuat oleh AS, itu pasti dengan mudah masuk ke sini. Juga produk-produk yang lainnya. Ini yang mungkin harus kita mitigasi juga,” sambungnya.

    Bahkan, Sobur mengusulkan agar pemerintah membuat aturan apabila produk furnitur dari AS bisa melalui pelabuhan yang berada di luar Pulau Jawa.

    “Saya pernah mengusulkan kepada rekan-rekan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar pelabuhan ekspor dipindahkan ke luar Jawa, tidak hanya terpusat di Jawa. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah beban biaya logistik Amerika Serikat, sehingga laju impor mereka ke Indonesia dapat sedikit terhambat,” tegas Sobur.

    Pada sisi lain, Sobur mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang mampu menurunkan tarif Trump yang semula sebesar 32% menjadi 19%. Namun, menurutnya perjanjian perdagangan tersebut masih tidak adil untuk Indonesia.

    “Ini sebuah perjanjian atau kesepakatan yang tidak adil. Resiprokal yang sangat tidak adil. Bayangkan saja, kita 19%, mereka nyaris 0, atau 1%. Bagaimana bisa itu? Kan enggak fair ya? Namanya perjanjian perdagangan antar negara itu harus berimbang,” pungkas Sobur.

    Sobur pun menyadari, AS adalah negara adidaya yang memiliki segalanya. Ia berharap tarif Trump 19% jangan sampai mendikte Indonesia.

  • IHSG Hari ini Melonjak ke 7.530, Sektor Keuangan Pimpin Kenaikan

    IHSG Hari ini Melonjak ke 7.530, Sektor Keuangan Pimpin Kenaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat 61,67 poin atau 0,83% ke posisi 7.530,9 pada perdagangan Kamis (24/7/2025). Kenaikan ini menandai reli dua hari berturut-turut di pasar saham domestik.

    Volume perdagangan tercatat sebesar 26,09 miliar saham dengan total frekuensi 1,642 juta kali. Sementara itu, nilai transaksi mencapai Rp 16,25 triliun. Dari total emiten yang diperdagangkan, sebanyak 302 saham menguat, 308 saham melemah, dan 192 lainnya stagnan.

    Empat sektor mencatatkan penguatan, dipimpin oleh sektor keuangan yang melonjak 3,1%. Disusul sektor industri naik 0,39%, sektor bahan baku menguat 0,35%, dan sektor barang konsumsi primer yang nyaris stagnan dengan kenaikan 0,004%.

    Sementara itu, pelemahan terjadi pada sektor kesehatan turun 0,74%, teknologi  melemah 0,62%, energi berkurang 0,52%, properti minus 0,35%, dan barang konsumsi nonprimer terkoreksi 0,34%.

    Untuk daftar saham dengan kinerja terbaik hari ini, PT Charnic Capital Tbk (NICK) melesat 25% ke level Rp 1.375, disusul PT Argo Pantes Tbk (ARGO) yang naik 24,84% menjadi Rp 1.935. PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) menguat 24,53% ke Rp 396, dan PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA) naik 19,97% ke Rp 18.925.

    Pada sisi lain, saham dengan penurunan terdalam antara lain PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) yang anjlok 15% ke Rp 850, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) turun 14,8% menjadi Rp 1.065, dan PT WIR Asia Tbk (WIRG) merosot 14,4% ke Rp 107.

    Sejalan dengan IHSG, sejumlah bursa saham di Asia turut mengalami penguatan. Indeks Shanghai di China naik 0,65%, Straits Times Singapura menguat 0,92%, Hang Seng Hong Kong naik 0,51%, dan indeks Nikkei Jepang melonjak 1,67%.

  • Daftar Komoditas yang Berpeluang Kena Tarif AS di Bawah 19 Persen

    Daftar Komoditas yang Berpeluang Kena Tarif AS di Bawah 19 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia masih berpeluang mendapatkan tarif impor yang lebih rendah dari Amerika Serikat (AS) di bawah 19%, bahkan bisa mendekati 0%.

    Komoditas yang bisa mendapatkan tarif impor lebih rendah tersebut umumnya adalah produk sumber daya alam yang tidak diproduksi di AS.

    “Beberapa komoditas yang dijanjikan tarifnya lebih rendah dari 19% seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya, termasuk yang sedang kita minta untuk kawasan free trade zone. Beberapa di free trade zone itu memproduksi komponen untuk health care dan yang lain, yang di negara lain diberikan (tarif) 0%. Jadi kita minta diberikan kesetaraan untuk industri tertentu yang bisa diberikan tarif lebih kompetitif,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Airlangga menyampaikan, perundingan saat ini masih terus berlangsung untuk menyepakati beberapa detail teknis.

    “Perundingan masih akan terus berlangsung untuk berbicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, kesepakatan awal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor 19% bagi produk Indonesia dari sebelumnya 32%, sekaligus membebaskan tarif alias 0% bagi barang asal AS yang masuk ke pasar Indonesia.

  • Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Masih Berpeluang di Bawah 19 Persen

    Tarif Impor Produk Indonesia ke AS Masih Berpeluang di Bawah 19 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia masih melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor untuk sejumlah produk. Meski saat ini AS telah menetapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk asal Indonesia atau turun dari tarif sebelumnya sebesar 32%, perundingan teknis masih berjalan dan membuka peluang adanya penurunan tarif lebih lanjut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pembahasan lanjutan, beberapa komoditas asal Indonesia berpotensi mendapatkan tarif impor yang lebih rendah dari 19%, bahkan bisa mendekati 0%.

    “Perundingan masih akan terus berlangsung untuk berbicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Airlangga menyampaikan, beberapa komoditas yang mendapatkan tarif impor 19% dari AS merupakan produk sumber daya alam yang tidak diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, dan juga produk mineral lainnya, termasuk juga komponen pesawat terbang dan produk industri di kawasan industri tertentu, seperti di free trade zone.

    “Jadi itu sedang dalam pembahasan dan dimungkinkan lebih rendah dari 19%, dan dimungkinkan mendekati 0%,” kata Airlangga.

    Ia menambahkan, AS juga memperhatikan perlakuan tarif dari Uni Eropa terhadap Indonesia, terutama dalam kerangka kerja sama IEU–CEPA, di mana produk seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) dikenakan tarif 0%. Hal ini bisa menjadi acuan atau benchmark dalam proses negosiasi dengan AS.

    Sebelumnya, kesepakatan awal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor 19% bagi produk Indonesia, sekaligus membebaskan tarif alias 0% bagi barang asal AS yang masuk ke pasar Indonesia. Namun, Airlangga menegaskan bahwa detil kesepakatan teknis masih dalam proses finalisasi.

  • Safety Over Profit, Pertamina Perkuat Kolaborasi Mitra Kerja Tingkatkan Keselamatan Kerja

    Safety Over Profit, Pertamina Perkuat Kolaborasi Mitra Kerja Tingkatkan Keselamatan Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan, atau HSSE (Health, Safety, Security, and Environment), dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. Mewujudkan hal tersebut, Pertamina memperkuat kolaborasinya dengan mitra kerja guna menciptakan iklim keselamatan kerja yang positif dan mencapai target zero fatality (nol kematian akibat kecelakaan kerja).

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dalam kegiatan Pertamina Supplier Relationship Management Summit 2025, di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Simon menyampaikan, dalam kesempatan ini bahwa tingkat keselamatan bekerja di Pertamina Group berada dalam level yang baik dan implementasi sistem HSSE Pertamina berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan, serta tolok ukur industri migas.

    “Perbaikan dan penguatan budaya HSSE harus terus dilakukan, baik di internal Pertamina maupun di seluruh vendor dan mitra kerja. Bagi Pertamina, satu nyawa yang hilang tetaplah terlalu banyak. Zero fatality adalah target utama yang tidak boleh ditawar-tawar. Setiap insan yang terlibat dalam rantai bisnis Pertamina, baik di lapangan maupun di belakang meja, wajib menjaga keselamatan dirinya, rekan kerjanya, aset perusahaan, dan lingkungan sekitar”, jelas Simon pada sambutannya.

    Pertamina, tambahnya, mendorong seluruh mitra kerja untuk terus meningkatkan kapabilitasnya, memastikan setiap pekerja mitra memiliki kompetensi yang sesuai dan berani menghentikan pekerjaan jika terjadi potensi risiko yang membahayakan.

    “Karena bagi kami, tidak ada target operasional yang lebih penting daripada keselamatan. Semoga Pertamina dan mitra kerja semakin kolaboratif, bersama bergerak, bertumbuh, dan memberikan kontribusi terbaik untuk Perusahaan dan negara”, harap Simon.

    Senada, Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto menegaskan, aspek HSSE merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar pada setiap aktivitas pengadaan barang dan jasa.

    “Mitra kerja bukan hanya penyedia barang atau jasa, tetapi juga mitra kerja strategis yang turut menentukan keberhasilan Pertamina dalam menjalankan operasinya dengan aman, selamat, dan berkelanjutan. Kami mengajak seluruh mitra untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif”, pungkas Erry.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi salah satu fokus keberlanjutan Pertamina. Upaya yang dilakukan antara lain sertifikasi ISO 45001 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di seluruh unit operasi dengan risiko operasi tinggi, serta berbagai instrument HSSE seperti Medical Emergency Response Assesment (MERRAT), Contractor System Management System (CSMS), serta Sustainability PERTAMINA Expectations for HSSE Management Excellence (SUPREME).

    “Sebagai perusahaan energi yang penuh dengan risiko bisnis, Pertamina berkomitmen memperkuat aspek HSSE untuk menjaga pekerja maupun keberlanjutan operasional. Kami berharap, upaya HSSE ini menghasilkan iklim bisnis yang sehat sehingga juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Fadjar.

  • 3 Produsen Diduga Oplos Beras Premium

    3 Produsen Diduga Oplos Beras Premium

    Jakarta, Beritasatu.com – Satgas Pangan Polri mengungkap temuan mencengangkan dalam kasus dugaan beras oplosan. Hasil investigasi terbaru menunjukkan adanya tiga produsen beras yang diduga melakukan pelanggaran terhadap tata niaga penjualan beras dengan memproduksi lima merek beras premium yang tidak sesuai standar mutu.

    Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebutkan bahwa temuan tersebut berasal dari pengujian laboratorium terhadap sejumlah sampel beras bermerek. Uji dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

    “Sampai hari ini, kami telah menguji sembilan merek beras, dan lima di antaranya sudah keluar hasilnya. Kelimanya merupakan beras premium yang tidak memenuhi standar mutu,” ujar Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

    Pemeriksaan Saksi hingga Penyitaan Gudang

    Setelah hasil laboratorium menunjukkan anomali kualitas, Satgas Pangan segera melakukan pelaporan resmi. Proses penyidikan pun dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, termasuk ahli perlindungan konsumen untuk memperkuat dasar hukum.

    Dari hasil penyidikan tersebut, polisi mengidentifikasi tiga produsen yang bertanggung jawab atas lima merek beras premium bermasalah. Satgas Pangan kemudian melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan terhadap beberapa lokasi. Lokasi yang disasar meliputi:

    Gudang PT FS di Jakarta TimurGudang PT FS di Subang, Jawa BaratKantor dan gudang PT PIN di Serang, BantenPasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur

    “Penyidik telah menyita barang bukti dari tempat produksi, gudang, ritel, hingga kantor perusahaan,” terang Helfi.

    Label Premium, Isi Beras Campuran

    Menurut Helfi, modus yang digunakan para pelaku terbilang rapi namun menyesatkan. Mereka telah mencetak kemasan plastik dengan label premium sejak awal, lalu mengisinya dengan beras dari berbagai jenis dan mutu rendah tanpa pemeriksaan ulang.

    “Para pengusaha ini sudah memesan kemasan dengan komposisi tertentu. Tapi isinya ternyata tidak sesuai. Mereka mencampur jenis beras apa pun lalu langsung dikemas dan dijual,” jelasnya.

    Praktik ini dilakukan secara tradisional/manual, tanpa kontrol kualitas akhir, dan bertujuan menciptakan kesan premium di mata konsumen meski isinya jauh dari mutu yang dijanjikan.

    Satgas Pangan menegaskan komitmennya menindak tegas segala bentuk praktik curang yang merugikan konsumen. Kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penelusuran aset dan pelaku usaha lainnya yang terlibat.