Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Amplop Kondangan Kena Pajak, Istana Bantah!

    Amplop Kondangan Kena Pajak, Istana Bantah!

    Jakarta, Beritasatu.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu yang menyebut pemerintah akan memajaki amplop kondangan. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan tidak ada kebijakan pemerintah yang mengarah ke sana.

    “Teman-teman di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sudah menjelaskan bahwa isu soal pajak terhadap sumbangan acara pernikahan itu tidak benar. Belum ada,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Isu mengenai pemajakan amplop kondangan ramai diperbincangkan publik usai pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani di DPR, Rabu (23/7).

    Dalam forum tersebut, Mufti mengkritik pemerintah atas rencana kebijakan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.

    “Semua sekarang dipajaki. Bahkan kami dengar, dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan, juga akan dimintai pajak oleh pemerintah. Ini tragis, membuat rakyat menjerit,” kata Mufti.

    Namun, pemerintah menegaskan bahwa belum ada regulasi yang mengatur pemajakan terhadap amplop kondangan, dan meminta masyarakat tidak terpancing oleh kabar yang belum tervalidasi.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Sepakat Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Sepakat Perpanjang Bebas PPN Rumah hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Sejatinya, pemberian PPN DTP sebesar 100% diberikan pada periode Januari—Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk Juli—Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025. 

    “Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025).  

    Airlangga belum menjelaskan lebih terperinci terkait keberlanjutan pemberian insentif pajak tersebut. Dirinya hanya menekankan bahwa pihaknya nantinya akan membahas lebih detail aturan perpanjangan tersebut.

    “Nanti teknis-teknis itu kami bahas detail,” ungkapnya.

    Hal itu pun sesuai dengan harapan para developer perumahan. Sebelumnya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) memang meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian PPN DTP 100% pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Deddy Indrasetiawan mengaku telah menyampaikan usulan perpanjangan periode PPN DTP 100% tersebut kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Mudah-mudahan sih nanti di awal Juli kita pengembang dapat berita bagus lagi, diperpanjang sampai akhir Desember 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jumat (20/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh.

    Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang. Mengingat, rumah komersil yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    Selain PPN DTP, pemerintah juga berencana mengeluarkan paket stimulus untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi di sisa tahun 2025 ini. Seperti diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, hingga diskon kereta api, selayaknya paket kebijakan pada akhir semester I/2025 lalu.

  • IHSG Hari Ini Menguat di Tengah Pelemahan Bursa Asia

    IHSG Hari Ini Menguat di Tengah Pelemahan Bursa Asia

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah tekanan pasar saham Asia, indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan penguatan tipis pada akhir pekan ini. IHSG ditutup naik 12,6 poin atau 0,17% ke level 7.543 pada perdagangan Jumat (25/7/2025).

    Sepanjang hari, pergerakan IHSG terpantau fluktuatif. Indeks dibuka di level 7.542 dan bergerak dalam rentang 7.515 hingga 7.552.

    Volume transaksi tercatat sebanyak 23,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 12,1 triliun. Aktivitas perdagangan berlangsung cukup aktif dengan frekuensi sebanyak 1,43 juta kali. Tercatat 246 saham menguat, 355 saham melemah, dan 203 lainnya stagnan.

    Penguatan IHSG didorong oleh sektor-sektor utama. Sektor keuangan memimpin dengan lonjakan 1,66%, diikuti sektor infrastruktur yang naik 1,29% serta bahan baku yang menguat 0,88%.

    Namun, beberapa sektor masih mencatatkan pelemahan, seperti kesehatan yang turun 0,73%, energi melemah 0,33%, serta barang konsumsi nonprimer yang turun tipis 0,05%.

    Saham-saham top gainers hari ini antara lain PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) yang melesat 20,9%, disusul PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) naik 12,7%, dan PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) yang menguat 12%.

    Di sisi lain, saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam yakni PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) turun 12,6%, PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) merosot 11,43%, serta PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) yang melemah 9,28%.

    Namun, penguatan IHSG terjadi saat bursa saham utama Asia justru mengalami koreksi. Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,88%, Hang Seng Hong Kong merosot 1,09%, Shanghai Composite melemah 0,33%, dan Straits Times Singapura turun 0,37%.

  • Beras Akan Dibagi 2 Jenis, Begini Tanggapan Bapanas

    Beras Akan Dibagi 2 Jenis, Begini Tanggapan Bapanas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menetapkan dua jenis beras yang akan diperjualbelikan di pasaran. Penetapan dua jenis beras yakni beras biasa dan beras khusus. 

    Hal ini dilakukan guna menanggulangi maraknya praktik manipulasi dan pengoplosan beras yang tidak sesuai kualitas hingga harga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan akan segera melakukan penggolongan pada dua beras tersebut.

    “Kita akan menghitung perihal kualitas beras yang baru diputuskan untuk dijual di pasaran,” jelas dia seusai rakortas di kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025). 

    Arief melanjutkan, Bapanas juga akan mengeluarkan Peraturan Bapanas terbaru guna menindaklanjuti keputusan rakortas. Nantinya, Peraturan Bapanas RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, akan diubah sehingga ada perbedaan pada kelas mutu beras yang dibagi berdasarkan pembagian premium, medium, submedium dan pecah. 

    “Iya (dirombak, red), nanti Perbadan-nya (Peraturan Bapanas) diubah. Sudah perintah rakortas. Kita targetkan cepat lah,” tegas Arief. 

    Dia melanjutkan, keputusan rakortas yang menetapkan dua jenis beras yang diperjualbelikan karena temuan Kementerian Pertanian hingga aparat penegak hukum atas maraknya penyimpangan tata niaga beras berdasarkan kualitas dan harga. 

    “Nyatanya kan berasnya premium, tapi isinya tidak premium. Daripada begitu, ya sudah disebut beras saja. Nanti masyarakat lihat preferensi saja,” terang Arief. 

    Menurut Arief, Bapanas akan menentukan kualitas beras berdasarkan jenis pecahan yang harus dikandung pada setiap kemasan yang hendak diperjualbelikan. Sementara terkait kadar air, lanjut Arief, tetap sesuai dengan sebelumnya. 

    “Kalau kadar air kan mengikat, ini kan cuma masalah broken rice saja. Kadar air kan 14%, semua sama mau premium atau medium. Ini cuma broken rice saja,” katanya.

  • Menko Zulhas Perintahkan Produsen Turunkan Harga Beras Oplosan

    Menko Zulhas Perintahkan Produsen Turunkan Harga Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memerintahkan semua produsen beras yang diduga mengoplos beras premium untuk segera menurunkan harga sesuai dengan kualitas yang diproduksinya.

    “Jadi pesannya jelas. Segera, jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas produsen beras yang melakukan pelanggaran.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, saat ini pihak berwenang telah memeriksa sekitar 14 perusahaan terkait dugaan beras premium oplosan.

    “Banyak itu [yang diperiksa]. Sudah ada 14 perusahaan,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Nantinya, beras yang beredar di konsumen hanya ada dua jenis yakni beras umum dan beras khusus.

    Seiring adanya rencana tersebut, Zulhas menyebut pemerintah akan merombak sejumlah peraturan terkait perberasan, seperti dari sisi harga, mutu, hingga kualitas yang nantinya dapat dijual di konsumen.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengharapkan perubahan regulasi itu dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi sudah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya enggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih detail terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Makin Banyak Pria Nganggur, Penyebab Kemiskinan Perkotaan Meningkat

    Makin Banyak Pria Nganggur, Penyebab Kemiskinan Perkotaan Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com– Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 6,66% atau setara 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 6,73% atau setara 11,27 juta jiwa pada Maret 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya tingkat pengangguran pada laki-laki perkotaan meningkat. 

    Dia menjelaskan, di tengah tren peningkatan jumlah kemiskinan di perkotaan, jumlah kemiskinan di perdesaan justru menurun dari 11,34% atau setara 13,01 juta jiwa pada September 2024, menjadi 11,03% atau setara 12,58 juta jiwa pada Maret 2025.

    Ateng mengatakan, ada beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Pertama yaitu meningkatnya jumlah setengah pengangguran di perkotaan. Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari pekerjaan.

    “Jumlah setengah pengangguran di perkotaan pada Februari 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan dengan Agustus 2024,” ucap Ateng dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025). 

    Kedua, disebabkan faktor naiknya harga komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Dia menjelaskan, sebagian besar penduduk kota bergantung pada harga pasar karena tidak memproduksi pangan sendiri. Kenaikan harga ini akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin.

    Sementara faktor ketiga, kenaikan tingkat pengangguran terbuka untuk pekerja laki-laki di perkotaan. Dia menyebut, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 menurun menjadi 4,76% dari yang sebelumnya 4,91% pada Agustus 2024. 

  • Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Partisipasi HUT IKW-RI, KAI Divre II Sumbar kucurkan bantuan TJSL di Kota Padang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) melalui Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali menyalurkan bantuan dalam Program Bina Lingkungan (BL) di wilayah kota Padang.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menjelaskan bahwa bantuan dana TJSL ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi PT KAI Divre II Sumbar dalam  berkontribusi positif melalui program-program sosial yang berkelanjutan. KAI akan terus hadir dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    “Penyaluran bantuan dana TJSL kali ini, melibatkan rekan-rekan jurnalis/wartawan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI)”, ujar Reza, Jum’at (26/7). 

    Bantuan dana sosial ini sekaligus mendukung salah satu rangkaian kegiatan HUT IKW-RI ke-9 yang akan diselenggarankan pada Sabtu, 26 Juli 2025 mendatang di Esa Caffe, kawasan GOR Haji Agus Salim.

    Reza menambahkan bahwa semangat kolaborasi dalam bidang sosial ini menunjukkan bahwa KAI Divre II Sumbar tak hanya berorientasi pada layanan dan bisnis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan khususnya di provinsi Sumatera Barat.

    “Kolaborasi ini bukanlah bentuk bantuan temporer, melainkan cerminan dari komitmen jangka panjang untuk membangun sinergi dengan insan pers. KAI memandang wartawan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga mitra strategis dalam membangun peradaban informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif,” ujarnya.

    Bantuan dana TJSL ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Komite TJSL KAI Divre II Sumbar yang diwakili Asisten Manager Keuangan dan Pajak, Billy Purba kepada para penerima dan disaksikan oleh Ketua IKW-RI, Sukra Rahmat Putra beserta anggota. Adapun bantuan yang diberikan meliputi:

    1. Bantuan KAI Dungmas bantuan kebutuhan operasional panti asuhan annisa senilai Rp 16.100.000,- (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) di Kelurahan Sawahan Timur, Kota Padang;

    2. ⁠Bantuan KAI Sar’i  bantuan pengadaan sarana Masjid Ukhuwah senilai Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) di Parupuk Tabing Koto Tangah, Kota Padang;

    Tercatat, sepanjang tahun 2024 KAI Divre II Sumbar telah menyalurkan bantuan dana Program TJSL sebesar Rp.399.997.451,-. Sementara itu, hingga akhir Juli, total bantuan TJSL yang telah disalurkan di tahun 2025 mencapai Rp. 403.567.151 ,-”. (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah)

    “Program TJSL ini merupakan bentuk kontribusi PT KAI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penerima dan mendorong semangat kebersamaan,” ujar Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (25/7). 

    Ketua Umum IKW-RI, Davit Effendi secara terbuka mengapresiasi peran serta PT KAI dalam menyukseskan kegiatan tahun ini. Ia menyebut, partisipasi ini menjadi bukti bahwa sinergi antara media dan dunia usaha sangat mungkin terbangun dalam kerangka yang saling menguatkan.

    Senada, Reza dan Sukra mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan aset dan kelancaran perjalanan kereta api serta tetap menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan masyarakat khususnya di wilayah Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BPS Catat Ketimpangan si Kaya dan si Miskin di Jakarta Makin Lebar

    BPS Catat Ketimpangan si Kaya dan si Miskin di Jakarta Makin Lebar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan si Kaya dengan si Miskin di Jakarta semakin meningkat. Pasalnya, indeks pengeluaran (rasio gini) di Jakarta semakin melebar ke 0,441 pada Maret 2025 dibandingkan September 2024 sebesar 0,431.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin mengatakan, ketimpangan pengeluaran kelas atas dan bawah ini semakin lebar, yang menandakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta belum merata di semua kelompok masyarakat.

    “Ini berarti ada gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah semakin lebar,” kata dia di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    BPS mencatat, distribusi pengeluaran penduduk Maret 2025 menunjukkan kelompok pengeluaran 40% terbawah mengalami penurunan sebesar 0,03% poin menjadi sebesar 16,12% dibandingkan September 2024 sebesar 16,15%.

    Sementara untuk kelompok 20% teratas atau penduduk kelas atas ada kenaikan 1,01% dari semula 51,14% pada September 2024 menjadi 52,45% pada Maret 2025. Menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

    “Distribusi pengeluaran penduduk di Jakarta sangat didominasi oleh kelompok atas, sebanyak 52,45% pengeluaran penduduk Jakarta ini adalah berasal dari kelompok yang 20% teratas,” katanya.

    “Persoalan kemiskinan sekali lagi bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskinnya, tentu dimensi lain yang perlu juga mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan juga tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut,” tukas dia.

  • Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Angka Kemiskinan RI Turun ke Level Terendah, Dasco: Itu Tujuan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%.

    Dia mengaku sudah mengetahui sepintas soal rilis itu, tetapi pihaknya tetap akan meminta BPS untuk menjelaskan lebih rinci kepada pimpinan DPR dan komisi terkait, supaya DPR bisa lebih memahami substansi data kemiskinan.

    Kala ditanya soal pemerintahan Prabowo bisa terus menurunkan angka kemiskinan RI, Dasco mengatakan bahwa memang itu adalah tujuan dari Presiden Prabowo.

    “Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua Harian Gerindra ini memastikan bahwa DPR mendukung tujuan pemerintahan Prabowo itu. Dia juga menuturkan DPR akan mengkaji secara komprehensif masukan-masukan dari BPS.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.  

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran Purchasing Power Parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung dikomunikasikan dan adopsi,” jelasnya.

  • Kemiskinan RI Menurun, Cuma Papua dan Maluku yang Naik

    Kemiskinan RI Menurun, Cuma Papua dan Maluku yang Naik

    Jakarta, Beritasatu.com– Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi tren penurunan kemiskinan hampir di seluruh pulau di Indonesia.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menyatakan, Maluku dan Papua menjadi dua wilayah yang justru mengalami kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin.

    “Jika dibandingkan antara Maret 2025 dengan September 2024, hampir seluruh pulau mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskinnya,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebut, di saat daerah lain mengalami penurunan, Pulau Papua dan Maluku jumlah kemiskinan meningkat. “Kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan,” ucapnya.

    Menurut Ateng, penurunan paling signifikan tercatat di Bali dan Nusa Tenggara, dengan penurunan sebesar 0,22% poin dibandingkan periode sebelumnya. Data ini, kata dia, menunjukkan sebagian besar wilayah mulai menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi.

    Meski ada penurunan, Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Tercatat, sebanyak 12,56 juta orang miskin tinggal di Jawa, setara dengan 52,66% dari total penduduk miskin nasional.

    Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Kalimantan, yakni 0,89 juta jiwa atau sekitar 3,75% dari total nasional.