Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • SKK Migas Singgung Nasib Blok Tuna di Tangan Zarubezhneft Rusia

    SKK Migas Singgung Nasib Blok Tuna di Tangan Zarubezhneft Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Tuna tetap berjalan sesuai jadwal setelah diambil alih sepenuhnya oleh BUMN Rusia, Zarubezhneft.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, pihaknya belum melihat risiko signifikan dari pengambilalihan proyek Blok Tuna oleh ZN Asia Ltd, anak usaha Zarubezhneft, seiring dengan sanksi Uni Eropa ke Rusia terkait konflik dengan Ukraina. 

    “Kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasi, ya harapan kita mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini ya,” kata Hudi ditemui usai agenda Media Edukasi Hulu Migas, Jumat (25/7/2025). 

    Hudi membenarkan bahwa dalam konflik geopolitik saat ini, ZN dan Harbour Energy sulit untuk tetap bermitra dalam mengelola Blok Tuna sehingga transaksi tidak dapat terjadi. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Blok Tuna dioperatori oleh perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V. (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. Premier Oil bermitra dengan ZN Asia Ltd yang juga memegang hak partisipasi 50%.

    “Oleh karena itu, kan intinya sekarang mereka membuat pilihannya itu siapa nih yang mau menjadi operatornya dan akhirnya kan pilihannya jatuhnya kepada ZN untuk Blok Tuna,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, SKK Migas tetap berpegangan pada PoD yang telah dirancang. Menurut Hudi, terkait polemik embargo pembelian migas dari Uni Eropa atas produk hasil Rusia akan menunggu hasil analisa ke depannya. 

    Adapun, saat ini Hudi menyebutkan bahwa ZN masih dalam proses farm out atau perjanjian pengambilalihan hak partisipasi Blok Tuna dari Harbour Energy Group. 

    “Secara teori at least at this point in time dari hasil evaluasinya mereka juga kalau umpamanya itu murni dipegang oleh ZN ya semestinya bisa berjalan karena kan proyek ZN bukan hanya di Indonesia saja untuk terkait dengan itu,” tuturnya. 

    Di samping itu, ZN juga disebut tengah mencari mitra potensial untuk bermitra di Blok Tuna. Namun, Hudi belum memberikan detail mitra yang tengah diincar perusahaan Rusia tersebut. 

    “Intinya, SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD nya itu sudah disetujui itu bisa segera diimplementasikan. Jadi mereka tetap kalau mereka nanti mau membutuhkan mitra ya mereka juga nanti ada proses lanjutannya,” imbuhnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.  

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

  • Produk AS Bebas TKDN, Barang Lokal Bisa Kalah Saing di Proyek Pemerintah

    Produk AS Bebas TKDN, Barang Lokal Bisa Kalah Saing di Proyek Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti langkah pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas produk Amerika Serikat (AS) dapat berisiko memberikan kemudahan bagi produk impor dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kesepakatan Indonesia dan AS tersebut perlu dicermati. Sebab, pelonggaran ketentuan TKDN untuk produk dari AS dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri.

    “Ini berisiko menurunkan penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan pemerintah,” kata Saleh kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025). 

    Selama ini, TKDN bertujuan untuk memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing. 

    Dia menilai tanpa kewajiban TKDN, produk AS bisa masuk dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan lebih mudah. 

    Produk AS dinilai dapat masuk tanpa harus memenuhi standar kandungan lokal sehingga menciptakan ketimpangan dalam persaingan. 

    Untuk menghadapi kondisi ini, Saleh mendorong pengusaha untuk melakukan peningkatan efisiensi dan inovasi di tingkat perusahaan agar mampu bersaing tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas dan keunikan produk.

    “Memperkuat aliansi industri nasional, termasuk melalui konsolidasi usaha kecil-menengah agar memiliki daya tawar dan skala produksi yang lebih baik,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga mendukung advokasi kebijakan kepada pemerintah agar tetap ada insentif atau afirmasi untuk produk lokal. 

    “Termasuk mempertahankan kewajiban TKDN minimum bagi semua negara mitra dagang dalam proyek strategis nasional,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, hal ini tentunya perlu dikaji lebih lanjut, meskipun penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS menjadi 19% memang patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam membuka akses pasar. 

    Namun, tanpa kewajiban kandungan lokal, produk impor dari AS yang masuk ke pasar domestik, terutama dalam skema pengadaan pemerintah, dapat bersaing langsung dengan produk dalam negeri yang selama ini berupaya memenuhi regulasi TKDN. 

    “Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam playing field antara pelaku usaha lokal dan asing,” jelasnya. 

    Di sisi lain, menurut Saleh, manfaat dari penurunan tarif AS belum tentu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh sektor industri Indonesia, mengingat perbedaan kapasitas, kesiapan ekspor, dan struktur biaya antarsektor. 

    Oleh karena itu, Saleh menerangkan, meskipun secara diplomatik kesepakatan ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas, secara strategis perlu dipastikan bahwa kebijakan semacam ini tidak mengurangi insentif bagi tumbuhnya industri nasional dan penguatan rantai pasok dalam negeri.

    “Dengan demikian, akan sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali keseimbangan antara kepentingan ekspor dan keberlanjutan industri domestik, serta memastikan bahwa setiap pembukaan pasar disertai instrumen pendukung yang adil dan proporsional,” pungkasnya. 

    Pemberlakuan bea masuk 0% bagi produk dari AS ke Indonesia berpotensi menciptakan tekanan serius terhadap industri dalam negeri, terutama sektor yang bersaing langsung dengan produk-produk impor AS. 

    Dengan semakin murahnya harga produk impor di pasar domestik, industri lokal dapat kehilangan daya saing, khususnya jika belum memiliki efisiensi produksi yang tinggi atau skala ekonomi yang memadai. 

    Dalam jangka pendek, hal ini bisa menekan margin keuntungan, memperlambat pertumbuhan kapasitas produksi, bahkan mengancam kelangsungan usaha sektor-sektor padat karya. 

    Meskipun demikian, industri dalam negeri yang selama ini bergantung terhadap bahan baku dan barang modal dari AS akan diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih murah sehingga dapat menekan biaya produksi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak semua kebijakan TKDN akan dihapus, sebagaimana pernyataan Gedung Putih atau pihak pemerintah AS. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penghapusan TKDN akan dilakukan untuk beberapa sektor. Namun, dirinya enggan menjelaskan sektor apa saja yang akan dihapuskan.  

    “Enggak [dihapus seluruhnya TKDN], itu kan sektornya ada,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (23/7/2025).  

    Untuk diketahui, kebijakan TKDN memang sedari awal menjadi sorotan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

  • Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pengusaha atau perusahaan yang mencampur/mengoplos beras dan menjualnya tidak sesuai mutu diberi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat sudah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang meminta segera menyelesaikan penyimpangan dalam penjualan beras.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya lagi

    Zulhas menyampaikan saat ini sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus beras oplosan, serta mengingatkan pengusaha yang masih berniat melakukan hal serupa untuk menjual beras sesuai kualitas.

    Selain itu disampaikan Zulhas, pemerintah memutuskan untuk tidak menarik peredaran beras oplosan dari pasar.

    “Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

    Di hadapan para kepala daerah, kepala desa dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Sumber : Antara

  • Klasifikasi Beras Premium dan Medium Akan Dihapus, Ini Gantinya

    Klasifikasi Beras Premium dan Medium Akan Dihapus, Ini Gantinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya praktik manipulasi dan pengoplosan beras di pasaran mendorong pemerintah untuk berencana menetapkan dua jenis klasifikasi beras berdasarkan kualitas. Langkah ini diambil untuk menekan penyimpangan tata niaga oleh oknum pengusaha yang menjual beras dengan mutu tidak sesuai namun berharga tinggi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, temuan dari Kementerian Pertanian hingga Satgas Pangan menunjukkan adanya manipulasi kualitas beras yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga ketersediaan beras karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

    “Maka ke depan tidak ada lagi klasifikasi beras premium atau medium. Beras cukup disebut beras dan satu lagi adalah beras khusus,” ujar Zulhas seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (25/7/2025).

    Ia menjelaskan, beras biasa merupakan produk yang dipasok oleh petani lokal dan mendapat subsidi dari pemerintah, baik dalam bentuk pupuk maupun sistem irigasi. Sementara beras khusus adalah jenis tertentu yang mendapat sertifikasi pemerintah, seperti beras basmati, ketan, atau japonica.

    “Bukan lagi premium atau medium, karena berasnya sebenarnya itu-itu juga. Beras khusus ini dibedakan berdasarkan jenisnya,” tambah Zulhas.

    Ia mencontohkan, perbedaan beras ini seperti halnya daging sapi, yang terdiri dari jenis biasa dan wagyu. Selama ini, perbedaan harga beras yang signifikan, dari Rp 12.500 hingga Rp 18.000 per kilogram dan tidak mencerminkan perbedaan kualitas, melainkan lebih kepada kemasan dan labelnya.

    “Banyak dijual dalam kemasan bagus dan mengkilap, padahal isinya tidak sesuai. Ini yang tidak boleh lagi terjadi,” tegas Zulhas.

    Sebelumnya, Satgas Pangan menemukan indikasi pengoplosan beras oleh sejumlah oknum produsen. Dalam investigasinya, mereka mendapati bahwa pengusaha mencampur beras dengan memanfaatkan teknologi mesin modern maupun cara manual.

    Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol Helfi Assegaf menjelaskan bahwa modus operandi pengoplosan dengan mesin modern dilakukan dengan pengaturan tingkat pecahan beras secara sengaja.

    “Teknologinya sudah by setting. Kalau mau bikin pecahan 15%, tinggal tekan tombol angka 1 dan 5. Artinya, niat jahatnya sudah ada dari awal,” jelas Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

    Ia menegaskan, para pelaku tidak bisa beralasan tidak tahu karena konfigurasi mesin menunjukkan niat yang disengaja.

    “Jadi tidak bisa berkilah, saya tidak mengerti, karena hasil akhir beras tergantung dari apa yang mereka atur di mesin,” ungkapnya.

    Selain itu, dalam modus manual, pengusaha telah lebih dahulu memesan kemasan plastik sesuai dengan komposisi yang diinginkan, meskipun isi sebenarnya tidak sesuai dengan label kemasan.

    “Mereka menulis premium di kemasan, tetapi isinya campuran dari berbagai jenis beras. Sejak awal, niatnya sudah jelas,” kata Helfi.

    Pemerintah kini bersiap menerapkan klasifikasi baru untuk memutus rantai manipulasi tersebut dan menjaga keadilan bagi konsumen serta petani.

  • Ada Microsoft-Amazon, 5 Perusahaan AS Ini Siap Investasi di Indonesia

    Ada Microsoft-Amazon, 5 Perusahaan AS Ini Siap Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) siap melakukan investasi di Indonesia dengan total nilai mencapai Rp 370,19 triliun. 

    Investasi ini mencakup sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan, yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor 11,22 persen, sekaligus termasuk dalam lima negara dengan penanaman modal terbesar di Tanah Air.

    Pada 2024, nilai investasi AS mencapai US$ 3,7 miliar atau sekitar Rp 60,31 triliun, dan kini ada komitmen baru yang jauh lebih besar.

    “Komitmen ini mencerminkan kepercayaan perusahaan-perusahaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya memberikan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung,” ujar Airlangga, dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa lima perusahaan asal AS telah menyatakan minat serius untuk menanamkan modal di Indonesia. Di antaranya ada perusahaan raksasa energi dan teknologi global yang siap mendorong pembangunan infrastruktur strategis.

    Perusahaan AS yang Berinvestasi di Indonesia

    1. Exxon Mobil

    Perusahaan energi ini berencana membangun fasilitas carbon capture and storage (CCS) dengan nilai investasi mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 163 triliun.

    2. Oracle

    Raksasa teknologi ini tengah menjajaki pembangunan pusat data di Batam dengan nilai investasi sekitar US$ 6 miliar atau Rp 97,8 triliun.

    3. Microsoft

    Perusahaan teknologi ini siap menggelontorkan investasi sebesar US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,7 triliun untuk pengembangan infrastruktur cloud dan artificial intelligence (AI).

    4. Amazon Web Service (AWS)

    Amazon juga akan memperkuat layanan cloud dan AI dengan investasi mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,5 triliun.

    5. General Electric Healthcare

    Perusahaan ini akan membangun pabrik produksi CT Scan pertama di Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp 178 miliar, bekerja sama dengan Kalbe Farma.

    Kesepakatan Dagang yang Menguntungkan

    Investasi besar ini tak lepas dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS. Kedua negara sepakat menghapus 99% hambatan tarif untuk produk industri dan pertanian asal AS.

    Sebagai imbalannya, tarif produk Indonesia di AS diturunkan dari 32% menjadi 19%. Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi strategis di masa depan.

    “Kesepakatan ini akan membuka lebih banyak peluang bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” kata Airlangga menambahkan.

    Airlangga optimistis masuknya investasi dari lima perusahaan besar AS ini akan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, meningkatkan transfer teknologi, dan menciptakan banyak lapangan kerja.

    Peningkatan infrastruktur digital, khususnya di bidang cloud dan AI, juga diharapkan mendorong ekonomi digital nasional.

  • Bursa Saham Global Jatuh Seusai Wall Street Cetak Rekor

    Bursa Saham Global Jatuh Seusai Wall Street Cetak Rekor

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global melemah pada Jumat (25/7/2025), setelah Wall Street mencetak rekor baru yang ditopang saham Alphabet dan perusahaan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Pada awal perdagangan di Eropa, indeks DAX Jerman turun 0,6% ke 24.152,20. FTSE 100 Inggris turun 0,4% ke 9.101,41, sementara CAC 40 Paris melemah 0,3% ke 7.793,33.

    Dari Asia, indeks Nikkei 225 Jepang melemah 0,9% ke 41.456,23, setelah sebelumnya mencatat kenaikan selama dua hari. Pelemahan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang yang memberlakukan tarif 15% atas barang impor dari Jepang, lebih rendah dari ancaman tarif 25% yang semula direncanakan berlaku mulai 1 Agustus.

    Di Tiongkok, indeks Hang Seng Hong Kong turun 1,1% ke 25.388,35, dan Shanghai Composite terkoreksi 0,3% ke 3.593,66. Sementara itu, di Korea Selatan, Kospi naik 0,2% ke 3.196,05. Indeks S&P/ASX 200 Australia turun 0,5% ke 8.666,90. Di Taiwan, Taiex sedikit melemah, dan indeks Sensex India turun 0,9%.

    Pada pekan depan, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent dijadwalkan bertemu pejabat Tiongkok di Stockholm, Swedia, untuk membahas kesepakatan dagang menjelang tenggat waktu 12 Agustus. Trump menyebut kunjungan ke Tiongkok tidak akan lama lagi seiring meredanya ketegangan perdagangan.

    “Pertanyaan besar bagi pasar adalah apakah gencatan tarif akan diperpanjang. Kami memperkirakan kesepakatan dapat tercapai, tetapi pasar akan memantau perubahan tarif yang mungkin terjadi,” tulis ING Economics.

  • Beras Oplosan Tidak Ditarik, Mentan Amran: Harganya Diturunkan

    Beras Oplosan Tidak Ditarik, Mentan Amran: Harganya Diturunkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan pemerintah tidak menarik merek-merek beras premium kemasan yang telah dioplos dari pasaran. Amran mengatakan, pemerintah hanya meminta agar para produsen beras untuk menurunkan harga jual untuk masyarakat.

    Hal ini disampaikan Mentan Amran selepas menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan) yang membahas perihal tindak lanjut praktik manipulasi dan pengoplosan beras, Jumat (25/7/2025).

    Amran mengatakan, merek beras yang ditemukan sudah terbukti mengoplos kualitas dan mutunya, pemerintah hanya meminta agar diturunkan seluruh harganya, baik kelas premium maupun medium.

    “Tidak usah (merek beras ditarik dari pasaran), yang penting diturunkan harganya,” ujar Amran.

    Mentan Amran mengatakan, saat ini pemerintah bersyukur karena berdasarkan temuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mabes Polri, harga jual beras sudah turun.

    “Sekarang ini alhamdulillah, tadi sesuai keterangan Pak Mendagri juga dari Bareskrim Mabes Polri, harga sudah turun, khususnya premium,” jelas Amran.

    Lebih lanjut, Amran mengimbau kepada para produsen beras untuk segera menurunkan harga beras berdasarkan kualitasnya.

    “Kami minta seluruh beras premium dan medium, turunkan harga sesuai dengan kualitasnya, titik,” tegas Amran.

    Ihwal batas waktu tindakan penurunan harga oleh produsen tersebut, Amran mengatakan agar dilakukan segera. Hal ini harus dilakukan, lanjut Amran, mengingat sudah terdapat proses penegakan hukum yang berjalan terutama telah ada 14 perusahaan produsen beras yang telah dipanggil oleh kepolisian.

    “Sebenarnya kan dahulu sudah kita beri waktu dua minggu, itu kita imbauan. Pemerintah ini sangat baik, mengimbau agar turunkan harga sesuai mutunya. Kalau tidak, aparat penegak hukum yang bertindak,” katanya.

    Sebelumnya diketahui, Satgas Pangan Polri mengungkap berdasarkan hasil investigasi kasus beras oplosan, terdapat tiga produsen diduga menyalahi aturan tata niaga penjualan beras atau melakukan praktik pengoplosan beras.

    Ketiga perusahaan tersebut diduga menjual lima merek beras premium yang ditemukan berdasarkan uji laboratorium telah melanggar standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

    Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan hasil investigasi ini ditemukan melalui pengujian sampel beras bermerek, baik premium maupun medium, yang dilakukan di laboratorium penguji balai besar pengujian standar instrumen setelah panen pertanian.

    “Sampai hari ini, kami baru mendapatkan sembilan merek dan lima merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu,” jelas Helfi saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

    Helfi mengungkapkan, setelah melakukan uji lab dan ditemukan adanya anomali kualitas mutu beras, pihaknya segera melakukan pelaporan polisi. Setelah dilaporkan, lanjut Helfi, pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan para saksi dan ahli perlindungan konsumen guna mengungkap hasil laboratorium tersebut.

    “Dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan tiga produsen atas lima merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penyegelan atas status quo dan penyitaan di tempat produksi, gudang, ritel maupun kantor terkait barang bukti,” jelas Helfi.

    Sekadar informasi, hasil uji laboratorium yang ditemukan Satgas Pangan Polri, telah mengungkap 5 merek beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, yakni:

    1. Setra Ramos Merah
    2. Setra Ramos Biru
    3. Setra Pulen
    4. Sania
    5. Jelita

    Tiga produsen yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut, yakni PT PIM (produsen merek Sania), PT FS (produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen), dan Toko SY (produsen Jelita).

  • Airlangga Ungkap Alasan Pemerintah Beli 50 Pesawat Boeing

    Airlangga Ungkap Alasan Pemerintah Beli 50 Pesawat Boeing

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan alasan di balik rencana Pemerintah Indonesia membeli pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS).

    Airlangga mengatakan, pembelian pesawat Boeing senilai US$ 3,2 miliar ini diperlukan karena untuk mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau.

    “Interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat dan salah satu yang bisa sediakan adalah dari Boeing, serta kargo juga bisa berjalan,” ungkap Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/7/2025).

    Seperti diketahui, pembelian 50 unit pesawat Boeing merupakan bagian kesepakatan dalam tarif resiprokal AS diturunkan menjadi 19%. Pesawat Boeing nantinya akan menjadi milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

    Airlangga menambahkan, perdagangan ini akan diikuti investasi, layanan dan jasa keuangan. Diketahui Indonesia juga akan membeli produk agrikultur senilai US$ 4,5 miliar dan produk energi senilai US$ 15 miliar dari AS.

    Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan, proses pembelian pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia masih dalam negosiasi bisnis secara business to business atau b to b. Belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak.

    Sementara, Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia (GIAA) Cahyadi Indrananto menyampaikan, Garuda Indonesia dan Boeing masih melakukan komunikasi secara intensif. Pembahasan detail dilanjutkan mengenai kebutuhan armada yang sesuai dengan pangsa pasar Garuda di Indonesia.

    “Pembahasan lebih komprehensif terkait detail kebutuhan armada yang sesuai dengan pangsa pasar, termasuk terkait dengan waktu delivery pesawat. Dan juga mempertimbangkan dari sisi kesiapan Boeing untuk menyediakan tipe pesawat yang dibutuhkan oleh Garuda,” kata Cahyadi dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Jumat (25/7/2025).

    Cahyadi menyebutkan, rencana pembelian pesawat Boeing tersebut merupakan salah satu langkah strategis jangka panjang Garuda Indonesia dalam upaya penyehatan keuangan.

    Garuda melakukan transformasi bisnis dengan penguatan armada dan optimalisasi jaringan penerbangan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

    Adapun terkait sumber pendanaan pembelian pesawat tertuang dalam rancangan restrukturisasi dalam rangka penyehatan Garuda Indonesia yang telah disetujui oleh menteri badan usaha milik negara.

    Sebelumnya, hal ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juni 2025, serta rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada 30 Juni 2025.

    “Selain itu, perseroan juga secara paralel tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak pemberi dana potensial,” ucap Cahyadi.

  • PGN Raih ASEAN CGCA 2025, Masuk 5 Besar Company dengan GCG Terbaik di RI

    PGN Raih ASEAN CGCA 2025, Masuk 5 Besar Company dengan GCG Terbaik di RI

    Bisnis.com, KUALA LUMPUR – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil meraih prestasi yang prestisius dengan meraih ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025). PGN termasuk ke dalam jajaran 50 Public Listed Companies (PLC) teratas di ASEAN dan 5 Terbaik di Indonesia atas hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 yang mencakup penilaian dari 569 PLC dengan capital market yang besar tingkat ASEAN.

    PGN pun meraih nilai tertinggi dalam kategori Top 5 Indonesia PLCs berdasarkan hasil assessment GCG dengan parameter ACGS 2024. Penilaian ACGS merupakan bagian dari program Forum Pasar Modal ASEAN atau ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

    Adapun The ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 diselenggarakan oleh Minority Shareholders Watch Group (MSWG) di Kuala Lumpur pada Kamis, (24/7/2025). Ajang prestisius ini bersamaan dengan kepemimpinan Malaysia di ASEAN dan peran Komisi Sekuritas Malaysia sebagai Ketua ACMF.

    “Pencapaian yang istimewa memacu PGN agar terus memegang komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di setiap proses, keputusan serta langkah strategis yang diambil perusahaan. Kami percaya, dengan tata kelola dan keterbukaan perusahaan yang baik, penerapan ESG dan juga tata kelola terintegrasi akan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah pemegang saham, masyarakat luas, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Direktur Manajemen Risiko PGN, Arief Kurnia Risdianto pada Kamis, (24/7/2025).

    Pencapaian PGN dalam ASEAN CGCA 2025 menunjukkan bahwa praktik tata kelola dan keterbukaan perusahaan PGN yang patut untuk dicontoh dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan standar tata kelola yang tinggi.

    PGN sebagai perusahaan terbuka juga patuh terhadap POJK 21/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mewajibkan emiten untuk menerapkan pedoman tata kelola yang baik, dengan mengacu pada praktik-praktik internasional.

    “ASEAN CGCA 2025 tentunya memotivasi PGN untuk terus meningkatkan diri, berinovasi dan senantiasa menjaga integritas dalam setiap proses bisnis gas bumi di Indonesia. Dengan terus menjunjung tinggi prinsip GCG, peran PGN dapat terus dipercaya dan berdaya saing secara sehat di dalam ekosistem pasar modal regional ASEAN,” tutup Arief.

  • Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Kala BPS Klaim Kemiskinan Turun saat PHK Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya terhadap total populasi menurun pada Maret 2025. Pada saat bersamaan, korban PHK justru tercatat terus bertambah.

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini menjadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960, dengan jumlah orang miskin terkini setara 23,85 juta orang.

    Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem yang diukur melalui pengeluaran US$2,15 purchasing power parity (PPP) 2017 per hari (setara Rp5.353 per dolar), yang turun sebesar 0,14% (September 2024) menjadi 0,85% pada Maret 2025.

    Hal yang menjadi perhatian, angka kemiskinan tersebut tampak tak sejalan dengan data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkata sebaliknya. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32,1% (year on year/YoY).

    Menanggapi ketidaksesuaian yang menjadi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang PHK perlu dilihat lebih dalam, apakah terjadi di sektor formal atau informal saja.

    Untuk kategori formal, PHK akan terekam dalam data BPJS Ketenagakerjaan, berbeda dengan data informal yang tidak terekam. Untuk itu, antara data yang beredar di masyarakat dengan data di BPJS Ketenagakerjaan, terdapat perbedaan atau selisih (delta) antara pekerja formal dan informal. 

    “Antara data yang beredar dan data yang di BPJS Ketenagakerjaan itu ada delta. Sehingga kita melihat sektor informal ini bagaimana kita bisa jaga,” jelas Airlangga kepada wartawan di kantornya,” Jumat (25/7/2025).

    Dalam mengatasi PHK yang melonjak, pemerintah dikabarkan bakal membentuk satuan tugas atau Satgas PHK. Airlangga memandang hal tersebut memang dapat mengatasi PHK. Namun, pemerintah juga perlu mendorong industri di setiap sektor untuk memiliki daya saing tinggi.

    Tanpa daya saing yang tinggi, produktivitas tidak dapat diharapkan meningkat. Untuk itu, langkah perbaikan daya saing akan turut meningkatkan pertumbuhan dan ketersediaan lapangan kerja yang pada akhirnya menurunkan jumlah PHK. 

    Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang penurunan angka kemiskinan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,47% (Maret 2025) memang mencerminkan perbaikan di kelompok terbawah. 

    Sayangnya, hal tersebut tidak berarti bahwa mayoritas masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. 

    Rizal melihat hal ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk yang keluar dari garis kemiskinan hanya ‘naik tipis’ secara nominal, tetapi masih berada dalam posisi rentan (near poor).

    “Kelas menengah justru mengalami kontraksi daya beli akibat tekanan inflasi pangan, stagnasi penghasilan riil, dan meningkatnya pengeluaran non-pangan seperti perumahan, transportasi, dan pendidikan,” jelasnya.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

    BPS sendiri mengklasifikasikan garis kemiskinan bulanan per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan harga berbagai komoditas, terutama pangan. 

    Pemerintah pun tampak serius menghapus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tercermin dalam paruh pertama tahun ini, Prabowo telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem. 

    Teranyar, Inpres No.8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

    Melalui instruksi tersebut, kini pemerintah dan seluruh K/L wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.  Data tersebut nantinya akan menggantikan berbagai data yang Kementerian/Lembaga (K/L) gunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.

    Pada tahun depan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% hingga 7,5%. Sementara angka kemiskinan ekstrem diharapkan turun ke level 0%—0,5%.