Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengatakan Kemnaker bakal mencabut izin perusahaan, utamanya perusahaan alih daya (outsourcing/OS), yang masih melanggar peraturan terkait penahanan ijazah pekerja.

    “Izin bagi perusahaan itu tidak akan diterbitkan lagi, sebab sudah melanggar aturan yang yang ada. Rekan-rekan tentu sudah tahu perusahaan mana yang izinnya akan segera kami cabut. Oleh karena itu, jangan lagi menahan ijazah karyawan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan adalah tindakan kriminal, terlebih jika sampai ada uang tebusan dan pemerasan terhadap pekerja.

    “Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Wamenaker.

    Ia justru memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dengan kesadaran sendiri mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan, seperti PT Mitra Abadi Royalindo (MAR) yang baru-baru ini melakukan pengembalian 21 ijazah karyawannya.

    “Saya menyatakan apresiasi. Semoga ini menjadi contoh. Maka bagi perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan, segera kembalikan,” ujar Noel.

    Sebelumnya, PT MAR menyerahkan 21 ijazah kepada Wamenaker Noel. Setelah menerima ke-21 ijazah, Wamenaker kemudian memanggil satu per satu, lalu mengembalikan ijazah kepada pemiliknya.

    “Selama ini kami yang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Tetapi kali ini, justru kami yang disidak. Perusahaan datang secara sukarela menyerahkan ijazah, tanpa uang tebusan apa pun,” ujar Wamenaker.

    “Apresiasi, contoh baik untuk tidak lagi menahan ijazah karyawan, sebab secara hukum memang hal itu ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan, Kemnaker sebagai wakil negara, memiliki tugas untuk membina perusahaan agar tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berjalan harmonis. 

    Sumber : Antara

  • Indonesia Ajukan CPO, Kakao hingga Kopi Bebas Tarif dari Amerika Serikat – Page 3

    Indonesia Ajukan CPO, Kakao hingga Kopi Bebas Tarif dari Amerika Serikat – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengintip peluang meningkatnya daya saing minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke pasar Amerika Serikat (AS). Terutama usai Indonesia dikenakan tarif impor 19 persen ke AS.

    Menurutnya, pengenaan tarif Impor 19 persen buat produk asal Indonesia ke pasar AS ini akan menguntungkan, termasuk hasil pertanian dari dalam negeri. Apalagi, jika dibandingkan dengan Malaysia yang dikenakan tarif 25 persen, lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia dan Malaysia menjadi kontributor terbesar minyak sawit dunia.

    “Itu kita melihat peluang di situ, sisi lain yang sangat menguntungkan Indonesia. Yang pertama CPO. CPO kita, tarifnya Indonesia 19 persen, kemudian negara tetangga yang memegang CPO 80 persen di dunia, itu adalah Malaysia dan Indonesia, Malaysia 25 persen tarifnya,” ucap Amran ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Dia menuturkan, peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merambah pasar global. Seperti diketahui, produk CPO Indonesia berpeluang mendapat tarif lebih rendah, bahkan mendekati nol persen, seiring proses negosiasi lanjutan yang masih berjalan.

    Pada saat yang sama, produk CPO Indonesia bebas tarif masuk ke pasar Uni Eropa. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

    “Artinya peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian Indonesia dengan IEU CEPA, itu kita juga sudah tanda tangan. Tentu CPO kita juga di sana baik harganya. Jadi kita gunakan dengan baik, ini sangat bagus,” sebutnya.

  • Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Stimulus Fiskal Berlanjut September, Airlangga: Tak Ada Diskon Listrik dan Bantuan Upah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini yang menyasar berbagai sektor.

    Sinyal kelanjutan paket stimulus pada semester II/2025 semakin kuat usai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi hal tersebut. Rencananya, paket stimulus bakal diterbitkan pada  September. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

     Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Namun, untuk bantuan berupa bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik, pemerintah tak lagi memberikan. 

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjutnya. 

    Langkah pemerintah yang ‘jor-joran’ mendorong ekonomi agar sesuai harapan—setidaknya mendekati target APBN—tersebut sangat tampak. Terpantau sudah dua kali dilaksanakan rapat pertumbuhan ekonomi sepanjang pekan ini. 

    Dalam pantauan Bisnis, setidaknya hadir kementerian/lembaga (K/L) terkait. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. 

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. 

    Pada kuartal II/2025 lalu, pemerintah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.

    Mulai dari subsidi transportasi umum berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Kemudian diskon tarif tol sebesar 20% pada periode libur sekolah lalu, serta bantuan pangan 10kg beras dan kartu sembako Rp200.000/bulan. 

    Bukan hanya itu, para pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) total Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja. Selain itu, terdapat diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).

  • IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS

    Ilustrasi – Pekerja melintasi layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat diperkirakan bergerak mixed (variatif) di tengah pelaku pasar mencermati kelanjutan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). IHSG dibuka menguat 11,48 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.542,38. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,55 poin atau 0,19 persen ke posisi 798,25.

    “Perdagangan pada hari ini, diperkirakan akan berlangsung dinamis,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia masih melanjutkan pembahasan teknis terkait kesepakatan dagang bilateral dengan AS, menyusul pengumuman joint statement yang sebelumnya disampaikan oleh Gedung Putih.

    Dalam pernyataan itu, disebutkan bahwa tarif impor untuk produk Indonesia ke AS ditetapkan sebesar 19 persen, menurun dari sebelumnya yang mencapai 32 persen. Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan tarif itu belum final dan masih terbuka kemungkinan untuk diturunkan lebih lanjut pada komoditas tertentu.

    Dari mancanegara, laporan Financial Times menyebutkan bahwa AS semakin mendekati kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, yang mencakup rencana menaikkan tarif menjadi 15 persen untuk impor dari Uni Eropa. Di sisi lain, pelaku pasar mulai mengalihkan perhatian terhadap ketegangan yang meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed).

    Trump berencana mengunjungi kantor The Fed, yang memperbesar tekanan terhadap Ketua The Fed Jerome Powell. Pelaku pasar menantikan pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada 29-30 Juli 2025, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, meskipun Trump berulang kali mendesak pemangkasan suku bunga.

    Dari kawasan Eropa, European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya di level 2 persen setelah sebelumnya memangkas delapan kali dalam setahun terakhir. Keputusan ini diambil di tengah kondisi inflasi yang telah kembali ke target dan ketidakpastian global yang tinggi, terutama akibat tensi dagang antara Uni Eropa dan AS.

    Pada perdagangan Kamis (24/7/2025), bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,13 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,85 persen, indeks DAX Jerman naik 0,23 persen, serta indeks CAC Prancis turun 0,41 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street juga ditutup variatif pada perdagangan Kamis (24/7/2025), di antaranya indeks S&P 500 naik tipis 0,07 persen ditutup di level 6.363,35, indeks Nasdaq menguat 0,18 persen ke 21.057,96. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average turun 316,38 poin atau 0,70 persen berakhir di level 44.693,91.

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 257,18 poin atau 0,61 persen ke 41.578,50, indeks Shanghai melemah 9,10 poin atau 0,24 persen ke 3.597,76, indeks Hang Seng melemah 149,06 poin atau 0,57 persen ke 25.525,00, indeks Straits Times turun 17,60 poin atau 0,42 persen ke 4.255,00.

    Sumber : Antara

  • Intip Keuntungan Investasi Emas Antam – Page 3

    Intip Keuntungan Investasi Emas Antam – Page 3

    Dalam konteks investasi, emas Antam seringkali dianggap lebih unggul dibandingkan emas perhiasan, terutama karena stabilitas harga dan kemurniannya.

    Emas Antam memiliki kadar kemurnian 99,99%, yang menjamin stabilitas nilai dan transparansi harga. Sebaliknya, emas perhiasan memiliki kadar yang lebih rendah karena telah dicampur dengan logam lain, sehingga harganya lebih fluktuatif dan kurang transparan.

    Aspek likuiditas juga menjadi pembeda signifikan. Emas Antam sangat mudah dijual kembali di pasar, menjadikannya aset yang sangat likuid. Sementara itu, emas perhiasan cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah; harga jual kembalinya seringkali lebih rendah karena adanya faktor biaya pembuatan, kerumitan desain, dan merek yang tidak dihitung dalam harga jual kembali.

    Biaya tambahan juga perlu dipertimbangkan. Harga beli perhiasan umumnya lebih mahal dibandingkan emas batangan dengan kadar emas yang sama. Hal ini disebabkan adanya ongkos pembuatan, biaya desain, dan nilai merek yang melekat pada perhiasan, yang tidak ada pada emas batangan murni.

    Secara keseluruhan, emas Antam tergolong instrumen investasi berisiko rendah (low risk) karena nilainya cenderung stabil dan memiliki potensi peningkatan dalam jangka panjang. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi investor yang berorientasi pada pertumbuhan aset.

  • Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik yang meningkat antara Thailand dan Kamboja dapat berdampak negatif pada ekonomi yang bergantung pada pariwisata, tetapi kamboja lebih rentan.

    Mengutip CNBC, Jumat (25/7/2025), Thailand dan Kamboja saling tembak di beberapa wilayah perbatasan pada Kamis pekan ini setelah berminggu-minggu ketegangan yang meningkat. Akibatnya 11 warga sipil meninggal dunia.

    Di sisi lain, pariwisata merupakan penggerak ekonomi yang signifikan bagi kedua negara, masing-masing menyumbang sekitar 12% dan 9% terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand dan Kamboja pada 2024.

    Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan pada 2024, sedangkan Kamboja menerima 6,7 juta wisatawan.

    “Thailand, tempat pariwisata, menopang sebagian besar tenaga kerja masih sangat rentan terhadap persepsi ketidakstabilan,” ujar Associate Research Fellow Observer Research Foundation, Sreeparna Banerjee.

    Ia mengatakan bahkan kerusuhan jangka pendek di dekat perbatasan dapat mengakibatkan peringatan perjalanan dan mengikis kepercayaan wisatawan, yang “sangat merugikan ketika Thailand mengandalkan pemulihan yang kuat yang didorong oleh pariwisata pada 2025:.

    “Namun, meskipun pariwisata berkontribusi lebih kecil terhadap produk domestik bruto Kamboja, akan “menyesatkan” untuk berasumsi negara tersebut kurang rentan terhadap gangguan di sektor tersebut,” kata Banerjee.

    “Tidak seperti Thailand, Kamboja memiliki lebih sedikit perangkat kebijakan seperti badan promosi pariwisata, cadangan fiskal berskala besar, atau jaring pengaman sosial yang kuat—untuk meredam dampaknya,” ia menambahkan.

    Bentrokan yang melibatkan tembakan artileri dan mobilisasi jet tempur F-16 oleh Thailand terjadi setelah Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh pada Rabu dan mengusir utusan Kamboja di Bangkok.

    Hal itu merupakan respons atas dugaan cederanya seorang tentara Thailand lainnya akibat ranjau darat di wilayah sengketa, yang menyebabkan kedua belah pihak menurunkan hubungan diplomatik mereka.

    Bangkok menuduh ranjau darat tersebut baru saja dipasang oleh pasukan Kamboja, meskipun Kamboja telah membantah klaim tersebut.

    Eskalasi terbaru dipicu oleh tewasnya seorang tentara Kamboja pada 28 Mei di wilayah yang disebut “Segitiga Zamrud”, wilayah sengketa yang menjadi titik pertemuan perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos.

     

  • Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Paket Insentif Bakal Ada Lagi, tapi Tanpa BSU & Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif berupa diskon tarif akan digulirkan kembali. Kebijakan ini demi menggenjot pertumbuhan ekonomi semester II-2025.

    Insentif tersebut mulai dari diskon tiket pesawat hingga diskon tarif tol.

    “Semua ada, (diskon) pesawat, tol, paling banyak kereta api,” terang Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Cuma, ada yang berbeda dengan paket insentif kali ini. Sebelumnya, pemerintah menyertakan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon tarif listrik, tapi untuk insentif kali ini tidak lagi.

    Meski begitu, Airlangga memastikan pemberian insentif ini tidak termasuk dengan diskon tarif listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    “Tidak dengan (diskon) listrik. (Kalau BSU?) BSU kan sudah,” ujar Airlangga

    Airlangga menambahkan diskon tarif tersebut akan diumumkan lebih awal, termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk properti.

    “Kita berharap nanti bisa diumumkan lebih awal. Kemudian juga terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%. Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail,” jelasnya.

    Kesepakatan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan lembaga (K/L). Hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    (aid/hns)

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Hapus Beras Medium dan Premium, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak gegabah menghapus beras premium dan medium di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

    Pengamat dari CORE Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, menghilangkan jenis beras premium dan medium bukanlah solusi yang tepat mengingat segmentasi konsumen dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk melindungi masyarakat menengah bawah.

    “Yang seharusnya dilakukan itu dihilangkan HET beras premium,” kata Eliza kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025).

    Eliza menuturkan, konsumen beras premium merupakan kalangan masyarakat atas yang tidak mengalami masalah jika harga beras mengalami kenaikan.

    Kalangan masyarakat atas, lanjut dia, bahkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengganti sumber pangan. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak perlu repot mengatur HET untuk beras premium.

    Dia mengatakan, fungsi dari HET sejatinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang perlu dijaga daya belinya adalah kelompok menengah ke bawah. 

    “Beras medium dan HET ini harus wajib ada untuk melindungi konsumen masyarakat bawah. Kalangan atas yang pengeluarannya lebih banyak untuk non makanan, tidak akan terguncang kalau harga beras premium naik,” tuturnya.

    Dalam hal beras medium telah melampaui HET, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga di pasar.

    Lebih lanjut, Eliza mengatakan pengeluaran masyarakat menengah ke bawah lebih banyak dialokasikan untuk makanan. Ketika harga beras naik, kelompok ini akan mengurangi pembelian protein dan belanja non makanan guna memenuhi kebutuhan karbohidratnya.

    Dia menuturkan, bukti harga beras sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat menengah ke bawah dan miskin tercermin dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan.

    Meski BPS menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 8,47%, terjadi perubahan proporsi dalam garis kemiskinan. Eliza mengungkap, proporsi penduduk miskin untuk membeli bahan makanan di Maret 2025 bertambah dibandingkan September 2024.

    “Proporsi untuk non makanan jadi berkurang karena dialokasikan untuk membeli bahan makanan,” ungkapnya. 

    Di basket makanan, Eliza menyebut bahwa proporsi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras, rokok kretek, dan mi instan meningkat, sedangkan untuk protein hewani dan kue menurun secara proporsi. 

    Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa harga pangan mengalami kenaikan, sehingga menggerus daya beli masyarakat miskin. Akibatnya, kata dia, kelompok ini mengutamakan pemenuhan karbohidrat sementara pemenuhan protein dan non makanan dikurangi proporsinya dari total yang biasa mereka keluarkan. 

    Indeks kedalaman miskin Maret 2025 naik dibandingkan September 2024, kata dia, menandakan bahwa penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, kebutuhan dasar mereka semakin sulit untuk dipenuhi. 

    “Jadi pemerintah jangan gegabah menghapus beras medium, itu masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Jangan sampai mereka terus turun kelas hingga jatuh ke jurang kemiskinan,” pungkasnya. 

  • Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Jakarta –

    Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Rusia, yakni Zarubezhneft (ZN) akan masuk dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Tuna, di Perairan Natuna.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap rencana ini tidak terganjal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    Sebagai informasi, Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) menjatuhkan paket sanksi ke-18 kepada Rusia sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pihaknya juga meminta ZN untuk melaporkan perkembangan sanksi Uni Eropa serta potensi dampaknya terhadap proyek migas yang dikerjakan oleh perusahaan di Indonesia.

    “Nah, kita, tentu saja, yang kita pegang, pokoknya, ya, bagaimana caranya itu on stream sesuai dengan PoD-nya, gitu. Nah, kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasikan, ya, harapan kita, mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini,” terang Hudi dalam Media Diskusi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Hudi menambahkan rencana PoD yang ditetapkan di Blok Tuna, Perairan Natuna masih sesuai dengan jadwal. Ia mengatakan saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan dari sanksi Uni Eropa.

    “Yang intinya adalah SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD-nya itu sudah disetujui, itu bisa segera diimplementasikan. Yang jelas belum ada revisi PoD kan. Intinya adalah di situ,” jelas Hudi.

    (hns/hns)

  • Insentif PPN DTP untuk Properti 100% Diperpanjang hingga Akhir 2025 – Page 3

    Insentif PPN DTP untuk Properti 100% Diperpanjang hingga Akhir 2025 – Page 3

    Sebelumnya, kinerja sektor konsumsi rumah tangga tercatat sangat signifikan bagi perekonomian nasional hingga kuartal III 2024. Miliki share tertinggi yang mencapai 53,08% dan mampu tumbuh sebesar 4,91% (yoy), sektor ini berikan dukungan utama bagi kinerja positif perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,03% (ctc).

    Hal ini juga diikuti dengan juga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level optimis sebesar 125,9 pada November 2024, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 121,1. 

    Menyongsong 2025 di tengah situasi global yang masih sangat dinamis, Pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket insentif kebijakan di bidang perekonomian.

    Dari  15  insentif yang disiapkan untuk diberlakukan mulai 1 Januari 2025 tersebut, Pemerintah juga telah memberikan perhatian kepada kelas menengah melalui perpanjangan insentif PPN DTP Properti bagi bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar.

    “Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin, 16 Desember 2024, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Perpanjangan pemberlakuan insentif bagi sektor properti tersebut akan diberikan dengan skema diskon sebesar 100% untuk Januari hingga Juni 2025 dan diskon 50% untuk Juli-Desember 2025.

    “Kita sangat menyambut baik diperpanjangnya PPN DTP karena akan berdampak positif untuk industri properti yang melibatkan banyak industri terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata merespons kebijakan insentif tersebut.