Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, diliputi ketegangan usai kasus beras oplosan kian menjadi sorotan, bahkan dilirik tajam oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, tak sedikit di antara mereka yang harus mengalami pemeriksaan oleh Satgas Pangan hingga kepolisian.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, Pasar Induk Beras Cipinang hingga siang hari ini ramai seperti biasa. Banyak truk hingga mobil pikap pengangkut beras keluar masuk kawasan.

    Ada di antara truk dan pikap ini yang datang untuk bongkar muatan, ada juga yang datang untuk mengisi muatan dengan para kuli angkutnya yang tengah lalu lalang membawa karung-karung beras.

    Meski begitu, para pedagang atau pemilik toko ini di kawasan ini enggan diwawancarai terkait kondisi mereka di tengah maraknya kasus beras oplosan.

    “Boleh liput-liput, tapi kami nggak bersedia diwawancarai,” kata seorang pedagang beras kepada detikcom di lokasi.

    “Buat sementara, saya no comment dulu,” kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid.

    Saat tengah berkeliling pasar, detikcom melihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya tengah mengitari pasar memantau langsung perkembangan harga hingga pemeriksaan kasus beras oplosan.

    Para anggota Satgas Pangan ini tampak dengan teliti berkeliling memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Tak lupa tim juga membawa beberapa sampel untuk diperiksa lebih jauh.

    “Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” kata Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di lokasi.

    Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa tim Satgas, Hidayat, mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan tersebut. Sebab, sebelumnya ia juga sudah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan belum mengalami permasalahan apa pun.

    “Sejauh ini kami ya sudah berhadapan dengan Bareskrim, Dirtipideksus dalam hal ini. Sejauh ini masih dugaan,” kata Hidayat selaku pemilik toko setelah dikunjungi Satgas Pangan Polda Metro

    “Oh sangat terbuka, sangat terbuka,” sambungnya saat ditanya apakah dirinya bersedia memberikan sampel beras yang dijualnya.

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengoplos beras. Menurutnya, kasus pengoplosan beras telah membuat negara rugi hingga Rp 100 triliun per tahun.

    Prabowo mengatakan ada 212 perusahaan penggilingan padi melakukan pelanggaran distribusi beras. Ratusan perusahaan ini juga mengoplos beras.

    “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa,” sebut Prabowo dalam harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk membantu produksi beras murah bagi masyarakat. Mulai dari memberikan subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga menyubsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.

    Namun masih ada saja pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Karena itu, tak mengherankan jika purnawirawan TNI itu berpendapat praktik beras oplosan seperti ini seharusnya sudah bisa masuk ranah hukum pidana.

    “Ini kalau menurut Saudara-saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun,” sebut Prabowo.

    “Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-saudara,” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Jakarta –

    Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.

    Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.

    Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.

    Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.

    “Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid

    Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi Purchasing Managers’ Index (PMI) Jasa Amerika Serikat (AS) tetap solid.

    “Rupiah kembali mengalami pelemahan. Hal ini dipicu oleh penguatan dolar AS yang cenderung tertahan setelah rilis data ekonomi AS yang beragam, PMI manufaktur melemah namun sektor jasa tetap solid,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.295 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Berdasarkan S&P Global US Flash PMI, indeks output Komposit PMI AS naik dari 52,9 pada Juni menjadi 54,6 pada bulan ini yang didorong sektor jasa, dimana aktivitas bisnis meningkat yang belum pernah terjadi sejak Desember 2024. Indeks Aktivitas Bisnis PMI Sektor Jasa meningkat jadi 55,2 dari 52,9.

    Meskipun output manufaktur juga naik, tetapi laju pertumbuhan produksi melambat yang menandakan ekspansi moderat. Indeks Output Manufaktur AS melemah 51,2 dari 52,1, sama halnya PMI Manufaktur AS yang turun dari 52,9 menjadi 49,5.

    “(Data-data ekonomi AS tersebut) memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan mendatang, membuka ruang bagi mata uang emerging markets seperti rupiah untuk stabil. Pasar juga menanti rilis data Durable Goods Orders AS yang bisa mempengaruhi arah dolar dalam jangka pendek,” ungkap Taufan. 

    Sumber : Antara

  • Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Syarat khusus ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

    Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN akan digunakan apabila pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” sebut Prasetyo.

    Progres Pembangunan IKN

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga/Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengungkapkan progres terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah tembus 97,46%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai.

    “Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada detikcom, Kamis (5/6/2025) lalu.

    Saat ini, pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

    Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru.

    “Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” terang Danis.

    Sementara itu, berdasarkan data Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

    Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% atau finishing.

    Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%.

    Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Halaman 2 dari 2

    (hal/rrd)

  • KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    Jakarta –

    Rumah subsidi merupakan jenis hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program rumah subsidi dari pemerintah ini terus diperbarui setiap tahunnya guna membantu masyarakat mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

    Berbeda dengan bantuan sosial atau program pemerintah lainnya, KPR subsidi ini diberikan sepanjang tahun. Alih-alih menggunakan waktu pencairan seperti bansos, KPR subsidi diberikan berdasarkan kuota ketersediaan rumah subsidi.

    Khusus 2025 ini, kementerian PKP sedang menyusun agar anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi senilai Rp 43 triliun juga dapat membangun rumah subsidi berbentuk non tapak.

    Adapun FLPP untuk rumah subsidi tersebut dibiayai melalui skema campuran, yakni 75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank, dengan dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp 43 triliun.

    Kriteria Penerima KPR Subsidi

    Melansir situs pengembang properti, Inproland, mereka yang bisa menerima KPR subsidi harus memenuhi kriteria berikut:

    1. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    2. Selain itu, belum pernah memiliki rumah atau hanya memiliki 1 rumah dengan kondisi tidak layak.
    3. Selanjutnya, memiliki pendapatan maksimal sesuai ketentuan (biasanya sekitar Rp 4-8 juta per bulan untuk FLPP).
    4. Terakhir, tidak sedang menerima bantuan rumah subsidi lainnya.

    Dokumen yang Dibutuhkan

    Setelah memenuhi kriteria di atas, siapkan dokumen berikut:

    1. Fotokopi KTP dan KK.
    2. Kemudian, slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
    3. Selain itu, surat pernyataan belum memiliki rumah.
    4. Jangan lupa, NPWP (jika ada).
    5. Terakhir, dokumen tambahan seperti surat nikah (bagi pasangan).

    Cara Mengajukan KPR Subsidi

    Dalam catatan detikcom, setelah calon debitur memenuhi seluruh kriteria dan sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengajukan KPR subsidi dengan cara:

    1. Memenuhi persyaratan dan dokumen yang diminta.
    2. Sudah menentukan lokasi rumah yang diinginkan.
    3. Calon penerima KPR FLPP mendatangi langsung pihak pengembang, sekaligus berkonsultasi tentang program FLPP untuk mengetahui kondisi bangunan dan lingkungan.
    4. Calon penerima datang ke bank pelaksana program FLPP untuk berkonsultasi mengenai lokasi hunian dan kalkulasi kredit lebih lanjut.
    5. Apabila pengajuan KPR FLPP disetujui, selanjutnya calon penerima KPR FLPP dan pihak bank pelaksana melangsungkan akad kredit.

    (igo/fdl)

  • IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` pertemuan FOMC The Fed

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` pertemuan FOMC The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat di tengah `wait and see` pertemuan FOMC The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap “wait and see” terhadap pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada pekan depan.

    IHSG ditutup menguat 12,60 poin atau 0,17 persen ke posisi 7.543,50. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,29 poin atau 0,66 persen ke posisi 794,51.

    “Pasar menantikan lanjutan negosiasi dagang dan FOMC Meeting pekan depan,” sebut Tim Riset Phintraco Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dari mancanegara, mayoritas bursa saham kawasan Asia ditutup melemah di tengah meningkatnya konflik antara Thailand dan Kamboja, yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perekonomian kedua negara yang bergantung dari pariwisata.

    Pada pekan depan, banyak agenda global yang akan dicermati oleh para pelaku pasar, diantaranya negosiasi dagang lanjutan antara Amerika Serikat (AS) dan China di Stockholm, Swedia, pada 28 dan 29 Juli 2025, kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Skotlandia pada 25 sampai 29 Juli 2025, serta pertemuan FOMC The Fed pada 29 dan 30 Juli 2025.

    Pada kunjungan ke Skotlandia, berpotensi adanya negosiasi lanjutan antara AS dengan Inggris mengenai tarif impor 25 persen atas produk baja dan aluminium dari Inggris.

    Pada perjanjian awal antara AS dan Inggris yang mulai berlaku 30 Juni 2025 ada salah satu komitmen bahwa AS akan menghapus tarif impor produk baja dan aluminium dari Inggris tersebut.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat yaitu dipimpin sektor keuangan yang naik sebesar 1,68 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing- masing sebesar 0,99 persen dan 0,76 persen.

    Sedangkan, empat sektor melemah yaitu dipimpin sektor barang konsumen kesehatan yang turun sebesar 0,77 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang konsumen primer yang turun masing- masing sebesar 0,68 persen dan 0,19 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu CLAY, FUJI, PGUN, BUVA dan SMMA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FMII, FITT PANR, RELI, dan VTNY.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.433.111 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,25 miliar lembar saham senilai Rp12,21 triliun. Sebanyak 246 saham naik 255 saham menurun, dan 203 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 352,84 poin atau 0,84 persen ke 41.473,00, indeks Shanghai menguat 12,07 poin atau 0,33 persen ke 3.593,19, indeks Hang Seng melemah 278,27 poin atau 1,09 persen ke posisi 25.388,31, dan indeks Straits Times menguat 11,19 poin atau 0,28 persen ke 4.261,09.

    Sumber : Antara

  • Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    Belakangan ini muncul fenomena rombongan jarang beli atau biasa disingkat rojali di pusat perbelanjaan atau mal. Umumnya, rombongan ini hanya sekedar melihat-lihat saja, tanpa belanja.

    Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengakui bahwa fenomena rombongan jarang beli atau rojali di pusat perbelanjaan atau mal memang terjadi. Mari kita analisis penyebabnya.

    Tonton video menarik lainnya di sini.

  • Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, membuka Event Bazar Produk UMKM Syariah dan Lomba UMKM dalam rangka Gebyar Muharam UMKM Langkat Naik Kelas (Mumtaz) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, Rabu (23/7).

    Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan hari lahir (Harla) ke-50 MUI Kabupaten Langkat tersebut berlangsung meriah di halaman Kantor MUI Kabupaten Langkat dan akan dilaksanakan selama dua hari hingga 24 Juli 2025.

    Bupati Langkat Syah Afandin mengapresiasi penuh pelaksanaan gebyar Mumtaz sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah, ulama, dan pelaku UMKM dalam membangkitkan perekonomian berbasis syariah. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini harus terus didorong agar tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

    “Ini langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Harapan saya, kegiatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Langkat sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegasnya.

    Bupati juga menambahkan bahwa peran MUI harus lebih dari sekadar lembaga formal, tetapi menjadi jembatan antara ulama dan umara, serta menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

    “Saya terus belajar bagaimana mendekatkan diri dengan para ulama, karena keseimbangan antara spiritual dan pembangunan sangat dibutuhkan untuk membawa kemajuan daerah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (25/7). 

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Langkat, Juli Hukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa gebyar Mumtaz diikuti oleh 22 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Langkat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring pelaku usaha mikro, mempromosikan produk halal dan berbasis syariah, serta mendorong UMKM naik kelas ke level regional bahkan nasional.

    Ketua MUI Langkat, Ustadz Zulkifli Ahmad Dian, menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat adalah bagian dari misi MUI dalam membina masyarakat secara holistik. “Kami ingin menghadirkan peran MUI tidak hanya dalam akidah dan ibadah, tapi juga dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berbasis syariah,” jelasnya.

    Rangkaian kegiatan gebyar Mumtaz turut diramaikan dengan berbagai stan UMKM yang menampilkan produk makanan-minuman halal, kerajinan tangan, busana muslim, hingga layanan keuangan syariah. Selain itu, digelar pula lomba UMKM sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pelaku usaha.

    Acara diakhiri dengan peninjauan stan bazar oleh Bupati Langkat bersama Ketua MUI dan jajaran pimpinan daerah. Dengan semangat kolaborasi, gebyar Mumtaz diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi syariah dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

    Kepala OJK Malang, Farid Falatehan mengungkapkan pencabutan izin sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    “Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.” kata Kepala OJK Malang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Jumat (25/7). 

    Ditambahkan kepala OJK Malang, sebelumnya pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Kurang Sehat”. 

    “Selanjutnya, pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.” ungkapnya.

    OJK mengimbau kepada nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut, serta memeriksa para pengusaha yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras, sehingga merugikan konsumen dan Negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menindak tegas jika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Itu yang kemarin (beras) dioplos-oplos, Bapak Presiden sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan untuk memeriksa dan menindak tegas jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menegaskan bahwa tindakan praktik pengoplosan beras termasuk tindak pidana pelanggaran hukum.

    Di sisi lain, Indonesia patut bersyukur karena cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung dilaporkan meningkat 30 persen dan beras naik 48 persen.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindak tegas praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Presiden menilai kejahatan tersebut sebagai pelanggaran serius yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Presiden menyebut praktik itu sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” ucap Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara