Jenis Media: Ekonomi

  • Cuma Modal Rp 3.900 dan Gadai Rumah, Kini Jadi Raja Maskapai!

    Cuma Modal Rp 3.900 dan Gadai Rumah, Kini Jadi Raja Maskapai!

    Jakarta

    Di tahun 2001, tak banyak orang percaya maskapai murah bisa sukses di Asia. Tapi Tony Fernandes punya mimpi lain. Berbekal dua pesawat tua, ia menjadikan AirAsia sebagai pilihan terjangkau yang membuka akses terbang ke lebih banyak orang.

    Tony Fernandes merupakan pendiri sekaligus bos besar AirAsia Group, yang pada awal 2022 berganti nama menjadi Capital A. AirAsia kini jadi salah satu maskapai penerbangan berbiaya hemat terbesar di Asia, dengan jaringan yang luas lebih dari 190 kota tujuan.

    Di balik sosoknya yang sudah membangun maskapai tersebut selama belasan tahun, ternyata ia memulai profesinya sebagai pelayan restoran. Pria dengan nama lengkap Tan Sri Dr. Anthony Francis ini pernah terpilih sebagai salah satu individu yang masuk daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah TIME alias TIME 100 pada tahun 2015 lalu.

    Dikutip dari Foundr dan Medium, Sabtu (26/7/2025), ia lahir di Kuala Lumpur, Malaysia 30 April 1964. Pekerjaan pertamanya saat masih menduduki bangku kuliah adalah menjadi pelayan di sebuah restoran di London.

    “Pekerjaan pertama saya adalah pelayan di restoran di London yang Anda lihat di belakang saya. Saya tidak menyadari betapa sulitnya menjadi pelayan dan tidak lama kemudian dipecat. Semua pekerjaan itu sulit dan pekerjaan ini telah mengajari saya untuk menghormati semua pekerjaan dan memperlakukan semua dengan setara,” katanya, dikutip melalui akun LinkedIn,

    Tony Fernandes pun lulus dari London School of Economics pada 1987 dengan gelar di bidang Akuntansi. Ia lalu memulai karier di Virgin Group di London selama beberapa tahun. Tidak lama setelah itu pada 1990-an, Tony terjun ke bidang musik yakni ke Warner Music Group, dan menjabat sebagai Wakil Presiden Regional Asia Tenggara selama sembilan tahun.

    Pada 2001, ia bersama mitra bisnisnya, Kamarudin Meranun, mengambil alih maskapai AirAsia dengan harga 1 ringgit, yakni US$ 0,25 atau setara Rp 3.900. Pada masa itu, maskapai milik pemerintah Malaysia itu sedang terjerat utang sebesar US$ 11 juta atau setara Rp 171,6 miliar. Untuk membeli AirAsia, ia bahkan rela sampai menggadaikan rumahnya.

    Fernandes membeli AirAsia dengan tujuan membangun maskapai berbiaya rendah dengan layanan bernilai tinggi, yang dimungkinkan untuk dinikmati dengan harga terjangkau bagi masyarakat biasa. AirAsia pun memulai perjalanannya dengan dua pesawat terbang dan destinasi terbatas.

    Lepas dari Jeratan Utang

    Tony Fernandes/Foto: Rachman Haryanto

    Dalam waktu kurang dari dua tahun, Fernandes berhasil meloloskan maskapai itu dari jeratan utang dan mulai memperoleh keuntungan bisnis. Dan di tahun ketiganya, maskapai ini berhasil mengumpulkan US$ 30 juta atau setara Rp 468 miliar sebelum akhirnya meluncurkan penawaran umum perdana (IPO).

    Tidak hanya itu, pada 2003 ia berhasil mendorong PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat Open Sky Agreement dengan Indonesia, Singapura, dan Thailand, hingga membuka jalan bagi sesama pemain di industri penerbangan.

    Pada 2007, Fernandes pun merintis Tune Group, jaringan perhotelan dengan konsep no-frills (eliminasi layanan sampingan untuk memotong beban operasional dan tarif) seperti AirAsia. Sampai saat ini Tune Hotels sudah beroperasi di Inggris, Australia dan Timur Tengah.

    Sepanjang menggeluti dunia penerbangan, jalan yang dilaluinya tidaklah mulus. Salah satunya yakni di 2009, saat AirAsia pertama kali meluncurkan penerbangan jarak jauhnya dari Kuala Lumpur, Malaysia ke London, Inggris. Tidak lama berselang, jumlah pengguna penerbangan tersebut meningkat sepertiga.

    Namun hanya dalam tiga tahun, pihaknya harus menangguhkan rute tersebut akibat lonjakan harga bahan bakar dan pajak yang membengkak. Barulah di 2017 Fernandes pun memulai kembali rute jarak jauhnya.

    Usahanya untuk mengembangkan lini bisnisnya tidak berhenti sampai di situ. Dari awal, Fernandes ingin menciptakan ekosistem perjalanan komprehensif yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket kereta api, membeli tiket konser atau acara lainnya, menggunakan satu layanan keuangan yang terpusat. Karena itulah AirAsia Super Apps lahir.

    Terlepas dari berbagai strategi dan penyesuaian yang dilakukan baik oleh Fernandes maupun AirAsia, hingga kini slogan perusahaan masih sama, yakni ‘Everyone Can Fly’ atau ‘Semua Orang Bisa Terbang’. AirAsia juga dinobatkan sebagai low-cost carrier (LCC) Terbaik di Dunia versi Skytrax selama 6 tahun berturut.

    Fernandes juga telah menerima banyak penghargaan selama karirnya. Beberapa di antaranya yakni Honor of the Commander of the Order of the British Empire, yang dianugerahkan oleh Ratu Elizabeth II pada 2011, dan Commander of the Legion d’Honneur, yang diberikan oleh pemerintah Perancis atas kontribusinya yang luar biasa terhadap perekonomian Perancis melalui industri penerbangan.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap sejumlah produk asal Amerika Serikat (AS) tidak diberlakukan secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Pemerintah tetap berkomitmen melindungi industri dalam negeri dan hanya membuka akses bagi produk asing yang belum mampu diproduksi secara optimal di Indonesia.

    “Sekali lagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Menko Perekonomian, tidak seluruh produk dibebaskan dari TKDN. Hanya beberapa yang memang secara kemampuan kita belum memiliki, jadi itu jangan menghalangi kita menerima barang dari negara lain,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Kebijakan ini, menurutnya, tidak dimaksudkan untuk melemahkan industri lokal, melainkan untuk membuka ruang kerja sama dagang yang seimbang sekaligus realistis terhadap kapasitas produksi nasional saat ini.

    “Semangatnya bukan membebaskan seluruh produk dari kewajiban TKDN, tapi selektif. Pemerintah akan sangat concern dalam mengontrol jenis barang apa saja yang boleh masuk,” katanya.

    Menanggapi kekhawatiran publik bahwa produk lokal bisa kalah saing dengan produk asing, Prasetyo menegaskan bahwa barang-barang impor yang masuk tanpa TKDN hanya berlaku untuk jenis tertentu yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Sementara produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri nasional tetap akan mendapatkan perlindungan.

    “Kalau memang ada barang yang kita sudah punya kemampuan produksi, itu tidak serta-merta langsung diterima dari luar. Kita tetap jaga,” pungkas Prasetyo.

  • Cara Update Data Kependudukan agar BPNT Tetap Cair

    Cara Update Data Kependudukan agar BPNT Tetap Cair

    Jakarta

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial (bansos). Sehingga hanya mereka yang terdaftar di basis data ini yang dapat menerima bansos, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Namun untuk tetap terdaftar dan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bansos BPNT saat waktu pencairan, masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS perlu secara rutin memperbarui data mereka.

    Sebab perubahan kondisi ekonomi, kepindahan tempat tinggal, atau perubahan status kependudukan hingga perubahan anggota keluarga (ada yang meninggal, lahir, atau menikah) bisa memengaruhi kelayakan seseorang dalam menerima bansos.

    Cara Update Data Kependudukan di DTKS

    Dalam catatan detikcom yang melansir dari situs resmi Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berikut langkah-langkah update data kependudukan di DTKS:

    – Datangi kantor desa/kelurahan atau RT/RW setempat
    – Bawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya
    – Sampaikan maksud untuk memperbarui data DTKS
    – Petugas akan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG
    – Tunggu proses verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial

    Cara Daftar Di DTKS Sebagai Penerima Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di aplikasi cek bansos. Berikut ini adalah cara daftar yang bisa kamu lakukan secara online lewat HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan, kemudian pilih jenis bansos
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Penerima BPNT

    BPNT diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam 25 persen terbawah dalam DTKS. Terbawah merujuk pada keluarga dengan kemampuan ekonomi paling lemah.

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) pada pemerintah pusat. Setelah diverifikasi pemerintah pusat, data dalam DTKS resmi jadi KPM yang dipantau pemkab dan pemkot.

    Secara umum, siapa saja yang berhak terima BPNT harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

    – Individu penyandang disabilitas yang hidup sendiri atau tidak memiliki anggota keluarga lain.
    – Lansia yang tinggal sendiri tanpa pendamping keluarga.
    – Keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga lansia dan/atau penyandang disabilitas.
    – Keluarga tanpa anggota lansia atau disabilitas, tetapi kepala keluarganya berusia antara 40 hingga kurang dari 60 tahun.
    – Keluarga yang tidak memiliki lansia maupun disabilitas, dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun.

    Selain itu, BPNT tidak diberikan pada sejumlah kelompok seperti:

    – Aparatur Sipil Negara (ASN)
    – Anggota TNI/Polri
    – Pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun
    – Pendamping sosial
    – Guru tersertifikasi
    – Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    – Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris
    – Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota.

    Jadwal dan Nominal Pencairan Bansos BPNT

    Pencairan bansos BPNT memasuki tahap ketiga yakni untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti untuk pencairan bansos sehingga penerima harus mengecek secara berkala. Adapun jadwal lengkap pencairan bansos BPNT 2025:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret
    Tahap 2: April, Mei, Juni
    Tahap 3: Juli, Agustus, September
    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Sementara untuk nominal pencairan, pada 2025 ini pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta KPM. Di mana setiap bulan penerima bansos mendapatkan dana Rp 200 ribu.

    Periode penyaluran dilakukan tiga bulan sekali, maka masyarakat akan menerima nominal bansos BPNT sebesar Rp 600 ribu/tahap. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

    Selain itu, setiap penerima BPNT akan mendapatkan tambahan uang tunai dari program penebalan bansos sebesar Rp 200.000 dikali dua untuk Juni dan Juli. Sehingga total Penebalan Bansos yang akan masuk rekening dalam sekali pencairan sebesar Rp 400.000.

    (igo/fdl)

  • Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:17 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu kurang dari enam bulan ke depan guna mendorong peningkatan konsumsi, salah satu caranya adalah dengan memperluas dan memperpanjang paket stimulus ekonomi.

    Centre of Reform on Economics (CORE), dalam laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 yang dirilis di Jakarta, Jumat, menyoroti urgensi perluasan cakupan bantuan tunai langsung (BLT).

    Program ini, yang terbukti ampuh menopang daya beli masyarakat, perlu difokuskan untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah.

    “Dengan fokus khusus pada pemulihan kemampuan konsumsi makanan pokok,” demikian laporan tersebut.

    Selain itu, CORE juga merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan diskon tarif listrik.

    Data menunjukkan bahwa biaya listrik menyumbang rata-rata 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga di Indonesia sehingga diskon ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87 persen, melambat dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 juga melambat menjadi 4,87 persen secara tahunan, turun dari 5,11 persen di kuartal I-2024.

    Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah mengucurkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup beragam inisiatif, seperti diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial (tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima).

    Juga bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 50 persen selama enam bulan bagi pekerja di sektor padat karya.

    Namun, CORE menyebut bahwa paket stimulus yang telah digelontorkan pemerintah ini hanya setara dengan 0,8 persen dari total PDB konsumsi Indonesia pada kuartal I 2025.

    Konsumsi rumah tangga kerap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga menyumbang porsi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 53-56 persen. Pada kuartal pertama tahun 2025, kontribusinya mencapai 54,53 persen dari PDB. 

    Sumber : Antara

  • OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    Jakarta

    Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga red notice Interpol masih hidup bebas di Qatar. Bahkan kini tersangka dugaan tindak pidana sektor keuangan itu malah tercatat sebagai CEO perusahaan di Qatar.

    Menanggapi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri. OJK menyesalkan Adrian bisa mendapatkan izin menjadi CEO di perusahaan Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    Ismail mengatakan OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

    Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

    “Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    OJK juga telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

    “OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Jakarta

    Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, diliputi ketegangan usai kasus beras oplosan kian menjadi sorotan, bahkan dilirik tajam oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, tak sedikit di antara mereka yang harus mengalami pemeriksaan oleh Satgas Pangan hingga kepolisian.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, Pasar Induk Beras Cipinang hingga siang hari ini ramai seperti biasa. Banyak truk hingga mobil pikap pengangkut beras keluar masuk kawasan.

    Ada di antara truk dan pikap ini yang datang untuk bongkar muatan, ada juga yang datang untuk mengisi muatan dengan para kuli angkutnya yang tengah lalu lalang membawa karung-karung beras.

    Meski begitu, para pedagang atau pemilik toko ini di kawasan ini enggan diwawancarai terkait kondisi mereka di tengah maraknya kasus beras oplosan.

    “Boleh liput-liput, tapi kami nggak bersedia diwawancarai,” kata seorang pedagang beras kepada detikcom di lokasi.

    “Buat sementara, saya no comment dulu,” kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid.

    Saat tengah berkeliling pasar, detikcom melihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya tengah mengitari pasar memantau langsung perkembangan harga hingga pemeriksaan kasus beras oplosan.

    Para anggota Satgas Pangan ini tampak dengan teliti berkeliling memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Tak lupa tim juga membawa beberapa sampel untuk diperiksa lebih jauh.

    “Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” kata Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di lokasi.

    Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa tim Satgas, Hidayat, mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan tersebut. Sebab, sebelumnya ia juga sudah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan belum mengalami permasalahan apa pun.

    “Sejauh ini kami ya sudah berhadapan dengan Bareskrim, Dirtipideksus dalam hal ini. Sejauh ini masih dugaan,” kata Hidayat selaku pemilik toko setelah dikunjungi Satgas Pangan Polda Metro

    “Oh sangat terbuka, sangat terbuka,” sambungnya saat ditanya apakah dirinya bersedia memberikan sampel beras yang dijualnya.

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengoplos beras. Menurutnya, kasus pengoplosan beras telah membuat negara rugi hingga Rp 100 triliun per tahun.

    Prabowo mengatakan ada 212 perusahaan penggilingan padi melakukan pelanggaran distribusi beras. Ratusan perusahaan ini juga mengoplos beras.

    “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa,” sebut Prabowo dalam harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk membantu produksi beras murah bagi masyarakat. Mulai dari memberikan subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga menyubsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.

    Namun masih ada saja pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Karena itu, tak mengherankan jika purnawirawan TNI itu berpendapat praktik beras oplosan seperti ini seharusnya sudah bisa masuk ranah hukum pidana.

    “Ini kalau menurut Saudara-saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun,” sebut Prabowo.

    “Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-saudara,” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Beras Oplosan Tak Ditarik Meski Bikin Geger, Cuma Diminta Jual Murah

    Jakarta

    Pemerintah meminta produsen tidak menarik stok beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan di pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.

    Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Keputusan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah perberasan. Bagi pengusaha yang masih berani menyimpang, akan ditindak tegas.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja. Kalau masih ada yang berani mau main-main. Jadi pesannya jelas, segera! Jangan main-main, turunkan harga yang macam-macam itu,” tegasnya.

    Zulhas juga mengungkapkan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. “Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” ujarnya.

    Kemudian, untuk mengantisipasi pengoplosan beras, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.

    “Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid

    Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring PMI Jasa AS tetap solid
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi Purchasing Managers’ Index (PMI) Jasa Amerika Serikat (AS) tetap solid.

    “Rupiah kembali mengalami pelemahan. Hal ini dipicu oleh penguatan dolar AS yang cenderung tertahan setelah rilis data ekonomi AS yang beragam, PMI manufaktur melemah namun sektor jasa tetap solid,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.295 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Berdasarkan S&P Global US Flash PMI, indeks output Komposit PMI AS naik dari 52,9 pada Juni menjadi 54,6 pada bulan ini yang didorong sektor jasa, dimana aktivitas bisnis meningkat yang belum pernah terjadi sejak Desember 2024. Indeks Aktivitas Bisnis PMI Sektor Jasa meningkat jadi 55,2 dari 52,9.

    Meskipun output manufaktur juga naik, tetapi laju pertumbuhan produksi melambat yang menandakan ekspansi moderat. Indeks Output Manufaktur AS melemah 51,2 dari 52,1, sama halnya PMI Manufaktur AS yang turun dari 52,9 menjadi 49,5.

    “(Data-data ekonomi AS tersebut) memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan mendatang, membuka ruang bagi mata uang emerging markets seperti rupiah untuk stabil. Pasar juga menanti rilis data Durable Goods Orders AS yang bisa mempengaruhi arah dolar dalam jangka pendek,” ungkap Taufan. 

    Sumber : Antara

  • Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Jakarta

    Syarat khusus ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

    Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN akan digunakan apabila pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” sebut Prasetyo.

    Progres Pembangunan IKN

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga/Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengungkapkan progres terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah tembus 97,46%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai.

    “Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada detikcom, Kamis (5/6/2025) lalu.

    Saat ini, pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

    Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru.

    “Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” terang Danis.

    Sementara itu, berdasarkan data Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

    Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% atau finishing.

    Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%.

    Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Halaman 2 dari 2

    (hal/rrd)

  • KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    KPR Subsidi 2025 Sudah Dibuka? Ini Cara Daftarnya

    Jakarta

    Rumah subsidi merupakan jenis hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program rumah subsidi dari pemerintah ini terus diperbarui setiap tahunnya guna membantu masyarakat mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

    Berbeda dengan bantuan sosial atau program pemerintah lainnya, KPR subsidi ini diberikan sepanjang tahun. Alih-alih menggunakan waktu pencairan seperti bansos, KPR subsidi diberikan berdasarkan kuota ketersediaan rumah subsidi.

    Khusus 2025 ini, kementerian PKP sedang menyusun agar anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi senilai Rp 43 triliun juga dapat membangun rumah subsidi berbentuk non tapak.

    Adapun FLPP untuk rumah subsidi tersebut dibiayai melalui skema campuran, yakni 75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank, dengan dukungan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp 43 triliun.

    Kriteria Penerima KPR Subsidi

    Melansir situs pengembang properti, Inproland, mereka yang bisa menerima KPR subsidi harus memenuhi kriteria berikut:

    1. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    2. Selain itu, belum pernah memiliki rumah atau hanya memiliki 1 rumah dengan kondisi tidak layak.
    3. Selanjutnya, memiliki pendapatan maksimal sesuai ketentuan (biasanya sekitar Rp 4-8 juta per bulan untuk FLPP).
    4. Terakhir, tidak sedang menerima bantuan rumah subsidi lainnya.

    Dokumen yang Dibutuhkan

    Setelah memenuhi kriteria di atas, siapkan dokumen berikut:

    1. Fotokopi KTP dan KK.
    2. Kemudian, slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
    3. Selain itu, surat pernyataan belum memiliki rumah.
    4. Jangan lupa, NPWP (jika ada).
    5. Terakhir, dokumen tambahan seperti surat nikah (bagi pasangan).

    Cara Mengajukan KPR Subsidi

    Dalam catatan detikcom, setelah calon debitur memenuhi seluruh kriteria dan sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengajukan KPR subsidi dengan cara:

    1. Memenuhi persyaratan dan dokumen yang diminta.
    2. Sudah menentukan lokasi rumah yang diinginkan.
    3. Calon penerima KPR FLPP mendatangi langsung pihak pengembang, sekaligus berkonsultasi tentang program FLPP untuk mengetahui kondisi bangunan dan lingkungan.
    4. Calon penerima datang ke bank pelaksana program FLPP untuk berkonsultasi mengenai lokasi hunian dan kalkulasi kredit lebih lanjut.
    5. Apabila pengajuan KPR FLPP disetujui, selanjutnya calon penerima KPR FLPP dan pihak bank pelaksana melangsungkan akad kredit.

    (igo/fdl)