Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan transportasi online. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub yang bakal menyiapkan aturan baru tersebut untuk 7 juta mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Untuk membuat aturan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).

    Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Forum ini bukan forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya pengaturan ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.

    Rekomendasi Aturan Transportasi Online

    Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator.

    Perjanjian itu juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” ujar Azas Tigor.

    Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.

    Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

    Aspirasi Driver Ojol

    Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

    Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.

    “Mayoritas mitra yang on bid (aktif) pilih 20%. Yang aksi (tolak) ditotal semua tidak sampai 2%. Angka 20% itu (alokasinya) termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.

    Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.

    “Sangat (setuju 20%). Masih banyak (benefit) yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional (yang diberikan) aplikator,” katanya.

    Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga (ada benefit). Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan (komisi) kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.

    Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.

    “(FGD tadi) masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 (roda empat). Merasa nggak diundang, padahal hari ini khusus R2 (roda dua). Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas,” tutur Roy

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)

  • Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi

    Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Jakarta, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan: Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan dugaan peredaran pupuk palsu yang menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional, kini telah ditangani pihak kepolisian di Mabes Polri.

    “Sudah, sudah (ditetapkan) tersangka di Mabes,” kata Mentan ditemui seusai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Jakarta, Jumat.

    Mentan menyebutkan kasus itu telah memasuki proses hukum, namun tidak menjelaskan detail lebih lanjut terkait jumlah tersangka atau wilayah persebaran kasus yang melibatkan kerugian besar terhadap sektor pertanian nasional. Saat ditanya lebih jauh oleh awak media terkait identitas tersangka, Mentan meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung ke Mabes Polri sebagai pihak yang menangani proses hukum dugaan kecurangan tersebut.

    “Tanya di Mabes (Polri) ya (untuk jumlah tersangka),” ucap Mentan singkat sembari memasuki ruang lift di Gedung Kemenko Pangan.

    Sambil meninggalkan Gedung Kemenko Pangan Mentan menegaskan komitmen pemerintah memberantas kejahatan distribusi pupuk dan memastikan petani hanya menerima pupuk asli yang berkualitas guna mendukung swasembada pangan Indonesia. Sebelumnya Mentan menyatakan, pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran dan menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Amran menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk.

    “Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7).

    Kendati demikian dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, namun menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi. Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Selama memimpin Kementerian Pertanian, Amran menegaskan fokus utamanya adalah memajukan sektor pertanian agar petani semakin sejahtera dan tidak terus-menerus menjadi korban permainan tidak bertanggung jawab.

    “Ini tegak, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus kami betul-betul ingin pertanian Indonesia berjaya,” ucap Mentan.

     

    Sumber : Antara

  • Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis fasilitas uji kendaraan bermotor atau proving ground di Bekasi, Jawa Barat bisa beroperasi tahun ini.

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan fasilitas di proving ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi sudah memenuhi standar regulasi di Indonesia dan standar global.

    “Proving ground ini dapat beroperasi pada tahun ini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kendaraan demi keselamatan dan kelaikan jalan,” kata Yusuf dalam siaran pers, Jumat (26/7/2025).

    Dia menjelaskan fasilitas ini akan memungkinkan pengujian berbagai aspek keselamatan kendaraan, termasuk uji tabrak (crash test), sebagai wujud komitmen Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan keselamatan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Indonesia mampu melakukan pengujian menyeluruh di dalam negeri, tanpa perlu mengirim kendaraan ke luar negeri.

    Saat ini, pengembangan fasilitas di proving ground sudah mengakomodir uji kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, hingga kendaraan berat (truk dan bus).

    Dia menyebutkan total ada 16 tahapan uji yang mencakup aspek keselamatan, lingkungan hidup, dan performa kendaraan, di antaranya, dua tahap pengujian rem, pengujian kursi, audible warning device, speedometer, noise emission, kaca spion, dan peralatan menyetir.

    Selain itu terdapat uji sabuk pengaman, tabrak, Electronic Stability Control (ESC), electric power trained vehicle, emisi, electric vehicle of category L, dan quiet road transport vehicle.

    Yusuf juga menjelaskan bahwa pembangunan proving ground BPLJSKB merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang dimulai sejak 2023.

    Dalam kesempatan yang sama, Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Rian Erlangga menilai keberadaan proving ground ini dapat meningkatkan kualitas kendaraan yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor, menekan biaya, serta meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

    “Secara financial benefit, dengan adanya proving ground, produk-produk otomotif di Indonesia akan memiliki standar internasional dan meningkatkan kesempatan untuk ekspor,” kata Rian.

  • Cara Hitung Orang Miskin di RI Mau Diganti, Ini Bocorannya

    Cara Hitung Orang Miskin di RI Mau Diganti, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menyiapkan perubahan untuk penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan Indonesia. Keputusan ini diambil setelah sejak tahun 1998 tidak mengalami perubahan.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai proses terkait penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan, termasuk kajian di internal. Harapannya metode baru itu sudah siap jika diimplementasikan pada 2026.

    “Harapannya mudah-mudahan, ya kami akan menunggu saja, kalau kami ketika nanti akan diimplementasikan apakah tahun depan Maret 2026, ataukah lainnya kami tetap menunggu dan kami tim teknis terus melakukan persiapan demi persiapan di metode baru tersebut,” kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Terpisah, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Nurma Midayanti mengatakan metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada. Salah satu yang akan diubah adalah komoditi yang berkaitan dengan pengeluaran makanan.

    “Dari sisi komoditi, metode lama itu sebenarnya jenis komoditinya sudah tidak cocok lagi kita gunakan. Jadi kita lagi mengkaji, kita akan melihat komoditi apa yang digunakan sehingga lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya berkaitan dengan pengeluaran makanan. Kita menghitung metode sekarang itu dari tahun 1998, jadi memang sudah lebih dari dua dekade. Konsumsi makanan pada saat orang jaman dulu dan sekarang kan berbeda, sudah ada gen Z, pola konsumsi makannya di kafe,” ungkap Nurma.

    Nurma menyebut saat ini pihaknya sedang menuntaskan kajian melalui naskah akademis. Perubahan metode penghitungan kemiskinan ini juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    “Keputusan metode baru ini tidak murni oleh BPS, (tetapi juga) oleh Bappenas, DEN ikut sekarang untuk mengawal penghitungan metode baru,” imbuh Nurma.

    Penghitungan Metode Kemiskinan Saat Ini

    Gedung BPS/Foto: Ari Saputra

    Profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Februari 2025. Jumlah sampel sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Sebagai pengertian, yang dinamakan penduduk miskin adalah saat mereka pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Maret 2025 berdasarkan Susenas sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, meningkat 2,34% dibandingkan dengan September 2024.

    Lebih rinci dicatat garis kemiskinan kota sebesar Rp 629.561 per kapita per bulan. Garis kemiskinan kota tersebut lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan pedesaan yang mencapai Rp 580.349 per kapita per bulan, naik jika dibandingkan kondisi September 2024 sebesar 2,42%.

    Penghitungan ini didasarkan pada standar nasional konsumsinya, baik makanan dan non makanan. Lebih rinci dijelaskan untuk makanan share-nya lebih besar yakni 74,58% dan sisanya 25,42% bukan makanan.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/acd)

  • Cuma Modal Rp 3.900 dan Gadai Rumah, Kini Jadi Raja Maskapai!

    Cuma Modal Rp 3.900 dan Gadai Rumah, Kini Jadi Raja Maskapai!

    Jakarta –

    Di tahun 2001, tak banyak orang percaya maskapai murah bisa sukses di Asia. Tapi Tony Fernandes punya mimpi lain. Berbekal dua pesawat tua, ia menjadikan AirAsia sebagai pilihan terjangkau yang membuka akses terbang ke lebih banyak orang.

    Tony Fernandes merupakan pendiri sekaligus bos besar AirAsia Group, yang pada awal 2022 berganti nama menjadi Capital A. AirAsia kini jadi salah satu maskapai penerbangan berbiaya hemat terbesar di Asia, dengan jaringan yang luas lebih dari 190 kota tujuan.

    Di balik sosoknya yang sudah membangun maskapai tersebut selama belasan tahun, ternyata ia memulai profesinya sebagai pelayan restoran. Pria dengan nama lengkap Tan Sri Dr. Anthony Francis ini pernah terpilih sebagai salah satu individu yang masuk daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah TIME alias TIME 100 pada tahun 2015 lalu.

    Dikutip dari Foundr dan Medium, Sabtu (26/7/2025), ia lahir di Kuala Lumpur, Malaysia 30 April 1964. Pekerjaan pertamanya saat masih menduduki bangku kuliah adalah menjadi pelayan di sebuah restoran di London.

    “Pekerjaan pertama saya adalah pelayan di restoran di London yang Anda lihat di belakang saya. Saya tidak menyadari betapa sulitnya menjadi pelayan dan tidak lama kemudian dipecat. Semua pekerjaan itu sulit dan pekerjaan ini telah mengajari saya untuk menghormati semua pekerjaan dan memperlakukan semua dengan setara,” katanya, dikutip melalui akun LinkedIn,

    Tony Fernandes pun lulus dari London School of Economics pada 1987 dengan gelar di bidang Akuntansi. Ia lalu memulai karier di Virgin Group di London selama beberapa tahun. Tidak lama setelah itu pada 1990-an, Tony terjun ke bidang musik yakni ke Warner Music Group, dan menjabat sebagai Wakil Presiden Regional Asia Tenggara selama sembilan tahun.

    Pada 2001, ia bersama mitra bisnisnya, Kamarudin Meranun, mengambil alih maskapai AirAsia dengan harga 1 ringgit, yakni US$ 0,25 atau setara Rp 3.900. Pada masa itu, maskapai milik pemerintah Malaysia itu sedang terjerat utang sebesar US$ 11 juta atau setara Rp 171,6 miliar. Untuk membeli AirAsia, ia bahkan rela sampai menggadaikan rumahnya.

    Fernandes membeli AirAsia dengan tujuan membangun maskapai berbiaya rendah dengan layanan bernilai tinggi, yang dimungkinkan untuk dinikmati dengan harga terjangkau bagi masyarakat biasa. AirAsia pun memulai perjalanannya dengan dua pesawat terbang dan destinasi terbatas.

    Lepas dari Jeratan Utang

    Tony Fernandes/Foto: Rachman Haryanto

    Dalam waktu kurang dari dua tahun, Fernandes berhasil meloloskan maskapai itu dari jeratan utang dan mulai memperoleh keuntungan bisnis. Dan di tahun ketiganya, maskapai ini berhasil mengumpulkan US$ 30 juta atau setara Rp 468 miliar sebelum akhirnya meluncurkan penawaran umum perdana (IPO).

    Tidak hanya itu, pada 2003 ia berhasil mendorong PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat Open Sky Agreement dengan Indonesia, Singapura, dan Thailand, hingga membuka jalan bagi sesama pemain di industri penerbangan.

    Pada 2007, Fernandes pun merintis Tune Group, jaringan perhotelan dengan konsep no-frills (eliminasi layanan sampingan untuk memotong beban operasional dan tarif) seperti AirAsia. Sampai saat ini Tune Hotels sudah beroperasi di Inggris, Australia dan Timur Tengah.

    Sepanjang menggeluti dunia penerbangan, jalan yang dilaluinya tidaklah mulus. Salah satunya yakni di 2009, saat AirAsia pertama kali meluncurkan penerbangan jarak jauhnya dari Kuala Lumpur, Malaysia ke London, Inggris. Tidak lama berselang, jumlah pengguna penerbangan tersebut meningkat sepertiga.

    Namun hanya dalam tiga tahun, pihaknya harus menangguhkan rute tersebut akibat lonjakan harga bahan bakar dan pajak yang membengkak. Barulah di 2017 Fernandes pun memulai kembali rute jarak jauhnya.

    Usahanya untuk mengembangkan lini bisnisnya tidak berhenti sampai di situ. Dari awal, Fernandes ingin menciptakan ekosistem perjalanan komprehensif yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket kereta api, membeli tiket konser atau acara lainnya, menggunakan satu layanan keuangan yang terpusat. Karena itulah AirAsia Super Apps lahir.

    Terlepas dari berbagai strategi dan penyesuaian yang dilakukan baik oleh Fernandes maupun AirAsia, hingga kini slogan perusahaan masih sama, yakni ‘Everyone Can Fly’ atau ‘Semua Orang Bisa Terbang’. AirAsia juga dinobatkan sebagai low-cost carrier (LCC) Terbaik di Dunia versi Skytrax selama 6 tahun berturut.

    Fernandes juga telah menerima banyak penghargaan selama karirnya. Beberapa di antaranya yakni Honor of the Commander of the Order of the British Empire, yang dianugerahkan oleh Ratu Elizabeth II pada 2011, dan Commander of the Legion d’Honneur, yang diberikan oleh pemerintah Perancis atas kontribusinya yang luar biasa terhadap perekonomian Perancis melalui industri penerbangan.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Istana Pastikan Relaksasi TKDN untuk Produk AS Tidak Berlaku Menyeluruh

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap sejumlah produk asal Amerika Serikat (AS) tidak diberlakukan secara menyeluruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Pemerintah tetap berkomitmen melindungi industri dalam negeri dan hanya membuka akses bagi produk asing yang belum mampu diproduksi secara optimal di Indonesia.

    “Sekali lagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Menko Perekonomian, tidak seluruh produk dibebaskan dari TKDN. Hanya beberapa yang memang secara kemampuan kita belum memiliki, jadi itu jangan menghalangi kita menerima barang dari negara lain,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Kebijakan ini, menurutnya, tidak dimaksudkan untuk melemahkan industri lokal, melainkan untuk membuka ruang kerja sama dagang yang seimbang sekaligus realistis terhadap kapasitas produksi nasional saat ini.

    “Semangatnya bukan membebaskan seluruh produk dari kewajiban TKDN, tapi selektif. Pemerintah akan sangat concern dalam mengontrol jenis barang apa saja yang boleh masuk,” katanya.

    Menanggapi kekhawatiran publik bahwa produk lokal bisa kalah saing dengan produk asing, Prasetyo menegaskan bahwa barang-barang impor yang masuk tanpa TKDN hanya berlaku untuk jenis tertentu yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Sementara produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri nasional tetap akan mendapatkan perlindungan.

    “Kalau memang ada barang yang kita sudah punya kemampuan produksi, itu tidak serta-merta langsung diterima dari luar. Kita tetap jaga,” pungkas Prasetyo.

  • Cara Update Data Kependudukan agar BPNT Tetap Cair

    Cara Update Data Kependudukan agar BPNT Tetap Cair

    Jakarta –

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial (bansos). Sehingga hanya mereka yang terdaftar di basis data ini yang dapat menerima bansos, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Namun untuk tetap terdaftar dan tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bansos BPNT saat waktu pencairan, masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS perlu secara rutin memperbarui data mereka.

    Sebab perubahan kondisi ekonomi, kepindahan tempat tinggal, atau perubahan status kependudukan hingga perubahan anggota keluarga (ada yang meninggal, lahir, atau menikah) bisa memengaruhi kelayakan seseorang dalam menerima bansos.

    Cara Update Data Kependudukan di DTKS

    Dalam catatan detikcom yang melansir dari situs resmi Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berikut langkah-langkah update data kependudukan di DTKS:

    – Datangi kantor desa/kelurahan atau RT/RW setempat
    – Bawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya
    – Sampaikan maksud untuk memperbarui data DTKS
    – Petugas akan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG
    – Tunggu proses verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial

    Cara Daftar Di DTKS Sebagai Penerima Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di aplikasi cek bansos. Berikut ini adalah cara daftar yang bisa kamu lakukan secara online lewat HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan, kemudian pilih jenis bansos
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Penerima BPNT

    BPNT diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam 25 persen terbawah dalam DTKS. Terbawah merujuk pada keluarga dengan kemampuan ekonomi paling lemah.

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diajukan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) pada pemerintah pusat. Setelah diverifikasi pemerintah pusat, data dalam DTKS resmi jadi KPM yang dipantau pemkab dan pemkot.

    Secara umum, siapa saja yang berhak terima BPNT harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

    – Individu penyandang disabilitas yang hidup sendiri atau tidak memiliki anggota keluarga lain.
    – Lansia yang tinggal sendiri tanpa pendamping keluarga.
    – Keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga lansia dan/atau penyandang disabilitas.
    – Keluarga tanpa anggota lansia atau disabilitas, tetapi kepala keluarganya berusia antara 40 hingga kurang dari 60 tahun.
    – Keluarga yang tidak memiliki lansia maupun disabilitas, dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun.

    Selain itu, BPNT tidak diberikan pada sejumlah kelompok seperti:

    – Aparatur Sipil Negara (ASN)
    – Anggota TNI/Polri
    – Pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun
    – Pendamping sosial
    – Guru tersertifikasi
    – Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    – Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris
    – Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota.

    Jadwal dan Nominal Pencairan Bansos BPNT

    Pencairan bansos BPNT memasuki tahap ketiga yakni untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti untuk pencairan bansos sehingga penerima harus mengecek secara berkala. Adapun jadwal lengkap pencairan bansos BPNT 2025:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret
    Tahap 2: April, Mei, Juni
    Tahap 3: Juli, Agustus, September
    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Sementara untuk nominal pencairan, pada 2025 ini pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta KPM. Di mana setiap bulan penerima bansos mendapatkan dana Rp 200 ribu.

    Periode penyaluran dilakukan tiga bulan sekali, maka masyarakat akan menerima nominal bansos BPNT sebesar Rp 600 ribu/tahap. Dana bantuan dikirim langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bisa dicairkan melalui bank Himbara.

    Selain itu, setiap penerima BPNT akan mendapatkan tambahan uang tunai dari program penebalan bansos sebesar Rp 200.000 dikali dua untuk Juni dan Juli. Sehingga total Penebalan Bansos yang akan masuk rekening dalam sekali pencairan sebesar Rp 400.000.

    (igo/fdl)

  • Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:17 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu kurang dari enam bulan ke depan guna mendorong peningkatan konsumsi, salah satu caranya adalah dengan memperluas dan memperpanjang paket stimulus ekonomi.

    Centre of Reform on Economics (CORE), dalam laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 yang dirilis di Jakarta, Jumat, menyoroti urgensi perluasan cakupan bantuan tunai langsung (BLT).

    Program ini, yang terbukti ampuh menopang daya beli masyarakat, perlu difokuskan untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah.

    “Dengan fokus khusus pada pemulihan kemampuan konsumsi makanan pokok,” demikian laporan tersebut.

    Selain itu, CORE juga merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan diskon tarif listrik.

    Data menunjukkan bahwa biaya listrik menyumbang rata-rata 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga di Indonesia sehingga diskon ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87 persen, melambat dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 juga melambat menjadi 4,87 persen secara tahunan, turun dari 5,11 persen di kuartal I-2024.

    Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah mengucurkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup beragam inisiatif, seperti diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial (tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima).

    Juga bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 50 persen selama enam bulan bagi pekerja di sektor padat karya.

    Namun, CORE menyebut bahwa paket stimulus yang telah digelontorkan pemerintah ini hanya setara dengan 0,8 persen dari total PDB konsumsi Indonesia pada kuartal I 2025.

    Konsumsi rumah tangga kerap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga menyumbang porsi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 53-56 persen. Pada kuartal pertama tahun 2025, kontribusinya mencapai 54,53 persen dari PDB. 

    Sumber : Antara

  • OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    OJK Geram! Buronan Investree Malah Jadi CEO di Qatar

    Jakarta –

    Eks CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree), Adrian Gunadi, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga red notice Interpol masih hidup bebas di Qatar. Bahkan kini tersangka dugaan tindak pidana sektor keuangan itu malah tercatat sebagai CEO perusahaan di Qatar.

    Menanggapi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri. OJK menyesalkan Adrian bisa mendapatkan izin menjadi CEO di perusahaan Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    Ismail mengatakan OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

    Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

    “Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

    OJK juga telah menetapkan Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

    “OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Tegangnya Pasar Induk Cipinang usai Kasus Beras Oplosan Disorot Prabowo

    Jakarta –

    Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, diliputi ketegangan usai kasus beras oplosan kian menjadi sorotan, bahkan dilirik tajam oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, tak sedikit di antara mereka yang harus mengalami pemeriksaan oleh Satgas Pangan hingga kepolisian.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Jumat kemarin, Pasar Induk Beras Cipinang hingga siang hari ini ramai seperti biasa. Banyak truk hingga mobil pikap pengangkut beras keluar masuk kawasan.

    Ada di antara truk dan pikap ini yang datang untuk bongkar muatan, ada juga yang datang untuk mengisi muatan dengan para kuli angkutnya yang tengah lalu lalang membawa karung-karung beras.

    Meski begitu, para pedagang atau pemilik toko ini di kawasan ini enggan diwawancarai terkait kondisi mereka di tengah maraknya kasus beras oplosan.

    “Boleh liput-liput, tapi kami nggak bersedia diwawancarai,” kata seorang pedagang beras kepada detikcom di lokasi.

    “Buat sementara, saya no comment dulu,” kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid.

    Saat tengah berkeliling pasar, detikcom melihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya tengah mengitari pasar memantau langsung perkembangan harga hingga pemeriksaan kasus beras oplosan.

    Para anggota Satgas Pangan ini tampak dengan teliti berkeliling memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Tak lupa tim juga membawa beberapa sampel untuk diperiksa lebih jauh.

    “Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, nanti kami dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan tegas untuk melakukan tindakan hukum,” kata Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry di lokasi.

    Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa tim Satgas, Hidayat, mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan tersebut. Sebab, sebelumnya ia juga sudah diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan belum mengalami permasalahan apa pun.

    “Sejauh ini kami ya sudah berhadapan dengan Bareskrim, Dirtipideksus dalam hal ini. Sejauh ini masih dugaan,” kata Hidayat selaku pemilik toko setelah dikunjungi Satgas Pangan Polda Metro

    “Oh sangat terbuka, sangat terbuka,” sambungnya saat ditanya apakah dirinya bersedia memberikan sampel beras yang dijualnya.

    Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengoplos beras. Menurutnya, kasus pengoplosan beras telah membuat negara rugi hingga Rp 100 triliun per tahun.

    Prabowo mengatakan ada 212 perusahaan penggilingan padi melakukan pelanggaran distribusi beras. Ratusan perusahaan ini juga mengoplos beras.

    “Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa,” sebut Prabowo dalam harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Prabowo mengatakan selama ini pemerintah sudah banyak turun tangan untuk membantu produksi beras murah bagi masyarakat. Mulai dari memberikan subsidi benih, subsidi pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, hingga menyubsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.

    Namun masih ada saja pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Karena itu, tak mengherankan jika purnawirawan TNI itu berpendapat praktik beras oplosan seperti ini seharusnya sudah bisa masuk ranah hukum pidana.

    “Ini kalau menurut Saudara-saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun,” sebut Prabowo.

    “Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu, Saudara-saudara,” tegasnya.

    (igo/fdl)