Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Beras Oplosan di Ritel Modern Turun Harga Jadi Segini

    Jakarta –

    Harga beras premium di ritel modern turun. Penurunan harga ini buntut dari kasus beras oplosan yang tengah diusut pemerintah.

    Berdasarkan pantauan detikcom, Sabtu (26/7/2025), Alfamidi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, harga beras kemasan 5 kilogram (kg) turun Rp 1.000/5 kg, dari Rp 74.500/5 kg menjadi Rp 73.500/5 kg. Penjaga menyebut penurunan telah dilakukan sejak awal pekan ini.

    “Turun sejak beberapa hari ini, awal minggu ini turun Rp 1.000 semua,” kata penjaga Alfamidi tersebut kepada detikcom.

    Namun beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki. Petugas Alfamidi itu menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebutkan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” ungkapnya.

    Kemudian, harga beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian, turun Rp 1.0000/kg. Meski di display harga masih tertera Rp 74.500/5 kg, namun petugas menyebut pada sistem telah turun Rp 73.500/5 kg.

    “Sudah turun di sistem Rp 73.500/ 5 kg,” ucap petugas Alfamart itu.

    Seperti ritel sebelumnya, pilihan merek beras yang dijual sedikit. Saat ini hanya ada merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iya tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Beras Oplosan Tidak Ditarik

    Sebelumnya, pemerintah meminta agar beras yang beredar di ritel tidak ditarik. Pemerintah hanya meminta produsen menurunkan harga jualnya ke ritel sebagai efek jera melakukan pelanggaran mutu, kualitas atau mengoplos beras.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas memperingatkan agar produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan.

    “Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    (ada/ara)

  • BPS Tetapkan Garis Kemiskinan 20 Ribu/Hari, Bisa Dapat Apa Aja?

    BPS Tetapkan Garis Kemiskinan 20 Ribu/Hari, Bisa Dapat Apa Aja?

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat mencapai 23,85 juta orang. Sementara, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat 2,38 juta orang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengungkap kriteria penduduk miskin di Indonesia adalah orang yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang tercatat Rp 609.160 per kapita per bulan, atau hanya Rp 20.305 per hari. Lalu pengeluaran Rp 20.000 per hari bisa dapat apa saja sih? Yuk simak selengkapnya berikut ini.

  • Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Beras Oplosan Terungkap, Pengusaha Ritel Beberkan Kondisi Pasar-Konsumen

    Jakarta –

    Bareskrim Polri resmi merilis lima merek beras yang tidak sesuai mutu dan takaran atau oplosan berdasarkan hasil uji laboratorium. Atas temuan tersebut Bareskrim melalui Satgas Pangan Polri melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, ritel, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Menanggapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), langsung menyurati Satgas Pangan Polri untuk memohon arahan yang dapat dilakukan segera. Berdasarkan surat permohonan yang diterima detikcom, APRINDO menyebut isu peredaran beras oplosan ini memicu kekhawatiran konsumen dan berpotensi mengganggu distribusi dan stabilitas harga pangan.

    “Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dugaan beredarnya beras oplosan di pasar modern dan tradisional, serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan,” kata Ketua Umum APRINDO, Solihin dalam surat permohonannya, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dalam surat yang disampaikan ke Satgas Pangan Polri pada 24 Juli 2025 itu juga mengungkap kondisi peritel seiring meluasnya isu beras oplosan. Solihin menyebut, para pengusaha menerima sejumlah kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras.

    APRINDO yang terdiri dari pelaku usaha ritel modern di seluruh Indonesia, terang Solihin, berkomitmen mematuhi ketentuan perundang-undangan dan mendistribusikan produk yang telah sesuai standar mutu serta berasal dari sumber yang legal dan terpercaya.

    “Menyikapi isu beras oplosan yang saat ini mencuat di berbagai media, beberapa anggota kami menyampaikan adanya kekhawatiran dari konsumen, serta potensi ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan produsen/pemasok beras,” terangnya.

    4 Permohonan Arahan Pengusaha Ritel:

    1. Mohon petunjuk resmi mengenai status produk beras yang sedang diisukan mengandung oplosan;

    2. Petunjuk teknis bagi ritel dalam menindaklanjuti atau menahan produk beras tertentu selama belum ada keputusan resmi;

    3. Pedoman koordinasi antara pihak produsen, pemasok, dan peritel saat dilakukan pemeriksaan lapangan (sidak);

    4. Strategi komunikasi yang dapat dirumuskan bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.

    “Arahan dan keputusan resmi dari Kepala Kepala Satgas Pangan Polri akan menjadi acuan utama APRINDO dalam menyusun imbauan kepada anggota, serta menjadi landasan operasional di lapangan,” pungkasnya.

    Temuan Bareskrim Polri

    Bareskrim Polri Gulung Sindikat Beras Oplosan/Foto: Ari Saputra

    Dari penyelidikan terhadap 212 merek beras, Satgas Pangan Polri menelusuri data PT produsen beras yang terlibat. Ada sekitar 52 PT produsen beras premium dan 15 PT produsen beras medium. Setelah itu, Bareskrim juga melakukan pengecekan sampel ke laboratorium pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. Saat ini baru 5 merek yang sudah keluar hasilnya.

    “Dari hasil penyidikan sementara ditemukan 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf, dikutip dari detikNews, Kamis (24/7/2025).

    Bareskrim juga melakukan penggeledahan, penyegelan, serta penyitaan di tempat produksi gudang, retail, maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

    Saat ini, penyidik Bareskrim sudah menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dari hasil investigasi, penyidik menemukan modus yang dilakukan produsen mengoplos beras dengan menggunakan alat modern ataupun manual.

    “Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen yaitu, di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Jawa Barat; kantor dan gudang PT PIM di Serang, Banten; serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur,” ujar Helfi.

    Potensi Kerugian Capai Rp 99 T

    Diberitakan sebelumnya, Kementan menemukan 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berdasarkan hasil investigasi, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET.

    Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI.

    Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Amran menegaskan temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Berdasarkan perhitungan Kementan, kerugian yang bisa dialami oleh konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.

    “Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Pemerintah Bakal Hapus HET Beras Medium-Premium, Pedagang Lega! – Page 3

    Pemerintah Bakal Hapus HET Beras Medium-Premium, Pedagang Lega! – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (KPPIBC), Zulkifli Rasyid, telah meminta pemerintah mencabut HET untuk beras medium umum. Namun, dia sepakat HET tetap berlaku untuk beras cadangan Perum Bulog, yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Menurut Zulkifli, beras SPHP adalah barang yang disubsidi pemerintah, sehingga sudah sepatutnya diatur harga jualnya agar lebih murah didapatkan masyarakat. Namun, dia tak sepakat HET berlaku untuk beras umum, meskipun dalam kategori kualitas medium.

    “Sebab, beras Bulog itu adalah modal dan subsidi pemerintah jika sudah dilepas ke masyarakat. Misalnya, belinya Rp 12.500, dijual Rp 11.000, berarti ada subsidi pemerintah Rp 1.500 per kilo; itu saya setuju HET-nya. Tapi, saya tidak sependapat dengan beras lokal, atau beras yang berasal dari luar, yang diterapkan HET,” ungkap Zulkifli saat berbincang dengan Liputan6.com, di PIBC, Jakarta, pada Senin (14/7/2025).

     

  • Untung-Rugi Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI ke AS

    Untung-Rugi Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyepakati transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebagai bagian kesepakatan perjanjian dagang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menuturkan manfaat dari transfer data pribadi ini membuat Indonesia dikenakan bea masuk untuk produk AS sebesar 19%, dari sebelumnya 32%. Hal ini menurutnya membuat produk seperti  sawit, furnitur, alas kaki bisa bersaing di pasar AS.

    “Hanya, kalau ditukar dengan transfer data pribadi, nampaknya kita rugi besar. Sudah kena [tarif] 19%, beli pesawat Boeing yang memang sedang kurang diminati di dunia, harus transfer data pribadi juga,” kata Heru, Sabtu (26/7/2025)

    Heru meyakini, transfer data pribadi ini bukan sekadar masyarakat memakai Gmail, Netflix ataupun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Namun, data-data pribadi yang memiliki korelasi dengan kepentingan AS. 

    “Ya ada data e-commerce, ride hailing, kesehatan, keuangan seperti QRIS. Mereka ingin Indonesia jadi rumah kaca bagi mereka,” tutur Heru.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan negosiasi dengan AS masih terus berjalan, termasuk mengenai kesepakatan transfer data pribadi ini. 

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah melakukan finalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara. Hal ini sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data. 

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga mengakui isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan perusahaan-perusahaan AS hanya mengikuti protokol yang sudah diatur perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

  • Kereta Cepat Whoosh Tabrak Biawak 10 Kali sejak Awal Tahun – Page 3

    Kereta Cepat Whoosh Tabrak Biawak 10 Kali sejak Awal Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kereta cepat Whoosh kembali mengalami gangguan perjalanan akibat menabrak seekor biawak di lintasan Padalarang–Karawang pada Kamis (24/7) pukul 14.32 WIB di titik KM 86+200. Peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat, insiden serupa sudah terjadi sebanyak 10 kali sepanjang semester I tahun 2025.

    Pada insiden terbaru pada Kamis kemarin, Kereta Cepat Whoosh mengalami keterlambatan sekitar 40 menit. Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan hewan yang tertabrak adalah biawak yang berada di jalur kereta cepat saat melintas dalam kecepatan tinggi.

    “Petugas langsung turun ke lokasi dan memastikan bahwa hewan yang tertabrak adalah biawak. Setelah itu dilakukan pembersihan dan sterilisasi lintasan,” ujar Emir dikutip dari Antara, Sabtu (26/7/2025).

    Menurutnya, tim teknis juga langsung memeriksa bagian bawah rangka kereta untuk memastikan tidak ada komponen yang rusak atau terdampak. Setelah dinyatakan aman, perjalanan kereta kembali dilanjutkan seperti biasa.

    KCIC menyampaikan permintaan maaf kepada penumpang atas keterlambatan tersebut, dan menegaskan bahwa keselamatan serta ketepatan waktu tetap menjadi prioritas utama.

    Lintasan Rawan, KCIC Perketat Mitigasi

    KCIC mengidentifikasi lintasan Padalarang–Karawang sebagai titik rawan karena banyak melewati kawasan vegetasi lebat seperti semak belukar, hutan kecil, dan aliran air yang menjadi habitat alami biawak dan hewan liar lainnya.

    “Karena kondisi geografis tersebut, insiden tabrakan dengan biawak telah terjadi sedikitnya 10 kali dalam enam bulan terakhir,” kata Emir.

    Sebagai langkah mitigasi, KCIC telah memasang pagar pengaman di sepanjang jalur dan mempersempit celah yang memungkinkan hewan liar masuk ke rel. Pihaknya juga melakukan patroli rutin serta membersihkan vegetasi secara berkala.

    “Upaya-upaya ini terus kami tingkatkan sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan dan keandalan layanan kereta cepat Whoosh,” pungkas Emir.

  • Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan respons baik dari para pemangku kepentingan. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten telah menyatakan dukungan terhadap keberadaan moda transportasi umum modern tersebut. 

    Terkini, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong yang digagas melalui kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut proyek ini sebagai ‘angin surga’ bagi warga Banten dan Jakarta.

    “Ini adalah awal dari apa yang saya sebut sebagai ‘angin surga’. Karena harapan masyarakat Banten atas terwujudnya sistem transportasi massal modern bisa terwujud,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat (25/7/2025) dilansir dari Antara.

    Dimyati sempat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 24 Juli 2025.

    Ia menilai pengembangan MRT tersebut akan mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, ramah lingkungan, serta menjadi moda transportasi yang terjangkau. Selain itu MRT akan berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi BBM, dan mendorong pertumbuhan kawasan penyangga.

    “Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dari pengembangan jalur MRT North-South Extension ini,” ujar Dimyati.

    Pemprov Banten, lanjut Dimyati, mendukung penuh dan membuka ruang bagi investasi di sektor transportasi massal. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses jika terdapat kendala di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas transportasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kemudian juga dapat menambah potensi pendapatan non-tarif melalui sektor komersial seperti iklan dan pengelolaan kawasan,” katanya.

    Tri juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak swasta lainnya dalam proyek ini. Salah satu kawasan yang dilalui jalur MRT adalah Bintaro, yang dikelola oleh Jaya Group, sehingga diperlukan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan.

    “Kajian awal memang sudah berjalan, tapi ke depan tentu akan lebih rinci lagi,” tutupnya.

    Dukungan Pemprov DKI

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengamini rencana proyek tersebut dan bahkan bersedia memberikan modal awal.

    Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.

    “Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B),” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

  • Indonesia-Turki Perkuat Pembangunan Ekosistem Industri Maritim – Page 3

    Indonesia-Turki Perkuat Pembangunan Ekosistem Industri Maritim – Page 3

    Sebelumnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bersama badan klasifikasi asal Turki, Türk Loydu, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, di Jakarta.

    Pertemuan ini dilakukan bersama Ketua Majelis BKI, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan industri maritim nasional.

    Dalam pertemuan tersebut, Direktur BKI dan Türk Loydu menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan kapal TNI Angkatan Laut. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian pertahanan maritim Indonesia melalui kolaborasi antar lembaga klasifikasi nasional-internasional.

    Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto mengatakan langkah BKI dan Türk Loydu sebagai bagian dari sinergi lintas negara. Tentunya bakal membuat Indonesia kuat dalam industri maritim.

    ” Dalam mendukung visi Indonesia yang mandiri di sektor pertahanan dan industri maritim,” katanya.

    Kolaborasi ini sejalan dengan misi BKI sebagai badan klasifikasi nasional yang terus berupaya memperluas jaringan kerja sama global guna mendukung penguatan kapasitas industri maritim Indonesia.

  • 2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    2 Versi Kemiskinan RI, Kok Bisa Beda Jauh?

    Jakarta –

    Angka kemiskinan Indonesia telah resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ada perbedaan angka kemiskinan antara versi yang dilaporkan BPS dengan versi Bank Dunia (World Bank).

    Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Bank Dunia memperkenalkan standar baru dalam mengukur kemiskinan per Juni 2025. Hal ini termasuk juga dengan menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem yang jadi sebesar US$ 3 berdasarkan purchasing power parity (PPP), atau paritas daya beli.

    “Bank Dunia memang memperkenalkan standar baru. Kemiskinan ekstrem untuk negara-negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income countries, termasuk Indonesia. Yaitu di bulan Juni ini, World Bank sudah merilis dengan standarnya yaitu US$ 3 PPP per kapita per hari,” ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip pada Sabtu (26/7/2025).

    Berdasarkan standar itu, Bank Dunia memperkirakan ada sebanyak 5,44% penduduk Indonesia pada 2023 hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem versi teranyar. Persentase ini menunjukkan adanya perbedaan data angka kemiskinan ekstrem versi BPS.

    Ateng juga bilang, saat ini pihaknya belum menggunakan tolok ukur US$ 3 PPP untuk menakar garis kemiskinan ekstrem Indonesia. Tetapi ia bilang, BPS akan tetap mengikuti perkembangan metode global dalam pengukuran kemiskinan esktrem.

    “Bank Dunia memperkirakan 5,44% penduduk Indonesia pada tahun 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrim versi tersebut. Kemudian, sampai saat ini memang kita belum secara resmi mengadopsi batas US$ 3 PPP tersebut sebagai garis kemiskinan ekstrim nasional. Namun demikian, BPS akan terus mengikuti perkembangan metode global tentang pengukuran terutama kemiskinan ekstrim tersebut,” beber Ateng.

    Ateng juga bilang, BPS sampai saat ini masih mengacu pada standar US$ 2,15 PPP untuk menjaga konsistensi dengan penghitungan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem RI per Maret 2024 yaitu sebesar 0,83% mengacu pada US$ 1,9 PPP versi 2011.

    “Kami masih menggunakan US$ 2,15 PPP karena tadi agar memperbandingkan dengan periode atau tahun-tahun sebelumnya. Angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2024 sebesar 0,83%, ini mengacu kepada US$ yang direvisi, US$ 1,9 2011 PPP. Angka tersebut diperoleh dari metode penghitungan yang lama,” bebernya.

    “Sementara itu, kemiskinan ekstrem 0,85% yang barusan kami rilis mengacu pada garis kemiskinan US$ 2,15 PPP di 2017, serta dihitung mengadopsi (dengan) jadi Bank Dunia mengeluarkan metode baru yang telah dikomunikasikan kami juga dengan World Bank,” ia menguraikan.

    Ateng bilang, Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017 yang langsung diadopsi oleh BPS. Kemudian, per Maret 2024 ketika angka kemiskinan ekstrem dihitung dengan metode yang sama, Ateng bilang ada persentasenya sebesar 1,26%.

    “Pada Maret 2024 ketika dihitung dengan metode yang sama, hasilnya 1,26%. Sehingga kemiskinan ekstrem Maret 2025 turun dibandingkan dengan esktrem Maret 2024. Intinya metode baru ini, kita yang lama masih menggunakan pertumbuhan CPI (consumer price index), yang baru ini kita sudah mengadopsi salah satu di PBB, deflator ya, spasial deflator. Itu perbedaannya. Jadi, yang lama hanya digerakkan CPI, sekarang sudah ada namanya spasial deflator,” ungkapnya.

    Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Foto: Pradita Utama

    Mengacu pada fact sheet yang dikeluarkan Bank Dunia per 13 Juni 2025, estimasi angka kemiskinan oleh Bank Dunia sengaja dibuat berbeda dengan definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah.

    Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara, menyesuaikan dengan konteks unik negara tersebut.

    Garis kemiskinan nasional digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional, seperti penargetan bantuan kepada masyarakat miskin.

    Bank Dunia menjelaskan, tidak ada definisi tunggal kemiskinan yang dapat digunakan untuk semua tujuan, dan inilah alasan mengapa ada perbedaan dalam garis dan metode penghitungan.

    Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS adalah yang paling tepat sebagai tolok ukur. Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia sesuai digunakan untuk memantau kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar global.

  • Video BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar

    Video BPS Rilis Data Ketimpangan, Jurang Si Kaya-Si Miskin Masih Lebar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini atau ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia. Data per Maret 2025, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia mencapai 0,375.

    Ketimpangan di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,395, lebih rendah 0,007 poin dibandingkan September 2024. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada Maret 2025 sebesar 0,299, lebih rendah 0,009 jika dibandingkan September 2024.