Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • PLTS Masuk Keramba! Nelayan Kini Bisa Hemat BBM dan Tambah Cuan

    PLTS Masuk Keramba! Nelayan Kini Bisa Hemat BBM dan Tambah Cuan

    Jakarta –

    PLTS Dipasang di Keramba Nelayan Danau Ranu, Dorong Transisi Energi dan Tingkatkan Produktivitas Nelayan

    PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Grati memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2.000 watt peak (Wp) di keramba milik nelayan di Danau Ranu, Desa Ranuklindungan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi elektrifikasi inklusif perusahaan yang menyentuh sektor-sektor produktif masyarakat.

    “Kami percaya bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan energi. Melalui pemanfaatan PLTS untuk mendukung produktivitas nelayan, kami ingin memastikan bahwa manfaat energi bersih dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di sektor perikanan,” ujar Bernadus dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).

    PLTS ini dimanfaatkan untuk mengoperasikan aerator atau alat yang berfungsi menjaga kadar oksigen dalam air guna menunjang pertumbuhan ikan dalam keramba. Kehadiran listrik dari tenaga surya menggantikan penggunaan genset berbahan bakar minyak, sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Senior Manajer PLN Indonesia Power UBP Grati Erwin Andy Herlambang menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

    “Pemasangan PLTS ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan sinergi dengan masyarakat. Kami ingin membantu nelayan meningkatkan produktivitas tanpa membebani lingkungan,” ujarnya.

    Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemanfaatan energi terbarukan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi serta mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan dan ekonomi lokal.

    (shc/fdl)

  • BUMN Suplai Obat-obatan ke 93 Kopdes Merah Putih

    BUMN Suplai Obat-obatan ke 93 Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Perusahaan pelat merah PT Kimia Farma Tbk menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan di gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDMP. Kontribusi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kimia Farma Group siap menjalankan arahan Presiden dalam penyediaan obat-obatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui KDMP, sebagaimana peran Perseroan dalam mendukung program kesehatan nasional,” tulis Kimia Farma, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).

    Selain penyediaan produk farmasi, melalui anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Apotek juga memberikan pendampingan kepada Apotek Desa Merah Putih yang menjadi salah satu unit usaha KDMP.

    “Dukungan Kimia Farma kepada Apotek Desa Merah Putih merupakan bentuk nyata kontribusi Kimia Farma dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus pemberdayaan ekonomi desa,” tulis perusahaan.

    Program ini dilaksanakan melalui mekanisme kemitraan antara KDMP sebagai pihak pengelola operasional apotek dengan PT Kimia Farma Apotek sebagai penyedia produk dan pembina standar mutu layanan apotek. Seluruh transaksi dilakukan melalui platform digital PADI UMKM dan sistem pembayaran QRIS.

    Saat ini, Kimia Farma Apotek telah melakukan pendampingan dan menyuplai obat-obatan di 93 KDMP di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah KDMP yang siap beroperasi.

    (fdl/fdl)

  • Bapanas Godok Aturan Penghapusan Kelas Beras Medium dan Premium – Page 3

    Bapanas Godok Aturan Penghapusan Kelas Beras Medium dan Premium – Page 3

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengaku akan merumuskan harga batas atas setelah klasifikasi beras premium dan medium dihapus.

    Asumsinya, harga jual beras di pasaran nantinya bisa lebih murah. Kemudian, harganya tak lagi bergantung pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium maupun premium.

    “Tidak ada premium-medium, kan? Adanya batas atas, kan? Kira-kira kalau beras medium Rp 12.500 (per kilogram), beras premium Rp 14.900 di zona 1. Kira-kira harganya akan turun atau naik? Ya sudah, kita hitung (harga batas atasnya),” ucap Arief.

    Arief menegaskan kembali, nantinya akan berlaku satu harga batas atas untuk beras. HET beras medium dan HET beras premium tak akan berlaku lagi.

    “Akan satu harga saja, kan? Maksudnya maksimum saja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium. Tadi Pak Menko sudah putuskan maksimum saja berapa,” katanya.

    Atas dasar penghitungan tersebut, harga jual beras nantinya, selain beras khusus, bisa lebih rendah dari saat ini. “Kalau melihat kayak gini kira-kira lebih mahal atau enggak? Lebih rendah lah,” tandasnya.

  • Siap-siap Lewat Tol Padang-Sicincin Segera Berbayar, Ini Tarifnya

    Siap-siap Lewat Tol Padang-Sicincin Segera Berbayar, Ini Tarifnya

    Jakarta –

    PT Hutama Karya (Persero) segera menetapkan tarif Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer (km) yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    Penetapan tarif ini akan diumumkan dalam waktu dekat dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 672/KPRT/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang yang ditetapkan pada 16 Juli 2025.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal komunikasi sebelum tarif diberlakukan. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pengguna jalan tol.

    “Kami telah mengedukasi masyarakat terkait rencana pemberlakuan tarif ini melalui berbagai platform, mulai dari media konvensional, media sosial, media luar ruang seperti spanduk dan baliho, hingga siaran radio lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar memahami informasi ini secara menyeluruh,” ujar Adjib dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/7/2025).

    Sebagai bagian dari proses sosialisasi dan koordinasi, terang Adjib, Hutama Karya juga melakukan pertemuan bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman terkait rencana tersebut. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini aktif menyerap aspirasi publik, melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Tarif Jalan Tol Padang-Sicincin.

    “Melalui FGD tersebut, kami menerima banyak masukan dan saran dari masyarakat yang sangat kami hargai dan akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan operasional tol ke depan. Kami menilai diskusi terbuka seperti ini penting agar implementasi tarif jalan tol berjalan beriringan dengan pemahaman dan dukungan masyarakat sekitar,” jelas Adjib.

    Tarif Tol Padang-Sicincin:

    Padang-Kapalo Hilalang

    Golongan I Rp 50.500
    Golongan II-III Rp.75.500
    Golongan IV-V Rp 100.500

    Kapalo Hilalang-Padang

    Golongan I Rp 50.500
    Golongan II-III Rp.75.500
    Golongan IV-V Rp 100.500

    (ara/ara)

  • Pengusaha Ritel Rugi Gegara Beras Oplosan, Minta Ini ke Pemerintah

    Pengusaha Ritel Rugi Gegara Beras Oplosan, Minta Ini ke Pemerintah

    Jakarta –

    Pengusaha ritel mengaku telah dirugikan karena beras oplosan yang beredar di gerainya. Kerugian ini terkait dengan penarikan produk yang terpaksa dilakukan ritel untuk menghindari polemik.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pihaknya sulit untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap menjual merek-merek yang diketahui dioplos. Kesulitan ini didapati karena banyak masyarakat yang protes dan penegak hukum daerah yang akhirnya melakukan pemeriksaan.

    “Semua dari semalam minta arahan dari saya. Saya mau mengarahkan bagaimana? Saya bilang, sementara produk yang disebut namanya di presscon, walaupun di situ diakhiri dengan tidak menurunkan, harus men-display, saya bilang turunkan daripada kita harus ribut dengan warga,” kata dia kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Terpaksa ditariknya sejumlah stok beras ini akan memperdalam kerugian ritel. Apalagi selama ini stok beras di ritel terus turun, dan dalam status tidak aman.

    “Nggak, nggak aman (stok). Pertama, kalau kita order 100 ton ya, contoh aja nih yang simple ya, saya order 100 ton kepada supplier, dikirimi hanya 50 ton sampai maksimum 60 ton. Bahkan bisa lebih rendah dari itu. Ini sudah lama, jauh sebelum ada isu seperti ini,” ujarnya.

    Kerugian selanjutnya, sejauh ini keuntungan menjual beras juga telah menurun karena kenaikan harga beras yang dilakukan produsen. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras premium tidak berubah.

    “Harga merambah naik,tetapi harga eceran tertinggi nggak diubah, sehingga terjadilah pengurangan margin. Saya ambil contoh ya, dulu margin kita berdasarkan HET,kita bisa dapat 4%, artinya 4% sudah harus dikirim juga ke ritel, itu sudah ada cost-nya. Kondisi sekarang, itu keuntungannya sekitar 2%. Bayangkan, jual beras hanya 2% keuntungan,” ujarnya.

    Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin/Foto: Aprindo

    Pihaknya meminta pemerintah lebih tegas menindak pelaku beras oplosan ini. Ia meminta arahan agar tidak membuat masyarakat panik atau kebingungan terhadap beras yang beredar di ritel.

    “Saya punya anggota mengharapkan ketegasan gitu loh. Sementara dinyatakan merek produk ini terindikasi melakukan pengurangan mutu dan seharusnya, solusinya hanya diminta supaya tetap display, sementara masyarakat di bawah mintanya diturunkan, kita dipanggil polisi. Ini jangan membingungkan masyarakat,” jelasnya.

    Ia juga kembali menegaskan bahwa perusahaan ritel bukan yang memproduksi beras. Ritel hanya menjual beras dari distributor dan tidak memiliki kemapuan mengecek mutu dan kualitas beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu, kita nggak punya kemampuan pada saat ini. Tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan

    DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan

    Rombongan Komisi II DPRD Purwakarta saat kunjungan kerja ke rest area KM 88A Tol Cipularang. (ANTARA/HO-Jasa Marga)

    DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat meninjau rest area KM 88A ruas Tol Cipularang yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak perusahaan, PT Jasamarga Related Business (JMRB), terkait dengan sinergitas pendapatan daerah.

    Dalam kunjungan kerja ke rest area KM 88A wilayah Kabupaten Purwakarta, Jumat, Komisi II DPRD Purwakarta menyoroti tentang mekanisme pengelolaan tenant, kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak, dan sinergi antara pengelola rest area dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

    Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Devi Mutiara Sari, berharap agar komunikasi dan koordinasi antara pengusaha, pengelola rest area dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.  Hal tersebut diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah secara adil dan berkelanjutan.

    Region Head II PT JMRB Dondi Dwi Susanto menyampaikan, hingga saat ini terdapat 80 tenant yang berada di rest area KM 88A. Dari 80 tenant itu, sekitar 60 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  Untuk mekanisme kerja sama dengan tenant dilakukan melalui dua skema, yakni sewa bangunan dan sewa lahan dengan sistem build operate transfer (BOT).

    Dondi menyampaikan tentang kontribusi PT JMRB dalam menyumbang pendapatan daerah, yakni melalui penyetoran pajak.

    “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa disetorkan langsung kepada negara. Sedangkan pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak reklame menjadi kewajiban masing-masing tenant,” katanya. 

    Pihaknya juga secara aktif memfasilitasi koordinasi antara tenant dengan Bapenda setempat, termasuk pelaksanaan sosialisasi perpajakan langsung di lokasi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Agni Mayvinna, Region Head II JMRB Dondi Dwi Susanto, Marketing and Communication Department Head JMT Panji Satriya dan jajaran manajemen JMT. 

    Sumber : Antara

  • Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Jakarta –

    Sebagian dari masyarakat mulai melirik konsep hidup slow living di tengah gempuran tantangan ekonomi dan kondisi global yang serba cepat serta tidak menentu. Konsep ini mengedepankan ritme yang tidak terburu-buru. Kontradiksi dari gaya hidup hustle culture, sebuah budaya yang cenderung mengakibatkan permasalahan psikologis.

    Garis besar dari konsep slow living ini meliputi kesederhanaan; yang berarti segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang, agar kebermanfaatan menjadi prioritas. Selain itu, mengurangi konsumsi yang berlebihan dengan memikirkan dampak atas langkah yang akan diambil.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan konsep ini cenderung digandrungi oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini, Tauhid bilang, punya upaya besar agar bisa seimbang antara kebutuhan kerja, dengan keseimbangan mental dan sosial.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya. Sehingga, tumbuh semacam komunitas atau kelompok masyarakat untuk hidup slow living,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Fenomena ini cenderung tidak terjadi di kota besar, seperti Jakarta. Lebih banyak terjadi di kawasan pinggiran. Selain soal tata kota yang tidak mumpuni untuk hidup slow living, Jakarta acap kali menjadi sasaran utama masyarakat untuk ikut dalam ajang beradu nasib dan mengais rezeki.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living). Itu hanya tumbuh di kota yang, katakanlah, uang bukanlah segalanya. Misal Yogyakarta, Bali, Malang, Banyuwangi, atau mungkin yang terdekat ada Bandung. Desain kotanya juga ada ruang terbuka hijau jauh lebih banyak,” bebernya.

    Bisa jadi, kata Tauhid, kondisi hadirnya slow living mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun secara garis besarnya, konsep slow living dimaknai sebagai mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi, tinggal di pinggiran kota yang bisa dapat semuanya. Misalnya, para pekerja yang sifatnya bisa work from home, atau para pekerja di sektor informal itu lebih punya waktu untuk memanfaatkan slow living,” katanya.

    Tauhid bilang, slow living punya sejumlah perspektif. Salah satunya, ketika tekanan ekonomi sedang tinggi, maka slow living bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya hidup.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Mentan Amran Sulaiman Desak Pedagang Turunkan Harga Beras Premium dan Medium – Page 3

    Mentan Amran Sulaiman Desak Pedagang Turunkan Harga Beras Premium dan Medium – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendesak agar seluruh harga beras premium dan medium diturunkan. Penyesuaian harga beras ini harus selaras dengan mutu beras yang dijual kepada konsumen.

    Permintaan ini muncul menyusul temuan di lapangan bahwa ada beras yang tidak sesuai mutu, meskipun diberi label premium. Amran menegaskan, beras-beras tersebut tidak perlu ditarik dari pasaran, namun harganya harus segera diturunkan.

    “Jadi enggak usah (ditarik), yang penting diturunkan harga. Sekarang ini alhamdulillah, tadi sesuai keterangan Pak Mendagri, juga dari Reskrim, harga sudah turun, harga khususnya premium. Nah, kami minta seluruh premium, medium turunkan harga sesuai dengan kualitasnya,” ungkap Amran, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Sabtu (26/7/2025).

    Ia meminta pedagang untuk menurunkan harga secepat-cepatnya.

    “Iya, secepat-cepatnya, karena proses penegakan hukum, tindakan sudah berproses. Sebenarnya dulu kan kami beri waktu, dua minggu, kita ini sangat baik menghimbau agar turunkan harga sesuai mutunya. Kita kan himbau, kalau tidak, baru penegakan hukum,” imbuhnya.

    Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa beras yang dijual dalam kemasan harus sesuai dengan mutu aslinya.

    “Tidak ada beras yang ditarik, hanya harganya cukup disesuaikan dengan kualitas yang ada di dalam kemasannya. Kalau broken-nya di antara 15 sampai 25 persen, misalnya 20 persen, harganya in between Rp12.500 sampai Rp14.900 (khusus Zona 1),” kata dia.

     

  • Jejak CRRC Sifang, Proyek KRL Baru hingga Skandal Kereta Cepat

    Jejak CRRC Sifang, Proyek KRL Baru hingga Skandal Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — CRRC Sifang, yang memproduksi KRL baru untuk KAI Commuter, belum lama ini dinyatakan terbukti dalam kasus persekongkolan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    Adapun, konstruksi proyek Kereta Cepat dimulai sejak 2016. Stasiun Halim menjadi saksi bisu peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023.

    CRRC memproduksi kereta cepat Electric Multiple Unit (EMU) dengan tipe CR400AF untuk Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Sebagai informasi, CR400AF merupakan kereta buatan China generasi terbaru yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Qingdao Sifang.

    Spesifikasi gerbong dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau CR400AF memiliki lebar 3,36 m dan tinggi 4,05 m dengan panjang kepala kereta 27,2 m dan intermediate kereta 25 m.

    Dengan kata lain, CR400AF memiliki dimensi lebih besar dari tipe sebelumnya. Selain lebih andal, CR400AF juga memiliki masa penggunaan lebih lama hingga lebih dari 30 tahun (sejak tahun produksi) serta biaya perawatan yang lebih rendah.

    Profil CRRC Sifang

    CRRC Sifang yang memiliki nama lengkap Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. diketahui merupakan anak usaha CRRC Corporation Ltd. asal Qingdao, China.

    CRRC mulanya bernama Sifang Locomotive and Rolling Stock Works yang berdiri pada 1900. Perusahaan tersebut kini bergerak di bidang manufaktur dan perbaikan kereta penumpang dan EMU kecepatan tinggi.

    Selain itu, juga melakukan perbaikan, perakitan, dan pembangunan kembali peralatan transit kereta api, seperti berbagai jenis lokomotif, kereta penumpang, kendaraan transit cepat, dan sebagainya.

    Perusahaan ini memiliki lima struktur industri utama dan basis manufaktur, meliputi manufaktur kereta penumpang kelas atas, perbaikan kereta penumpang kelas atas, manufaktur suku cadang lokomotif dan sarana perkeretaapian dan peralatan pendukung energi, pengecoran dan penempaan, serta logistik.

    Keberhasilan peluncuran operasional Whoosh membuat pihak Indonesia semakin percaya dengan CRRC dalam mendukung perkembangan perkeretaapian nasional.

    Proyek KRL Baru PT KAI

    Kemudian, pada September 2024, CRRC menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (1/9/2024), kerja sama tersebut dijalin melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan hal tersebut menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan peluang baru yang akan memberikan manfaat besar bagi para pihak, juga langkah dalam pengembangan dan modernisasi industri perkeretaapian ke depan.

    “Sejalan dengan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui berbagai inovasi secara konsisten,” kata Anne dalam keterangan resmi.

    Melalui kerja sama tersebut, KAI Commuter berencana mendatangkan total 35 trainset dengan anggaran sekitar Rp9,1 triliun. Pengadaan tersebut mencakup trainset dari CRRC Sifang, serta dari PT INKA.

    Seluruh trainset itu akan dikirim secara bertahap hingga 2026. Pada 2025, KAI Commuter menargetkan kedatangan 23 trainset baru, yang terdiri dari 11 unit dari China, 12 unit dari INKA, serta dua unit retrofit hasil modifikasi oleh INKA.

    Tercatat, hingga akhir Mei 2025, KAI Commuter telah mendatangkan Train Set (TS) atau rangkaian ke-6 dan ke-7 produksi dari CRRC.

    Persekongkolan Proyek Kereta Cepat

    Akan tetapi, pada Selasa (22/7/2025), Majelis Komisi memutuskan CRRC diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar dalam putusan perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2024 tersebut.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur mengatakan PT CRRC Sifang Indonesia bersama PT Anugerah Logistik Prestasindo telah terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan transportasi darat untuk pemasokan EMU. Adapun, nilai pengadaan sekitar Rp70,3 miliar.

    “PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar,” kata Deswin dalam siaran pers, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dia menuturkan perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2024 ini bermula dari laporan masyarakat terhadap CRRC (Terlapor I), yang bertindak sebagai panitia tender dan Anugerah Logistik (Terlapor II).

    Objek perkara adalah pengadaan transportasi darat untuk pemasokan EMU, suku cadang, dan aksesori EMU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pengadaan ini mencakup seluruh kegiatan jasa setelah barang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta melalui jalur laut.

    Dalam sidang yang dimulai sejak 13 Desember 2024, kedua terlapor terbukti melakukan berbagai tindakan tidak jujur. Keduanya terlibat kerja sama secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu dalam proses pengadaan. Selain itu, memfasilitasi terjadinya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II.

    Majelis Komisi menilai kedua Terlapor melakukan perbuatan melawan hukum dengan persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

  • Alasan Beras Oplosan di Ritel Modern Ditarik dari Peredaran

    Alasan Beras Oplosan di Ritel Modern Ditarik dari Peredaran

    Jakarta –

    Sejumlah merek beras oplosan di ritel modern hilang usai heboh temuan beras oplosan. Bareskrim Polri memang telah menyita 201 ton beras premium dari pasaran sebagai barang bukti beras yang tidak sesuai mutu atau kualitasnya.

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengakui telah menarik sejumlah merek beras premium. Hal ini dilakukan untuk menurunkan kekhawatiran dan tuntutan masyarakat atas masih beredarnya sejumlah merek beras yang diketahui melanggar aturan atau dioplos.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menerangkan sebenarnya ritel modern tidak memiliki kapasitas mengecek mutu atau kualitas beras yang dijual. Ia menegaskan, ritel modern bukan yang memproduksi beras.

    “Kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui isi dalam beras, dalam kemasan 5 kilo itu. Kita nggak punya kemampuan pada saat ini, tetapi kan masyarakat melihatnya bahwa, wah ini mengedarkan dan lain sebagainya,” kata dia kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Ia menyayangkan saat ini seakan semua pihak menyoroti ritel yang menjual beras. Solihin juga mengatakan banyak pihak baik kelompok masyarakat, penegak hukum daerah yang memeriksa ritel dan menjadikan ritel objek pemeriksaan beras oplosan.

    Solihin mencontohkan surat yang diterima salah satu ritel dari Kepolisian Jawa Timur Resor Sampang. Ia mengatakan terdapat setidaknya 13 syarat yang harus dibawa pelaku usaha ritel untuk dilakukan pemeriksaan.

    “Kenapa kita malah jadi objeknya?Kita kan tidak memproduksi. Kita kan juga nggak menimbang gitu loh. Nanti kalau salah satu (syarat) nggak dibawa, kita diuber. Padahal kita menjual beras nggak sembarangan, sudah sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), kalau di atas kan kena pidana. Nah ini kita yang dioprak-aprik,” ungkapnya.

    Selain dari penegak hukum, pengusaha ritel juga mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat untuk menarik beras premium dari edaran. Salah satunya imbauan dari salah satu ormas yang meminta agar ritel modern seperti Alfamart menarik sejumlah merek dari peredaran dalam waktu 3×24 jam.

    “Apabila dalam 3×24 jam beras tersebut masih beredar maka kami akan gunakan hak kami untuk melakukan aksi massa gabungan ormas di depan PT Alfaria Trijaya,” tulis surat yang dilihat detikcom.

    Kembali kepada Solihin, untuk itulah, guna menghindari keributan di masyarakat, maka Aprindo memutuskan menarik semua merek beras yang disebut oplosan dari peredaran. Tidak hanya di satu wilayah saja, tetapi arahan itu kepada semua anggota Aprindo.

    “Jadi ini, status saya nggak beda dengan yang lain ya .Yang pertama, kita menghindari adanya tuntutan dari masyarakat yang melakukan somasi, kita diperiksa barang gitu ya. Terus yang kedua, kita juga nggak mau terlalu panjang pihak-pihak kepolisian di daerah yang datang ke toko kita karena kita memajang yang disebutkan, dipanggil, dimintai keterangan,” jelasnya.

    Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin/Foto: Aprindo

    Solihin meminta pemerintah tegas menyelesaikan masalah beras oplosan ini. Ia mengaku telah menyurat kepada Badan Pangan Nasional, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)Kemendag, dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk meminta arahan atas masalah ini.

    “Sampai detik ini, sampai saya bicara belum mendapat balasan apapun. Saya uber juga Dirjen PKTN, saya uber, katanya hari ini mau rapat.Saya bilang saya ikut, apa putusannya gitu loh. Ini jangan membingungkan masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan pantauan detikcom di sejumlah ritel modern di kawasan Ciputat hingga Pamulang Tangerang Selatan, Sabtu (26/7/2025), terpantau rak khusus beras minim pilihan. Seperti di Alfamidi kawasan Serua, Ciputat, beras yang dijual hanya dua merek yakni Raja dan Topi Koki.

    Penjaga Alfamidi menyebut, sejumlah merek beras telah ditarik oleh distributor sejak beberapa hari terakhir. Ia juga mengatakan salah satunya juga merek Sania hingga Beras Sentra Ramos sudah beberapa hari tidak datang.

    “Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Iya (Sania) Sentra Ramos itu udah nggak ada stoknya. Nggak tahu datang lagi kapan,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Kemudian, beras di Alfamart kawasan Ciater juga demikian. Stok beras yang dijual hanya merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Petugas Alfamart tersebut mengatakan merek-merek lainnya sepertinya tidak akan datang lagi.

    “Iyaa tinggal merek itu aja, yang lain (merek lain) nggak bakalan datang lagi. Di gudang juga sudah tinggal ini aja (di rak),” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)