Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • BRI Gelar FuntaZtic.ly 2025: Festival Musik, Gaya Hidup, hingga Solusi Keuangan – Page 3

    BRI Gelar FuntaZtic.ly 2025: Festival Musik, Gaya Hidup, hingga Solusi Keuangan – Page 3

    BRI juga menyediakan ruang ekspresi bagi ratusan merchant dan pelaku UMKM yang telah dikurasi secara khusus. Dengan dukungan sistem pembayaran QRIS dan integrasi BRImo, transaksi para pelaku usaha menjadi lebih digital, efisien, dan mampu menjangkau pasar milenial dan Gen Z.

    Selain konser musik dari artis nasional dan internasional, Popland menjadi simbol keterbukaan dan inklusivitas—sebuah ruang kolaboratif antara komunitas, bisnis lokal, dan perbankan digital.

    Dengan mengusung tema “Ekspresikan Dirimu, Wujudkan Mimpimu”, FuntaZtic.ly 2025 tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap berbagai solusi keuangan BRI secara cerdas, mudah, dan menyenangkan.

  • Bulog Perumahan Bisa Tekan Harga Rumah Subsidi Lebih Murah – Page 3

    Bulog Perumahan Bisa Tekan Harga Rumah Subsidi Lebih Murah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan badan khusus yang menjadi offtaker rumah subsidi, semacam Perum Bulog. Ia mengklaim hitungannya menunjukkan bahwa konsep ini bisa membuat harga jual rumah subsidi jadi lebih murah.

    Fahri menjelaskan, saat ini pengembang kerap kesulitan menjual rumah subsidi. “Bulog Perumahan” digadang-gadang mampu menjadi pemeran kunci untuk menyerap rumah subsidi tersebut, sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Konsepnya serupa dengan Perum Bulog yang menyerap komoditas seperti beras dan jagung.

    “Ya seperti Bulog juga, dia mengambil gabah dari petani, ya sama, ini juga mengambil dari produsen-produsen perumahan, yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah,” kata Fahri di Kementerian BUMN, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Harga Lebih Murah 

    Fahri mengungkapkan, unsur subsidi pada rumah yang diserap “Bulog Perumahan” ini berasal dari harga tanah, bukan lagi subsidi berbasis cicilan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) saat ini. Fahri menghitung, harga jual rumah subsidi nantinya bisa lebih murah ketimbang harga saat ini.

    “Elemen subsidinya kita pindahkan dari subsidi cicilan kepada subsidi tanah, (harga rumah subsidi) akan jauh lebih murah,” tegasnya.

    Meski demikian, Fahri menyatakan bahwa saat ini disepakati untuk lebih dahulu mendalami usulan tersebut, termasuk mencari contoh terbaik di seluruh dunia.

    “Tadi terus terang kami sepakat bahwa kita akan mendalami dulu. Nanti antara tim kita perkuat dulu untuk mengambil best practice yang ada di seluruh dunia, sehingga kita bisa nanti tentu dengan izin Presiden ini bisa mulai dijalankan,” terangnya.

     

  • Usaha kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai raup omzet hingga Rp3 juta per pekan

    Usaha kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai raup omzet hingga Rp3 juta per pekan

    Sabtu, 19 Juli 2025 08:34 WIB

    Perajin menata kuliner cakar ayam di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (18/7/2025). Kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai tersebut telah dijual ke berbagai daerah seperti Dumai, Jakarta, Medan, dan Aceh dengan harga jual Rp5 ribu per bungkus dengan omzet penjualan mencapai Rp2 juta-Rp3 juta per pekan. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Perajin menata kuliner cakar ayam di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (18/7/2025). Kuliner cakar ayam khas Serdang Bedagai tersebut telah dijual ke berbagai daerah seperti Dumai, Jakarta, Medan, dan Aceh dengan harga jual Rp5 ribu per bungkus dengan omzet penjualan mencapai Rp2 juta-Rp3 juta per pekan. ANTARA FOTO/Yudi Manar/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapan Seleksi CPNS 2025 Dibuka? BKN Beri Bocoran – Page 3

    Kapan Seleksi CPNS 2025 Dibuka? BKN Beri Bocoran – Page 3

    Membuat akun SSCASN biasanya hanya bisa dilakukan jika proses pendaftaran CASN tengah dibuka. Adapun melalui pendaftaran tahun sebelumnya berikut ini bisa diperhatikan langkah-langkah membuat akunnya:

    1. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui situs resmi SSCASN atau https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.

    2. Calon peserta bisa mengisi data diri dengan benar dan akurat pada kolom-kolom yang telah disediakan.

    3. Data tersebut mulai dari NIK, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, nama Kabupaten/Kota tempat KTP diterbitkan, nomor handphone aktif, hingga alamat email pribadi yang aktif.

    4. Setelah data terisi dengan benar masukkan kode CAPTCHA yang tersedia.

    5. Lalu lanjutkan dengan klik tombol “Lanjutkan”.

    6. Adapun jika data telah sesuai akan muncul tampilan data yang sudah terisi otomatis.

    7. Kemudian lengkapi kembali data yang belum terisi dan informasi-informasi lainnya secara benar.

    8. Pada bagian unggah dokumen seperti foto scan KTP pastikan sesuai dengan ketentuan.

  • Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut akan berupaya menekan jumlah penduduk yang terjebak dalam kemiskinan esktrem lebih rendah lagi. Pernyataan ini menyusul rilis data Badan Pusat Statistik yang menyebut 23,85 juta orang di Indonesia masih berada dalam kemiskinan ekstrem.

    Meski jumlah ini hampir setara dengan penduduk satu benua Australia, jumlah kemiskinan esktrem ini adalah yang terendah sejak BPS melakukan penghitungan pada 1960 pada level 8,47%. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berpuas diri dan akan terus bekerja keras untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang sudah disampaikan oleh BPS, tentunya ini sesuatu yang menggembirakan jika dilihat dari sisi penurunan tersebut. Tapi sesungguhnya kami di pemerintah masih terus ingin bekerja keras agar semakin sedikit saudara-saudara kita yang masih tertinggal dalam garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya lapangan kerja baru.

    “Mengentaskan kemiskinan tidak bisa menjadi domain pemerintah saja. Pemerintah menyiapkan strategi dan regulasi, tapi masyarakat dan dunia usaha punya peran besar. Kita harus mendorong sebanyak-banyaknya warga negara kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya mencari,” tegasnya.

    Prasetyo juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir, khususnya di kalangan generasi muda, agar tidak hanya terpaku menjadi pencari kerja, melainkan turut menciptakan peluang usaha sendiri.

    “Kita ini masih rendah dari sisi jumlah warga yang menjadi pengusaha. Ini pekerjaan rumah besar: bagaimana mengubah mindset generasi muda untuk lebih banyak jadi pencipta lapangan kerja,” katanya.

    Meskipun optimis terhadap tren penurunan, tetapi Prasetyo menekankan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen tetap menjadi target ambisius pemerintah dalam lima tahun ke depan. Dia juga mengakui bahwa masih ada kelompok masyarakat yang secara realistis tetap perlu dukungan langsung dari negara.

    “Ada sebagian warga negara kita yang memang harus ditopang oleh negara. Misalnya saudara-saudara kita yang lanjut usia, hidup sendiri, atau secara fisik sudah tidak mampu bekerja. Dalam kondisi seperti itu, peran negara menjadi penting,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran purchasing power parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung mengkomunikasikan dan mengadopsinya,” jelasnya.

    Dalam indikator ini, BPS mengategorikan penduduk miskin ekstrem bagi mereka yang pengeluarannya per kapita di bawah US$2,15 PPP per hari. Untuk diketahui, BPS menyebut pada Mei 2025 lalu, kurs US$1 PPP berada pada level Rp5.993,03.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

  • DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    DPO Jadi CEO di Qatar, OJK Desak Pemulangan Adrian Gunadi

    Jakarta, Beritasatu.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan terus mendorong pemulangan Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama Investree, yang kini berstatus buron internasional (red notice) dan masuk daftar pencairan orang (DPO).

    Yang bikin publik tercengang, Adrian justru diangkat menjadi CEO di perusahaan JTA Investree Doha Consultancy yang berbasis di Qatar.

    “OJK menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025), dilansir dari Antara.

    Sejak kasus ini mencuat, OJK telah mengambil sejumlah langkah tegas, yakni mencabut izin usaha Investree sejak Oktober 2024 karena tak memenuhi ketentuan ekuitas minimum serta pelanggaran lainnya.

    OJK juga melarang Adrian Gunadi menjabat sebagai pihak utama di industri jasa keuangan. Pihaknya juga telah memblokir rekening dan menelusuri aset milik Adrian. OJK juga menegaskan mendukung proses hukum pidana dan perdata terhadap Adrian.

    “Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri,” ungkap dia.

    Adrian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin, pelanggaran serius berdasarkan Pasal 46 UU Perbankan.

    PT Investree Radhika Jaya merupakan platform peer to peer lending yang sebelumnya populer, namun belakangan terjerat berbagai persoalan hukum, mulai dari pelanggaran operasional hingga dugaan penipuan investor.
     

  • Wamen PKP Lapor Erick Thohir, Usul Bentuk Bulog Perumahan – Page 3

    Wamen PKP Lapor Erick Thohir, Usul Bentuk Bulog Perumahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan semacam “Bulog di sektor perumahan”. Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

    Fahri menjelaskan, perlu ada badan khusus atau perusahaan yang bertindak sebagai offtaker (penyerap) dari rumah subsidi yang dibangun pengembang. Konsepnya tidak jauh berbeda seperti Perum Bulog yang menyerap hasil panen petani lokal.

    “Tinggal rumah, nih, rumah ini belum ada Bulog-nya, sehingga saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini,” kata Fahri di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Fahri menyebut, perusahaan konstruksi kerap kebingungan menjual rumah subsidi. Padahal, angka backlog kepemilikan rumah disebut mencapai 10-15 juta unit. Untuk itu, diperlukan badan khusus yang menyerap langsung sebelum disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

    “Karena apa pun harus ada offtaker, supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak perlu pusing. Katanya backlog ada 10 sampai 15 juta, tapi kok mesti pemasaran, kok mesti jungkir balik menjual, susah segala macam. Ini kan pasti ada masalah,” ucapnya.

    “Nah, masalahnya dalam usulan saya itu adalah hadirnya sebuah Bulog perumahan yang tentu nanti berasal dari BUMN yang ada,” sambungnya.

     

     

  • PLTM Wabudori Akhirnya Dibangun, Penantian 15 Tahun Warga Supiori – Page 3

    PLTM Wabudori Akhirnya Dibangun, Penantian 15 Tahun Warga Supiori – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Kabupaten Supiori, Papua.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara langsung meninjau lokasi pembangunan PLTM tersebut. Keberadaan pembangkit ini diharapkan tidak hanya menyediakan listrik bagi warga Supiori, tetapi juga menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi nasional.

    Bahlil menyebut bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan PLN, baik dari sisi tenaga maupun pembiayaan. Ia juga meminta masyarakat Supiori untuk turut mendukung proses konstruksi.

    “Minta tolong izin-izinnya dapat dipercepat, saat konstruksi masyarakat juga harus mendukung. Ini saya sudah membuat kebijakan. Tolong bantu PLN juga pada saat konstruksi,” kata Bahlil, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLTM Wabudori berkapasitas 1,2 Megawatt (MW) akan menjadi bagian dari upaya menciptakan swasembada energi berkelanjutan di Papua.

    “Pembangunan pembangkit EBT ini merupakan pengejawantahan sila kelima Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,” ujarnya.

     

  • Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Dana Pensiun ASN, BUMN, dan Swasta: Apa Bedanya?

    Jakarta –

    Dana pensiun merupakan salah satu hak yang perlu diterima para pekerja setelah menyelesaikan masa baktinya. Hak untuk menikmati masa tua ini dapat diperoleh baik itu pegawai ASN, BUMN, maupun karyawan swasta.

    Meski begitu, ada sedikit perbedaan antara pemberian dana pensiun bagi ASN, BUMN, dan Swasta terutama dari segi aturan terkait dana hari tua ini. Berikut ulasannya.

    Dana Pensiun ASN

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dijelaskan para abdi negara memiliki usia pensiun yang berbeda-beda tergantung pada batas usia pensiun (BUP).

    Dalam aturan ini disebutkan ketentuan BUP PNS, yakni 58 tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

    Kemudian 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan 65 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan pejabat fungsional ahli utama.

    Sementara BUP untuk jabatan fungsional, yakni 60 tahun untuk guru, 65 tahun untuk dosen, dan 70 tahun untuk Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, serta Guru Besar (Profesor).

    Sementara besaran pensiunan bagi ASN yang sudah melewati BUP tadi diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri sipil dan Janda/Dudanya. Aturan ini memuat besaran gaji pensiun PNS berdasarkan golongan.

    Dalam peraturan itu terdapat empat golongan gaji penerima pensiun, berikut rinciannya:
    – Pensiunan PNS Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700
    -Pensiunan PNS Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800
    – Pensiunan PNS Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600
    – Pensiunan PNS Golongan IV: Rp 1.748.100-Rp 4.957.100.

    Di luar itu para pensiunan PNS ini masih akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 yang besarannya akan diatur dalam kebijakan turunan terkait. Setiap tahun besaran THR dan gaji ke-13 ini bisa berbeda-beda, sangat bergantung pada komponen perhitungan yang ditetapkan pemerintah.

    Dana Pensiun Pegawai BUMN dan Swasta

    Secara umum pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN dan Swasta sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya.

    Dalam pasal Pasal 1 angka 6 huruf (a) UU Ketenagakerjaan itu dijelaskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

    Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;” tulis Pasal 1 Ayat (4) huruf (a) PP Nomor 35 Tahun 2021.

    Oleh karenanya pemberian dana pensiun untuk pegawai BUMN kurang lebih sama dengan karyawan swasta, yakni berasal dari perusahaan. Di mana perbedaannya hanya apakah perusahaan pemberi dana pensiun itu milik negara atau milik swasta.

    Berdasarkan ketetapan dalam Pasal 56 aturan tersebut, para pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun maka berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak.

    Lebih lanjut, besaran uang pesangon yang diberikan dihitung berdasarkan lama kerja karyawan di perusahaan dengan kisaran setara 1-9 bulan upah. Begitu juga dengan pemberian uang penghargaan masa kerja yang juga dihitung berdasarkan lama kerja dengan kisaran 2-10 bulan upah.

    Adapun komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

    Sementara uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Perbedaan Lain Dana Pensiun ASN dana BUMN-Swasta

    1. Penyelenggara

    Dana pensiun ASN dikelola oleh PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Sementara dana pensiun BUMN dan swasta dikelola oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

    2. Sumber Pendanaan

    Dana pensiun PNS bersumber dari iuran PNS itu sendiri dan kontribusi dari pemerintah. Sedangkan untuk dana pensiun BUMN dan swasta bersumber dari iuran karyawan dan iuran dari perusahaan tempat mereka bekerja.

    3. Pengelolaan

    Pengelolaan dana pensiun PNS cenderung lebih terpusat dan diatur oleh pemerintah. Sementara pengelolaan dana pensiun bagi BUMN dan swasta lebih bervariasi, tergantung pada lembaga pengelolanya.

    (igo/fdl)

  • Wujudkan Kendaraan Impian Lewat Layanan Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan

    Wujudkan Kendaraan Impian Lewat Layanan Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan

    Jakarta –

    Ajang pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 kembali digelar di ICE BSD mulai 24 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025. GIIAS 2025 menghadirkan beragam kendaraan anyar dari berbagai produsen.

    Pameran bergengsi ini menjadi ajang dinanti oleh masyarakat yang sedang ingin membeli mobil. Sebab pameran tersebut dihadiri lebih dari 60 brand otomotif termasuk produsen kendaraan roda empat.

    Masyarakat bisa lebih leluasa dalam mencari mobil impian yang diinginkan dengan mengunjungi setiap booth. Apalagi pada ajang kali ini, banyak produsen otomotif di GIIAS yang memamerkan produk anyar berteknologi EV dengan harga yang lebih ramah di kantong.

    Bagi masyarakat yang ingin membeli mobil atau motor baru, Pegadaian Syariah menghadirkan program Cicil Kendaraan yang memberikan kemudahan kepada para nasabah yang ingin memiliki kendaraan impiannya.

    Program Cicil Kendaraan di Pegadaian Syariah memiliki berbagai keunggulan seperti uang muka terjangkau, prosedur pengajuan cepat hingga mudah, biaya administrasi murah, angsuran tetap, layanan amanah tersedia di seluruh Indonesia, tenor 12 bulan hingga 60 bulan, dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah adil merata.

    Untuk memanfaatkan program tersebut ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti;
    ● Melampirkan KTP Suami/Istri
    ● Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
    ● Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) khusus untuk pengusaha mikro/UMKM
    ● Surat Keterangan Usaha (SKU) khusus untuk pemilik usaha
    ● SK Pengangkatan, rekomendasi atasan langsung (khusus karyawan)
    ● Pas foto 3X4 suami istri
    ● NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
    ● Slip gaji dua bulan terakhir (khusus karyawan)
    ● Foto tempat kerja dan tempat tinggal.

    Berikut adalah proses pengajuan cicilan kendaraan yang mesti dipahami.

    1. Nasabah mengajukan pembiayaan Cicil Kendaraan
    2. Analis melakukan verifikasi dokumen,domisili dan tempat kerja
    3. Pejabat berwenang memberikan persetujuan

    4. Pencairan pinjaman di outlet Pegadaian
    5. Kendaraan diserahkan dan bisa langsung digunakan nasabah
    6. Nasabah mengangsur tiap bulan.

    Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait program tersebut bisa langsung kunjungi website di sini.

    (prf/ega)