Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bank Mandiri Perkuat Prinsip ESG Lewat Aksi Nyata Pengelolaan Sampah Berkelanjutan – Page 3

    Bank Mandiri Perkuat Prinsip ESG Lewat Aksi Nyata Pengelolaan Sampah Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Terutama untuk penanganan limbah plastik yang telah menjadi sorotan utama di industri secara global.

    Hal tersebut sesuai dengan arahan United Nations Environment Programme (UNEP), yang menilai krisis limbah plastik kian mendesak secara global lewat “Ending Plastic Pollution”. Maka dari itu, Bank Mandiri mengambil langkah aktif melalui berbagai inisiatif yang bertujuan mengolah sampah secara bertanggung jawab, serta menekan timbunan sampah dari sumbernya.

    Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya ekonomi sirkular serta penerapan prinsip ESG secara konsisten. Di sisi lain, pengelolaan sampah secara bertanggung jawab ini juga merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060. 

    Melalui berbagai inisiatif pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah, Bank Mandiri berupaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Corporate Secretary Bank Mandiri, M Ashidiq Iswara mengatakan, krisis limbah plastik merupakan isu global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi prinsip ESG yang dijalankan secara konsisten.

    “Kami percaya, keberlanjutan hanya bisa tercapai melalui sinergi dan konsistensi. Melalui berbagai inisiatif pengurangan dan daur ulang sampah, Bank Mandiri ingin turut mengakselerasi perubahan perilaku dan menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang,” ungkap Ashidiq dalam keterangan resminya, Minggu (27/7/2025)

    Salah satu langkah nyata perusahaan adalah lewat pengelolaan sampah secara berkelanjutan pada Mandiri Jogja Marathon 2025. Dalam ajang tahunan yang berlangsung pada 21-22 Juni 2025 lalu, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Waste4Change berhasil mengelola 5.484 kilogram (kg) sampah yang timbul pada acara tersebut secara optimal.

    Komposisi sampah paling dominan meliputi, plastik sebanyak 1.696 kg, sampah organik 1.349 kg, dan 1.307 kg sampah kertas. Hasilnya, bank berlogo pita emas ini berhasil memfasilitasi daur ulang 55,78% sampah ke mitra daur ulang yang diolah menjadi produk daur ulang baru. Lalu 26,47% sampah diolah menjadi kompos dan digunakan untuk pembiakan larva BSF (sebagai pakan ternak), dan 17,76% lainnya diproses menjadi bahan bakar alternatif.

    Dengan begitu, Bank Mandiri berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 6.173 kg CO₂ ekuivalen per bulan. Angka tersebut setara dengan menanam dan menumbuhkan 102 bibit pohon jenis konifer selama 10 tahun, serta menghindari emisi dari 36 km jarak tempuh mobil diesel dan 54 km jarak tempuh sepeda motor.

  • RUU Ketenagakerjaan 2025 Jadi Harapan Baru Pekerja Ojol – Page 3

    RUU Ketenagakerjaan 2025 Jadi Harapan Baru Pekerja Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai langkah paling realistis untuk memperbaiki nasib pekerja ride hailing atau ojek online saat ini adalah dengan memasukkan klausul pekerja daring ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini sedang proses pembahasan di DPR RI.

    Pilihan ini dinilai lebih memungkinkan dibanding dua alternatif lainnya, yakni pembentukan undang-undang baru atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

    Peneliti IDEAS Muhammad Anwar,pembentukan undang-undang baru sebagai payung hukum komprehensif memang ideal secara substansi. Namun prosesnya sangat panjang, melewati tahapan politik yang kompleks serta bergantung pada komitmen dan konsensus lintas fraksi di parlemen.

    “Persoalannya, isu pekerja digital atau transportasi daring tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, bahkan tidak masuk waiting list. Artinya, peluang politiknya saat ini sangat kecil,” ujar Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).

    Opsi kedua, yaitu mendorong Presiden mengeluarkan Perppu, juga dinilai sangat berat secara konstitusional. Meski Perppu memiliki keunggulan sebagai instrumen hukum lintas sektor dan respons cepat atas kondisi darurat hukum, syarat penerbitannya sangat ketat.

    Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, Perppu hanya bisa dikeluarkan jika terdapat kegentingan yang memaksa yang tak bisa diselesaikan melalui prosedur legislasi biasa.

    “Dalam praktik politik maupun tafsir MK, kekosongan hukum atau ketimpangan relasi saja belum cukup memenuhi syarat konstitusional kegentingan. Harus ada ancaman nyata terhadap kepentingan umum secara luas. Dalam konteks pekerja daring, pemerintah dan DPR cenderung belum melihatnya sebagai kondisi krisis nasional,” jelas Anwar.

     

  • Citilink Indonesia Gandeng ZU Tingkatkan Program Loyalitas – Page 3

    Citilink Indonesia Gandeng ZU Tingkatkan Program Loyalitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Maskapai Citilink dan ZU, program loyal9 dan reward dari Zup Loyal9 Indonesia, menjalin kemitraan dalam program loyalitas untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengumpulkan dan menukarkan ZU Point menjadi LinkMiles Citilink.

    Kemitraan ini terjalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah dilakukan oleh Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro dan CEO ZU Angkasa di Tangerang, Jumat, 25 Juli 2025.

    Head of Corporate Secretary & CSR Division Citilink Tashia Scholz mengungkapkan, Citilink terus berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan. Kemitraan dengan ZU ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memperluas manfaat LinkMiles Citilink, menjadikannya lebih fleksibel, bernilai dan selaras dengan kebutuhan gaya hidup pelanggan.

    “Citilink akan terus berinovasi dalam meningkatkan program loyalitas demi menghadirkan layanan penerbangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga penuh nilai tambah bagi seluruh pelanggan,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Deputy CEO ZU Leo Borise menambahkan, kolaborasi dengan Citilink menjadi tonggak penting dalam pengembangan jaringan manfaat ZU Point. Kini, pelanggan ZU tidak hanya bisa menggunakan ZU Point untuk berbelanja di berbagai merchant mitra ZU, tetapi juga dapat mengakses pengalaman terbang yang lebih nyaman dan eksklusif bersama Citilink.

    “Kami percaya kemitraan ini akan mendorong loyalitas pelanggan secara lebih dinamis dan saling menguntungkan,” ujar dia.

     

  • Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Para penumpang American Airlines terpaksa dievakuasi dari pesawat Boeing 737 MAX 8 lantaran terbakar saat bersiap lepas landas.

    Reuters, Minggu (27/7/2025), melansir sebuah foto yang menunjukkan para penumpang telah turun dari pesawat nahas tersebut dan berada di sekitar landas pacu Bandara Internasional Denver, Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS), Sabtu (26/7/2025) waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran juga tampak siaga di lokasi tersebut.

    “Para penumpang berkumpul setelah evakuasi pesawat American Airlines yang terbakar di Bandara Internasional Denver,” tulis Reuters dalam unggahan foto yang diperoleh dari Instagram, @highlymigratoryfishing.

    Berdasarkan verifikasi lokasi yang dilakukan Reuters, garis landasan pacu pada foto tersebut sesuai dengan citra satelit Bandara Internasional Denver. 

    “Tanggal pengambilan video diverifikasi berdasarkan metadata berkas asli,” demikian keterangan pada foto tersebut.

    Sementara itu, CNN melaporkan bahwa ada lebih dari 150 penumpang dalam penerbangan American Airlines dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Evakuasi dilakukan lantaran adanya insiden pada roda pesawat.

    Federal Aviation Administration melaporkan bahwa insiden itu memicu kebakaran dan menyebabkan satu orang terluka.

    “Petugas darurat di bandara dan Departemen Pemadam Kebakaran Denver merespons situasi tersebut dan mengevakuasi mereka yang berada di dalam pesawat ke landasan pacu,” demikian laporan CNN yang diperoleh dari keterangan American Airlines dan Bandara Internasional Denver.

    CNN juga menunjukkan bahwa evakuasi tersebut menjadi insiden terbaru dari serangkaian peristiwa penerbangan yang mengkhawatirkan di Bandara Internasional Denver, bandara tersibuk keenam di dunia. 

    Pada Maret lalu, puluhan penumpang terpaksa berdiri di sayap pesawat American Airlines saat salah satu mesinnya terbakar. 

    Sebulan kemudian, sebuah pesawat United Airlines menabrak seekor binatang saat lepas landas dan mengeluarkan api.

    Adapun, video proses evakuasi penumpang dari pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 3023 yang terbakar itu viral di media sosial.

  • Sammy Simorangkir Tenang Punya Sertipikat Tanah Elektronik dari ATR/BPN, Simak Keunggulannya! – Page 3

    Sammy Simorangkir Tenang Punya Sertipikat Tanah Elektronik dari ATR/BPN, Simak Keunggulannya! – Page 3

    Bagi masyarakat yang sertipikat konvensionalnya rusak akibat bencana seperti banjir, proses penggantian dapat diajukan dengan membawa dokumen pendukung seperti fotokopi identitas, surat kuasa (jika dikuasakan), dan sertipikat asli yang rusak.

    Sedangkan, bagi yang mengalami kehilangan, perlu ditambahkan surat pernyataan di bawah sumpah dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

    Transformasi ini sejalan dengan agenda modernisasi layanan pertanahan dan Reformasi Birokrasi. Melalui Sertipikat Elektronik, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan yang lebih cepat, efisien, dan tahan terhadap risiko kehilangan dan bencana yang semakin tidak terduga.

  • Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium

    Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

    Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 15:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi jajaran Polda Riau mengungkap kasus dugaan pengoplosan beras dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium yang dilakukan salah satu oknum distributor.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja cepat Polda Riau. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Mentan di Jakarta, Minggu.

    Kasus itu ditemukan Polda Riau di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam kasus itu, polisi menyita sembilan ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 – Rp 7.000 per kilogram (kg), lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan diperkirakan selisih dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium.

    “Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu,” ucap Mentan.

    Mentan sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Selasa, 22 Juli 2025. Di sana, Menteri berdiskusi serius dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.

    “Kemudian polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan,” ucapnya.

    Mentan mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” katanya.

    Amran menambahkan, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

    Ia juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    Dia mengungkapkan operasi yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro pada Kamis (24/7) mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP, dan kedua pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemas ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, empat karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” kata Irjen Herry.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Sumber : Antara

  • Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan subsidi listrik maupun bantuan upah.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP tetap memiliki peran penting dalam mendongkrak sektor properti, khususnya segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk bantuan subsidi upah, efektivitasnya juga terbatas karena hanya menjangkau buruh sektor formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faisal menjelaskan proporsi buruh sektor formal hanya sekitar 37% dari total pekerja.

    “Nah, yang mendapat bantuan upah tentu tidak semuanya karena ada batas atas yang menerima bantuan upah berapa. Kita prediksikan tidak sampai 10% lah itu dari total tenaga kerja [yang terima bantuan upah],” ujarnya.

    Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyimpulkan bahwa diskon listrik masih lebih efektif karena cakupannya paling luas, kemudian disusul PPN DTP untuk rumah kecil, dan terakhir bantuan subsidi upah.

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik. “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap waspada dan hati-hati dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Terlebih, nilai kredit sangat besar hingga Rp130 triliun.

    Nantinya, dukungan pembiayaan tersebut bakal disalurkan langsung oleh perbankan baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada pengembang UMKM dalam rangka meningkatkan suplai perumahan mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peningkatan program perumahan pada dasarnya bakal berdampak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Mengingat, sektor ini memiliki efek turunan atau multiplier effect yang tinggi pada berbagai sektor mulai dari industri semen, industri cat hingga industri furnitur.

    Akan tetapi, dia menyebut proses penyalurannya perlu dilakukan dengan analisis risiko yang tinggi. Dia khawatir langkah tersebut justru mengerek laju kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri perbankan nasional tanpa kehati-hatian

    “Kita harus belajar dari Sub-Prime Mortgage di AS, dimana masyarakat dengan daya beli terbatas distimulus untuk membeli rumah lewat KPR. Saat kondisi ekonomi sedikit memburuk, daya beli masyarakat merosot, KPR berubah menjadi kredit macet, akibatnya supply rumah di pasar berlebih, property bubble meletus,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Wijayanto berpandangan pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang kuat mengenai penyaluran kredit tersebut. Hal itu dilakukan guna menekan potensi pembengkakan kredit pada sektor perumahan.

    Selain itu, penyaluran KUR Perumahan itu juga perlu dibarengi dengan implementasi kebijakan pembiayaan perumahaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga subsidi selisih bunga. Dengan demikian, pembiayaan program perumahan tidak dibebankan sepenuhnya pada KUR Perumahan.

    “Kita harus hati-hati, jangan sampai memberi stimulus berlebih bagi demand perumahan karena ini sangat berisiko menimbulkan property bubble, mayoritas krisis ekonomi besar disebabkan oleh property bubble,” tandasnya.

    Pemerintah Godok Permen Penyaluran KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini tengah mengebut rumusan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur penyaluran KUR Perumahan.

    Dalam penjelasannya, progres penyusunan Permen tersebut telah mencapai 90% rampung dan dipastikan siap diteken pada bulan ini.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).

  • Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap praktik pengoplosan beras yang terjadi di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Dalam kasus tersebut, polisi telah menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Oknum tersebut menjual beras di kisaran Rp5.000–Rp7.000 per kilogram, atau lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, kualitas beras juga diduga berada di bawah standar mutu.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyebut praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Padahal, Amran menjelaskan bahwa program SPHP untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

    Selain itu, Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” ujarnya.

    Modus Operandi Beras Oplosan

    Untuk diketahui, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian dikemas ulang (repacking) menjadi beras SPHP.

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan bahwa barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” ujar Herry.

    Herry menyampaikan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Respons Bulog soal Beras Oplosan di Riau

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras yang dioplos dalam bentuk kemasan SPHP di Riau bukanlah beras SPHP. Adapun, oknum ini telah diringkus oleh Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025.

    Rizal menuturkan, modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram di Pelalawan.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” ujar Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Setelahnya, lanjut Rizal, oknum tersebut menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Atas kejadian ini, Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    Di samping itu, Bulog juga akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” tandasnya.

  • Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) atau contingent resource mencapai 919 juta barel setara minyak (million barrels of oil equivalent/MMBOE) per Juni 2025.

    Angka tersebut mencapai 151,9% dari target contingent resource 2025 yang sebesar 650 MMBOE. Adapun outlook capaian contingent resource hingga Desember 2025 akan mencapai sekitar 1.143 MMBOE yang jika bisa direalisasikan maka akan tercapai sebesar 189% dari target tahun ini.

    Contingent resource merupakan potensi sumber daya migas yang secara teknis mungkin untuk diproduksi, tetapi belum ekonomis untuk dikembangkan saat ini.

    Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, keberadaan contingent resource di industri hulu migas sangat menentukan. 

    Sebab, semakin besar volume contingent resource yang diperoleh setiap tahun, maka semakin besar pula potensi hulu migas yang bisa ditingkatkan menjadi cadangan dan diproduksikan di masa yang akan datang.

    Pada 2024, pemerintah mulai menetapkan contingent resource sebagai salah satu key performance indicator (KPI) industri hulu migas untuk melengkapi KPI reserve replacement ratio (RRR). 

    “Ketika contingent resource berujung pada plan of development (POD), artinya sudah ada kepastian komersialisasi. Selanjutnya contingent resource meningkat menjadi RRR,” ucap RIkky melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Rikky mengatakan, tingginya capaian contingent resource menunjukkan bahwa secara potensi sumber daya migas di Indonesia masih menjanjikan. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE). 

    Adapun dari total 279 struktur undeveloped discovery, yang sudah PSE mencapai 83 struktur dengan potensi 216 MMBO minyak dan 3,8 TCF gas. Sementara, yang belum PSE mencapai 196 struktur dengan potensi 1125 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

    Menurut Rikky, tantangan dalam mendorong sumber daya menjadi cadangan adalah komersialisasinya, agar setiap sumber daya dapat masuk pada fase plan of development (POD). Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa ada potensi yang berada di lapangan marginal ataupun stranded area yang belum memiliki infrastruktur pendukung.

    Pihaknya pun terus mendorong upaya untuk melakukan komersialiasi melalui trucking, potensi pembangunan mini LNG maupun mini LPG, dan pemanfaatan aset hulu migas.

    “Kami bersyukur pemerintah telah memberikan dukungan agar lapangan yang kurang ekonomis dapat menjadi ekonomis dengan insentif-insentif fiskal maupun non fiskal,” imbuh Rikky.

    Dia menambahkan bahwa kebutuhan energi migas saat ini sangat besar dan akan terus bertambah kedepannya. Mengacu pada rencana umum energi nasional (RUEN) untuk minyak akan akan ada penambahan kebutuhan sekitar 139% dan gas sekitar 298% pada 2050. 

    “Maka seluruh potensi sumber daya migas harus bisa diproduksikan dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat merealisasikan target ketahanan energi dalam program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto,” tutup Rikky.