Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Cara Cek Status Penerima PBI JK Secara Online Lewat HP

    Cara Cek Status Penerima PBI JK Secara Online Lewat HP

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

    Saat menjadi peserta, masyarakat diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin. Namun masyarakat yang tidak mampu, mereka dapat menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

    Sesuai dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bansos PBI JK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin. Nantinya, penerima bansos ini akan mendapatkan bantuan berupa layanan BPJS Kesehatan secara cuma-cuma. Untuk iurannya sendiri, semua akan ditanggung oleh pemerintah.

    Perlu diketahui bahwa bantuan ini tidak akan diterima langsung oleh penerima, namun akan dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat tinggal menggunakan fasilitas kesehatan secara gratis.

    Cara Cek Status Penerima PBI JK

    Dalam catatan detikcom, terdapat cara mudah untuk mengecek apakah kamu penerima Bansos PBI JK atau tidak. Sebab, kamu bisa mengeceknya secara online lewat HP di situs resmi Kemensos atau menghubungi call center di WhatsApp.

    Untuk lebih jelasnya, simak cara mengecek Bansos PBI JK di bawah ini:

    1. Cara Cek Bansos PBI JK Lewat Website

    – Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    – Masukkan data Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai di KTP.
    – Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
    – Masukkan 4 huruf kode yang tertera di dalam kotak.
    – Apabila huruf tidak muncul atau kurang jelas, klik ikon “refresh” untuk mendapatkan kode yang baru.
    – Selanjutnya, klik tombol “CARI DATA” agar sistem dapat mencari nama sesuai dengan wilayah yang diinput.
    – Tunggu beberapa saat, jika terdaftar dalam Bansos PBI JK maka nama kamu akan muncul.

    2. Cara Cek Bansos PBI JK Lewat WhatsApp

    – Masukkan nomor call center BPJS Kesehatan di 0811-8750-400 ke dalam HP.
    – Jika sudah, buka aplikasi WhatsApp dan chat ke call center BPJS Kesehatan.
    – Setelah dibalas, klik “Informasi” dan pilih kolom “Cek Status Peserta”.
    – Lalu, masukkan nomor NIK di KTP atau nomor BPJS milik kamu secara benar. Contoh: 318901928XXXX.
    – Setelah itu, masukkan tanggal lahir dengan format Tahun/Bulan/Tanggal (YYYYMMDD). Contoh: 198012XX.
    – Tunggu beberapa saat, apabila kamu terdaftar maka akan muncul status penerima Bansos PBI JK.

    Kriteria dan Syarat Penerima PBI JK

    Seperti yang dijelaskan di atas, masyarakat yang menerima Bansos PBI JK adalah mereka yang kurang mampu. Namun, ada sejumlah kriteria lainnya bagi penerima Bansos PBI JK.

    Dilansir situs Kementerian Kesehatan, berikut sejumlah kriteria penerima Bansos PBI JK:

    1. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

    2. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos untuk dijadikan data terpadu.

    3. Data terpadu yang ditetapkan oleh Kemensos akan dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan.

    4. Kementerian Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

    Dalam meningkatkan akurasi data penerima Bansos PBI JK, Kemensos akan memastikan integrasi antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil.

    Hal ini untuk menghindari data ganda, penerima yang telah meninggal dunia, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin. Dengan begitu program PBI JK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

    Lalu, ketahui juga sejumlah syarat untuk mendapatkan Bansos PBI JK, yakni sebagai berikut:

    – Terdaftar di DTKS.
    – Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
    – Mempunyai Kartu Keluarga (KK).
    – Memiliki E-KTP.
    – Mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS).
    – Nantinya proses pendaftaran akan difasilitasi oleh Kementerian Sosial.

    Cara Daftar Ulang PBI JK

    Karena peserta PBI JK merupakan mereka yang masuk dalam DTKS, maka cara untuk bisa mendapatkan bantuan sosial bidang kesehatan ini adalah dengan terdaftar sebagai penerima manfaat di Kemensos.

    Untuk itu, bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di aplikasi cek bansos. Berikut ini adalah cara daftar menjadi peserta bansos yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan. Kemudian jika ada perubahan data seperti berpindah tempat tinggal atau ada anggota keluarga baru, yang bersangkutan dapat update data DTKS agar haknya tidak dicabut pemerintah.

    (igo/fdl)

  • Prediksi IHSG Pekan Depan Usai Tembus Level Tertinggi

    Prediksi IHSG Pekan Depan Usai Tembus Level Tertinggi

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai level tertingginya sepanjang 2025. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup pada level 7.543,50 pada Jumat (25/7) kemarin.

    Penguatan ini diperkirakan masih berlanjut di pembukaan perdagangan pekan depan, Senin (28/7). Berdasarkan analisis market Phintraco Sekuritas, IHSG berpotensi berada pada posisi sideways dengan kecenderungan menguat pada kisaran 7.450-7.650.

    Namun, ada beberapa sentimen yang menjadi sentimen pergerakan IHSG pekan depan, yakni agenda ekonomi global. Agenda global ini disebut masih akan dicermati oleh para investor, yakni negosiasi dagang lanjutan Amerika Serikat (AS) dan China di Stockholm pada 28-29 Juli, kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Skotlandia 25-29 Juli dan pertemuan The Fed 29-30 Juli.

    Pada kunjungan ke Skotlandia, memuat potensi negosiasi lanjutan antara AS dengan Inggris mengenai tarif impor 25% atas produk baja dan aluminium dari Inggris. Pada perjanjian awal AS-Inggris yang mulai berlaku 30 Juni lalu, ada salah satu komitmen AS akan menghapus tarif impor produk baja dan aluminium dari Inggris tersebut.

    “Secara teknikal, indikator Stochastic RSI membentuk Golden Cross di area overbought dan MACD masih menunjukkan minat beli. Candlestick IHSG membentuk pola Doji dengan volume yang relatif lebih rendah, yang mengindikasikan terjadinya konsolidasi,” tulis analisis pasar Phintraco Sekuritas, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Rekomendasi Saham

    Phintraco Sekuritas merekomendasikan beberapa saham yang layak dicermati investor. Saham-saham tersebut mayoritas berasal dari sektor properti, seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), hingga PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN).

    Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Panin Sekuritas, Reydi Octa, menjelaskan ruang penguatan IHSG pekan depan mulai terbatas. Menurutnya, penguatan IHSG masih akan dibayangi ketidakpastian kendati kondisi pasar domestik cenderung menguat.

    “Terutama soal arah kebijakan The Fed dan negosiasi dagang AS-Tiongkok pekan depan. Jika nada dari FOMC cenderung hawkish atau negosiasi tidak membuahkan hasil, IHSG rawan terkoreksi secara teknikal,” jelas Reydi kepada detikcom.

    Menurutnya, IHSG pekan depan akan menjadi momen konsolidasi, bukan akselerasi. Reydi mengingatkan, investor ritel untuk menahan diri dari aksi beli agresif dan fokus pada saham-saham berfundamental kuat di sektor perbankan yang harganya kian murah dengan kinerja cenderung stabil.

    “Laporan keuangan kuartal II perbankan akan mulai dirilis satu, investor menantikan hasilnya. Dalam kondisi global yang tidak pasti, strategi akumulasi bertahap jauh lebih baik daripada mengejar harga tinggi,” pungkasnya.

    IHSG Sentuh Level Tertinggi

    Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level tertinggi 7.543,50 saat penutupan perdagangan, Jumat (25/7). BEI mencatat, IHSG mengalami peningkatan sebesar 3,17% dari penutupan akhir pekan sebelumnya di posisi 7.311,91.

    Kapitalisasi pasar BEI pada penutupan pekan ini juga menyentuh angka tertingginya, yaitu sebesar Rp 13.519 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 3,37% dari Rp 13.079 triliun pekan sebelumnya.

    Selama periode pekan 21-25 Juli 2025 ditutup pada zona yang bervariasi. Peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian pekan ini sebesar 6,40% menjadi 27,40 miliar lembar saham dari 25,75 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

    Rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,31%, menjadi 1,73 juta kali transaksi dari 1,69 juta kali transaksi pada pekan lalu. Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian BEI menurun, yaitu sebesar 3,19% menjadi Rp 16,09 triliun dari Rp 16,62 triliun pada pekan sebelumnya.

    Namun, net foreign sell IHSG nyaris tembus Rp 60 triliun sepanjang tahun 2025. Bahkan pada penutupan perdagangan kemarin, tercatat dana investor asing yang kabur dari perdagangan pasar modal domestik sebesar Rp 233,39 miliar.

    “Data-data ini merupakan sinyal kuat adanya peningkatan kepercayaan investor di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi, seiring dengan berbagai implementasi inisiatif strategis yang dilakukan oleh BEI bersama stakeholders,” kata Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Permadi Nurahmad, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah

    Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah

    Salah satu SPBU di Situbondo, Jawa Timur, kosong. Sabtu (26/7/2025) ANTARA/Seno

    Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengubah rute pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM seiring ditutupnya jalan nasional jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember.

    Wilayah Integrated Terminal BBM Banyuwangi yakni Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Distribusi BBM ke Jember dan Bondowoso sejak 24 Juli hingga 24 September 2025 rute kendaraan tangki diubah melalui Situbondo-Arak-Arak-Arak Bondowoso-Jember, dari sebelumnya dari Banyuwangi-Jember-Bondowoso.

    “Penutupan jalur Gumitir menyebabkan perubahan, dan selama dua bulan ke depan melalui rute Banyuwangi-Situbondo-Arak-Arak Bondowoso-Jember yang hanya bisa dilalui kendaraan tangki kapasitas 16 KL dan 24 KL,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Sabtu.

    Sebelumnya, lanjut Ahad, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melaksanakan koordinasi dengan Satlantas Banyuwangi Kalibaru dan Jember, termasuk koordinasi dengan Polres Situbondo dan Bondowoso untuk pengawalan jika terjadi kemacetan kendaraan tangki BBM maupun LPG ketika melewati Jalur Arak-Arak yang rutenya cukup sulit dilewati.

    “Sebagai langkah antisipasi, Pertamina juga akan menyediakan unit kendaraan tangki bantuan, dan truk BBM ini akan disuplai dari Terminal BBM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, yakni Instalasi Surabaya Group sekitar 160 KL per hari, kemudian untuk LPG akan diantisipasi penyaluran dari Gresik jika terkendala macet dari Banyuwangi,” kata Ahad Rahedi.

    Ahad menambahkan, penutupan jalur Gumitir karena perbaikan longsoran berdampak pada aktivitas di sekitar jalur tersebut, termasuk distribusi energi mulai dari BBM hingga LPG. Terdapat 8 SPBU Bondowoso dan 41 SPBU wilayah Jember yang berdampak terkait penutupan jalur Gumitir.

    Sumber : Antara

  • Aliran Dana Asing Ramai Masuk ke Bursa Korea, Ada Apa?

    Aliran Dana Asing Ramai Masuk ke Bursa Korea, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham di Bursa Korea Selatan memiliki kinerja terbaik di antara pasar saham utama lainnya dan menjadi magnet penarik untuk investor asing.

    Dilansir dari Bloomberg, Minggu (27/7/2025), hal ini dipicu oleh reformasi kebijakan regulator untuk meningkatkan valuasi dan pemberdayaan pemegang saham minoritas mulai mendapat perhatian.

    Pada bulan ini, regulator Korea menyetujui perubahan undang-undang penting yang menjadikan anggota dewan direksi bertanggung jawab secara hukum kepada seluruh pemegang saham.

    Fokus mereka kini beralih ke gelombang reformasi berikutnya, termasuk perbaikan sistem pemungutan suara dalam pemilihan anggota dewan serta pengurangan kepemilikan saham treasuri, dengan tujuan menertibkan perusahaan konglomerat keluarga atau chaebol yang mendominasi perekonomian Korea.

    Investor global dari Wall Street di AS hingga London pun mengamati kebijakan tersebut. Perusahaan pengelola dana asing, yang sebelumnya keluar dari saham-saham Korea untuk 9 bulan berturut-turut, mulai kembali. Bank-bank global seperti Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., dan Morgan Stanley menjadi beberapa investor yang mendorong pasar saham Korea mulai Juni 2025.

    Indeks Kospi pun melonjak 33% sepanjang tahun ini, mendorong nilai pasar saham Korea melampaui US$2 triliun untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

    Jonathan Pines dari perusahaan Federates Hermes menyampaikan reformasi kebijakan tersebut akan berkontribusi pada kelanjutan pergeseran budaya yang sudah berlangsung.

    “Dan akan mengurangi kemampuan pemegang saham pengendali untuk memaksakan restrukturisasi yang menguntungkan mereka dan mengorbankan pemegang saham minoritas,” jelasnya. Dia pun menyampaikan pandangan overweight terhadap saham Korea.

    Adapun, Otoritas Korea Selatan telah berupaya untuk meniru kesuksesan yang terlihat di Jepang, di mana dorongan untuk reformasi perusahaan membantu meningkatkan valuasi dan memacu reli ekuitas.

    Optimisme bahwa negara tersebut serius dalam menangani apa yang disebut “diskon Korea” telah tumbuh sejak Presiden Lee Jae Myung, yang baru terpilih, menjadikan peningkatan standar tata kelola dan peningkatan imbal hasil pasar saham sebagai salah satu prioritas utamanya.

    Arus net inflow dana asing Korea telah melampaui U$3 miliar hanya pada Juli 2025. Angka ini lebih besar daripada gabungan pembelian dalam dua bulan sebelumnya.

    “Kami melihat perubahan besar dalam tata kelola perusahaan. Hal seperti ini tidak membutuhkan lingkungan global yang baik dan hampir seperti pengembangan diri,” kata Joshua Crabb, kepala ekuitas Asia Pasifik di Robeco Hong Kong Ltd., seraya menekankan peningkatan disiplin modal, pembelian kembali saham, dan dividen.

  • Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Jakarta –

    Di tengah tekanan ekonomi dan ritme kehidupan yang serba cepat, sebagian anak muda mulai melirik konsep hidup slow living. Gaya hidup ini menawarkan pendekatan yang lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan cenderung menghindari konsumsi berlebihan.

    Slow living dianggap sebagai alternatif dari budaya kerja keras berlebihan atau hustle culture, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental. Konsep ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga keseimbangan hidup, baik secara pribadi maupun sosial.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan gaya hidup slow living banyak diminati generasi milenial dan Gen Z. Menurutnya, dua generasi ini berupaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu kemarin.

    Tauhid menilai, gaya hidup slow living belum banyak dijumpai di kota besar seperti Jakarta. Sebaliknya, konsep ini lebih mungkin diterapkan di kota-kota yang ritmenya lebih lambat dan memiliki tata kota yang mendukung.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living),” bebernya.

    Beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, hingga Bandung disebut lebih memungkinkan bagi warganya untuk menjalani hidup yang lebih tenang, karena tekanan hidup yang relatif lebih rendah dan ruang terbuka yang lebih tersedia.

    Menariknya, slow living juga bisa dipicu oleh tekanan ekonomi. Di tengah kebutuhan yang meningkat dan pendapatan yang tidak selalu mengikuti, sebagian masyarakat justru memilih hidup sederhana untuk menekan biaya.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi,” katanya.

    Namun, Tauhid mengingatkan bahwa menjalani slow living di kota besar juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan yang diasosiasikan dengan gaya hidup ini, seperti bersantai di kafe atau mengikuti kelas kebugaran, tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • KUR Perumahan Segera Disalurkan, Menteri Ara: Progres Permen Sudah 90%

    KUR Perumahan Segera Disalurkan, Menteri Ara: Progres Permen Sudah 90%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan akan dimulai dalam waktu dekat.

    Ara menyebut program itu akan dijalankan apabila Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi payung hukum penyaluran rampung dibentuk. Saat ini progres penyusunannya telah mencapai 90%.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).

    Ara melanjutkan pihaknya optimistis dapat merampungkan rumusan draf Permen tersebut minggu depan. Sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya untuk rampung pada akhir Juli 2025.

    Adapun, program KUR Perumahan digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus UMKM di sektor perumahan dan menciptakan peningkatan usaha rakyat.

    “Kementerian PKP juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Permen PKP KUR Perumahan minggu depan yakni akhir Juli 2025,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. 

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun, dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Harga Pangan Minggu (27/7): Beras Premium-Medium Masih Mahal di Semua Wilayah

    Harga Pangan Minggu (27/7): Beras Premium-Medium Masih Mahal di Semua Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih mengalami kenaikan di semua wilayah dan kembali melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada Minggu (27/7/2025).

    Merujuk Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.15 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen mencapai Rp16.120 per kilogram secara nasional. Harganya naik 8,19% dari HET nasional beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.

    Jika ditinjau lebih jauh, kenaikan harga beras premium terjadi di semua wilayah, yakni di zona 1 senilai Rp15.602 per kilogram, zona 2 senilai Rp16.560 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp18.250 per kilogram.

    Sebagai informasi, HET beras premium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram, zona 2 senilai Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp15.800 per kilogram.

    Kondisi serupa terjadi pada harga beras medium yang secara rata-rata nasional naik menjadi Rp14.465 per kilogram. Secara nasional, harga beras medium melonjak 14,92% dari HET nasional yang semestinya di level Rp12.500 per kilogram.

    Adapun, harga rata-rata beras medium di semua wilayah kompak naik dan melampaui HET. Perinciannya, harga rata-rata beras medium di zona 1 dibanderol Rp14.213 per kilogram, zona 2 senilai Rp14.373 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp16.375 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras medium di zona 1 dipatok Rp12.500 per kilogram, zona 2 senilai Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp13.500 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik tipis dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp12.585 per kilogram di tingkat konsumen pada pagi ini.

    Berdasarkan wilayah, harga rata-rata beras SPHP kompak berada di bawah HET, yakni zona 1 adalah Rp12.337 per kilogram, zona 2 senilai Rp12.909 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp13.200 per kilogram.

    Beranjak ke pangan lainnya, yakni harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing dibanderol Rp21.096 per liter dan Rp17.241 per liter secara nasional.

    Harga rata-rata nasional Minyakita masih tetap berada di atas HET Rp15.700 per liter. Secara nasional, harga Minyakita naik 10,68% dari HET atau dibanderol Rp17.377 per liter.

    Beralih ke aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen mencapai Rp56.390 per kilogram, atau berada berada di rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata cabai merah keriting juga terpantau masih berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram, yakni mencapai Rp40.602 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata cabai merah besar secara nasional dibanderol Rp37.623 kilogram di tingkat konsumen.

    Kemudian, harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen dibanderol Rp46.392 per kilogram, atau berada di atas HAP Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Sementara itu, rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp37.936 per kilogram secara nasional, atau di bawah HAP nasional Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Untuk komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti daging ayam ras dibanderol Rp35.168 per kilogram secara rata-rata nasional atau masih di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram.

    Selanjutnya, harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.172 per kilogram di tingkat konsumen, atau hampir mendekati batas HAP nasional yang berada di level Rp30.000 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp134.584 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Untuk harga rata-rata daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp145.000 per kilogram dan Rp109.000 per kilogram.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan, harga rata-rata ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng masing-masing dibanderol Rp42.235 per kilogram, Rp34.102 per kilogram, dan Rp34.178 per kilogram secara nasional.

    Lalu, harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen dibanderol Rp10.698 per kilogram dan harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.026 per kilogram secara nasional.

    Berikutnya, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.910 per kilogram dan Rp9.701 per kilogram. Serta, harga rata-rata nasional, untuk gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing adalah Rp18.300 per kilogram dan Rp11.675 per kilogram.

  • Komponen Lokal Lemah? Ini Tantangan Nyata Industri Kereta Api RI

    Komponen Lokal Lemah? Ini Tantangan Nyata Industri Kereta Api RI

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Industri perkeretaapian nasional terus berkembang dengan dukungan PT INKA yang menghadirkan rangkaian kereta berstandar internasional dan ramah lingkungan. Namun, agar sepenuhnya mandiri dan bersaing secara global, penguatan komponen lokal menjadi krusial, terutama untuk dua komponen vital, yaitu blok rem komposit dan roda kereta api.

    Setiap tahunnya, kebutuhan domestik untuk kedua komponen tersebut cukup tinggi, sekitar 220.000 unit blok rem komposit dan 30.000 unit roda kereta api. Hal ini mengemuka dalam focus group discussion (FGD) bertema “Peningkatan Daya Saing Sektor Perkeretaapian Melalui Pendalaman Struktur Industri”, yang digelar di Yogyakarta.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menjelaskan, secara kapasitas, industri dalam negeri sebenarnya mampu memproduksi komponen tersebut. Namun, tantangannya adalah efisiensi produksi dan nilai ekonomis.

    “Kalau INKA hanya butuh 5.000 sampai 10.000 roda per tahun, produksinya cuma butuh dua bulan. Lalu 10 bulan sisanya, peralatannya nganggur. Itu tantangan tersendiri,” ungkap Faisol kepada Beritasatu.com, Sabtu (26/7/2025).

    Dalam forum itu, PT INKA juga menggandeng para akademisi dan ahli untuk mengembangkan strategi produksi nasional. Harapannya, produksi komponen strategis ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk pasar ekspor.

    Vice President Technical Engineering of Rolling Stock PT KAI Sugito mengungkapkan, hingga 2025 terdapat 2.169 unit kereta api yang beroperasi di Jawa dan luar Jawa, dengan total 8.334 gerbong dan 506 lokomotif. Sementara itu, kereta rel diesel mencapai 103 unit dan LRT sebanyak 204 unit.

    Semua armada itu memerlukan suku cadang dengan jadwal penggantian bervariasi. “Untuk roda, biasanya diganti setahun sekali. Namun, blok rem sangat tergantung kondisi penggunaan di lapangan,” jelas Sugito.

    Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap industri perkeretaapian Indonesia mampu mengembangkan sistem transportasi modern, inovatif, dan berkelanjutan dengan komponen lokal sebagai fondasi utama.

  • BPR Bisa Jadi Alternatif Pinjaman di Luar Pinjol, Ini Faktanya

    BPR Bisa Jadi Alternatif Pinjaman di Luar Pinjol, Ini Faktanya

    Jakarta –

    Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu pilihan populer bagi banyak orang yang membutuhkan pinjaman dana cepat karena pengajuan utang yang mudah. Sayangnya penggunaan pinjol yang tidak bijak dapat berdampak buruk pada debitur.

    Salah satu yang kerap terjadi adalah banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal. Selain itu kemudahan proses pinjaman juga kerap disalahgunakan para debitur, membuat utang mereka menumpuk tanpa disadari.

    Padahal selain pinjol, terdapat banyak sekali alternatif pinjaman bagi masyarakat. Bahkan alternatif ini sudah dipastikan aman, meski bukan berarti tanpa risiko.

    Salah satunya ada pinjaman dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau memiliki agunan tetapi tidak memenuhi syarat bank umum.

    BPR menawarkan berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman tanpa agunan dan pinjaman dengan agunan, dengan proses yang relatif cepat dan bunga yang kompetitif.

    Persyaratan Pengajuan Pinjaman di BPR

    Melansir situs resmi BPR Arto Moro, salah satu alasan kenapa banyak orang milih Bank Perekonomian Rakyat adalah karena persyaratan pinjaman yang lebih sederhana dibanding bank umum. Tapi bukan berarti bisa asal ajukan pinjaman tanpa syarat tertentu.

    Berikut ini persyaratan umum saat mengajukan pinjaman di BPR:

    1. Dokumen Pribadi

    – Copy KTP (Suami/Istri yang masih berlaku)
    – Copy KK (Kartu Keluarga)
    NPWP
    – Copy Akta Nikah/Akta Cerai/Surat Keterangan Belum Menikah

    2. Dokumen Pendukung (Tergantung Profesi)

    – Rekening Koran 6 bulan terakhir
    – Slip Gaji Terbaru
    – Surat Keterangan Kerja/Pegawai Tetap wajib minimal 2 tahun masa kerja (Staff/karyawan)
    – Surat Ijin Praktek/Sertifikat (untuk Profesi)

    3. Dokumen Agunan (Jaminan)

    – Copy SHM/SHGB
    – Copy PBB terakhir
    – Copy IMB/bukti pengurusan IMB

    Setiap BPR bisa punya sedikit perbedaan soal syarat, jadi sebaiknya calon debitur melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BPR tujuan sebelum ngumpulin dokumen.

    Jika dibandingkan dengan persyaratan pinjol yang biasanya hanya membutuhkan foto diri dan KTP, syarat pengajuan pinjaman di BPR bisa terkesan lebih sulit. Apalagi beberapa pinjaman mungkin juga dibutuhkan agunan.

    Meski begitu, BPR masih bisa menjadi alternatif pilihan di luar pinjol. Mengingat BPR biasanya memiliki bunga yang lebih kompetitif daripada pinjaman bank pada umumnya.

    Proses Pengajuan Pinjaman di BPR

    Secara proses, pengajuan pinjaman di BPR juga lebih panjang dan rumit dibandingkan dengan pinjol. Namun proses ini dibutuhkan untuk menjamin pinjaman bagi nasabah maupun BPR selaku pemberi pinjaman itu sendiri.

    1. Konsultasi Awal

    Nasabah bisa datang langsung ke kantor BPR atau hubungi mereka untuk tanya-tanya produk kredit dan persyaratan.

    2. Persiapan Dokumen

    Setelah tahu syaratnya, nasabah kumpulkan dokumen pribadi, dokumen pendukung, dan agunan (kalau ada).

    3. Pengajuan dan Verifikasi

    Nasabah serahkan dokumen lengkap ke petugas. Mereka akan cek data dan keabsahan dokumen kamu.

    4. Survei dan Penilaian

    Tim BPR biasanya akan survei lokasi usaha atau agunan untuk memastikan semuanya sesuai.

    5. Proses Persetujuan dan Pencairan

    Kalau semua sudah oke, pinjaman nasabah akan disetujui dan dana dicairkan ke rekening yang sudah ditentukan.

    Biasanya proses ini bisa selesai dalam beberapa hari sampai minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan jenis pinjaman. Berbeda dengan pinjol yang dapat selesai hanya dalam hitungan hari bahkan jam.

    (igo/fdl)

  • Himperra Apresiasi Kebijakan Properti Pemerintah Prabowo

    Himperra Apresiasi Kebijakan Properti Pemerintah Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dua langkah strategis pemerintah yang dinilai mampu menggairahkan sektor properti sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terhadap kebutuhan papan masyarakat.

    “Pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dua keputusan terbaru ini menjadi bukti nyata komitmen itu,” ujar Ari dikutip dari Investor Daily, Sabtu (26/7/2025).

    Langkah pertama, menurut Ari, adalah peningkatan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula hanya 220.000 unit kini naik menjadi 350.000 unit. Dana sebesar Rp 35,2 triliun dialokasikan dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mendukung peningkatan tersebut.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 235 Tahun 2025 yang merevisi KMK Nomor 49 Tahun 2025, terkait rincian pembiayaan anggaran pada subbagian investasi pemerintah tahun berjalan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah menyetujui usulan kenaikan kuota tersebut.

    Langkah kedua adalah perpanjangan masa berlaku insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga 31 Desember 2025. Sebelumnya, insentif penuh ini hanya berlaku sampai Juni 2025, kemudian direncanakan turun menjadi 50%.

    Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah memutuskan mempertahankan insentif PPN DTP 100% sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.

    “Misalnya, jika seseorang membeli rumah senilai Rp 2 miliar, maka tidak perlu membayar PPN. Tapi kalau harga rumah Rp 2,5 miliar, maka hanya PPN atas selisih Rp 500 juta yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp 55 juta,” jelas Airlangga.

    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dan melanjutkan kebijakan serupa yang telah berlaku sejak tahun 2023.

    Ari juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait yang terus melakukan berbagai terobosan sejak menjabat, terutama dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah.

    Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan tersebut, Himperra turut membantu meringankan beban konsumen, salah satunya dengan menghadirkan program DP 0% melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Sekarang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang membeli rumah FLPP di proyek anggota Himperra tidak perlu membayar uang muka. DP ditanggung oleh pengembang,” ungkap Ari.

    Ia berharap, lewat program ini, semakin banyak masyarakat yang dapat membeli rumah, sehingga seluruh kuota FLPP yang ditingkatkan bisa terserap maksimal hingga akhir 2025.