Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Meriahkan HUT RI ke-80, Bakal Banyak Diskon – Page 3

    APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival Meriahkan HUT RI ke-80, Bakal Banyak Diskon – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, menyebut 95 persen pusat perbelanjaan di Indonesia didominasi oleh kelas menengah dan bawah.

    Alphonzus memaparkan hanya sekitar lima persen mal yang benar-benar menyasar segmen atas. Contohnya adalah pusat perbelanjaan di kawasan elite Jakarta seperti Plaza Indonesia, Senayan City, dan Grand Indonesia.

     “Kelas atas itu hanya 5% Pak Menteri, Kalau yang kita lihat itu hanya Thamrin Sudirman, Plaza Indonesia, Senayan City, Plaza Senayan itu cuma 5% jumlahnya dari seluruh total, Pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia, 35% itu kelas menengah, 60% itu adalah kelas bawah. Jadi, sebetulnya, industri usaha pusat perbelanjaan Indonesia, 95% didominasi oleh kelas menengah bawah,” kata Alphonzus saat ditemui usai acara Gerak Bersama 100 UMKM Lisensi Merek Lokal, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (23/7/2025).

    Dengan komposisi tersebut, ia menekankan pentingnya pelaku usaha dan pemerintah memahami karakter mayoritas konsumen mal di Indonesia.

     

  • Mentan Puji Kapolda Riau karena Tangkap Pengusaha Beras Nakal

    Mentan Puji Kapolda Riau karena Tangkap Pengusaha Beras Nakal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi jajaran Polda Riau mengungkap kasus dugaan pengoplosan beras dijadikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dan beras premium yang dilakukan salah satu distributor.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Mentan seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Kasus itu ditemukan Polda Riau di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Polisi pun menyita 9 ton beras oplosan dari pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Karena beras tersebut, masyarakat harus membayar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram (kg), lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan diperkirakan selisih dapat mencapai Rp 9.000 jika dioplos menjadi beras premium. “Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu,” ucap Mentan.

    Mentan mengungkapkan, praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca-diskusi kita,” katanya.

  • Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan aturan baru pengenaan pajak atas aset kripto. Pajak kripto ke depan akan ditentukan oleh model pengaturan transaksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan aturan baru pajak kripto akan segera diundangkan. Nantinya, skema baru penerapan pajak kripto akan mengikuti perkembangan berpindahnya pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada Januari lalu.

    “Insya Allah mungkin seminggu-minggu ini [terbit aturan barunya]. Ada perubahan sedikit karena kaitannya dengan perubahan komposisi dari Bappebti,” ujar Yon Arsal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa berpindah pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK seiring perubahan klasifikasi aset kripto dari komoditas ke instrumen keuangan. Secara hukum, klasifikasi itu mengikuti arah Peraturan OJK No. 27/2024 (POJK 27/2024) tentang perdagangan aset keuangan digital.

    Dia menambahkan, meskipun aspek legalitas transaksi sudah masuk dalam lingkup OJK, pengaturan pajaknya saat ini masih mengacu pada ketentuan umum perpajakan, termasuk PMK 68/2022 yang bakal direvisi dalam waktu dekat. Secara garis besar, transaksi kripto memunculkan dua jenis pajak utama, yakni pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Aspek PPh timbul karena ada satu pihak yang mendapatkan penghasilan ketika melakukan transaksi terkait aset keuangan kripto. Transaksi penyerahan barang (aset) atau jasa akan memunculkan aspek PPN,” jelas Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Sementara mengacu POJK 27/2024, terdapat lima pelaku utama dalam ekosistem aset keuangan digital yaitu penyelenggara bursa; pedagang aset keuangan digital; lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian; anggota kliring; serta pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital.

    Prianto memaparkan bahwa kelima pelaku tersebut dikenai PPh atas penghasilan yang mereka terima dari penyediaan jasa, yang mana objeknya mengacu ke Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan bisa bersifat final apabila ditentukan lewat peraturan pemerintah (PP). Dari sisi PPN, kegiatan jasa mereka dikenakan tarif umum 12%, kecuali dinyatakan sebagai nonobjek dalam UU PPN.

    “Secara teknis, dasar pengenaan PPN bisa dihitung dari 11/12 x nilai transaksi atau 11/12 x 10% x nilai transaksi, tergantung bentuk jasanya,” ujar Prianto.

    Khusus untuk pedagang aset digital, penghasilan dari jual beli kripto juga dikenai PPh. Sementara dari sisi PPN, aset kripto tidak termasuk dalam daftar nonobjek PPN sebagaimana Pasal 4A ayat (2) UU PPN, sehingga tetap terutang PPN 12%.

    Menurut Prianto, revisi PMK 68/2022 menjadi krusial karena akan menjadi dasar teknis pemajakan yang lebih kompatibel dengan struktur pasar kripto versi OJK. Hanya saja, dia menilai fokus revisi pengaturan bukan pada potensi penerimaan negara, melainkan pada kemudahan administrasi dan kepastian hukum.

    “Ketika pengaturannya sudah masuk ke ranah teknis administratif di Peraturan Menteri Keuangan, maka fokusnya bukan semata untuk menggenjot penerimaan, tapi untuk memastikan implementasi kebijakan perpajakan berjalan lebih sederhana dan pasti,” kata Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu.

    Adapun PMK 68/2022 saat ini masih menjadi acuan pengenaan pajak atas transaksi kripto, meskipun rezim pengawasan dan klasifikasi asetnya telah bergeser dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan revisi beleid tersebut.

  • Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) melanjutkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori, Papua.

    Menurutnya, pembangunan PLTM Wabudori merupakan bagian dari upaya percepatan program listrik desa, khususnya di Papua.

    Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik agar tidak terkendala dan berjalan dengan lancar. 

    “Saya minta satu hal, jangan pada saat teman-teman PLN bangun, kita tidak dukung,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    PLTM Wabudori akan dibangun di Sungai Wabudori di kawasan hutan konservasi Distrik Supiori Barat, berkapasitas 1,2 Mega Watt (MW), dengan dua unit turbin masing-masing 600 kW.

    Proyek ini diharapkan dapat memasok listrik ke lebih dari 1.600 rumah tangga dan dibangun dengan prinsip energi bersih serta memanfaatkan produk dalam negeri.

    Sebelumnya, proyek ini terhenti sejak 2010 karena kendala teknis dan administratif. Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan perlunya percepatan konstruksi proyek tersebut. Dia ingin proyek itu rampung pada 2027.

    “Alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan di 2026, memang dalam schedule [Commercial Operation Date-nya] 2029, tapi saya majukan paling lambat awal 2028, kalau bisa 2027 akhir, itu jauh lebih baik,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada pembangkit, Menteri Bahlil juga meminta percepatan penyambungan listrik rumah tangga yang sudah berjejaring namun belum teraliri arus. Dia meminta agar pendanaan untuk penyambungan tersebut segera dialokasikan melalui anggaran Kementerian ESDM.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen  Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memaparkan bahwa seluruh komponen proyek akan memenuhi standar keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dia memastikan penggunaan energi terbarukan berbasis aliran air lokal yang melimpah, serta komitmen kuat untuk memaksimalkan kandungan lokal.

  • Pertamina Tawarkan Tiket Gratis Eco Run & Energizing Music Festival 2025 Lewat Penukaran Poin di MyPertamina – Page 3

    Pertamina Tawarkan Tiket Gratis Eco Run & Energizing Music Festival 2025 Lewat Penukaran Poin di MyPertamina – Page 3

    Pelanggan Pertamina juga dapat menukar voucher tiket Energizing Music Festival 2025 jika mencapai jumlah 15.000 poin.

    “Program ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan yang loyal dan mendukung gaya hidup sehat, ramah lingkungan,” ucap Fadjar. 

    Melalui program tukar poin ini, Pertamina ingin mengajak masyarakat untuk menikmati pengalaman berharga bersama Pertamina, sekaligus mengedukasi pentingnya gaya hidup aktif dan berkelanjutan.

    Pertamina Eco RunFest merupakan ajang lari yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pertamina. Mengusung tema Energizing The Unity, Pertamina menggabungkan semangat gaya hidup sehat dengan kepedulian terhadap lingkungan, melalui kegiatan fun run serta berbagai program edukasi dan program keberlanjutan.  

    “Segera unduh dan registrasi di aplikasi MyPertamina, kumpulkan poinnya, dan tukarkan dengan tiket Pertamina Eco RunFest 2025, kuota dan periode terbatas hingga 30 Juli 2025,” ujar Fadjar.

    Informasi lebih lanjut seputar Pertamina Eco RunFest 2025, silahkan kunjungi website www.pertaminaecorunfest.com maupun platform media sosial @pertamina.ecorunfest.

     

    (*)

  • MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – MyRepublic Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat seminar bertajuk “RocketTalks: UMKM Naik Kelas” yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Acara ini menjadi bagian dari inisiatif jangka panjang perusahaan untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi demi meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sejalan dengan visi pemerintah menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    “MyRepublic tidak hanya menghadirkan internet cepat tanpa FUP dan kecepatan simetris upload-download, tetapi juga menyediakan berbagai produk yang dirancang khusus untuk UMKM. Internet bukan sekadar alat, tapi katalis penting dalam memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan bisnis,” jelas Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Indonesia Iman Syahrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Pelaksanaan RocketTalks di Pontianak menjadi simbol kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi bisnis daerah, seperti KADIN Kalimantan Barat Bidang UMKM.

    Tujuannya adalah membentuk ekosistem yang mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui digitalisasi dan solusi internet berkecepatan tinggi.

     

  • Peringati Hari Sungai Nasional, BRI Peduli Gelar Aksi Bersih Sungai dan Edukasi Kelola Sampah – Page 3

    Peringati Hari Sungai Nasional, BRI Peduli Gelar Aksi Bersih Sungai dan Edukasi Kelola Sampah – Page 3

    Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 ini, BRI juga menggandeng Yayasan Sungai Watch Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk melindungi dan menjaga kebersihan sungai-sungai di Indonesia dari pencemaran, terutama sampah plastik. Bersama Yayasan Sungai Watch, BRI Peduli telah mengumpulkan reduksi sampah anorganik sebanyak 35,20 Ton. 

    Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, pengerukan sungai. Lebih dari itu, BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan.

    Tak sampai di situ, program ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.

    Sejak didirikan di tahun 2020, Sungai Watch telah berupaya memasang lebih dari 18 trash barriers (jaring sampah) di sungai-sungai pulau Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, yang bertujuan untuk mencegah aliran sampah menuju laut. 

    Dengan pendekatan berbasis komunitas, Sungai Watch bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk tidak hanya membersihkan sungai, tetapi juga mengedukasi pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta pemberdayaan berbasis padat karya.

     

    (*)

  • Di ajang Konferensi ALS, JLS dukung gerak dunia usaha di Bali

    Di ajang Konferensi ALS, JLS dukung gerak dunia usaha di Bali

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Di ajang Konferensi ALS, JLS dukung gerak dunia usaha di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:24 WIB

    Elshinta.com – Jakarta Coin Laundry (JCL) merupakan brand usaha laundry koin yang belum genap setahun berdiri ini semakin berkibar dengan membuka outletnya yang ke-38 (tiga puluh delapan) di Bali, tepatnya di area Ngurah Rai. Dan untuk wilayah Bali sendiri, JCL cabang Ngurah Rai ini merupakan cabang ke-4 (empat) sekaligus cabang yang terbesar di Bali.

    Grand Opening Jakarta Coin Laundry kali ini cukup istimewa, karena bertepatan dengan pelaksanaan konferensi dari ALS (Alliance Laundry System), yaitu aliansi industri usaha laundry di level internasional. Sehingga pelaksanaan Grand Opening Outletnya sendiri dihadiri oleh jajaran manajemen ALS dari berbagai negara.

    Di tengah iklim perekonomian global yang sedang menurun seperti sekarang, Jakarta Coin Laundry justru menjawab kondisi tersebut dengan pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan. Bagaimana tidak, pada Mei 2025 lalu JCL membuka outletnya yang ke-30 (tiga puluh) dan pada akhir Juli ini bertumbuh menjadi 38 outlet. Erna Tamin, CEO JCL menyampaikan bahwa pihaknya cukup optimis dengan pertumbuhan bisnis laundry yang dijalani, karena pihaknya paham laundry sendiri merupakan kebutuhan utama masyarakat yang sehari-hari dibutuhkan.

    “Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat Bali, terbukti dengan pemilihan lokasi yang strategis yakni 10 menit dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Selain itu kami juga tetap menjaga kualitas mesin cuci industrial yang digunakan, sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat selama 24 jam.” ujarnya. 

    Masih disampaikan oleh Erna Tamin, bahwa Grand Opening Jakarta Coin Laundry kali ini sangat istimewa karena belum ada usaha serupa di Indonesia yang menggunakan mesin cuci komersial kapasitas besar dengan jumlah yang cukup banyak dalam 1 outlet, jadi bisa dibilang inilah coin laundry outlet terbesar di Bali.

    Sedangkan Lina Wisma, partner dari JCL mengungkapkan, bahwa ia bersyukur sekali menjadi solusi bukan hanya bagi para pelanggan yang membutuhkan jasa cuci, namun juga bagi para pekerja.

    “Di tengah lesunya ekonomi global yang serba tidak menentu, JCL justru dilirik sebagai bisnis yang tahan krisis ekonomi. Sebab, urusan mencuci ini kan kebutuhan dasar bagi hampir sebagian besar orang.” katanya. 

    Konsep outlet laundry koin ini sendiri mengusung one stop service solution bagi para pelanggannya. Hadir di lokasi yang strategis, luasan lahan, hingga jumlah dan pilihan kapasitas mesin yang besar yakni 16 Kg, serta tersedianya ruang tunggu yang nyaman, membuat Jakarta Coin Laundry menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan mencuci. Bagaimana tidak, kurang dari 1 jam saja, tumpukan pakaian kotor sudah kembali bersih. Hal ini didukung dengan hadirnya mesin cuci no. 1 di dunia, yakni IPSO yang sudah dikenal akan kehandalannya.



    Outlet JCL juga dilengkapi dengan teknologi terkini, bukan hanya mesin cuci dan pengering saja yang memiliki kualitas premium, tapi juga sistem pembayaran hingga penambahan sabun atau pelembut pakaian bagi para pelanggan laundry dapat dilakukan secara cashless, yakni dengan menggunakan full automatic system. Sistem seperti ini memungkinkan bagi para shareholder ataupun pemilik outlet untuk mengecek transaksi harian yang terjadi.

    Setelah ekspansi bisnis ini, manajemen Jakarta Coin Laundry berharap dapat membuka cabang outlet berikutnya dengan harapan total 70 (tujuh puluh) outlet hingga akhir tahun 2025. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat luas yang ingin bergabung dengan menjadi mitra dari brand JCL.

    Melalui kerja sama dengan BukaOutlet.com, platform penjualan brand franchise dan kemitraan, informasi lengkap mengenai peluang kemitraan JCL ini dapat diakses melalui website resmi BukaOutlet.com atau dengan menghubungi tim NSConsulting sebagai konsultan resmi kemitraan JCL. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Penambahan Golongan Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif, Ini Alasannya – Page 3

    Penambahan Golongan Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif, Ini Alasannya – Page 3

    Ia menambahkan bahwa rokok dengan harga lebih murah tentu memiliki tarif cukai yang lebih rendah, sehingga potensi penerimaan negara pun ikut menurun. “Rokok yang murah itu kan tentu tarif cukainya lebih rendah, artinya negara juga akan rendah pemasukannya karena ada downtrading ini, sehingga penerimaan negara tidak akan optimal,” kata Beladenta.

    Selain berdampak pada penerimaan, struktur tarif yang terlalu rumit juga menyulitkan pengawasan oleh otoritas Bea Cukai. Semakin banyak variasi pita cukai, semakin banyak pula jenis produk yang harus diawasi.

    “Karena makin banyak jenis rokok yang harus diawasi, sehingga ini yang membuat penegakan itu semakin rumit, dan memperbesar potensi celah rokok ilegal,” ujar Beladenta.

    CISDI mendorong pemerintah untuk fokus pada penyederhanaan struktur tarif, bukan memperluasnya. Mereka merekomendasikan agar struktur tarif CHT dirampingkan menjadi hanya tiga sampai lima layer secara bertahap hingga 2029, seiring dengan penerapan kebijakan cukai multi-tahun (multi-year). Pendekatan ini dinilai akan memberikan kepastian fiskal bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat agenda pengendalian konsumsi rokok.

     

  • Tabungan hilang, nasabah prioritas desak OJK turun tangan

    Tabungan hilang, nasabah prioritas desak OJK turun tangan

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Tabungan hilang, nasabah prioritas desak OJK turun tangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:45 WIB

    Elshinta.com – Lima nasabah prioritas bank swasta di Pasar Anyar, Bogor, melaporkan kerugian atas dana tabungan mereka yang hingga kini belum jelas keadaannya. Nasabah tersebut diduga menjadi korban penyalahgunaan data oleh oknum pegawai bank.

    Dimana kuasa hukum nasabah, Fredy P. Sibarani, mengatakan jika terdapat indikasi pelanggaran kerahasiaan data oleh seorang relationship manager (RM) berinisial SPL atau Uci, yang ditunjuk resmi oleh Bank Sinarmas untuk melayani nasabah prioritas.

    Ia menjelaskan nasabah prioritas itu yakni Oki Irawan, Betti, Maria, Tjhun Jan, dan Nurhayati yang berusia lanjut. Kelima nasabah itu mempercayakan pengelolaan dana kepada RM terkait. Namun, data nasabah seperti saldo, investasi, dan deposito diduga disalahgunakan.

    “Bank yang menugaskan SPL diminta tidak melepaskan tanggung jawab korporasi,” ujar Fredy dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    “Salah satu modus yang diduga adalah penawaran penukaran poin hadiah, yang kemudian dimanfaatkan untuk transfer dana tanpa sepengetahuan nasabah. Padahal, nasabah tidak pernah memberikan PIN atau otorisasi,” tambahnya

    Lebih lanjut, Fredy menambahakan  bahwa sebelumnya Branch Manager Bank Sinarmas Bogor, RDS, berjanji mempertemukan nasabah dengan pihak kantor pusat dan RM terkait untuk penyelesaian masalah. Namun, janji tersebut dinilai tidak kunjung dipenuhi.

    “Kami menganggap ini sebagai pengingkaran komitmen yang merugikan nasabah. Pihak bank seharusnya menjaga kepercayaan publik, bukan malah mencederainya,” tambah Fredy.

    Ia juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan mengawasi kasus ini guna menjaga integritas industri perbankan nasional.

    Fredy menegaskan bahwa tuntutan nasabah sederhana, yakni pengembalian dana secara utuh beserta bunga sesuai ketentuan, serta proses hukum terhadap oknum yang terlibat.

    “Nasabah memilih Bank Sinarmas dengan harapan pelayanan profesional. Kerugian yang dialami, terutama oleh nasabah lansia, sangat disayangkan,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 6424 K/PDT/2024 dan Nomor 3245 K/PDT/2015 yang menegaskan tanggung jawab perusahaan atas tindakan karyawan yang merugikan pihak ketiga.

    Fredy menyatakan telah mengirimkan somasi kedua kepada Direktur Utama Bank Sinarmas, Frenky Tirtowijoyo, meminta penyelesaian segera. Sebab, kasus ini dirasa tidak ditangani serius oleh cabang Bogor selama tiga bulan.

    “Kami juga telah melaporkan kasus ini ke OJK dan menunggu jadwal mediasi. Kami berharap ada tindakan nyata dari pihak bank,” kata Fredy.

    Sementara itu, Bank Sinarmas melalui Head Office Legal Femmy disebutkan masih menyerahkan tanggung jawab penyelesaian kepada Branch Manager RDS, meski somasi ditujukan langsung ke direktur utama.

    Salah satu nasabah, Oki Irawan (66), mengaku kecewa. “Kami hanya ingin dana kami dikembalikan. Ini bukan soal mendiskreditkan bank, tapi meminta hak kami sebagai nasabah,” kata Oki. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta