Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Penerima BSU 2025 Meninggal, Apakah Dana Bisa Diambil Ahli Waris? Ini Kata Pos Indonesia – Page 3

    Penerima BSU 2025 Meninggal, Apakah Dana Bisa Diambil Ahli Waris? Ini Kata Pos Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi kamu yang belum sempat mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, jangan khawatir. Penyaluran dana BSU masih bisa dilakukan di kantor pos hingga akhir Juli ini.

    Kantor pos juga tetap buka setiap hari, dari Senin sampai Minggu, meskipun jam bukanya bisa berbeda tergantung harinya.

    Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul bagaimana jika penerima BSU sudah meninggal dunia? Apakah dana bisa diambil oleh keluarga atau ahli waris?

    Sayangnya tidak bisa. Lewat akun resmi X (dulu Twitter) @PosIndonesia, pihak Pos Indonesia menegaskan bahwa pencairan BSU tidak bisa diwakilkan dalam kondisi apa pun termasuk jika penerimanya telah meninggal.

    Dana akan hangus dan dikembalikan kepada negara.

    “Mohon maaf pengambilan dana BSU 2025 tidak dapat diwakilkan atau diambil ahli waris ya. Dana akan hangus dan dikembalikan kepada negara. Terima kasih,” tulis pihak Pos Indonesia.

    Penyaluran BSU 2025 di Kantorpos ditujukan untuk menjangkau sekitar 8,7 juta pekerja dari total target penerima 17 juta orang di seluruh Indonesia.

    Pencairan dana BSU di Kantorpos ini dapat menjangkau hingga ke wilayah pelosok, mengingat Kantorpos tersedia di lebih dari 4.000 lokasi se-Indonesia.

     

  • YLKI Minta Transparansi Hasil Pemberantasan Mafia Beras

    YLKI Minta Transparansi Hasil Pemberantasan Mafia Beras

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengoplosan beras kualitas rendah untuk dijadikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dan premium di Riau telah merugikan negara, petani hingga konsumen.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah melakukan investigasi secara komprehensif dari seluruh rantai pasok beras.

    “Lakukan tidakan tegas, tanpa pandang bulu dan pemberantasan mafia beras yang merugikan negara, petani dan konsumen,” kata Niti seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengatakan, YLKI menuntut adanya transparansi untuk masyarakat dari hasil investigasi dan penindakan tersebut.

    “YLKI akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Ini suatu bentuk penipuan dan merugikan bagi negara dengan penyalahgunaan anggaran negara dengan melakukan pengoplosan (beras kualitas rendah menjadi) SPHP,” ujar dia.

    Menurutnya, pelaku pengoplosan bisa diancam dengan hukuman pidana. Pasalnya, hal itu sudah tertuang dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.

    Diberitakan sebelumnya, Polda Riau menyita 9 ton beras oplosan dari pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka. R ditangkap di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

    Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, empat karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar.

  • Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih kini bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Simak tata caranya!

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Beleid anyar itu telah ditetapkan dan diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 21 Juli 2025. Adapun, PMK skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih ini resmi berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 21 Juli 2025.

    Dalam beleid itu, Bendahara Negara RI itu menyampaikan bahwa skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih itu dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Kemudian, jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Kemudian, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih], bank [bank Himbara] dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP,” demikian yang dikutip dari PMK 49/2025, Minggu (27/7/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian pinjaman ini untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan bahan pokok atau sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik desa/kelurahan.

    Namun, lanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di setiap desa/kelurahan.

    PMK 49/2025 itu juga menyebutkan bahwa ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank Himbara dengan persetujuan bupati/wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Kemudian, usulan pinjaman tersebut disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Kemudian, jika bank Himbara menyetujui permohonan pinjaman, maka harus melakukan perjanjian pinjaman dengan KopDes/Kel Merah Putih yang setidaknya memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, tenor pinjaman, dan masa tenggang pinjaman.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga harus memuat suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman, tahapan dan syarat pencairan pinjaman, besaran angsuran pinjaman, dan jatuh tempo pinjaman.

    Sri Mulyani menambahkan, besaran pinjaman memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada tiga tahun terakhir.

    Persyaratan ….

  • Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan masyarakat membayar Rp9.000 lebih mahal untuk membeli 1 kg beras premium oplosan.

    Hal ini terungkap dari Polda Riau berhasil mengungkap kasus pengoplosan untuk dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

    Dalam kasus ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kg lebih mahal dari yang seharusnya. 

    Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu.

    Amran mengungkapkan, praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi,” kata Amran melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025)

    Mentan Amran

    Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah. Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Sebelumnya, Amran baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru pada Selasa (22/7/2025). Di sana, Amran berdiskusi dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. 

    Sehari kemudian, polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan. Herry mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    “Arahan Bapak Kapolri adalah bagaimana kita hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman melalui upaya-upaya yang menciptakan situasi kamtibmas yang baik,” katanya.

    Sementara itu, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R. Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP. 

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Adapun barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

  • Minyak Sumur Rakyat Bakal Dijual Mulai Agustus 2025? Ini Kata SKK Migas – Page 3

    Minyak Sumur Rakyat Bakal Dijual Mulai Agustus 2025? Ini Kata SKK Migas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan bahwa ada harapan besar agar produksi dari sumur minyak rakyat dapat mulai dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mulai 1 Agustus 2025.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan bahwa secara administrasi saat ini pihak-pihak terkait masih dalam proses penyusunan mekanisme jual beli. Jika proses berjalan lancar, maka pada 1 Agustus akan ada pengumuman resmi mengenai pembelian tersebut.

    “Nah, sekarang mereka masih dalam proses, seingat saya, untuk mekanisme administrasinya, dimana harapannya tadi, yang 1 Agustus. Nah, kalau umpamanya pada saat yang 1 Agustus itu nanti dibeli, itu pasti kita akan ada release lagi terkait dengan itu,” kata Hudi saat ditemui di Jakarta, ditulis Minggu (27/7/2025).

    Meski belum menyebut secara rinci lokasi sumur rakyat yang akan mulai dijual produksinya, Hudi menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki sumur rakyat. Oleh karena itu, pembelian oleh KKKS hanya bisa dilakukan di wilayah tertentu yang memenuhi syarat teknis dan administratif.

    “Enggak, sekarang kan kita lihat aja, kalau umpamanya kita bicara dari sisi pemilik daerahnya itu kan, gak semua daerah kan yang ada sumur rakyatnya,” jelasnya.

     

     

  • Dongkrak Ekonomi Jateng Lewat Ajang Rupiah Borobudur Playon 2025 – Page 3

    Dongkrak Ekonomi Jateng Lewat Ajang Rupiah Borobudur Playon 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Magelang – Sekitar 4.000 orang menjadi peserta ajang olahraga lari bertajuk Rupiah Borobudur Playon 2025 di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, pada Minggu (27/7/2025) pagi. Agenda lari dengan rute sepanjang 5 KM dan 10 KM ini diharapkan memberikan dampak terhadap pariwisata dan ekonomi di Jawa Tengah.

    Acara ini digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

    “Tahun ini jumlah pesertanya meningkat menjadi 4.000 dibandingkan tahun lalu sekitar 3.500. Tujuan dari Rupiah Borobudur Playon ini adalah menyukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sport tourism dan ujung-ujungnya tentu (meningkatkan) pariwisata,” kata Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah kepada Media di Magelang, Sabtu (26/7/2025).

    Rahmat menuturkan, pelaksanaan event merupakan salah satu cara yang dinilai bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga muncul ide membuat ajang lari ini. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga seperti makanan dan minuman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Jawa tengah dikatakan juga sedang menggalakkan sport tourism demi mendorong sektor pariwisata di wilayahnya. “Jadi kalau ada trail run, ultra run, road run seperti Rupiah Borobudur Playon ini bisa meningkatkan konsumsi,” jelas dia.

    Selain itu, ajang lari Rupiah Borobudur Playon menjadi cara BI terus menyosialisasikan rupiah dan sistem pembayaran lain seperti Qris.

    Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Magelang, pelaksanaan agenda Rupiah Borobudur Playon pada tahun-tahun sebelumnya bisa menyentuh angka hingga miliaran rupiah. “Kalau tahun lalu, kurang lebih Rp5 miliar uang masuk di sektor perdagangan, hotel, dan restoran menurut catatan Kabupaten Magelang. Insya Allah tahun ini mestinya lebih, karena jumlah pesertanya juga banyak dan kita ada pameran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah),” ucap Rahmat.

  • Perkenalkan produk khas Lindu melalui pasar UMKM di Sigi

    Perkenalkan produk khas Lindu melalui pasar UMKM di Sigi

    Jumat, 18 Juli 2025 15:43 WIB

    Warga berpakaian adat mencoba alat tumbuk padi tradisional saat pasar produk UMKM khas Lindu di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (18/7/2025). Pasar UMKM tersebut dibuka untuk mengenalkan berbagai produk khas Lindu kepada wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke wilayah itu dalam rangka Festival Danau Lindu 2025. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/YU

    Pelaku usaha kecil berpakaian adat berdiri di belakang tikar tradisonal aneka motif saat pasar produk UMKM khas Lindu di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (18/7/2025). Pasar UMKM tersebut dibuka untuk mengenalkan berbagai produk khas Lindu kepada wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke wilayah itu dalam rangka Festival Danau Lindu 2025. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri Perkuat Prinsip ESG Lewat Aksi Nyata Pengelolaan Sampah Berkelanjutan – Page 3

    Bank Mandiri Perkuat Prinsip ESG Lewat Aksi Nyata Pengelolaan Sampah Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Terutama untuk penanganan limbah plastik yang telah menjadi sorotan utama di industri secara global.

    Hal tersebut sesuai dengan arahan United Nations Environment Programme (UNEP), yang menilai krisis limbah plastik kian mendesak secara global lewat “Ending Plastic Pollution”. Maka dari itu, Bank Mandiri mengambil langkah aktif melalui berbagai inisiatif yang bertujuan mengolah sampah secara bertanggung jawab, serta menekan timbunan sampah dari sumbernya.

    Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya ekonomi sirkular serta penerapan prinsip ESG secara konsisten. Di sisi lain, pengelolaan sampah secara bertanggung jawab ini juga merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060. 

    Melalui berbagai inisiatif pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang sampah, Bank Mandiri berupaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Corporate Secretary Bank Mandiri, M Ashidiq Iswara mengatakan, krisis limbah plastik merupakan isu global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi prinsip ESG yang dijalankan secara konsisten.

    “Kami percaya, keberlanjutan hanya bisa tercapai melalui sinergi dan konsistensi. Melalui berbagai inisiatif pengurangan dan daur ulang sampah, Bank Mandiri ingin turut mengakselerasi perubahan perilaku dan menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang,” ungkap Ashidiq dalam keterangan resminya, Minggu (27/7/2025)

    Salah satu langkah nyata perusahaan adalah lewat pengelolaan sampah secara berkelanjutan pada Mandiri Jogja Marathon 2025. Dalam ajang tahunan yang berlangsung pada 21-22 Juni 2025 lalu, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Waste4Change berhasil mengelola 5.484 kilogram (kg) sampah yang timbul pada acara tersebut secara optimal.

    Komposisi sampah paling dominan meliputi, plastik sebanyak 1.696 kg, sampah organik 1.349 kg, dan 1.307 kg sampah kertas. Hasilnya, bank berlogo pita emas ini berhasil memfasilitasi daur ulang 55,78% sampah ke mitra daur ulang yang diolah menjadi produk daur ulang baru. Lalu 26,47% sampah diolah menjadi kompos dan digunakan untuk pembiakan larva BSF (sebagai pakan ternak), dan 17,76% lainnya diproses menjadi bahan bakar alternatif.

    Dengan begitu, Bank Mandiri berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 6.173 kg CO₂ ekuivalen per bulan. Angka tersebut setara dengan menanam dan menumbuhkan 102 bibit pohon jenis konifer selama 10 tahun, serta menghindari emisi dari 36 km jarak tempuh mobil diesel dan 54 km jarak tempuh sepeda motor.

  • RUU Ketenagakerjaan 2025 Jadi Harapan Baru Pekerja Ojol – Page 3

    RUU Ketenagakerjaan 2025 Jadi Harapan Baru Pekerja Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai langkah paling realistis untuk memperbaiki nasib pekerja ride hailing atau ojek online saat ini adalah dengan memasukkan klausul pekerja daring ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini sedang proses pembahasan di DPR RI.

    Pilihan ini dinilai lebih memungkinkan dibanding dua alternatif lainnya, yakni pembentukan undang-undang baru atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

    Peneliti IDEAS Muhammad Anwar,pembentukan undang-undang baru sebagai payung hukum komprehensif memang ideal secara substansi. Namun prosesnya sangat panjang, melewati tahapan politik yang kompleks serta bergantung pada komitmen dan konsensus lintas fraksi di parlemen.

    “Persoalannya, isu pekerja digital atau transportasi daring tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2025, bahkan tidak masuk waiting list. Artinya, peluang politiknya saat ini sangat kecil,” ujar Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).

    Opsi kedua, yaitu mendorong Presiden mengeluarkan Perppu, juga dinilai sangat berat secara konstitusional. Meski Perppu memiliki keunggulan sebagai instrumen hukum lintas sektor dan respons cepat atas kondisi darurat hukum, syarat penerbitannya sangat ketat.

    Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, Perppu hanya bisa dikeluarkan jika terdapat kegentingan yang memaksa yang tak bisa diselesaikan melalui prosedur legislasi biasa.

    “Dalam praktik politik maupun tafsir MK, kekosongan hukum atau ketimpangan relasi saja belum cukup memenuhi syarat konstitusional kegentingan. Harus ada ancaman nyata terhadap kepentingan umum secara luas. Dalam konteks pekerja daring, pemerintah dan DPR cenderung belum melihatnya sebagai kondisi krisis nasional,” jelas Anwar.

     

  • Citilink Indonesia Gandeng ZU Tingkatkan Program Loyalitas – Page 3

    Citilink Indonesia Gandeng ZU Tingkatkan Program Loyalitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Maskapai Citilink dan ZU, program loyal9 dan reward dari Zup Loyal9 Indonesia, menjalin kemitraan dalam program loyalitas untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengumpulkan dan menukarkan ZU Point menjadi LinkMiles Citilink.

    Kemitraan ini terjalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah dilakukan oleh Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro dan CEO ZU Angkasa di Tangerang, Jumat, 25 Juli 2025.

    Head of Corporate Secretary & CSR Division Citilink Tashia Scholz mengungkapkan, Citilink terus berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi pelanggan. Kemitraan dengan ZU ini merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memperluas manfaat LinkMiles Citilink, menjadikannya lebih fleksibel, bernilai dan selaras dengan kebutuhan gaya hidup pelanggan.

    “Citilink akan terus berinovasi dalam meningkatkan program loyalitas demi menghadirkan layanan penerbangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga penuh nilai tambah bagi seluruh pelanggan,” ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Deputy CEO ZU Leo Borise menambahkan, kolaborasi dengan Citilink menjadi tonggak penting dalam pengembangan jaringan manfaat ZU Point. Kini, pelanggan ZU tidak hanya bisa menggunakan ZU Point untuk berbelanja di berbagai merchant mitra ZU, tetapi juga dapat mengakses pengalaman terbang yang lebih nyaman dan eksklusif bersama Citilink.

    “Kami percaya kemitraan ini akan mendorong loyalitas pelanggan secara lebih dinamis dan saling menguntungkan,” ujar dia.