Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto geram bukan main dengan fenomena ekonomi serakah. Menurutnya, dewasa ini banyak sekali fenomena pengusaha yang mencari keuntungan secara berlebih dan rakus. Dia menyebut fenomena ini sebagai serakahnomics.
Tak jarang pengusaha itu menabrak regulasi dan aturan yang ada untuk mencari untung. Bahkan, keuntungan yang didapat pun seringkali diraup dari kesusahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Serakahnomics tidak bisa didiamkan, sebab bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Utamanya, dampak terhadap tingkat ketimpangan masyarakat kaya dan miskin, jurang pemisah antara si kaya dan miskin bakal makin lebar.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan apabila fenomena serakahnomics terus menerus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan sangat tidak berkualitas di Indonesia. Meski ekonomi dapat tumbuh di angka 5% atau bahkan lebih, namun berkahnya cuma bisa dirasakan segelintir orang.
“Akhirnya jadi memengaruhi kualitas ekonomi, meski tumbuh 5%, yang sejahtera hanya segelintir,” beber Bhima ketika dihubungi detikcom.
Bhima melanjutkan dampak ketimpangan itu sebetulnya sudah mulai terjadi di Indonesia dan harus jadi perhatian pemerintah. Tahun 2024 saja, dari laporan yang dibuat pihaknya, tercatat 50 orang terkaya di Indonesia hartanya setara dengan 50 juta orang biasa. “Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” katanya.
Dampak buruk berikutnya apabila serakahnomics dibiarkan adalah potensi munculnya pemberontakan sosial. Sebab, banyak orang miskin tak bisa mengubah nasibnya di Indonesia.
“Kalau dibiarkan bisa terjadi pemberontakan sosial, karena yang menganggur dan miskin makin hopeless dengan keadaan terutama berusia muda,” sebut Bhima.
Solusi Lawan Serakahnomics
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal utama untuk melawan fenomena serakahnomics adalah penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Menurutnya faktor utama pengusaha melakukan praktik yang serakah adalah kurang tegasnya Pemerintah sebagai regulator untuk menegakkan aturan.
“Sebenarnya negara bisa mencegah perilaku itu dengan membuat regulasi yang tegas. Tinggal mau atau tidak, alias good will. Jika ada goodwill saya rasa sangat mungkin. Tugas negara sebagai regulator,” tegas Esther ketika dihubungi detikcom.
Kembali ke Bhima, dia mengatakan ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak serakahnomics. Menurutnya ada beberapa instrumen pajak yang harus dibentuk dan ditegaskan pola penarikannya oleh negara.
Pertama, membentuk instrumen pajak kekayaan, pajak yang dipungut berdasarkan jumlah harta bukan hanya penghasilan. Pajak ini dapat digunakan pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat kecil, sehingga pengusaha serakah pun akan berpikir dua kali untuk memperkaya diri sendiri.
“Segera bentuk instrumen pajak kekayaan atau 2% pajak untuk aset netto bagi orang super kaya. Uangnya Rp 81,6 triliun bisa digunakan untuk mempersempit ketimpangan,” sebut Bhima.
Kedua, pajak windfall profit atau pajak yang ditarik dari keuntungan sektor ekstraktif misalnya pada perusahaan batu bara. Pengusaha kaya kebanyakan berbisnis komoditas ekstraktif.
Selain pajak, pemerintah juga harus melakukan pemberantasan yang tegas dan terstruktur terhadap mafia birokrasi atau koruptor di semua lini perizinan dan kebijakan. Hal ini menjaga agar bisnis tetap patuh aturan dan meminimalkan akal-akalan untuk memperkaya diri sendiri.
(hal/fdl)
