Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce

    Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik (e-commerce).

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin, Sri Mulyani menegaskan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh 22 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    Selain itu, kebijakan itu juga bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring.

    “Saya ulangi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi, ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

    Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan aturan baru pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) oleh niaga elektronik (e-commerce) tak berdampak terhadap kenaikan harga barang.

    Dia menjelaskan pedagang daring di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

    Terkait aturan baru pun, kata dia, perubahan terletak pada mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak. Bila sebelumnya pedagang perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, kini tugas tersebut dialihkan ke platform niaga elektronik.

    “Supaya lebih bisa untuk rekonsiliasi, untuk level of playing field (keadilan berusaha) antara yang di e-commerce dan non e-commerce jadi sama,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Saldo Rekening Masyarakat Bakal Dipelototi Pemerintah dengan Payment ID

    Saldo Rekening Masyarakat Bakal Dipelototi Pemerintah dengan Payment ID

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID bertepatan pada HUT RI, 17 Agustus 2025. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Dicky Kartikoyono mengatakan Payment ID saat ini masih dalam tahap uji coba.

    Agar dapat digunakan pada ‘one use case’ tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

    “Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus,” kata Dicky Kartikoyono dikutip ANTARA, Selasa (29/7/2025).

    Payment ID merupakan kode unik transaksi keuangan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wacana ini jadi sorotan sebelum diluncurkan.

    Pasalnya, Payment ID disebut bisa memantau keuangan warga. Rencana pengembangan Payment ID sendiri sudah tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

    Pada dasarnya, ada tiga fungsi utama Payment ID. Pertama, sebagai kunci identifikasi profil pelaku sistem pembayaran.

    Kemudian kedua, sebagai alat otentikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, sebagai penghubung antara profil individu dan data transaksi secara rinci.

    Dicky mengklaim, pengembangan dan penggunaan Payment ID sepenuhnya tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Oleh karenanya, pengembangan dan penggunaan data Payment ID dilindungi dan tunduk sepenuhnya pada kerahasiaan data individu sebagaimana diatur dalam UU PDP,” ujar dia.

  • Ternyata Ekonomi RI Pernah Tumbuh 8%

    Ternyata Ekonomi RI Pernah Tumbuh 8%

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata pernah di atas 8% pada 1980-an. Bahkan sempat mencapai 9,1% pada 1989 dan 9% pada 1990.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1986 hingga 1996 mencapai 7,8%. Tak hanya itu, pertumbuhan investasi pada periode tersebut mencapai 12,3%.

    Bahkan berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai 9,1% pada 1989 dan 9% pada 1990. Sementara, pertumbuhan investasi pada 1989 mencapai 14,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan naik hingga 25,3% pada 1990. Firman menyebut hal ini tak lepas dari kebijakan deregulasi yang dilakukan pemerintah di era tersebut.

    “Kita pernah mencapai bahkan 9% dengan investment yang tumbuh double digit bahkan sampai 25% dalam satu tahun, apa kuncinya? Sekali lagi kita lihat di zaman itu adalah deregulasi salah satunya,” kata Firman dalam acara ‘Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan’ di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Firman menerangkan ada beberapa paket-paket kebijakan deregulasi yang diterapkan pada era tersebut, seperti deregulasi perbankan, perpajakan, hingga investasi.

    Berdasarkan bahan yang dipaparkan, pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan pada 1984-1986. Selain itu, pada 1986, pemerintah menyederhanakan prosedur persetujuan investasi.

    Pada 1988, pemerintah juga melakukan deregulasi di pasar modal dengan pembentukan pasar sekuritas swasta. Lalu pada 1990, pemerintah deregulasi perdagangan.

    “Kita lakukan mulai dari banking deregulation, kemudian ada pajak, ada investment deregulation, capital market deregulation yang terjadi sejak tahun 80-an hingga ke awal 1990 dan itu yang tadi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di atas 7,8%,” jelas Firman.

    Dari kebijakan tersebut, Firman menerangkan terjadi investasi meningkat tajam. Hal ini juga disebabkan karena beberapa kebijakan deregulasi fokus pada orientasi ekspor.

    “Beberapa kebijakannya bisa dilihat di policy deregulation fokusnya ke ekspor oriented termasuk negative list minimum, investment value kita lakukan deregulasi ketika itu. Bahkan kita melakukan ada fasilitasi untuk foreign labor,” terang Firman.

    Lebih lanjut, pada saat itu, pemerintah juga telah melakukan negosiasi perdagangan, di mana mengurangi maksimum tarif 225% menjadi 60%. Lalu menyederhanakan perizinan impor di mana proporsi impor yang memerlukan perizinan turun dari 41% menjadi 25% dari total produksi dalam negeri pada 1990.

    “Kita juga melakukan perubahan-perubahan ketika itu sehingga non tarif barier bisa turun 31% ke 16% bahkan di zaman itu sebelumnya kita ada monopoli untuk iron and plastic, semua dihapuskan. bagaimana impact-nya ke goods export kita yang naik hampir 4 kali karena ada deregulasi dari sisi trade,” jelas dia.

    Kendati begitu, deregulasi bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut dia, kebijakan ini memantik respons positif dan negatif dari berbagai kalangan.

    “Sekali lagi memang deregulasi itu tidak mudah karena banyak sekali kelompok-kelompok yang akan against kelompok-kelompok yang menikmati hasil dari rumitnya regulasi, pasti akan berusaha untuk mencegah ini terjadi,” tambah Firman.

    Tonton juga video “Jerman Ungkap Tarif Trump Akan Akibatkan Kerusakan Ekonomi” di sini:

    (kil/kil)

  • 551 Kios Hangus di Taman Puring, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Gerak Cepat

    551 Kios Hangus di Taman Puring, Pedagang Pasar Minta Pemerintah Gerak Cepat

    Jakarta –

    Kebakaran hebat kembali menghantam sektor ekonomi rakyat. Kali ini, Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan dilalap api pada Senin, 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 551 kios yang berada di Blok A dan Blok Q, lantai satu dan dua. Api yang muncul dari lantai bawah bagian depan pasar dengan cepat merambat ke lantai atas dan meludeskan hampir seluruh bagian pasar.

    DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta dalam siaran persnya, Selasa (29/7/2025), menyampaikan duka mendalam atas musibah ini. Ketua DPW IKAPPI DKI, Miftahudin, mengatakan pasar bukan sekadar tempat jual beli, tapi juga merupakan nadi ekonomi masyarakat kecil. Ia meminta pemerintah bertindak cepat, adil, dan berpihak pada para pedagang yang kini kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba.

    IKAPPI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Wali Kota Jakarta Selatan, untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pedagang terdampak agar bantuan bisa disalurkan tepat sasaran. Lokasi berdagang sementara juga harus segera disiapkan, agar aktivitas ekonomi para pedagang bisa kembali berjalan tanpa harus menunggu lama.

    Selain itu, IKAPPI meminta bantuan konkret dalam bentuk dukungan usaha, peralatan, atau stimulan modal diberikan tanpa pungutan apa pun. Miftahudin menegaskan, meski Pasar Taman Puring tidak dikelola Perumda Pasar Jaya, pedagang di sana tetap merupakan warga Jakarta yang berhak atas perlindungan dan perhatian pemerintah.

    Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri, menambahkan bahwa kebakaran ini merupakan luka mendalam yang terjadi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang menurun. Ia menyebut duka ini bukan hanya milik pedagang Taman Puring, tapi juga duka pedagang pasar di seluruh Indonesia.

    “Sampai malam ini, api masih belum padam. Damkar dari Kebayoran Baru sudah diterjunkan, dan kami belum menerima laporan adanya korban jiwa,” ujar Abdullah, dalam keterangan tertulisnya.

    Ia juga meminta agar penyebab kebakaran diselidiki secara tuntas, apakah karena korsleting listrik atau ada unsur kesengajaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

    IKAPPI menegaskan akan terus mendampingi para pedagang dan mendorong pemerintah agar mempercepat proses pemulihan, termasuk pembangunan kembali pasar tanpa membebani pedagang dengan pungutan.

    “Langkah cepat dan nyata dari pemerintah sangat penting untuk mengembalikan harapan para pedagang yang sedang berjuang dari keterpurukan. Kami akan terus mencari solusi bersama untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat,” tutup Abdullah.

    Tonton juga video “Polisi: Kebakaran Hanguskan 500 Kios di Pasar Taman Puring” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut terus memperbaiki skema pemungutan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah rendahnya realisasi pemasukan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Juni 2025, penerimaan pajak mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target APBN 2025. Dalam target APBN pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun. Jumlah penerimaan pajak itu turun 6,2% (year on year/YoY) berbanding Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun.

    “Kinerja pendapatan negara kuartal II telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal I, meskipun masih kontraksi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Untuk mengejar target yang ditetapkan, Bendahara Negara itu menjelaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem perpajakan maupun kepabeanan. Dia mencontohkan, pemerintah mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring dengan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Menurutnya, skema baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025 itu memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.

    “Tanpa ada tambahan kewajiban [pajak] baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” katanya.

    Dari sisi kepabeanan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai diintegrasikan agar arus barang dapat diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.  

    “Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan termasuk opsi penyesuaian tarif,” ungkapnya.

    Target Pajak Naik pada 2026

    Perkembangan lain, DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan.

    Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

    Jazilul menjelaskan bahwa awalnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan sebesar 10,08%—10,45% dari produk domestik bruto (PDB).

    Kendati demikian, dalam pembahasan antara pemerintah dengan Banggar, disepakati adanya kenaikan rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan yaitu menjadi 10,08%—10,54% dari PDB.

    Jazilul mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah telah menyepakati empat arah kebijakan perpajakan pada tahun depan. Pertama, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

  • Thailand-Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Trump Siap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Thailand-Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Trump Siap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk melanjutkan negosiasi dagang dengan Thailand dan Kamboja, setelah kedua negara sepakat menghentikan bentrokan di wilayah perbatasan yang disengketakan.

    “Dengan mengakhiri perang ini, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Saya telah meminta tim perdagangan saya untuk memulai kembali perundingan dagang,” kata Trump melalui unggahan di media sosial yang dilansir dari Bloomberg, Selasa (29/7/2025). 

    Dia menyebut baru saja berbicara langsung dengan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata.

    Pernyataan Trump menjadi contoh terbaru bagaimana Presiden AS itu memposisikan isu perdagangan sebagai alat diplomasi untuk meredakan ketegangan geopolitik. Dia mengklaim telah menekan sejumlah mitra dagang untuk menghentikan konflik demi mempertahankan akses ke pasar AS.

    Sebelumnya pada Juni, AS menengahi kesepakatan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda guna mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Trump juga menyatakan dirinya berperan dalam meredam ketegangan antara India dan Pakistan, dua negara berkekuatan nuklir, awal tahun ini.

    Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7/2025) sepakat menghentikan bentrokan setelah lima hari pertempuran, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. 

    Perundingan tersebut turut dihadiri oleh utusan dari China dan AS, meskipun peran mereka tidak dijelaskan secara rinci. Bentrokan terbaru di sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer antara kedua negara telah memaksa lebih dari 150.000 warga sipil mengungsi.

    Sebelumnya, Trump sempat memperingatkan bahwa AS akan membatalkan perjanjian dagang dengan kedua negara jika kekerasan tak dihentikan. Baik Thailand maupun Kamboja terancam menghadapi tarif impor sebesar 36% mulai 1 Agustus 2025 apabila tidak mencapai kesepakatan dagang dengan AS.

    “Kami tidak akan menandatangani kesepakatan dagang jika kalian tidak menghentikan perang,” tegas Trump pada Sabtu (26/7/2025) lalu.

    Dalam pernyataan usai pertemuan tersebut, baik Phumtham maupun Hun Manet menyampaikan terima kasih kepada Anwar, Trump, serta China atas peran mereka dalam mencapai gencatan senjata.

    Pakistan sebelumnya juga memuji peran Trump dalam membantu meredakan ketegangan dengan India, namun New Delhi membantah klaim bahwa ancaman pemblokiran akses dagang menjadi faktor utama tercapainya kesepakatan damai.

    Saat ini, India dan Pakistan masih terlibat dalam negosiasi dagang dengan AS menjelang tenggat 1 Agustus.

    Trump menambahkan AS berpotensi memperoleh hak tambang dari Kongo sebagai imbal hasil dari kesepakatan yang ditengahi. 

    Kongo merupakan produsen tembaga terbesar kedua di dunia dan sumber utama kobalt, yang menjadikannya penting dalam strategi Washington untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok China dalam penyediaan mineral strategis bagi teknologi canggih.

  • Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Aturan TKDN Bakal Diubah, Pemerintah Klaim Bukan Karena AS

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menyusun aturan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan beberapa waktu usai negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tercapai.

    Sebagai informasi, TKDN berfungsi melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Rencananya perubahan TKDN akan diluncurkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “TKDN juga kami masih membahas. Nanti full dari Pak Menteri akan me-launching reformasi TKDN, tanggalnya tunggu aja kapannya. Tapi yang pasti kami akan membuat TKDN tetap ada di kami,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Arri Cahyani saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Ia juga memastikan bahwa TKDN tidak akan dihapus, serta hasil reformasinya berlaku menyeluruh atau bukan hanya untuk AS. Sebagai informasi, AS sebelumnya meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan ini, AS meminta ketentuan TKDN dihapus untuk perusahaan dan barang asal AS. Meskipun, pemerintah telah memastikan bahwa tidak semua produk AS dibebaskan dari ketentuan TKDN.

    “Secara keseluruhan (berlakunya), nggak tergantung karena AS, karena produk lain juga banyak. Ini sebenarnya kalau kita hanya terpaku sama AS kan diskriminasi namanya,” sebut Alexandra.

    Terkait pembebasan TKDN di sejumlah sektor, Alexandra menyebut hal itu masih dibahas di internal Kemenperin. Yang pasti, kata dia, modifikasi aturan TKDN berlaku menyeluruh dan bukan hanya terhadap AS.

    Namun Alexandra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut terbit. Saat ini Menperin dan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian terus berdiskusi mengenai reformasi TKDN.

    Pada kesempatan itu, Alexandra menekankan pentingnya peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi.

    “Kami berharap TKDN masih tetap ada, karena memang TKDN itu untuk agar produk-produk kita lokal, kalau memang ada bahan baku kita bisa dipakai, bisa berdaya saing. Lah kalo TKDN nggak ada kita akan kebanjiran produk impor dong. Itu kan yang tidak kita inginkan. Kita ingin produk dalam negeri kita, atau minimal bahan baku dalam negeri kita berdaya saing dan bisa digunakan jadi barang jadi,” tutup dia.

    Tonton juga video “Sorotan Pengamat ke Pemerintah soal Aturan TKDN Produk AS” di sini:

    (kil/kil)

  • Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Geram! 212 Merek Beras Dioplos, Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah

    Jakarta –

    Sebanyak 212 merek beras yang beredar disebut telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos. Penindakan terhadap pelanggaran itu kini tengah ditindalanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan penindakan yang tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Amran menjelaskan, semua beras yang dihasilkan petani hingga ke penggilingan terdapat subsidi pemerintah. Artinya negara telah menyalurkan dana dalam proses produksi beras. Ia merincikan, subsidi yang dimaksud adalah mulai dari pengadaan pupuk subsidi, traktor, benih, hingga irigasi.

    “Kan subsidi pupuk, subsidi traktor, subsidi benih, irigasi. Total ini semua, uang negara APBN, Rp 150 triliun. Kalau 50% berarti, sederhana hitungnya, 50% berarti Rp 75 triliun uang yang diperdagangkan oleh konglomerat itu. Benar nggak? Uang negara APBN,” kata Amran dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Selain merugikan negara, para produsen beras itu juga disebut telah mengambil banyak keuntungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mendapatkan beras yang dibeli sesuai dengan kualitas harganya.

    “Kemudian satu sisi, mark up Rp 5.000/kg merugikan (masyarakat) Rp 100 triliun. Berarti Rp 175 triliun. Nggak usah dibuat berbelit-belit, berbelit-belit kemana-mana. Jadi ini uangnya negara disubsidi, supaya masyarakat Indonesia membeli beras dengan harga yang baik,” ungkapnya.

    Selain itu, ada temuan para produsen sengaja menaikkan harga beras premium. Namun mirisnya, Amran menemukan isi kualitas dari beras tersebut tidak sesuai, bahkan di bawah standar medium.

    “Di sini dia jual beras biasa menjadi beras premium, padahal di sini ada APBN, di sini saja sudah melanggar. (Kemudian) Itu dijual di atas HET pula. Bisa bayangkan, berapa kali pelanggaran dia lakukan,” tambahnya.

    Untuk itulah, Amran telah melaporkan semua temuannya kepada Satgas Pangan Polri untuk ditindaklanjut. Saat ini pemerintah memang tidak meminta ada penarikan produk beras yang telah diketahui melanggar aturan atau dioplos. Namun Amran menegaskan, penegak hukum masih terus melakukan penyelidikan. Artinya proses hukum masih terus berlanjut.

    Sementara terkait beras oplos yang telah beredar, Amran meyakini produk yang beredar tetap bisa dikonsumsi masyarakat. Karena istilah “oplos” pada beras ini bukan dicampur dengan bahan yang berbahaya bagi tubuh, melainkan dicampur dengan beras yang kualitasnya tidak sesuai pada kemasan.

    Sebagai tindakan tegas, pemerintah memaksa produsen untuk menurunkan harga beras yang telah beredar.

    “Beras biasa, bukan medium, medium pun tidak dapat. Jadi dari 86% itu beras biasa, tidak masuk kualitas medium maupun premium. Bayangkan kalau harganya harus Rp 12.000/kg, tiba-tiba dijua Rp 17.000/kg, selisih Rp 5.000/kg. Kalau 1 juta (ton) artinya Rp 5 triliun. Ini, ini luar biasa kerugian masyarakat,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Sidak Pasar Cipinang, Satgas Ambil Sampel 3 Merek Beras Premium” di sini:

    (ada/eds)

  • Tak Banyak yang Sadar, Ujung MRT Jakarta Sudah Nempel Tangsel!

    Tak Banyak yang Sadar, Ujung MRT Jakarta Sudah Nempel Tangsel!

    Jakarta –

    Rencana perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) sampai Tangerang Selatan (Tangsel) kian nyata usai PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinarmas Land) resmi memulai studi kelayakan jalur baru Lebak Bulus-Serpong.

    Bahkan ujung moda transportasi tersebut sebenarnya sudah berada sangat dekat alias nempel dengan Tangsel. Tepatnya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang bersebelahan langsung dengan Kec. Ciputat, Tangerang Selatan.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Senin kemarin, tiang-tiang dan jalur paling ujung MRT ini berada di sepanjang sisi Jl. Raya Jakarta Bogor. Secara rinci ujung jalur moda transportasi ini dimulai dari Stasiun Lebak Bulus Grab di Jl. Lebak Bulus Raya hingga Jl. Raya Ciputat.

    Bahkan saking dekatnya dengan kawasan Tangsel, di dekat tiang jalur MRT paling ujung selatan ini terlihat ada tugu ‘Selamat Jalan’ milik Pemprov Jakarta yang menjadi penanda batas wilayah ibu kota. Sementara di sisi lainnya terlihat tugu milik Pemkot Tangsel, di mana kedua wilayah ini hanya dibagi oleh Kali Pesanggrahan.

    Bila diamati dengan seksama, di jalur paling ujung MRT Jakarta ini sudah terpasang tiang listrik aliran atas (LAA). Baik dari jalur yang terhubung langsung dengan Stasiun Lebak Bulus Grab, hingga ke ujung satunya yang masih buntu dekat dengan tugu ‘Selamat Jalan’ Jakarta.

    Namun tidak bisa dipastikan apakah di atas tiang-tiang jalur ini sudah terpasang rel sampai ke ujung. Sehingga tidak diketahui apakah ujung jalur ini bisa dimasuki kereta. Hanya saja, di samping Stasiun MRT paling selatan ini sudah ada Depo Kereta MRT.

    Selain itu sejak detikcom berada di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB sampai berita ini ditulis, tidak terlihat ada satupun kereta yang bergerak mendekati ujung jalur itu. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ujung jalur MRT ini belum terpakai sama sekali.

    Sementara di bawah tiang-tiang jalur paling ujung selatan moda transportasi ini terdapat banyak lapangan parkir motor dan mobil yang berdiri memanjang mengikuti arah jalur MRT. Lapangan parkir ini terlihat dikelola oleh PT MRT Jakarta dan banyak digunakan pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih menggunakan moda transportasi massal tersebut.

    Sebagai informasi, sebelumnya PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinarmas Land). Kedua belah pihak melakukan penjajakan awal potensi kerja sama pengembangan jalur MRT North-South Line Extension (Lebak Bulus-Serpong).

    Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan, pihaknya dan Sinarmas Land akan melakukan kajian terkait perpanjangan jalur MRT. Kajian itu mencakup penentuan trase, skema kelembagaan hingga skema pembiayaan.

    “Ini adalah kajian awal antara kami, MRT Jakarta, B2B dengan PT Bumi Serpong Damai, dalam hal ini Sinarmas Land. Kajian awal ini adalah kajian melingkupi yang pertama kita harus menentukan mengkaji terkait trase. Trase mana yang lebih efektif, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi tangkapan pelanggan,” ujar Tuhiyat di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Tonton juga video “Alasan Anies Beri Nama Stasiun MRT ASEAN: Jakarta Juga Ibu Kotanya” di sini:

    (igo/fdl)

  • Apa yang Kau Berikan Pada Negara?

    Apa yang Kau Berikan Pada Negara?

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik keras pihak yang meributkan persoalan ijazah beberapa waktu terakhir. Isu ini dinilai tak relevan, di tengah kondisi gejolak ekonomi hingga geopolitik global.

    Luhut menyayangkan, masih banyak masyarakat dan tokoh publik yang terjebak dalam wacana yang tidak produktif. Menurutnya, justru bangsa saat ini membutuhkan pemikiran solutif untuk pembangunan.

    “Kita asyik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di republik ini,” kata Luhut, dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Meski Luhut tak spesifik menyebut, tudingan ijazah palsu tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Luhut juga menegaskan masyarakat seharusnya mendukung langkah-langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), salah satunya dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan.

    “Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini,” kata Luhut.

    Tak Pakai Akal Sehat

    Lebih lanjut, Luhut menyinggung tentang ketegangan geopolitik yang tengah melanda tetangga RI yakni Thailand dan Kamboja. Aksi tembak-menembak terjadi di antara kedua negara itu hingga meningkatkan ketegangan di Asia Tenggara.

    Namun di tengah kondisi tersebut, publik Tanah Air justru sibuk memperdebatkan hal-hal yang menurutnya tidak relevan, seperti persoalan ijazah tersebut.

    “Kita lihat perseteruan Kamboja dengan Thailand sampai tembak-tembakan, kita masih asyik tidak menggunakan akal sehat kita,” ujar Luhut.

    “Kita banyak tokoh yang tidak menggunakan akal sehat. Padahal dalam konteks geopolitik global yang makin tidak pasti, kita perlu bersatu dan jaga stabilitas,” sambungnya.

    Luhut juga menyinggung potensi gejolak ekonomi global akibat kebijakan Amerika Serikat yang masih belum dapat diprediksi dampaknya. Ia menyebut Dewan Ekonomi Nasional telah membuat kajian mendalam, namun tetap diperlukan kewaspadaan bersama.

    “Kita tidak tahu apa yang terjadi juga di Amerika dalam waktu dekat, dampak tarifnya pun belum sepenuhnya terlihat,” katanya.

    Luhut mengingatkan kembali ke akal sehat dan tidak menyumbang kegaduhan di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan. Menurutnya, perbedaan pandangan boleh saja terjadi, tapi jangan dijadikan alasan untuk saling serang.

    Tonton juga video “Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden” di sini:

    (shc/hns)