Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terhadap keselamatan berkendara tidak berhenti pada penyediaan kendaraan niaga yang tangguh dan andal. Melalui fasilitas Hino Total Support Customer Center (HTSCC), Hino terus memperkuat peran pelatihan sebagai bagian integral dari upaya mencapai target Zero Accident di jalan raya.

    Aditana Setia, Section Head HTSCC, menjelaskan bahwa keselamatan di jalan tidak bisa diwujudkan secara sepihak. Menurutnya, pendekatan kolaboratif justru menjadi kunci utama.

    “Kami sadari betul, untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan menciptakan Zero Accident, jika hanya Hino saja yang bergerak akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kami sangat yakin dengan dukungan semua stakeholder dan tujuan yang sama yaitu keselamatan berkendara di jalan, maka Zero Accident akan mudah tercapai,” ujar Aditana, di GIIAS 2025, di ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, HTSCC tidak hanya menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pengemudi dan mekanik, tetapi juga membuka kesempatan bagi jajaran manajemen perusahaan transportasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajerial.

    “Bukan hanya mekanik dan driver saja yang dapat mengikuti pelatihan di tempat kami, namun untuk manajemen (managerial training) juga sangat bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Hino juga secara aktif berkontribusi dalam program keselamatan berkendara yang diinisiasi oleh pemerintah. Tidak hanya dengan berpartisipasi, Hino turut menyelenggarakan pelatihan independen sebagai bentuk kontribusi nyata untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    “Bukan hanya ikut serta dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah saja, namun kami mengadakan program pelatihan ini sebagai upaya dari Hino untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan,” jelas Aditana.

    Bagi para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, Hino menyampaikan pesan penting mengenai peran sumber daya manusia yang terlatih dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional armada.

    “Driver merupakan bagian penting dalam dunia transportasi, dan kami yakin dengan mengembangkan SDM ini merupakan upaya agar operasional kendaraan akan lebih optimal, meminimalkan potensi kendala yang mungkin akan muncul saat di jalan, dan keselamatan berkendara di jalan akan meningkat,” ucapnya.

     

    Sebagai salah satu pelopor di bidang pelatihan dan sertifikasi, HTSCC juga terintegrasi dengan LSP LPK PT HMSI dan memiliki wewenang melaksanakan sertifikasi BNSP untuk pengemudi dengan empat skema yang terdiri dari dua untuk truk dan dua untuk bus. Bahkan untuk kendaraan pengangkut barang berbahaya (dangerous goods), HTSCC telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang sah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi baik untuk tangki maupun non-tangki.

    Dengan pendekatan menyeluruh dari sisi teknologi kendaraan dan penguatan SDM, Hino tidak hanya berfokus pada performa produk, tetapi juga pada keamanan dan keandalan operasional di lapangan.

    Sebagai catatan, Hino telah mempertahankan posisi sebagai Top Brand No. 1 di kategori kendaraan niaga selama delapan tahun berturut-turut di Indonesia. Ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas produknya, tetapi juga pada layanan purna jual yang terus diperkuat, salah satunya melalui HTSCC.

    Dalam dunia transportasi yang terus berkembang, Hino menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari kerja nyata dan pelatihan yang tepat sasaran.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta petani tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk di tengah melambungnya harga pupuk dunia. Sebab, pemerintah memastikan kondisi ini tidak memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima petani.

    Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi akan menyesuaikan volume, bukan berdasarkan anggaran. Dengan demikian, fluktuasi harga bahan baku dunia tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk bagi para petani.

    “Jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Sudaryono menuturkan, harga pupuk semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor, mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka. 

    Kondisi ini lantas memicu kekhawatiran di kalangan petani dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu tingginya biaya produksi.

    Untuk itu, Sudaryono menilai, pendekatan berbasis volume ini akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani dalam negeri.

    “Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kondisi ini.

    Dia mengatakan, pemerintah telah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan sudah bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. 

    “Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

    Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia itu  juga telah mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.

    Selain itu, pemerintah saat ini tengah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja. 

    “Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” pungkasnya. 

  • Dewas BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan Jaminan Sosial, Apa Saja?

    Dewas BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan Jaminan Sosial, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mengungkap sederet tantangan jaminan sosial ketenagakerjaan ke depannya.

    Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menyampaikan, saat ini, pemahaman masyarakat, utamanya pekerja, terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim.

    Menurutnya, pemahaman ini perlu terus didorong agar semua pekerja, baik formal maupun informal memiliki kesadaran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Itu menjadi ekspektasi kita untuk bisa memastikan semua pekerja formal maupun non-formal itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Zuhri dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Tantangan kedua yakni cakupan kepesertaan. Zuhri mengungkap, hingga saat ini baru sekitar 101 juta pekerja, baik formal maupun informal, yang terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Itu artinya, kata dia, masih ada gap yang cukup menantang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh pekerja di Tanah Air. Dalam hal ini, Zuhri menyebut masih banyak pekerja dari sektor informal atau bukan penerima upah yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Untuk menarik lebih banyak peserta dari sektor pekerja informal, Zuhri mengharapkan dukungan dari semua pihak, utamanya dari unsur pentahelix. 

    “Kami masih membutuhkan dukungan semua pihak terutama dari unsur-unsur pentahelix,” ujarnya.

    Tantangan ketiga yakni terkait dengan aksesibilitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, meski transformasi terkait pelayanan telah dilakukan, tetapi tantangan dan kebutuhan terkait dengan aksesibilitas pelayanan ini semakin meningkat.

    “Mau tidak mau kita harus terus meningkatkan, melakukan improvement yang setinggi-tingginya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kita,” tuturnya.

    Tantangan terakhir yakni bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan dukungan terkait dengan regulasi. 

    Dia mengatakan, dukungan regulasi yang dibutuhkan oleh jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya sebatas kepesertaan saja, tetapi juga aspek lainnya.

    Menurutnya, jika keempat tantangan ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan akan terus terjaga stabilitasnya dan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Tanah Air. 

  • Kopdes Merah Putih Bakal Buka Lebih dari 1 Juta Lapangan Kerja Baru

    Kopdes Merah Putih Bakal Buka Lebih dari 1 Juta Lapangan Kerja Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemenko Bidang Pangan mengungkap pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bakal membuka sebanyak lebih dari satu juta llapangan kerja baru.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kemenko Pangan, Tatang Yuliono menjelaskan bahwa KDMP tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.

    “Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” kata Tatang pada forum media DIKSI yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Adapun dalam perinciannya, 80.000 KDMP bakal membutuhkan setidaknya 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik.

    Apabila dikalkulasikan, total lapangan kerja yang bakal tercipta bisa menembus lebih dari 1,4 juta orang. Nantinya, pemerintah bakal memprioritaskan pemuda dan masyarakat desa untuk dapat terlibat menjalankan KDMP.

    Tatang menambahkan, setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial desa, yang juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

    Secara teknis, nantinya proses perekrutan pegawai KDMP bakal dilakukan langsung oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah. Hal itu dilakukan agar selaras dengan potensi lokal masing-masing wilayah.

    “Mekanisme perekrutannya akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, agar selaras dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” jelas Tatang.

    Dia juga menekankan, Koperasi Desa Merah Putih ke depan dirancang menjadi platform berbasis e-commerce, sebagai jawaban atas perubahan perilaku konsumen dan tren perdagangan digital global.

    “Kita tengah merancang transformasi KDMP menjadi platform e-commerce, sebagaimana tren saat ini. Produk dalam negeri harus punya ruang lebih luas untuk dikenalkan ke seluruh penjuru tanah air,” kata Tatang.

    Adapun, setiap unit KDMP ditargetkan mampu mengelola transaksi harian senilai Rp5 juta hingga Rp9 juta, dengan dominasi dari sektor beras, LPG, dan pupuk.

    “KDMP akan membangkitkan perekonomian masyarakat desa, dari desa, oleh desa, dan untuk Indonesia,” pungkasnya.

  • Tata Cara Agar KopDes Merah Putih Dapat Plafon Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Tata Cara Agar KopDes Merah Putih Dapat Plafon Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bisa mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dari himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, terdapat sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk mendapatkan kucuran pinjaman dari bank pelat merah.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebelum mendapatkan plafon pinjaman, setiap KopDes/Kel Merah Putih harus memenuhi sejumlah persyaratan dan dokumen.

    Pertama, KopDes/Kel Merah Putih harus berbadan hukum koperasi. Kedua, memiliki nomor induk koperasi. Ketiga, memiliki rekening bank atas nama koperasi. Keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi. Kelima, memiliki nomor induk berusaha.

    Keenam, KopDes/Kel Merah Putih juga harus memiliki proposal bisnis, yang setidaknya memuat anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman.

    Namun, bank Himbara juga dapat menambahkan kriteria penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Merujuk PMK 49/2025, setiap KopDes/Kel Merah Putih akan dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun dengan tenor paling lama 72 bulan.

    Selain itu, setiap KopDes/Kel Merah Putih juga dikenakan masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, serta periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Adapun, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar dari bank Himbara termasuk yang dipergunakan untuk belanja operasional, atau paling banyak sebesar Rp500 juta. Plafon pinjaman ini berlaku juga untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    Dalam hal tata cara pengajuan pinjaman, nantinya ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih akan menyampaikan usulan pinjaman ke Himbara dengan mengantongi persetujuan dari bupati wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa usulan pinjaman ini disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Selanjutnya, bank Himbara akan melakukan penilaian kelayakan pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan, dengan memperhatikan plafon pinjaman untuk belanja operasional dan besaran dana alokasi umum/dana bagi hasil (DAU/DBH) atau dana desa.

    Setelahnya, jika bank menyetujui permohonan pinjaman, nantinya perjanjian pinjaman setidaknya harus memuat besaran pinjaman, tujuan, tenor, masa tenggang (grace period), suku bunga/margin/bagi hasil, tahapan dan syarat pencairan, besaran angsuran, dan jatuh tempo.

    “Tata cara pengajuan pinjaman oleh KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih] lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman,” demikian yang dikutip dari Pasal 7 ayat 13 PMK 49/2025, Senin (28/7/2025).

  • Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, maraknya pemangkasan tenaga kerja di kawasan industri menjadi penyebab meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, saat ini telah terjadi kasus PHK di kawasan-kawasan industri, seperti yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

    “Kita hari ini melonjak [angka PHK] di kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” kata Noel ketika ditemui di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian telah memengaruhi operasional perusahaan, yang berujung pada efisiensi karyawan.

    Kendati begitu, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mitigasi serta intervensi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai dapat menghambat dunia usaha.

    Salah satu aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Makanya ada regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau tidak dihapus. Dan Presiden kan tegas soal Permendag No.8, tidak boleh ada pertek-pertek,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Sri Mulyani Simpan Dana di Bank BUMN, Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman Bunga 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana di empat bank milik negara untuk memperkuat likuiditas perbankan dalam menyalurkan pinjaman berbunga rendah kepada Koperasi Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita serta Instruksi Presiden Nomor 9/2025. 

    Nantinya, Menteri Keuangan melalui APBN menempatkan dana di BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia, termasuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) di Bank Indonesia, yang disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan.

    “Sehingga keempat bank ini memungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%,” ujar Sri Mulyani, Senin (28/7/2025).

    Skema ini dirancang agar likuiditas perbankan tetap terjaga dan tidak terjadi crowding out atas kredit sektor produktif lainnya. Menurutnya, penempatan dana pemerintah dilakukan dengan biaya dana (cost of fund) yang relatif murah, sehingga bank bisa menyalurkan kredit tanpa menaikkan risiko keuangan secara signifikan.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan kepada koperasi tidak serta-merta bersifat jatah. Dia menekankan bahwa setiap permohonan pinjaman harus tetap melalui proses due diligence secara proper oleh bank, termasuk analisis kelayakan usaha.

    Dalam desain skema pinjaman, pemerintah bersama Himbara dan Kementerian BUMN menetapkan beberapa parameter, yaitu: suku bunga tetap 6%, tenor pinjaman hingga 6 tahun, dan grace period atau masa tenggang antara 6—8 bulan yang tergantung kapasitas usaha koperasi.

    Dukungan fiskal, sambung Sri Mulyani, juga disinergikan dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta skema penjaminan simpanan dan kredit.

    Untuk memberikan kepastian hukum, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2025 yang mengatur tata cara pinjaman daerah untuk mendanai koperasi desa dan kelurahan. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menetapkan regulasi mengenai persetujuan dan penggunaan DAU-DBH oleh bupati, walikota, dan kepala desa untuk mendukung skema pembiayaan ini.

    Adapun, dari sisi kelembagaan, seluruh kepala desa atau lurah akan bertindak sebagai pengawas koperasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola koperasi.

    Bendahara negara mengklaim asas risiko tetap dikelola dengan baik, bank tetap menjalankan tugas meski pemerintah memberikan afirmasi.

    “Jadi ini semuanya untuk memberikan seluruh kerangka struktur agar tujuan baik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui pemihakan kebijakan pemerintah tetap berjalan proper,” katanya.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, hanya ingin memberikan suatu kepastian kepada pasar karena ekonomi dirasa tidak akan berjalan di tengah besarnya ketidakpastian dan risiko.

  • HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    HIPMI Jakarta Raya Kukuhkan Ketua Baru BPC, Ini Sosoknya – Page 3

    Senada, Ketua Steering Committee (SC) RAKERDA HIPMI Jaya 2025, Mahesa Husain menyampaikan forum ini dirancang untuk mendorong refleksi organisasi dan ketepatan arah langkah ke depan.

    “RAKERDA ini kami siapkan sebagai ruang penguatan internal organisasi. Di sini, pengurus dari berbagai bidang dan wilayah duduk bersama untuk meninjau ulang capaian, menyelaraskan arah, dan menyusun peta jalan ke depan. Ini bukan hanya soal program, tapi tentang bagaimana HIPMI Jaya tetap relevan dan progresif dalam dinamika Jakarta yang terus berubah,” kata Mahesa.

    Di sisi lain, Roby Sugama selaku Ketua Organizing Committee (OC) RAKERDA 2025, berterima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dan menekankan pentingnya keberhasilan teknis dan substansi dari seluruh rangkaian kegiatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia, dan mitra yang telah terlibat sejak awal hingga akhir. Rangkaian RAKERDA ini mencakup persiapan pleno lintas bidang, penyusunan program kerja tahunan, serta forum diskusi lintas wilayah yang substantive,” kata Roby.

    Roby berharap, hasil dari RAKERDA ini dapat segera diimplementasikan secara terukur, memberikan manfaat langsung bagi anggota, serta memperkuat kontribusi HIPMI Jaya di setiap wilayah Jakarta.

    Sebagai informasi, RAKERDA HIPMI Jaya 2025 juga diisi dengan presentai program unggulan BPD, sesi sinergi lintas bidang, serta diskusi terbuka seputar isu strategis di bidang ekonomi, UMKM, digitalisasi, dan penguatan peran HIPMI sebagai mitra pembangunan daerah.

    Turut hadir Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Kemudian, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, Pendiri sekaligus Ketua Umum pertama HIPMI, Abdul Latief. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari serta jajaran pengurus pusat dan daerah.

  • Fantastic Four Bangkitkan Marvel, Raup USD 218 Juta di Akhir Pekan Perdana – Page 3

    Fantastic Four Bangkitkan Marvel, Raup USD 218 Juta di Akhir Pekan Perdana – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam waktu kurang dari sebulan, dua film adaptasi komik berhasil menembus angka penjualan tiket di atas USD 100 juta atau kurang lebih Rp 1,6 triliun (estimasi kurs Rp 16.372 per USD) pada akhir pekan pembukaannya. Setelah film Superman yang dirilis Warner Bros. Discovery di bawah kepemimpinan baru James Gunn dan Peter Safran, kini giliran Marvel dan Disney menunjukkan taringnya lewat Fantastic Four: First Steps.

    Film tersebut sukses mengantongi USD 118 juta atau Rp 1,93 triliun hanya dalam tiga hari pertama penayangan di bioskop Amerika Utara. Di pasar internasional, performanya tak kalah impresif dengan tambahan pendapatan USD 100 juta, menjadikan total global di akhir pekan perdana mencapai USD 218 juta.

    “Pelajarannya adalah jika kamu membuat film yang bagus, penonton pasti akan datang ke bioskop,” ujar analis media senior Comscore Paul Dergarabedian, dikutip dari CNBC pada Senin (28/7/2025).

    Menurut Shawn Robbins, direktur analitik Fandango dan pendiri Box Office Theory, Fantastic Four adalah taruhan besar bagi Marvel. Pasalnya, film ini dirilis sebagai penutup fase Marvel Cinematic Universe (MCU) sebelum jeda panjang penayangan film layar lebar selama satu tahun ke depan. Namun, keputusan tersebut terbukti tepat.

    “Marvel mengambil risiko besar dengan merilis debut yang telah lama ditunggu dari Fantastic Four sebagai film MCU terakhir yang tayang di bioskop untuk setidaknya satu tahun ke depan, dan keputusan itu membuahkan hasil,” ujar Robbins.

     

  • MedcoEnergi Tuntaskan Akuisisi Hak Partisipasi Repsol di PSC Corridor – Page 3

    MedcoEnergi Tuntaskan Akuisisi Hak Partisipasi Repsol di PSC Corridor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) telah menuntaskan akuisisi hak partisipasi dengan Repsol E&P, S.à.r.l., untuk mengakuisisi Fortuna International (Barbaros) Inc yang memegang hak kepemilikan tidak langsung 24 persen di PSC Corridor.

    “Menindaklanjuti pengumuman pada 26 Juni 2025, PT Medco Energi Internasional Tbk, dengan ini mengumumkan bahwa perseroan telah menyelesaikan akuisisi atas Fortuna International (Barbados) Inc yang memegang hak kepemilikan tidak langsung sebesar 24 persen di PSC Corridor dari Repsol E&P, S.à.r.l.,” jelas manajemen Medco Energi dalam pesan resmi kepada Liputan6.com, Senin (28/7/2025).

    Adapun pada 26 Juni 2025 lalu, MedcoEnergi telah menandatangani kesepakatan dengan Repsol E&P, S.à.r.l. untuk mengakuisisi hak kepemilikan tidak langsung Fortuna International (Barbados) Inc di PSC Corridor.

    Nilai transaksi dalam pencaplokan ini sebesar USD 425 juta, yang sebelumnya diharapkan dapat selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

    PSC Corridor memiliki tujuh lapangan produksi gas dan satu lapangan produksi minyak, seluruhnya berlokasi di daratan Sumatra Selatan, Indonesia. Penjualan gas dilakukan melalui kontrak jangka panjang kepada pembeli bereputasi tinggi di Indonesia dan Singapura.

    Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengatakan, akuisisi ini sejalan dengan strategi perseroan untuk memiliki dan mengembangkan aset berkualitas tinggi yang menghasilkan arus kas yang kuat.