Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Sri Mulyani Genjot Rumah Subsidi pada Sisa Tahun 2025

    Sri Mulyani Genjot Rumah Subsidi pada Sisa Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggenjot pembangunan rumah subsidi pada sisa tahun 2025 untuk mencapai target 350.000 unit.

    Pemerintah akan mengakselerasi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada paruh kedua 2025 agar target tercapai.

    Sri Mulyani pun menjelaskan realisasi anggaran pada program ini mencapai Rp18,8 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini atau Januari—Juni 2025. Dari realisasi anggaran tersebut, telah terbangun 115.930 unit rumah FLPP. Artinya, realisasi pembangunan sebanyak 115.930 unit baru setara 33% dari total target.

    “Lebih dari dua kali lipat [pembangunan rumah subsidi] harus diselesaikan di semester II/2025,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dia menyebut bahwa target pembangunan rumah subsidi pada 2025 kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Dia berujar semula, target pembangunan rumah bersubsidi menyentuh 220.000 unit dan naik menjadi 350.000 unit. Penambahan target dan upaya percepatan pembangunan rumah subsidi ini sejalan dengan bagian dari ambisi mencapai pembangunan 3 juta rumah. Dia juga menyebut bahwa dari program ini pertumbuhan ekonomi bakal ikut terdorong.

    Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) optimistis tambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini. Ketua Umum Apersi, Djunaidi Abdillah menjelaskan tengah mengebut pengadaan suplai untuk memanfaatkan penambahan kuota tersebut.

    “Ini kan sebenarnya penambahan kuota ini tugas berat kami semua. Artinya, menambah kota ya, suplai harus betul-betul kami imbangi di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kantor Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).

    Meski demikian, Djunaidi menyebut tambahan kuota tersebut belum direalisasikan lantaran kuota yang ada, yakni 220.000 unit belum terserap sepenuhnya. Dia menyebut tambahan kuota itu baru disalurkan apabila kuota 220.000 unit telah terserap seluruhnya.

     

  • RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 

    RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KSSK: RI pertahankan kinerja ekonomi yang stabil pada kuartal II 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja perekonomian Indonesia tetap bertahan stabil pada kuartal II-2025 meski berada di tengah gejolak global.

    “Dari hasil pertemuan berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ketiga tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan ketidakpastian perekonomian global pada triwulan II tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

    Kedua gejolak itu menyebabkan perekonomian global diperkirakan melambat, termasuk pemain ekonomi utama AS, Eropa dan Jepang.

    China pun diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan II sebesar 5,2 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I sebesar 5,4 persen (yoy). Penurunan itu disebabkan oleh menurunnya ekspor China ke AS.

    Dari sisi aliran modal, terjadi pergeseran dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.

    Pergeseran modal ke negara berkembang juga berdampak pada pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.

    Dengan perkembangan itu, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang turun dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen.

    Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun menurunkan prediksi dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.

    Meski begitu, KSSK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tetap terjaga, seiring dengan konsumsi dan daya beli masyarakat yang masih positif.

    Aktivitas dunia usaha juga disebut tetap tangguh berkat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai countercyclical maupun dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas pasar.

    Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan bantalan berupa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan serta sektor yang dianggap rentan.

    “Kami dari KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antarlembaga dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani. 

    Sumber : Antara

  • Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mempersiapkan langkah konkret untuk meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat (AS), yakni LPG.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut usai melaporkan perkembangan sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (28/7/2025).

    “Ya, salah satu yang dibahas tadi memang soal impor energi dari AS,” kata Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, pemerintah telah sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah atau crude oil, dan liquefied petroleum gas (LPG) dari AS dengan nilai sekitar US$15 miliar. Langkah ini, ujar Bahlil, akan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan harga yang kompetitif.

    “Itu akan kami lakukan dengan langkah-langkah yang memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kami sedang buat perangkatnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa proses impor LPG dari AS sebenarnya sudah dimulai dan pemerintah saat ini fokus pada peningkatan volume. Namun, ketika ditanya mengenai besaran volume tambahan, dia enggan menjawab rinci.

    “Kami lihat nanti perinciannya,” ucapnya.

    Langkah ini, kata Bahlil, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi dari wilayah lain, seperti Timur Tengah dan Asia.

    Seperti diketahui, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian sejumlah produk AS dengan komitmen belanja senilai total US$22,7 miliar atau sekitar Rp370,17 triliun (asumsi kurs Rp16.307 per US$). Kesepakatan ini mencakup, pengadaan pesawat terbang senilai US$3,2 miliar; pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas dengan perkiraan nilai total US$4,5 miliar; pembelian produk energi, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin, dengan perkiraan nilai US$15 miliar.

    Selain kesepakatan tarif tersebut, keduanya sepakat menghapus hambatan perdagangan tarif dan nontarif, salah satunya penghapusan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri AS dan produk makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.

    Sebaliknya, AS akan mengurangi hingga 19% tarif resiprokal untuk barang-barang asal Indonesia dan mengurangi lebih lanjut besaran tarif resiprokal untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi secara domestik di AS.

    Selain itu, kedua negara berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    Kesepakatan lainnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.

  • Pabrik Tekstil POLY di Karawang Tutup, Gempuran Produk Impor Jadi Biang Kerok

    Pabrik Tekstil POLY di Karawang Tutup, Gempuran Produk Impor Jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkap sejumlah penyebab yang memicu penutupan pabrik kimia dan serat di Karawang, Jawa Barat, milik PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY). 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, terdapat dua faktor utama yang memicu kinerja produksi perusahaan tergerus, yakni dari sisi persaingan pasar domestik dengan produk impor murah serta bea masuk antidumping (BMAD) yang diterapkan Amerika Serikat (AS). 

    “Ekspor ke AS dari APF [Asia Pacific Fibers] sudah terkendala sejak AS mengenakan BMAD benang filamen imbas transshipment yang dilakukan China lewat Indonesia,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (28/7/2025). 

    Redma menerangkan bahwa beberapa tahun terakhir banyak produk China yang diekspor ke AS dengan pengiriman lewat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengakali tarif tinggi yang dipatok AS untuk barang asal China. 

    Alhasil, terjadi lonjakan ekspor tekstil dari Indonesia yang sebetulnya produk China ke AS. Atas dasar lonjakan impor dari Indonesia tersebut, AS mengenakan BMAD terhadap produk-produk tekstil dari Indonesia. 

    “Maka semua produsen di Indonesia terkena BMAD di China, meskipun sebetulnya lonjakan impor itu bukan produk dari Indonesia,” jelasnya. 

    Di sisi lain, penutupan APF juga disebabkan sejumlah produknya yang kalah saing dengan produk impor murah dari China. Sementara itu, usulan pengenaan BMAD atas produk filamen dari China baru-baru ini justru ditolak pemerintah. 

    Menurut Redma, tak hanya APF yang mengalami tekanan kinerja akibat barang dumping filamen dari China. Sejumlah perusahaan yang stok produksinya tinggi kini mulai menghitung ulang dan mempertimbangkan untuk memangkas produksi. 

    “APF Karawang rencananya akan jalan lagi jika BMAD diterapkan, tapi setelah ditolak barang impor makin tinggi jadi kondisinya makin tertekan,” tuturnya. 

    Untuk itu, dalam hal ini, Redma menekankan bahwa penerapan BMAD produk filamen merupakan cara paling sederhana dan efektif. Sebab, tata niaga terkait kuota impor dinilai tidak efektif. 

    “Karena selama ini Kementerian Perindustrian memberikan kuota impor berlebihan tanpa memperhatikan supply industri dalam negeri,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penutupan pabrik di Karawang itu telah menyebabkan penurunan penjualan produk polyester staple fiber, polyester chips, dan performance fabrics milik APF. Penjualan tahun ini diperkirakan turun 76%. 

    Adapun, pabrik ini sebelumnya masih memasok ketiga produk tersebut sebagai bahan baku produksi filament yarn di pabrik POLY yang masih beroperasi di Kendal. Namun, kini pemenuhan kebutuhan bahan baku dialihkan ke pihak ketiga dari lokal dan impor. 

    Kapasitas dan utilisasi sebelum dan sesudah penutupan kini serempak 100% turun. Pada 2024, utilisasi produksi polyester staple fiber masih di kisaran 73.727 ton dari kapasitas 198.000 ton.

    Sementara itu, produksi polyester chips masih dapat mencapai 132.130 ton dari kapasitas total 330.400 ton dan performance fabrics yang utilisasinya 819.000 Yds dari total kapasitas 6.000.000 Yds. 

  • Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Zero Accident, komitmen Hino via pelatihan dan dukungan SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terhadap keselamatan berkendara tidak berhenti pada penyediaan kendaraan niaga yang tangguh dan andal. Melalui fasilitas Hino Total Support Customer Center (HTSCC), Hino terus memperkuat peran pelatihan sebagai bagian integral dari upaya mencapai target Zero Accident di jalan raya.

    Aditana Setia, Section Head HTSCC, menjelaskan bahwa keselamatan di jalan tidak bisa diwujudkan secara sepihak. Menurutnya, pendekatan kolaboratif justru menjadi kunci utama.

    “Kami sadari betul, untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan menciptakan Zero Accident, jika hanya Hino saja yang bergerak akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kami sangat yakin dengan dukungan semua stakeholder dan tujuan yang sama yaitu keselamatan berkendara di jalan, maka Zero Accident akan mudah tercapai,” ujar Aditana, di GIIAS 2025, di ICE BSD, Tangerang, Senin (28/7/2025).

    Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, HTSCC tidak hanya menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pengemudi dan mekanik, tetapi juga membuka kesempatan bagi jajaran manajemen perusahaan transportasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajerial.

    “Bukan hanya mekanik dan driver saja yang dapat mengikuti pelatihan di tempat kami, namun untuk manajemen (managerial training) juga sangat bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Hino juga secara aktif berkontribusi dalam program keselamatan berkendara yang diinisiasi oleh pemerintah. Tidak hanya dengan berpartisipasi, Hino turut menyelenggarakan pelatihan independen sebagai bentuk kontribusi nyata untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    “Bukan hanya ikut serta dalam program yang diinisiasi oleh pemerintah saja, namun kami mengadakan program pelatihan ini sebagai upaya dari Hino untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan,” jelas Aditana.

    Bagi para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, Hino menyampaikan pesan penting mengenai peran sumber daya manusia yang terlatih dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional armada.

    “Driver merupakan bagian penting dalam dunia transportasi, dan kami yakin dengan mengembangkan SDM ini merupakan upaya agar operasional kendaraan akan lebih optimal, meminimalkan potensi kendala yang mungkin akan muncul saat di jalan, dan keselamatan berkendara di jalan akan meningkat,” ucapnya.

     

    Sebagai salah satu pelopor di bidang pelatihan dan sertifikasi, HTSCC juga terintegrasi dengan LSP LPK PT HMSI dan memiliki wewenang melaksanakan sertifikasi BNSP untuk pengemudi dengan empat skema yang terdiri dari dua untuk truk dan dua untuk bus. Bahkan untuk kendaraan pengangkut barang berbahaya (dangerous goods), HTSCC telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang sah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi baik untuk tangki maupun non-tangki.

    Dengan pendekatan menyeluruh dari sisi teknologi kendaraan dan penguatan SDM, Hino tidak hanya berfokus pada performa produk, tetapi juga pada keamanan dan keandalan operasional di lapangan.

    Sebagai catatan, Hino telah mempertahankan posisi sebagai Top Brand No. 1 di kategori kendaraan niaga selama delapan tahun berturut-turut di Indonesia. Ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas produknya, tetapi juga pada layanan purna jual yang terus diperkuat, salah satunya melalui HTSCC.

    Dalam dunia transportasi yang terus berkembang, Hino menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan hasil dari kerja nyata dan pelatihan yang tepat sasaran.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Harga Pupuk Dunia Melonjak, Wamentan Beri Kabar Ini ke Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta petani tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk di tengah melambungnya harga pupuk dunia. Sebab, pemerintah memastikan kondisi ini tidak memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima petani.

    Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi akan menyesuaikan volume, bukan berdasarkan anggaran. Dengan demikian, fluktuasi harga bahan baku dunia tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk bagi para petani.

    “Jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Sudaryono menuturkan, harga pupuk semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor, mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka. 

    Kondisi ini lantas memicu kekhawatiran di kalangan petani dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu tingginya biaya produksi.

    Untuk itu, Sudaryono menilai, pendekatan berbasis volume ini akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani dalam negeri.

    “Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kondisi ini.

    Dia mengatakan, pemerintah telah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan sudah bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. 

    “Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

    Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia itu  juga telah mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.

    Selain itu, pemerintah saat ini tengah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja. 

    “Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” pungkasnya. 

  • Dewas BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan Jaminan Sosial, Apa Saja?

    Dewas BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Tantangan Jaminan Sosial, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mengungkap sederet tantangan jaminan sosial ketenagakerjaan ke depannya.

    Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menyampaikan, saat ini, pemahaman masyarakat, utamanya pekerja, terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim.

    Menurutnya, pemahaman ini perlu terus didorong agar semua pekerja, baik formal maupun informal memiliki kesadaran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

    “Itu menjadi ekspektasi kita untuk bisa memastikan semua pekerja formal maupun non-formal itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Zuhri dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Tantangan kedua yakni cakupan kepesertaan. Zuhri mengungkap, hingga saat ini baru sekitar 101 juta pekerja, baik formal maupun informal, yang terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Itu artinya, kata dia, masih ada gap yang cukup menantang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh pekerja di Tanah Air. Dalam hal ini, Zuhri menyebut masih banyak pekerja dari sektor informal atau bukan penerima upah yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Untuk menarik lebih banyak peserta dari sektor pekerja informal, Zuhri mengharapkan dukungan dari semua pihak, utamanya dari unsur pentahelix. 

    “Kami masih membutuhkan dukungan semua pihak terutama dari unsur-unsur pentahelix,” ujarnya.

    Tantangan ketiga yakni terkait dengan aksesibilitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, meski transformasi terkait pelayanan telah dilakukan, tetapi tantangan dan kebutuhan terkait dengan aksesibilitas pelayanan ini semakin meningkat.

    “Mau tidak mau kita harus terus meningkatkan, melakukan improvement yang setinggi-tingginya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kita,” tuturnya.

    Tantangan terakhir yakni bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan dukungan terkait dengan regulasi. 

    Dia mengatakan, dukungan regulasi yang dibutuhkan oleh jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya sebatas kepesertaan saja, tetapi juga aspek lainnya.

    Menurutnya, jika keempat tantangan ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan akan terus terjaga stabilitasnya dan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Tanah Air. 

  • Kopdes Merah Putih Bakal Buka Lebih dari 1 Juta Lapangan Kerja Baru

    Kopdes Merah Putih Bakal Buka Lebih dari 1 Juta Lapangan Kerja Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemenko Bidang Pangan mengungkap pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bakal membuka sebanyak lebih dari satu juta llapangan kerja baru.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kemenko Pangan, Tatang Yuliono menjelaskan bahwa KDMP tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.

    “Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” kata Tatang pada forum media DIKSI yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Adapun dalam perinciannya, 80.000 KDMP bakal membutuhkan setidaknya 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik.

    Apabila dikalkulasikan, total lapangan kerja yang bakal tercipta bisa menembus lebih dari 1,4 juta orang. Nantinya, pemerintah bakal memprioritaskan pemuda dan masyarakat desa untuk dapat terlibat menjalankan KDMP.

    Tatang menambahkan, setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial desa, yang juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

    Secara teknis, nantinya proses perekrutan pegawai KDMP bakal dilakukan langsung oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah. Hal itu dilakukan agar selaras dengan potensi lokal masing-masing wilayah.

    “Mekanisme perekrutannya akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, agar selaras dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” jelas Tatang.

    Dia juga menekankan, Koperasi Desa Merah Putih ke depan dirancang menjadi platform berbasis e-commerce, sebagai jawaban atas perubahan perilaku konsumen dan tren perdagangan digital global.

    “Kita tengah merancang transformasi KDMP menjadi platform e-commerce, sebagaimana tren saat ini. Produk dalam negeri harus punya ruang lebih luas untuk dikenalkan ke seluruh penjuru tanah air,” kata Tatang.

    Adapun, setiap unit KDMP ditargetkan mampu mengelola transaksi harian senilai Rp5 juta hingga Rp9 juta, dengan dominasi dari sektor beras, LPG, dan pupuk.

    “KDMP akan membangkitkan perekonomian masyarakat desa, dari desa, oleh desa, dan untuk Indonesia,” pungkasnya.

  • Tata Cara Agar KopDes Merah Putih Dapat Plafon Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Tata Cara Agar KopDes Merah Putih Dapat Plafon Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bisa mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dari himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, terdapat sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk mendapatkan kucuran pinjaman dari bank pelat merah.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebelum mendapatkan plafon pinjaman, setiap KopDes/Kel Merah Putih harus memenuhi sejumlah persyaratan dan dokumen.

    Pertama, KopDes/Kel Merah Putih harus berbadan hukum koperasi. Kedua, memiliki nomor induk koperasi. Ketiga, memiliki rekening bank atas nama koperasi. Keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi. Kelima, memiliki nomor induk berusaha.

    Keenam, KopDes/Kel Merah Putih juga harus memiliki proposal bisnis, yang setidaknya memuat anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman.

    Namun, bank Himbara juga dapat menambahkan kriteria penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Merujuk PMK 49/2025, setiap KopDes/Kel Merah Putih akan dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun dengan tenor paling lama 72 bulan.

    Selain itu, setiap KopDes/Kel Merah Putih juga dikenakan masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, serta periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Adapun, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar dari bank Himbara termasuk yang dipergunakan untuk belanja operasional, atau paling banyak sebesar Rp500 juta. Plafon pinjaman ini berlaku juga untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    Dalam hal tata cara pengajuan pinjaman, nantinya ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih akan menyampaikan usulan pinjaman ke Himbara dengan mengantongi persetujuan dari bupati wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa usulan pinjaman ini disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Selanjutnya, bank Himbara akan melakukan penilaian kelayakan pinjaman sesuai dengan ketentuan perbankan, dengan memperhatikan plafon pinjaman untuk belanja operasional dan besaran dana alokasi umum/dana bagi hasil (DAU/DBH) atau dana desa.

    Setelahnya, jika bank menyetujui permohonan pinjaman, nantinya perjanjian pinjaman setidaknya harus memuat besaran pinjaman, tujuan, tenor, masa tenggang (grace period), suku bunga/margin/bagi hasil, tahapan dan syarat pencairan, besaran angsuran, dan jatuh tempo.

    “Tata cara pengajuan pinjaman oleh KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih] lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman,” demikian yang dikutip dari Pasal 7 ayat 13 PMK 49/2025, Senin (28/7/2025).

  • Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, maraknya pemangkasan tenaga kerja di kawasan industri menjadi penyebab meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, saat ini telah terjadi kasus PHK di kawasan-kawasan industri, seperti yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

    “Kita hari ini melonjak [angka PHK] di kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” kata Noel ketika ditemui di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian telah memengaruhi operasional perusahaan, yang berujung pada efisiensi karyawan.

    Kendati begitu, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mitigasi serta intervensi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai dapat menghambat dunia usaha.

    Salah satu aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Makanya ada regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau tidak dihapus. Dan Presiden kan tegas soal Permendag No.8, tidak boleh ada pertek-pertek,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.