Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • Beras, Rokok hingga Kopi Paling Banyak Dibeli Orang Miskin di RI

    Beras, Rokok hingga Kopi Paling Banyak Dibeli Orang Miskin di RI

    Jakarta –

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Pengeluaran utama orang miskin baik di perkotaan maupun perdesaan umumnya hampir sama yakni paling banyak untuk beras, rokok kretek filter, serta telur ayam.

    Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran untuk beras dan rokok kretek filter di kalangan perkotaan masing-masing sebesar 21,06% dan 10,72%. Sementara itu, pengeluaran di perdesaan untuk komoditas yang sama masing-masing sebesar 24,91% dan 9,99%.

    “Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberikan sumbangan terbesar. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan,” tulis data BPS, dikutip Senin (28/7/2025).

    Dari sisi komponen bukan makanan, pengeluaran terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan adalah untuk perumahan, bensin, listrik, pendidikan, serta perlengkapan mandi.

    Pengeluaran makanan dan bukan makanan menjadi dua komponen yang diukur BPS untuk menentukan garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dibandingkan September 2024.

    Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditas. Sementara itu, garis kemiskinan bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

    Berikut daftar komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan:

    Makanan: 73,67% di perkotaan, 76,07% di perdesaan

    1. Beras: 21,06% di perkotaan, 24,91% di perdesaan
    2. Rokok kretek filter: 10,72% di perkotaan, 9,99% di perdesaan
    3. Telur ayam ras: 4,50% di perkotaan, 3,62% di perdesaan
    4. Daging ayam ras: 4,22% di perkotaan, 2,98% di perdesaan
    5. Di perkotaan mie instan 2,47%, di perdesaan gula pasir 2,40%
    6. Kopi bubuk & kopi instan sachet: 2,29% di perkotaan, 2,16% di perdesaan
    7. Di perkotaan roti 2,09%, di perdesaan mie instan 2,08%
    8. Di perkotaan kue basah 1,98%, di perdesaan bawang merah 1,99%
    9. Di perkotaan bawang merah 1,79%, di perdesaan cabai rawit 1,86%
    10. Di perkotaan gula pasir 1,78%, di perdesaan kue basah 1,86%

    Bukan makanan: 26,33% di perkotaan, 23,93% di perdesaan

    1. Perumahan: 9,11% di perkotaan, 8,99% di perdesaan
    2. Bensin: 3,06% di perkotaan, 3,03% di perdesaan
    3. Listrik: 2,58% di perkotaan, 1,52% di perdesaan
    4. Pendidikan: 2,07% di perkotaan, 1,25% di perdesaan
    5. Perlengkapan mandi: 1,31% di perkotaan, 1,15% di perdesaan
    6. Di perkotaan untuk perawatan kulit, muka, kuku, rambut 0,79%; di perdesaan untuk sabun cuci 0,76%
    7. Di perkotaan untuk kesehatan 0,72%; di perdesaan untuk perawatan kulit, muka, kuku, rambut 0,73%
    8. Lainnya: 6,68% di perkotaan, 6,50% di perdesaan

    Tonton juga video “Mentan Sebut 16 Perusahaan Sudah Diperiksa Terkait Beras Oplosan” di sini:

    (aid/hns)

  • China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China mengumumkan pemberian subsidi pengasuhan anak secara nasional untuk meningkatkan angka kelahiran.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 3.600 yuan (US$502) per anak setiap tahun bagi balita di bawah usia tiga tahun. 

    Bantuan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan diberikan tanpa memandang apakah anak tersebut merupakan anak pertama, kedua, atau ketiga. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pasangan muda yang khawatir dengan tingginya biaya membesarkan anak.

    Sementara itu, Kantor Berita Xinhua melaporkan, program ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 20 juta keluarga setiap tahun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan berupaya memperluas akses layanan penitipan anak yang lebih terjangkau.

    Langkah ini diambil setelah populasi China menyusut untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Jumlah kelahiran baru tahun lalu hanya mencapai 9,54 juta, setengah dari 18,8 juta kelahiran pada 2016 ketika kebijakan satu anak dicabut.

    Penurunan angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. Jumlah penduduk usia kerja yang kian menyusut mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Menurut proyeksi PBB, populasi China yang kehilangan status negara terpadat dunia dari India pada 2023, diperkirakan turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan bisa merosot di bawah 800 juta pada 2100.

    Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya angka pernikahan. Pada 2024, China mencatat tingkat pernikahan terendah dalam hampir setengah abad, turun 20% dibanding tahun sebelumnya. 

    Jumlah pasangan yang menikah anjlok dari 13,47 juta pada 2013 menjadi hanya 6,11 juta pada 2024. Selain itu, usia rata-rata pernikahan pertama naik dari 24,9 tahun pada 2010 menjadi 28,7 tahun pada 2020. Mengingat mayoritas kelahiran terjadi dalam pernikahan, tren ini berpotensi menekan angka kelahiran lebih jauh pada 2025.

    Xinhua menambahkan, subsidi pengasuhan anak dapat diajukan secara daring maupun luring, dengan jadwal pencairan disesuaikan oleh masing-masing provinsi sesuai kondisi setempat.

    Beberapa kota telah lebih dulu meluncurkan subsidi serupa, khususnya untuk mendorong pasangan memiliki lebih dari satu anak. Survei di Provinsi Guangdong pada 2023 menunjukkan separuh responden ingin memiliki lebih dari satu anak, dan 6,5% di antaranya ingin memiliki tiga.

    Pada Maret lalu, Kota Hohhot, ibu kota Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan dengan anak kedua dan 100.000 yuan untuk anak ketiga atau lebih. Beberapa kota juga memberikan subsidi pembelian rumah.

    Beberapa insentif terbukti efektif. Di Tianmen, Provinsi Hubei, pemerintah setempat sejak 2023 menawarkan bantuan lebih dari 90.000 yuan untuk pasangan dengan anak kedua, termasuk dalam bentuk uang tunai, subsidi pengasuhan, dan dukungan perumahan. Hasilnya, jumlah kelahiran di kota tersebut meningkat 17% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

    Namun, sejauh ini subsidi masih bersifat sporadis dan lebih banyak tersedia di kota-kota tingkat menengah ke bawah. Dalam sidang Kongres Rakyat Nasional tahun ini, pemerintah menyatakan akan memperluas subsidi dan layanan pengasuhan anak serta meningkatkan bantuan bagi perempuan hamil, meski belum merinci implementasinya. 

    Beberapa legislator juga mengusulkan perpanjangan cuti melahirkan, tambahan subsidi, dan pembangunan masyarakat ramah kesuburan.

  • Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

    Jakarta –

    Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam. Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, khususnya di bidang ekonomi dan politik nasional.

    Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang kariernya sebagai ekonom publik. Ia kerap tampil sebagai pengamat yang tegas dan tidak segan melawan arus kebijakan jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998.

    Semasa menjadi menteri, Kwik juga pernah mengalami dilema. Berdasarkan catatan detikcom, sekitar tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ingin menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

    Kwik tegas menentang penerbitan SKL BLBI yang dianggap memberi jalan bagi kewenangan korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun usahanya gagal karena berhadapan dengan ‘total football’. Dalam hal ini, pandangannya tak mendapat dukungan saat rapat kabinet terbatas berlangsung.

    Selain itu, Kwik juga pernah menggaungkan penolakan terhadap langkah pemerintah pada tahun 2009 yang melanjutkan penjualan sejumlah BUMN strategis kepada investor asing melalui proses yang dinilainya penuh konflik kepentingan.

    Para pendukung privatisasi beralasan, selama ini BUMN tidak efisien dan merugi, sehingga jika dipertahankan akan membebani anggaran negara. Sementara jika dikelola swasta, perusahaan dikelola secara profesional. Namun Kwik menilai, masalah yang melilit BUMN selama ini justru sebenarnya lebih karena persoalan manajemen yang banyak diintervensi oleh elit politik.

    Kwik juga menyuarakan gagasan agar aset strategis dikuasai penuh oleh negara, bukan dikontrol atau dikelola asing. Khusus sektor pertambangan nikel, ia menyatakan bahwa pengelolaan sepenuhnya harus dilakukan oleh BUMN agar seluruh nilai tambah tetap menjadi milik bangsa dan bukan investor asing.

    Lalu pada tahun 2012, Kwik juga pernah membuat heboh masyarakat dengan pernyataannya tentang utang Indonesia Rp 1.800 triliun. Menurutnya, utang-utang tersebut merupakan penipuan yang luar biasa. Utang sebesar itu sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

    “Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu,” kata Kwik, usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

    Di samping itu, Kwik juga pernah aktif dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai penasihat bidang ekonomi. Perannya adalah membantu menyusun platform ekonomi kerakyatan, sesuai dengan visi nasionalisme ekonomi yang ia yakini.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (shc/rrd)

  • Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba konsolidasi periode berjalan senilai Rp6,62 triliun pada kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MIND ID kuartal I/2025 yang dikutip, Selasa (29/7/2025), perolehan laba tersebut turun 33,47% dibandingkan dengan capaian pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp9,95 triliun.

    Penurunan laba MIND ID utamanya disebabkan oleh turunnya kontribusi bagian laba neto dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagian laba dari Freeport pada kuartal I/2025 hanya mencapai Rp4,42 triliun. Angka ini anjlok 57,58% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024 yang sebesar Rp10,42 triliun.

    Kontribusi bagian laba neto dari entitas asosiasi pada kuartal I/2025 juga tercatat turun menjadi Rp143,83 miliar, dibandingkan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp229,86 miliar.

    Demikian pula, untuk kontribusi bagian laba neto dari entitas ventura bersama mencapai Rp92,82 miliar atau turun dibandingkan dengan kuartal I/2024 sebesar Rp109,08 miliar.

    Sementara itu, holding BUMN tambang yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah Tbk ini mencatatkan kinerja top line yang cemerlang.

    Pada kuartal I/2025, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp44,16 triliun. Perolehan ini meroket 74,61% dibandingkan perolehan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp25,29 triliun.

    Pos beban pokok pendapatan pada kuartal I/2025 tercatat mengalami peningkatan 66,51% menjadi Rp38,03 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp22,84 triliun.

    Alhasil, MIND ID membukukan laba kotor senilai Rp6,12 triliun atau melesat 149,79% dibandingkan kuartal I/2024 sebesar Rp2,45 triliun.

    Adapun, per 31 Maret 2025, MIND ID memiliki total aset senilai Rp302,80 triliun. Naik dari posisi aset per 31 Desember 2024 yang senilai Rp290,23 triliun.

    Sementara itu, jumlah liabilitas MIND ID per 31 Maret 2025 tercatat mencapai Rp135,15 triliun. Naik dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp131,86 triliun.

    Penjualan Freeport Turun

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang periode Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal I/2025, PTFI mencatatkan penjualan tembaga mencapai 290 juta pound. Jumlah tersebut turun 41,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 493 juta pon.

    Turunnya penjualan sejalan dengan produksi tembaga yang juga turun. Sepanjang 3 bulan pertama 2025 ini, produksi tembaga PTFI mencapai 296 juta pound, turun 39,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 491 juta pound.

    Sementara itu, penjualan emas PTFI mencapai 125.000 ounce pada kuartal I/2025. Jumlah itu anjlok 77,8% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024, yakni 564.000 ounce.

    Adapun, produksi emas pada kuartal/I 2025 mencapai 284.000 ounce. Realisasi itu turun 47,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 545.000 ounce.

    FCX menyatakan, penurunan tersebut disebabkan adanya jadwal pemeliharaan besar pada pabrik pengolahan bijih PTFI. Selain itu, turunnya penjualan juga tak lepas dari tertundanya ekspor lantaran perpanjangan izin ekspor konsentrat PTFI baru diberikan pemerintah Indonesia pada 17 Maret 2025.

    “Di Indonesia, seperti yang telah kami bahas sebelumnya, tingkat operasional kami pada kuartal ini terpengaruh oleh kegiatan pemeliharaan pada salah satu SAG mill kami. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat penggilingan sebesar 25% selama kuartal tersebut. Pekerjaan pemeliharaan ini dijadwalkan bersamaan dengan upaya kami untuk memperpanjang izin ekspor, yang diterima pada pertengahan Maret,” ujar President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal I/2025, dikutip Jumat (25/4/2025).

  • Meramal Arah Suku Bunga The Fed di Era Tarif Trump

    Meramal Arah Suku Bunga The Fed di Era Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan jajarannya akan memasuki ruang rapat bank sentral atau FOMC Meeting mulai Selasa (29/7/2025) untuk membahas suku bunga The Fed di tengah tekanan politik yang besar, kebijakan perdagangan yang dinamis, hingga dinamika ekonomi yang ketat.

    Pertemuan para pejabat The Fed bulan ini terbilang langka, karena rapat Federal Open Market Committee (FOMC) berlangsung pada pekan yang sama ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan data pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan metrik harga pilihan bank sentral.

    Para ekonom dan berbagai lembaga meyakini suku bunga The Fed Juli 2025 tidak akan berubah, walaupun ada tekanan besar agar Powell cs segera menurunkan suku bunga—termasuk dari Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, perekonomian AS diperkirakan pulih pada kuartal II/2025, terutama karena penyempitan tajam defisit perdagangan setelah Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif resiprokal. Pemimpin negara seantero dunia berbondong-bondong melakukan negosiasi tarif, para pelaku usaha mempercepat impor sebelum tarif baru berlaku.

    Permintaan rumah tangga dan investasi di AS diperkirakan hanya tumbuh moderat, meskipun pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS kuartal II/2025 akan mencapai 2,4% (year on year/YoY), setelah pada kuartal I/2025 menyusut ke 0,5% (YoY).

    Pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan semakin lambat pada Juli 2025. Lalu, inflasi dasar Juni 2025 kemungkinan naik dari bulan sebelumnya.

    Beberapa pejabat The Fed mulai menyuarakan kekhawatiran tentang apa yang mereka anggap sebagai pasar kerja yang rapuh, termasuk dua orang yang mengatakan mereka melihat manfaat mempertimbangkan penurunan suku bunga sekarang.

    Tekanan juga meningkat dari luar ruang rapat. Presiden Donald Trump telah vokal tentang keinginannya agar Powell cs menurunkan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis.

    Trump sering mengecam Powell karena bergerak terlalu lambat, sementara pada saat yang sama menyoroti kepemimpinannya atas pembengkakan biaya konstruksi terkait renovasi kantor pusat The Fed di Gedung Eccles, Washington, AS.

    Powell dan para bankir sentral lainnya telah menekankan perlunya kesabaran karena tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump berisiko memicu kembali percepatan inflasi. Sejauh ini tahun ini, sejak berbagai bea masuk AS atas impor diberlakukan, tekanan harga masih tergolong moderat.

    Arah Suku Bunga The Fed

    Ekonom senior Wells Fargo Sarah House menuturkan, walaupun tidak ada perubahan suku bunga, dia menyebut adanya indikasi bahwa pasar sedang berada di titik balik dalam arah kebijakan.

    “Tapi mayoritas anggota komite tampaknya belum sampai di tahap itu—mereka masih berhati-hati terhadap potensi tekanan inflasi akibat tarif,” jelas House dikutip dari Bloomberg, Senin (28/7/2025).

    Pernyataan hasil rapat akan dipublikasikan pada Rabu (30/7/2025) pukul 14.00 waktu Washington, disusul konferensi pers oleh Powell 30 menit kemudian. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan terjadi pada rapat berikutnya, September, dan pelaku pasar akan mencermati setiap pernyataan yang memperkuat ekspektasi tersebut.

    Sejumlah analis memprediksi adanya perbedaan pendapat (dissenting voice) dari Gubernur Fed Christopher Waller dan Wakil Ketua Pengawasan Michelle Bowman, dua pejabat yang diangkat oleh Trump dan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa suku bunga saat ini terlalu tinggi di tengah risiko pelemahan pasar kerja.

    Waller sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan perbedaan pendapat awal bulan ini, dengan menyatakan The Fed seharusnya segera bertindak untuk mendukung pasar tenaga kerja yang ada di ujung tanduk.

    Sementara itu, Bowman pada Juni lalu juga mengatakan dirinya dapat mendukung pemangkasan suku bunga jika tekanan inflasi tetap lemah.

    Jika Waller dan Bowman sama-sama melakukan dissent, maka ini akan menjadi kali pertama dua gubernur Fed tidak sejalan sejak 1993. Waller sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Powell saat masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang.

    Namun demikian, beberapa pihak menilai perbedaan suara ini lebih bernuansa politis ketimbang teknis. Kepala Ekonom AS di JPMorgan Chase & Co., Michael Feroli, dalam catatannya menyebut dissent atau perbedaan opini ganda lebih merupakan uji panggung untuk posisi Ketua The Fed dibanding cerminan kondisi ekonomi.

    Ekonom KPMG Diane Swonk juga menilai dissent menjadi hal lazim menjelang perubahan arah kebijakan.

    “Perbedaan pandangan memang wajar muncul saat The Fed mendekati keputusan untuk memangkas suku bunga, apalagi dengan ketidakpastian tinggi soal dampak tarif,” jelasnya.

    Saat Waller dan Bowman menitikberatkan mandat lapangan kerja, sebagian besar pejabat Fed lainnya masih fokus pada inflasi. Ketidakpastian terkait dampak tarif terhadap harga juga tercermin dari proyeksi yang dirilis Juni lalu, di mana 10 dari 19 pejabat mengusulkan dua kali pemangkasan suku bunga, sementara 7 lainnya tidak mengusulkan pemangkasan sama sekali.

    Laporan inflasi terbaru menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang yang terdampak tarif, seperti mainan dan peralatan rumah tangga. Namun, inflasi inti naik di bawah ekspektasi untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni, mengindikasikan tekanan harga belum menyebar luas.

    Kepala Strategi Suku Bunga AS di Natixis North America, John Briggs, mengatakan bahwa pasca lonjakan inflasi akibat Covid-19, beberapa pejabat Fed lebih berhati-hati karena dampak tarif mungkin butuh waktu lebih lama untuk muncul.

    “Masalahnya, The Fed jadi terus menunda pengambilan keputusan karena data yang belum jelas,” katanya

    Natixis memproyeksikan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Oktober dan melanjutkan penurunan bertahap sebesar 25 bps hingga Juni 2026.

  • Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat kemungkinan akan memperpanjang gencatan senjata dagang dengan China selama 90 hari, seiring berlangsungnya putaran baru perundingan antara kedua negara di Stockholm.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan perpanjangan kesepakatan tarif tersebut tampaknya menjadi arah yang mungkin ditempuh, meski keputusan final tetap berada di tangan Presiden Donald Trump.

    “Apakah itu kemungkinan besar? Ya, tampaknya begitu. Tapi mari kita serahkan kepada Presiden Trump untuk memutuskannya,” ujar Lutnick dalam wawancara dengan Fox News menanggapi laporan bahwa Washington dan Beijing mempertimbangkan untuk mempertahankan kesepakatan tarif selama tiga bulan lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya putaran negosiasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia. Kali ini, pembicaraan berlangsung di Stockholm dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent memimpin delegasi masing-masing.

    Dalam putaran sebelumnya, kedua negara sepakat mengurangi tarif balasan dan melonggarkan pembatasan ekspor atas teknologi tertentu serta mineral tanah jarang. Langkah tersebut sempat meredakan ketegangan yang mengguncang pasar keuangan di tengah upaya Trump memberlakukan kebijakan tarif secara luas.

    Namun, kesepakatan yang ada saat ini akan berakhir pada 12 Agustus, sehingga memunculkan kebutuhan akan negosiasi lanjutan guna memperpanjang masa gencatan dagang. 

    Tujuan perpanjangan ini adalah memberi waktu lebih bagi kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu krusial seperti tarif terkait perdagangan fentanil serta kekhawatiran atas pembelian minyak dari Rusia dan Iran oleh China yang sedang dikenai sanksi. Perundingan akan dilanjutkan pada Selasa.

    Negosiasi dagang dengan China ini juga berbarengan dengan tenggat waktu lain yang dihadapi AS terhadap berbagai mitra dagang lainnya. Tarif balasan (reciprocal tariffs) direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus terhadap puluhan negara. Tarif tersebut pertama kali diumumkan pada April lalu, namun kemudian ditunda setelah memicu gejolak pasar. 

    Penundaan ini memberi kesempatan bagi negara-negara terkait untuk merundingkan tarif yang lebih rendah dengan AS.

    Kendati demikian, hanya sedikit kesepakatan yang berhasil dicapai. Presiden Trump bahkan telah memperpanjang tenggat awal dari pertengahan Juli menjadi Agustus. 

    Saat ini, Trump mulai mengirimkan surat penetapan tarif secara sepihak kepada negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan. Ia menyebut lebih dari 150 negara akan menerima surat serupa, dan tengah mempertimbangkan tarif sebesar 15% hingga 20%.

    Lutnick menegaskan bahwa Presiden Trump masih menimbang sejumlah kesepakatan, meskipun tenggat waktu tinggal beberapa hari.

    “Dia sudah menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan besar. Semua kartu ada di tangannya. Seperti yang dia katakan, dia yang akan memutuskan berapa tarifnya dan seberapa besar negara-negara ini akan membuka pasarnya,” ujar Lutnick. 

    Dia mengatakan, minggu ini, Trump akan mempertimbangkan beberapa kesepakatan. Lutnick juga memastikan, Trump akan menetapkan tarif untuk semua negara sebelum akhir pekan. 

    Presiden Trump juga menunjukkan fleksibilitas dalam menurunkan tarif bagi negara-negara yang mengajukan penawaran baru, bahkan setelah pengumuman tarif. 

    Salah satu contoh kasus tersebut adalah Jepang yang semula dikenai tarif 25% mulai 1 Agustus, namun berhasil menegosiasikan penurunan menjadi 15%, termasuk untuk ekspor otomotif. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pembentukan dana investasi senilai US$550 miliar untuk proyek di AS.

    Korea Selatan juga tengah berupaya mencapai kesepakatan serupa. Negosiator dari negeri ginseng itu membahas kemungkinan pembentukan dana investasi untuk proyek-proyek di AS guna mendapatkan tarif yang lebih rendah, termasuk untuk ekspor otomotif mereka.

    Lutnick menyebut tim negosiator Korea Selatan bahkan terbang langsung ke Skotlandia, lokasi kunjungan Presiden Trump, untuk bertemu dengannya dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Bayangkan betapa besar keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan,” ujar Lutnick menegaskan.

  • Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Kasta Beras Premium-Medium Mau Dihapus, Harga Bakal Lebih Murah

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menghapus ketentuan kualitas beras premium dan medium. Hal ini sebagai langkah yang permanen mengantisipasi pengoplosan pada beras.

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan ke depan kualitas beras hingga harga eceran tertinggi (HET) menjadi satu standar. Menurutnya, dengan standarisasi itu pemerintah bisa lebih mengawasi mutu dan kualitas beras yang beredar.

    “Semua beras yang disubsidi oleh pemerintah itu satu harga. HET-nya mungkin Rp 13.000/kg, Rp 12.500/kg, Rp 13.500/kg, nanti kita putuskan, tetapi satu harga. Kalaupun ada nanti beras khusus, itu beras khusus harus atas rekomendasi pemerintah,” kata dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Amran memastikan HET baru akan lebih murah dibandingkan kualitas premium, namun bukan lebih rendah dibandingkan medium. Meski begitu, kualitas beras yang akan ditentukan pemerintah berkualitas.

    “Oh iya iya (lebih murah). Nanti bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, harganya bagus. Karena, ini nanti, dikontrol pemerintah,” terangnya.

    Amran menegaskan, komoditas beras ini harus dikontrol dari sisi produksi hingga distribusinya sampai ke konsumen. Karena ia menyebut, selama proses produksi terdapat subsidi yang disalurkan negara.

    “Kenapa kita kunci? Karena ini adalah sektor yang vital, kebutuhan masyarakat yang vital. Sangat strategis, tidak boleh diganggu. Oleh karena itu kita subsidi. Tujuan subsidi adalah, supaya petaninya bisa untung, konsumennya juga tersenyum, pedagang juga, tidak boleh ngambil untung besar,” jelasnya.

    Saat ini pemerintah telah menentukan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah Rp 6.500/kg, satu harga. Jika nanti ditentukan satu HET untuk beras, maka kontrol pemerintah terhadap beras akan lebih mudah.

    “Nah kalau itu, kita rakortas sepakati, kita tentukan harga aja satu HET selesai. Kemudian dengan HPP, ini dua duanya dikontrol insyaallah petaninya tersenyum, konsumennya juga bahagia,” jelasnya.

    Saat ditanya kapan kebijakan penghapusan kualitas premium dan medium itu dilakukan, Amran hanya memastikan bahwa akan dilakukan secepatnya.

    “Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih bagus. (Tahun ini?) Mudah-mudahan. Tapi kita sudah putuskan di rakortas (rapat koordinasi terbatas),” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Geram Beras Dioplos: Rugikan APBN!” di sini:

    (ada/eds)

  • Digitalisasi sektor pertanian dengan platform drone di Samarinda

    Digitalisasi sektor pertanian dengan platform drone di Samarinda

    Jumat, 18 Juli 2025 17:10 WIB

    Sebuah drone menebarkan pupuk di areal persawahan di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (18/7/2025). Digitalisasi pada sektor pertanian dengan platform drone tersebut dapat membantu petani untuk melakukan pemupukan dan pengendalian hama yang lebih efektif dan efisien dalam menghemat waktu dan tenaga sebagai upaya mendukung program smart farming di Samarinda. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

    Seorang petani memasukkan air ke dalam tabung saat uji coba drone pertanian di areal persawahan di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (18/7/2025). Digitalisasi pada sektor pertanian dengan platform drone tersebut dapat membantu petani untuk melakukan pemupukan dan pengendalian hama yang lebih efektif dan efisien dalam menghemat waktu dan tenaga sebagai upaya mendukung program smart farming di Samarinda. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

    Seorang petani memasukkan pupuk ke dalam tabung saat uji coba drone pertanian di areal persawahan di Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (18/7/2025). Digitalisasi pada sektor pertanian dengan platform drone tersebut dapat membantu petani untuk melakukan pemupukan dan pengendalian hama yang lebih efektif dan efisien dalam menghemat waktu dan tenaga sebagai upaya mendukung program smart farming di Samarinda. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce

    Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani buka suara soal pajak pedagang e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik (e-commerce).

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin, Sri Mulyani menegaskan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh 22 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    Selain itu, kebijakan itu juga bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring.

    “Saya ulangi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi, ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

    Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan aturan baru pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) oleh niaga elektronik (e-commerce) tak berdampak terhadap kenaikan harga barang.

    Dia menjelaskan pedagang daring di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

    Terkait aturan baru pun, kata dia, perubahan terletak pada mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak. Bila sebelumnya pedagang perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, kini tugas tersebut dialihkan ke platform niaga elektronik.

    “Supaya lebih bisa untuk rekonsiliasi, untuk level of playing field (keadilan berusaha) antara yang di e-commerce dan non e-commerce jadi sama,” jelasnya.

    Sumber : Antara