Jenis Media: Ekonomi

  • PPATK Blokir Rekening Dormant, YLKI Minta Dana Konsumen Aman – Page 3

    PPATK Blokir Rekening Dormant, YLKI Minta Dana Konsumen Aman – Page 3

    Langkah ini bukan tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir, menemukan maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Dana pada rekening dormant di ambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain dan rekening dormant yang tidak diketahui pemiliknya (tidak pernah dilakukah pengkinian data nasabah). Selain itu, rekening dormant tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya administrasi kepada bank hingga banyak rekening dormant dananya habis serta ditutup oleh pihak bank.

    Selain itu, juga ditemukan juga lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan total dana mencapai Rp 500 miliar. Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau.

    Ada Dana Rp 428 Miliar

    Dijelaskan pula, PPATK menemukan, banyak rekening tidak aktif (bahkan terdapat lebih dari 140 ribu rekening dormant hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp. 428.612.372.321,00) tanpa ada pembaruan data nasabah. 

    Ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum.

    “Hal ini jika didiamkan akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut,” jelas dia.

     

     

  • Apindo Gelar Rakerkonas ke-34 di Bandung, Bahas PHK hingga Tarif Trump – Page 3

    Apindo Gelar Rakerkonas ke-34 di Bandung, Bahas PHK hingga Tarif Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) ke-34 pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat.

    Forum tahunan ini akan menjadi ruang strategis bagi para pelaku usaha untuk mendiskusikan berbagai isu perekonomian nasional serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ke depan.

    Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa RAKERKONAS ini menjadi momen penting untuk mengonsolidasikan pandangan dunia usaha dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

    “Rakerkonas yang akan berlangsung di Bandung pada tanggal 4-6 Agustus nanti. Dan ini adalah Rakornas APINDO yang ke-34,” kata Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Shinta mengatakan Rakerkonas APINDO kali ini mengusung tema “Semangat Indonesia Incorporated”. Rakerkonas kali ini ingin menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjadikan kepentingan nasional sebagai fokus utama.

    “Kami mengambil tema semangat Indonesia Incorporated. Karena kami merasa inilah waktunya kita semua sebagai pemegang saham Indonesia untuk bisa berpartisipasi mencari solusi dan bagaimana caranya kita bisa bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk mengambil Indonesia sebagai kepentingan utama di dalam kemajuan ekonomi kita ke depan,” ujarnya.

    Rakerkonas juga akan menghadirkan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, tidak hanya dari Jakarta, guna memperkuat jejaring dan sinergi lintas wilayah.

     

  • PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    PGN Buka-Bukaan Cara Kelola Bisnis Gas Bumi agar Tetap Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki cara dalam mengelola bisnis energi gas bumi agar ramah terhadap lingkungan sekitar. Ada tiga elemen utama yang diperhatikan agar pengelolaan bisnis gas bumi PGN tetap ramah lingkungan yaitu sistem manajemen risiko, peralatan/ equipment dan sumber daya manusia (SDM).

    “Kegiatan operasional bisnis gas bumi PGN berdampingan dengan lingkungan diantaranya operasional yang berlokasi di lepas pantai. dan jaringan pipa transmisi gas bumi yang melintasi laut. Dengan pengelolaan bisnis gas bumi mulai dari upstream, midstream hingga downstream. PGN memiliki tanggung jawab agar keseluruhan bisnis tersebut berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Arief Kurnia Risdianto selaku Direktur Manajemen Risiko PGN di hadapan anak-anak muda saat berlangsungnya Young On Top National Conference (YOTC) ke-15 di Balai Kartini, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Pertama dari sisi sistem manajemen risiko, PGN selalu mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi pada saat pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur gas bumi, termasuk yang berlokasi di lepas pantai karena bersinggungan dengan ekosistem laut seperti Pipa SSWJ, KJG dan TGI. Dari identifikasi risiko, PGN akan dapat memitigasi atau mencegah risiko-risiko yang memungkinkan terjadi pada bisnis yang memiliki tingkat hazard cukup tinggi ini.

    Sistem manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari aktivitas operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PGN telah mengintegrasikan risiko Environmental, Sustainability Social, dan Government Governance (ESG) ke dalam manajemen risiko perusahaan.

    Secara global, manajemen risiko ESG PGN semakin diakui karena mampu meraih skor ESG Risk Rating sebesar 20,2 dan menjadi peringkat pertama di antara perusahaan infrastruktur gas di dunia pada kategori kapitalisasi pasar $2,0-$2,8 miliar.

    Elemen kedua adalah pemilihan peralatan atau equipment yang berkualitas sesuai dengan standar, sehingga tingkat keamanan akan lebih tinggi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemajuan teknologi juga mendorong PGN menggunakan peralatan yang lebih ramah lingkungan. PGN melakukan langkah preventif dengan melakukan maintenance secara berkala agar peralatan yang dipakai selalu reliabel dan tidak menyebabkan bahaya yang besar.

    Elemen ketiga dan tidak kalah penting adalah SDM. PGN terus mengembangkan kompetensi karyawan untuk mendukung produktivitas, keselamatan, kelangsungan operasional, dan mendukung pelaksanaan strategi keberlanjutan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi. “Secara rutin, kami menerapkan training dan safety culture yang baik untuk menciptakan operasional PGN yang safety dan ramah lingkungan,” ungkap Arief. Sepanjang tahun 2024, rata-rata jam pelatihan meningkat 72% menjadi 69 jam per karyawan (PGN standalone), dengan fokus utama pada upskilling terkait energi bersih, teknologi digital, dan manajemen risiko operasional.

    “Kesehatan, keamanan dan lingkungan adalah aspek yang saling berkaitan, sehingga dengan SDM yang selalu menanamkan tiga aspek tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan,” ujar Arief.

    PGN mencatatkan 44.472.719 jam kerja aman dengan 490.585.951 jam kerja aman kumulatif pada tahun 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

    Gas Bumi sebagai komoditi utama dalam bisnis PGN, memiliki peranan yang cukup besar untuk menekan emisi karbon. Gas bumi sebagai resource yang diperoleh langsung dari alam, menghasilkan emisi yang relatif lebih rendah dibanding energi fosil lainnya seperti minyak bumi dan batu bara. Besaran emisi karbon yang dihasilkan gas bumi sekitar 450-550 gram CO2 per kWh sedangkan minyak bumi 700-900 gr CO2 per kWh dan batu bara 600-1.100 gr CO2 per kWh.

    Dengan kombinasi efisiensi operasional, diversifikasi sumber energi, dan adopsi teknologi rendah karbon, PGN semakin memperkuat perannya sebagai katalis transisi energi di Indonesia. Hal ini bertujuan memastikan tercapainya target NZE 2060.

  • Kesepakatan Pembelian 50 Pesawat Boeing Sebelum Covid, Satu Sudah Dikirim – Page 3

    Kesepakatan Pembelian 50 Pesawat Boeing Sebelum Covid, Satu Sudah Dikirim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing oleh PT Garuda Indonesia Tbk sebenarnya telah terjalin jauh sebelum pandemi COVID-19.

    “Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kesepakatan itu antara Boeing dan Garuda itu sudah ada sebelum COVID-19,” ujar Rosan, Selasa (29/7/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa pembelian pesawat tersebut merupakan bagian dari hasil negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait tarif impor.

    Dari total 50 pesawat yang disepakati, baru satu unit yang dikirim, sementara 49 unit sisanya belum direalisasikan.

    Menurut Rosan, Boeing dan Garuda sudah kembali melakukan pertemuan guna membahas kelanjutan pengiriman tersebut. Namun, pengiriman pesawat baru diperkirakan baru bisa dimulai paling cepat pada tahun 2031 atau 2032, mengikuti antrean produksi Boeing saat ini.

    Fokus Optimalkan Armada yang Ada

    Sambil menunggu pengiriman pesawat baru, Danantara mendorong manajemen Garuda untuk mengoptimalkan armada yang sudah dimiliki. Menurut Rosan, Danantara telah mengucurkan lebih dari USD 400 juta kepada Garuda untuk keperluan perawatan dan perbaikan armada.

    “Banyak sekali pesawat dari Citilink maupun Garuda yang sudah di-grounded dan tidak bisa terbang, padahal biaya leasing tetap berjalan. Itu sebabnya kita minta diperbaiki dulu agar bisa kembali beroperasi,” jelas Rosan.

    Ia menambahkan, durasi operasional pesawat Garuda saat ini hanya sekitar 5 jam per hari, padahal idealnya bisa mencapai 12 jam. Maka, optimalisasi armada yang ada menjadi prioritas utama.

  • S&P Sematkan Peringkat Utang Indonesia di Level BBB, Ini Respons BI – Page 3

    S&P Sematkan Peringkat Utang Indonesia di Level BBB, Ini Respons BI – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada Juli 2025. BI menurunkan suku bunga (BI Rate) sebesar 25 basis poin dari level sebelumnya.

    Keputusan ini diambil usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 15-16 Juli 2025. “Berdasarkan asesmen proses maupun risiko yang dihadapi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers, Rabu (16/7/2025).

    Bank Indonesia juga turut menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Serta, suku bunga lending facility turun 25 basis poin menjadi 6 persen.

    Perry menegaskan keputusan ini diambil sejalan dengan semakin rendahnya perkiraan inflasi pada 2025 hingga 2026. Perry memprediksi inflasi masih berada pada kisaran 1,5-3,5 persen.

    “Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap pertahankan stabilitas rupiah,” ucap Perry.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) lesu pada pembukaan perdagangan, Rabu pagi, 16 Juli 2025, Rupiah turun tiga poin atau 0,02% ke posisi 16.270 per dolar AS dari sebelumnya 16.267.

    Mengutip Antara, Rabu pekan ini, pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi data inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar.

    “Data inflasi konsumen AS yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pasar semalam, menjaga dolar AS tetap menguat,” ujar dia seperti dikutip dari Antara.

     

  • 4 Pilihan Disiapkan Terkait Perubahan Harga Eceran Tertinggi Beras – Page 3

    4 Pilihan Disiapkan Terkait Perubahan Harga Eceran Tertinggi Beras – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini tengah menggodok aturan baru terkait penghapusan klasifikasi beras medium dan premium, menyusul rencana pemerintah untuk menghilangkan kedua kategori tersebut.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menuturkan bahwa timnya langsung menindaklanjuti hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang digelar Jumat, 25 Juli 2025, kemarin. Sederet ketentuan berkaitan dengan penghapusan kelas beras premium dan medium itu akan disesuaikan.

    “Ya nanti Perbadan-nya ya ngerubah, ikut. Sudah perintah Rakortas,” kata Arief, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Sabtu (26/7/2025).

    Ia berharap proses ini bisa segera selesai. Namun, detail perubahan dan ketentuan barunya akan dibahas lebih lanjut. Seperti diketahui, ada aturan mutu dan harga eceran tertinggi (HET) yang melekat pada beras medium dan premium saat ini.

    “Makanya ini mau di-meeting-in dulu, baru diputusin,” katanya.

    Sebagai informasi, saat ini ada dua aturan utama terkait beras medium dan premium. Pertama adalah Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Sementara itu, ketentuan HET-nya diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.

  • Realisasi Investasi Semester II 2025 Diprediksi Positif, Ini Pendorongnya – Page 3

    Realisasi Investasi Semester II 2025 Diprediksi Positif, Ini Pendorongnya – Page 3

    Sebelumnya, realisasi investasi di Indonesia sepanjang Semester I 2025 mencapai Rp 942,9 triliun, meningkat 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional tahun ini sebesar Rp 1.905,6 triliun.

    Kementerian Investasi/BKPM mencatat kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 510,3 triliun atau 54,1 persen dari total investasi, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 432,6 triliun atau 45,9 persen.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan, dari sisi wilayah, porsi investasi luar Pulau Jawa unggul tipis dengan kontribusi 50,5 persen (Rp 476 triliun), sementara Pulau Jawa menyerap 49,5 persen (Rp 466,9 triliun).

    Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, investasi juga menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.259.868 orang.

    Lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Jawa Barat (Rp 141 triliun), DKI Jakarta (Rp 140,8 triliun), Jawa Timur (Rp 74,7 triliun), Sulawesi Tengah (Rp 64,2 triliun), dan Banten (Rp 60,7 triliun).

    Dari sisi PMA, Singapura tetap menjadi investor terbesar dengan total nilai USD 8,8 miliar (sekitar Rp 140,8 triliun), diikuti oleh Hong Kong (USD 4,6 miliar), Tiongkok (USD 3,6 miliar), Malaysia (USD 1,7 miliar), dan Jepang (USD 1,6 miliar).

    Dari segi subsektor, industri logam dasar, barang logam, dan non-mesin masih menjadi primadona dengan investasi mencapai Rp134,4 triliun. Disusul transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 110,7 triliun), serta pertambangan (Rp 102,2 triliun).

    Komposisi sektor menunjukkan dominasi sektor tersier (45,4 persen), diikuti sektor sekunder (39,2 persen), dan primer (15,4 persen).

  • PPATK Blokir Ribuan Rekening Tak Aktif, Konsumen Tuntut Penjelasan – Page 3

    PPATK Blokir Ribuan Rekening Tak Aktif, Konsumen Tuntut Penjelasan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memblokir ribuan rekening nasabah yang tidak aktif (rekening dormant) selama 3 bulan.

    Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, kebijakan tersebut telah memicu sentimen publik yang khawatir akan uangnya tidak aman.

    “YLKI meminta PPATK memberi informasi penjelasan yang clear kepada konsumen asbab pemblokiran tersebut, dan langkah-langkah bagi konsumen yang terkena pemblokiran sehingga hak dasar konsumen atas informasi dapat dipenuhi oleh PPATK,” ujarnya dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Selasa (29/7/2025).

    Rio lantas meminta PPATK juga selektif dalam memblokir rekening. Lantaran persoalan keuangan jadi hal yang sangat sensitif, apalagi jika rekening yang diblokir merupakan tabungan konsumen yang sengaja diendapkan untuk keperluan dan jangka waktu tertentu.

    “Atas pemblokiran tersebut, PPATK perlu ada waktu pemberitahuan kepada konsumen sebelum diblokir. Sehingga konsumen terinformasi dan bisa memitigasi soal tabungannya serta konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana, apalagi menyangkut judi online,” pintanya.

    Oleh karenanya, YLKI mendesak dilakukan pembukaan blokir rekening agar tidak mempersulit konsumen. Rio pun menuntut PPATK menjamin uang konsumen tetap utuh dan aman, tak kurang sepeser pun atas pemblokiran yang dilakukannya.

    “Terkait pemblokiran akun rekening, YLKI meminta PPATK membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi, maupun melakukan pemulihan akun rekening bank yang terkena blokir,” kata Rio.

     

  • Kabar Gembira, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Terwujud – Page 3

    Kabar Gembira, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Terwujud – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mulai menyusun regulasi baru sebagai langkah awal memperluas jalur kereta cepat dari Jakarta dan Bandung hingga ke Surabaya. Proyek ini dipastikan akan menjadi salah satu prioritas strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    “Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang tegas untuk memperluas jalur kereta cepat Jakarta, Bandung hingga Surabaya,” kata AHY dikutip dari Antara, Selasa (29/7/2025).

    Lebih dari sekadar proyek fisik, AHY menekankan bahwa perluasan jalur kereta cepat mencerminkan visi besar untuk menghadirkan konektivitas antarkota di Pulau Jawa secara lebih cepat, bersih, dan terintegrasi.

    “Kunci dari visi ini adalah memperkuat koridor Bandung-Surabaya,” ujarnya.

    Dampak Ekonomi dan Mobilitas

    Jika proyek ini terwujud, AHY meyakini akan ada dampak positif yang signifikan, baik dari sisi mobilitas maupun pertumbuhan ekonomi. Waktu tempuh antarwilayah akan berkurang drastis, sementara efisiensi logistik dan distribusi akan meningkat.

    “Tentu saja menghasilkan manfaat ekonomi dengan menghubungkan kota-kota, industri, dan pelabuhan di seluruh Pulau Jawa,” katanya.

    Selain fokus pada jalur darat, pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan transportasi akan menyentuh semua sektor, termasuk udara dan laut. Ini dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang inklusif dan saling terhubung.

    “Masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat bergantung pada seberapa baik kita mengintegrasikan sistem transportasi darat dan laut,” tutur AHY.

    Ia menambahkan, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Karena itu, pembangunan sektor maritim tidak bisa dianggap sekunder, melainkan menjadi elemen penting bagi pertumbuhan nasional ke depan.

  • Usai Ganti Nama, Bank Jakarta Cetak Laba Rp 421 Miliar per Juni 2025 – Page 3

    Usai Ganti Nama, Bank Jakarta Cetak Laba Rp 421 Miliar per Juni 2025 – Page 3

    Per Juni 2025, total aset Bank Jakarta tercatat sebesar Rp84,72 triliun, tumbuh sebesar 2,96% dibandingkan posisi Triwulan II 2024 sebesar Rp82,29 triliun. Pertumbuhan Total Aset Bank Jakarta seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tercatat sebesar Rp67,69 triliun atau tumbuh sebesar 3,84% secara year on year (yoy).

    Meskipun kondisi persaingan DPK masih dirasa cukup ketat, CASA (Current Account Saving Account) Bank Jakarta mengalami peningkatan sebesar 8,03% (yoy), menjadi sebesar Rp25,37 triliun pada Juni 2025, hal tersebut menjadi fundamental yang baik bagi Bank Jakarta untuk tumbuh secara solid kedepannya.

    Disi penyaluran kredit, Pertumbuhan triwulan II 2025 terutama ditopang oleh penyaluran Kredit sektor UKM, yang tumbuh sebesar 43,70% (yoy) menjadi sebesar Rp2,31 triliun serta Kredit Konsumer yang bertumbuh sebesar 2,92% (yoy) menjadi Rp23,50 triliun.

    Sampai dengan Juni 2025, Bank Jakarta terus melakukan penetrasi pemasaran kredit UKM sekaligus literasi keuangan di sentra-sentra UKM, kolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM dalam program pemberdayaan pelaku UKM, pelaksanaan kerjasama channeling penyaluran Kredit Multiguna dengan mitra fintech dan koperasi serta telemarketing melalui berbagai saluran digital. Hal ini merupakan komitmen Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan sektor riil.