Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bos BCA Setuju Rekening Nganggur 3 Bulan Diblokir PPATK

    Bos BCA Setuju Rekening Nganggur 3 Bulan Diblokir PPATK

    Jakarta –

    Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Hendra Lembong menanggapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening-rekening pasif atau dormant. Hendra menilai pemblokiran tersebut menjadi kesempatan untuk mengingatkan kepada nasabah.

    Hendra mengatakan pihaknya telah mengikuti ketentuan dari PPATK terkait pemblokiran sementara rekening dormant.

    “Dan saya rasa ini cukup bagus juga. Jadi kita ada kesempatan mengingatkan para nasabah bahwa rekening-rekening ini sebaiknya aktif,” kata Hendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara online, Rabu (30/7/2025).

    Hendra menjelaskan rekening dormant lama selalu mempunyai risiko. Di mana, lanjut Hendra, dapat dipakai orang lain di saat pemilik rekening tidak mengetahuinya.

    “Karena kalau rekening ini dormant lama, selalu ada risiko. Kalau ada yang memakai, yang punya rekening tidak tahu,” jelas dia.

    Hendra menerangkan pihaknya juga cukup responsif dalam permintaan membuka blokir dari nasabah serta terus berkomunikasi dengan PPATK. Mengenai jumlah rekening yang diblokir, Hendra tidak bisa memastikan. Sebab, jumlah rekening terus naik-turun tergantung permintaan blokir dan pembukaan blokir.

    “Nah, yang kita lihat begitu nasabah kita juga minta kita untuk membuka blokir, kita mengikuti proses sesuai yang ada dengan PPATK, kita sampaikan ke PPATK, dan biasanya PPATK juga buka blokirnya. Mengenai jumlah, ini berubah terus karena setiap hari banyak sekali komunikasi dengan PPATK. Jadi memang jumlahnya ini naik turun tergantung berapa yang diblokir dan berapa lagi yang diblokir dan dibuka,” terang Hendra.

    Sebelumnya, berdasarkan pengumuman di Instagram resmi @ppatk_indonesia, rekening dormant adalah jenis rekening tabungan atau giro milik nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apa pun baik penarikan, penyetoran atau transfer dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 3 bulan hingga 12 bulan tergantung kebijakan masing-masing bank.

    “Rekening dormant itu bisa berupa rekening tabungan (perorangan atau perusahaan), rekening giro, rekening rupiah/valas,” tulis pengumuman PPATK, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Perbankan dapat melakukan penghentian sementara transaksi keuangan atas dasar permintaan otoritas sesuai kewenangan yang dimiliki. Meski demikian, uang nasabah dipastikan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan pembukaan blokir tersebut.

    Tonton juga video: BCA Terima Penghargaan atas Aksi Keberlanjutan sebagai Bank Unggul dan Berdampak

    (rea/kil)

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat Perkasa Hari Ini 30 Juli 2025, Tembus Level Ini – Page 3

    Nilai Tukar Rupiah Menguat Perkasa Hari Ini 30 Juli 2025, Tembus Level Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, mencatat pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat tipis 4 point sebelumnya sempat menguat 30 point dilevel Rp 16.405 dari penutupan sebelumnya di level 16.649.

    “Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang 16.390-6.450,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

    Adapun faktor pendorong kurs rupiah menguat, diantaranya para pejabat AS dan Tiongkok sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata tarif 90 hari mereka pada hari Selasa, setelah dua hari perundingan yang digambarkan kedua belah pihak sebagai perundingan konstruktif di Stockholm yang bertujuan meredakan perang dagang yang semakin memanas antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia yang mengancam pertumbuhan global.

    Kemudian tidak ada terobosan besar yang diumumkan, dan para pejabat AS mengatakan bahwa keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan yang berakhir pada 12 Agustus atau membiarkan tarif melonjak kembali ke angka tiga digit berada di tangan Presiden Donald Trump.

    “Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent meredam ekspektasi bahwa Trump akan menolak perpanjangan tersebut. “Pertemuan-pertemuan itu sangat konstruktif,” kata Bessent kepada para wartawan setelah pertemuan berakhir. “Hanya saja kami belum memberikan tanda tangan,” ujar Ibrahim.

    Kemudian, keyakinan yang semakin meningkat bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan dan tetap tidak berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut, meskipun ada tekanan dari Presiden Donald Trump untuk memangkas suku bunga.

    Namun, tekanan dari Trump dapat menimbulkan perselisihan di antara para pembuat kebijakan The Fed. Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman kemungkinan akan memberikan suara menentang keputusan Powell untuk mempertahankan suku bunga acuan.

    Kendati demikian, beberapa tanda meredanya kondisi di pasar tenaga kerja, ditambah dengan kejelasan yang lebih lanjut tentang tarif Trump, juga dapat membuat The Fed lebih terbuka untuk akhirnya memangkas suku bunga acuan.

     

  • NIK Bakal Dipakai untuk Layanan Pajak – Page 3

    NIK Bakal Dipakai untuk Layanan Pajak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

    Kegiatan penandatanganan itudilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa, 29 Juli 2025. Latar belakang penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

    DJP terus memperkokoh fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

    “Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” tutur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, dalam sambutannya seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/7/2025).

    Ia juga menyampaikan, kerja sama ini mencakup validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan, dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

    Pada kesempatan tersebut, Bimo Wijayanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil dan tim DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin.

    Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Dalam momen tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan siap mendukung pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk DJP.

    Ia juga menambahkan, secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.

  • Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Asita: Banyak Wisatawan RI Tunda Perjalanan Imbas Konflik Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan, konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja sempat membuat sejumlah wisatawan asal Indonesia menunda rencana perjalanannya ke dua negara tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah mengatakan, adanya konflik antara Thailand dan Kamboja telah memicu kekhawatiran sejumlah rombongan wisatawan Indonesia yang ingin melakukan perjalanan, utamanya ke Thailand.

    “Saya dengar ada beberapa rombongan yang juga pending ya, bukan batal, tapi pending dulu kunjungan mereka karena ada kekhawatiran terhadap konflik antara Thailand dan Kamboja yang makin memanas,” kata Budijanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Meski menimbulkan kekhawatiran, dia menyebut hanya sebagian kecil wisatawan asal Indonesia yang memilih untuk menunda perjalanannya ke Thailand dan Kamboja. Pasalnya, destinasi tujuan para wisatawan masih sebatas Bangkok, Pattaya, Phuket, dan Hat Yai. 

    Jika dilihat menurut persentase, rombongan wisatawan yang menunda perjalanan imbas konflik ini hanya sekitar 10%. 

    “10% maksudnya begini. Kalau misalnya bulan ini katakanlah ada 50 grup wisatawan yang masuk ke Thailand dari Indonesia, mungkin hanya 5 grup yang pending,” tuturnya.

    Dia juga menyebut, belum ada informasi terkait kerugian yang dialami asosiasi perjalanan, imbas adanya penundaan perjalanan. “Itu hanya pending sementara ya. Jadi mereka tetap berangkat lagi,” ujarnya.

    Sementara itu, Asita juga belum melihat adanya penurunan kunjungan wisman asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia, sepanjang konflik ini berlangsung.

    Di sisi lain, Budijanto menilai, situasi saat ini dapat dimanfaatkan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang lebih aman dan stabil dari Thailand.

    Menurutnya, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengambil wisatawan mancanegara yang ingin berlibur ke Thailand. Apalagi, Indonesia dan Thailand dari sisi lokasi dan budaya tidak jauh berbeda.

    Pada 2024, dia mengungkap bahwa Thailand berhasil mendatangkan sekitar 35 juta kunjungan wisman ke negaranya. Jumlah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menarik sebanyak 13,90 juta kunjungan di 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Misalnya kita bisa ‘mengambil keuntungan’ daripada situasi ini, harusnya wisatawan-wisatawan yang masuk ke Thailand itu bisa lah ya, senggol-senggol dikit lah ke Indonesia,” pungkasnya.

  • PLN Tembus Daftar Fortune Global 500, Jawab Harapan Prabowo – Page 3

    PLN Tembus Daftar Fortune Global 500, Jawab Harapan Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) mencetak tonggak sejarah baru dengan masuknya perusahaan ke dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2025, menempati peringkat ke-469 dunia. Pencapaian ini menjadikan PLN sebagai satu-satunya perusahaan utilitas asal Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam daftar prestisius tersebut, yang mengukur perusahaan-perusahaan terbesar dunia berdasarkan pendapatan tahunan.

    Langkah ini sekaligus menjawab harapan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya mendorong BUMN agar mampu bersaing secara global.

    “Kita ingin lihat BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tapi juga menjadi pelopor dalam ekonomi dunia,” kata Prabowo saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2/2025).

    Laba Rp 17,76 Triliun

    PLN membukukan pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sepanjang tahun 2024, naik 11,9% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp487,38 triliun. Penjualan listrik menjadi penyumbang utama, yaitu Rp353,17 triliun, meningkat dari Rp333,19 triliun pada 2023.

    Dari kinerja ini, PLN berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp17,76 triliun, sekaligus melampaui target penjualan listrik nasional dengan realisasi sebesar 306,22 TWh, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 299,99 TWh.Transformasi Menyeluruh dan Tata Kelola Kuat

     

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Angka PHK Makin Tinggi, Ekonom Khawatir Picu Premanisme dan Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) memicu maraknya terjadi praktik premanisme di Tanah Air. Praktik ini juga dikhawatirkan berujung pada gagalnya investasi yang masuk ke Indonesia.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari—Juni 2025. Jumlahnya melonjak 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 pekerja yang ter-PHK.

    Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan praktik premanisme bisa menghambat investor eksisting dan calon investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Sangat, ini [premanisme] menghambat investor eksisting juga membuat calon investor tidak tertarik untuk masuk ke Indonesia,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Wijayanto menjelaskan, akar dari premanisme ini muncul seiring dengan melonjaknya jumlah pekerja ter-PHK yang masih belum mendapatkan pekerjaan baru.

    “Pengangguran adalah salah satu sebab munculnya premanisme, makanya premanisme makin marak saat kondisi ekonomi sulit,” tuturnya.

    Bahkan, dia menyebut premanisme merupakan salah satu faktor yang kasat mata yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Pasalnya, sambung dia, praktik premanisme bukan hanya menghambat aktivitas investor eksisting yang membuat mereka enggan melakukan ekspansi, melainkan juga akan menghambat masuknya investor asing baru ke Indonesia.

    “Jika PHK terus naik, premanisme akan semakin marak, iklim usaha semakin memburuk sehingga PHK meningkat dan seterusnya,” tambahnya.

    Untuk itu, Wijayanto menyatakan bahwa pemerintah harus segera memberantas premanisme dengan tindakan hukum yang tegas untuk menimbulkan efek jera, memprioritaskan program jangka pendek untuk mendongkrak daya beli, dan menciptakan lapangan kerja.

    Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kawasan industri steril dari praktik premanisme. “APH [aparat penegak hukum] harus segera turun tangan, memastikan premanisme digulung, terutama di kawasan industri dan perdagangan yang strategis,” imbuhnya.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya menyebut praktik premanisme mengganggu iklim usaha dan membuat investor asing tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai praktik premanisme telah merugikan dunia usaha dan negara. “Kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu [premanisme], [investor] tidak jadi masuk,” kata Sanny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sanny menyampaikan bahwa praktik premanisme bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, melainkan juga meluas ke wilayah lain, termasuk Batam.

    “Sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini [premanisme] sangat mengganggu sekali,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sanny menyebut kegiatan premanisme ini berkaitan erat dengan masalah kurangnya lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, gelombang PHK juga memicu premanisme.

    “Di mana dalam penyerapan [tenaga kerja] itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak melalui PHK itu menjadi praktik-praktik gangguan-gangguan keamanan itu terjadi [premanisme]. Jadi memang ada korelasinya,“ tandasnya.

  • LG Energy Solution Raih Kesepakatan Kontrak Pasok Baterai, Segini Nilainya – Page 3

    LG Energy Solution Raih Kesepakatan Kontrak Pasok Baterai, Segini Nilainya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – LG Energy Solution (LGES), produsen baterai terbesar di dunia, telah menandatangani kontrak senilai USD 4,3 miliar atau sekitar Rp70,50 triliun (estimasi kurs rupiah terhadap dolar AS di 16.400) untuk memasok baterai lithium iron phosphate (LFP).

    Mengutip CNBC, dalam pengumuman resmi pada Rabu (30/7/2025), perusahaan tidak mengungkap identitas pelanggan karena alasan perjanjian bisnis. Namun, sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut menyebutTesla adalah pihak yang dimaksud.

    “Dalam perjanjian kami, kami tidak dapat mengungkapkan identitas pelanggan karena kewajiban kerahasiaan,” kata  kepada Reuters seperti dikutip dari CNBC. 

    Sementara itu, Tesla belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi, demikian dikutip dari Channel News Asia.

    Adapun kontrak ini berlaku selama tiga tahun, mulai 1 Agustus 2027 hingga 31 Juli 2030, dengan opsi perpanjangan hingga tujuh tahun, serta potensi peningkatan volume pasokan tergantung pada hasil pembicaraan lanjutan dengan pelanggan. Selama masa kontrak, LGES akan memasok sel LFP kepada klien global dari pabrik LGES yang berlokasi di Amerika Serikat (AS).

    LG Energy Solution tidak merinci apakah baterai LFP dalam kontrak tersebut akan digunakan untuk kendaraan listrik atau sistem penyimpanan energi (energy storage systems/ESS), dengan alasan perjanjian bisnis. Namun, sumber industri memperkirakan baterai tersebut kemungkinan besar akan digunakan untuk produk ESS milik Tesla.

    Dugaan kesepakatan antara LG Energy Solution (LGES) dan Tesla muncul di tengah maraknya upaya negara dan perusahaan global untuk menjalin perjanjian pasokan dengan Amerika Serikat.

     

  • Pengusaha Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus Jelang Tarif Trump 1 Agustus

    Pengusaha Minta Pemerintah Kucurkan Stimulus Jelang Tarif Trump 1 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan sejumlah insentif untuk industri padat karya sebagai upaya mengantisipasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap barang-barang Indonesia.

    Untuk diketahui, Presiden Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Di sisi lain, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias tarif 0%.

    Adapun, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya, seperti Vietnam dengan tarif impor sebesar 20%.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai keberhasilan diplomasi perdagangan antara AS—Indonesia harus dibarengi dengan pembenahan struktural di dalam negeri, termasuk kepastian hukum dan berusaha, upah tenaga kerja, hingga efisiensi logistik.

    “Apindo menekankan pentingnya pemberian insentif yang terukur dan berdampak langsung pada industri, khususnya sektor padat karya,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Shinta mengungkapkan usulan insentif ini mencakup insentif fiskal seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, hingga perluasan skema pajak penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah.

    “Hal-hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Dirjen Pajak yang baru, kami juga baru berdialog dengan beliau dan kami sudah sampaikan juga hal-hal yang menjadi harapan daripada pelaku usaha,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Apindo juga mendorong adanya kemudahan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada dunia usaha. Pasalnya, Shinta menyebut suku bunga acuan alias BI rate masih berada pada level tinggi.

    Padahal, sambung dia, akses pembiayaan termasuk BI rate menjadi bagian untuk keberlangsungan dunia usaha, menjaga arus kas, menopang kapasitas produksi, serta untuk mengurangi gelombang PHK.

    Selain itu, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan skema net-metering.

    Shinta menambahkan, dunia usaha juga mendorong akan adanya efisiensi biaya dan hambatan perizinan untuk menekan biaya operasional.

    Dia menjelaskan sederet insentif ini juga sekaligus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan,” terangnya.

    Shinta menyampaikan bahwa sederet kebijakan ini mencerminkan komitmen Apindo untuk menciptakan usaha yang lebih kompetitif, lebih inklusif, menjadi pondasi utama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perluasan lapangan pekerjaan.

    “Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” pungkasnya.

  • 10 Gempa Terdahsyat di Dunia, Top 3 Ada Indonesia – Page 3

    10 Gempa Terdahsyat di Dunia, Top 3 Ada Indonesia – Page 3

    Menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Berikut 10 gempa terdahsyat dalam sejarah dunia:

    10. MAGNITUDO 8,6 (2012), Sumatera, Indonesia – terjadi di lepas pantai utara Sumatra, gempa ini menghasilkan guncangan hebat, tetapi hanya menyebabkan sedikit korban jiwa, sebagian besar akibat serangan jantung.

    9. MAGNITUDO 8,6 (1950), Arunachal Pradesh, India – Dikenal sebagai gempa bumi Assam-Tibet, gempa ini menimbulkan guncangan intens, memicu semburan pasir, retakan tanah, dan longsor besar di wilayah tersebut. Total korban jiwa mencapai 780 orang.

    8. MAGNITUDO 8,7 (1965), Alaska, AS – Terjadi di dekat Kepulauan Rat di Kepulauan Aleutian, gempa ini menghasilkan tsunami setinggi sekitar 35 kaki.

    7. MAGNITUDO 8,8 (1906), Esmeraldas, Ekuador – Disebut juga gempa Ekuador-Kolombia, gempa ini memicu tsunami kuat yang menewaskan 1.500 orang dan mencapai sejauh San Francisco di utara.

    6. MAGNITUDO 8,8 (2010), Biobío, Cile – Terjadi lepas pantai dekat kota Quirihue, gempa ini menewaskan 523 orang dan menghancurkan lebih dari 370.000 rumah.