Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 68/2022. Dalam aturan anyar ini, Kementerian Keuangan menyesuaikan skema pengenaan pajak kripto sebagai instrumen keuangan yang akhirnya menaikkan beban pajak.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar yang membandingkan dua beleid pajak kripto pada Rabu, (30/7/2025) tersebut menjelaskan terdapat sejumlah poin penting mengalami perubahan drastis, baik dari sisi tarif, mekanisme pemungutan, hingga basis pengenaan pajaknya. Berikut detailnya:

    Penyerahan Aset Kripto Tak Lagi Dikenakan PPN

    Dalam PMK 68/2022, penyerahan aset kripto oleh penjual dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hanya saja, aturan terbaru dalam PMK 50/2025 menyamakan aset kripto dengan surat berharga (instrumen keuangan) sehingga tidak lagi dikenakan PPN langsung atas penyerahannya.

    Pemungut Pajak Semakin Spesifik

    Fajry menyebut dalam aturan lama atau PMK 68/2022, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang menjadi pemungut adalah mereka yang memfasilitasi aset kripto. Dalam aturan baru atau PMK 50/2025, dispesifikan bahwa penyelenggara PMSE yang menjadi pemungut adalah penyelenggara yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

    Tarif PPN Bergeser, Basis Penghitungan Diubah

    PMK 68/2022 mengatur tarif efektif berdasarkan jenis penyelenggara, yakni: 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) bila dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto dan 2% dari DPP bila melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Sebaliknya, PMK 50/2025 menetapkan tarif tetap 12% dikalikan nilai DPP yang ditentukan sebesar 11/12 dari nilai penjualan aset kripto sebelum waktu setor PPN. Artinya, dasar penghitungan PPN menjadi lebih spesifik dan nominalnya jauh lebih besar.

    PPh 22 Naik Dua Kali Lipat

    Kenaikan yang paling mencolok terjadi pada tarif pajak pertambahan nilai (PPh) Pasal 22 atas transaksi kripto. Dalam PMK 68/2022, tarif ditetapkan 0,1% dari nilai transaksi; sementara dalam PMK 50/2025, naik menjadi 0,21%.

    Tidak hanya lebih dari dua kali lipat, basis perhitungan dalam PMK baru ini juga menjadi lebih rinci dan mencakup ketentuan tambahan yang sebelumnya tidak diatur.

    Jasa Penambangan Kripto Kena Pajak Lebih Berat

    Jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto (mining) juga dikenai tarif yang lebih tinggi dalam aturan baru. PMK 68/2022 mengenakan pungutan sebesar 10% × tarif PPN × DPP, sedangkan PMK 50/2025 melipatgandakannya menjadi 20% × 11/12 × tarif PPN × DPP.

    Berbeda dari PMK lama, PMK 50/2025 juga mulai mengatur syarat dokumen yang disamakan dengan bukti pemotongan serta menetapkan kriteria khusus penyelenggara yang boleh menjadi pemungut pajak. Aspek ini tidak diatur dalam PMK 68/2022, yang cenderung lebih longgar dari sisi administratif.

    Dampak Penerimaan Belum Pasti

    Meski adanya kenaikan tarif PPN dan PPh, serta penyempurnaan aturan teknis, Fajry mengaku belum bisa memastikan dampak PMK 50/2025 ini terhadap penerimaan pajak atas aset kripto.

    “Untuk potensi penerimaan perlu data transaksi,” ujarnya kepada Bisnis.

  • Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berada di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Tony tiba di Istana sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengaku dipanggil untuk rapat bersama dengan Presiden Prabowo.

    Lebih dari tiga jam setelahnya, Tony lalu terlihat keluar dari Istana. Ternyata, dia mengaku belum jadi bertemu dengan Presiden Prabowo.

    “Pertemuan [dengan Presiden Prabowo] belum jadi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).

    Awak media pun mengikuti Tony berjalan menuju pintu kaca yang tembus keluar ke kantor Setneg. Dia menyebut belum ada pembahasan yang dilakukan lantaran pertemuan dengan Kepala Negara belum terjadi meski sudah menunggu lebih dari tiga jam.

    Saat ditanya apabila pertemuan yang direncanakan berkaitan dengan manajemen PTFI, Tony mengaku belum tahu.

    “Belum tahu saya,” kata Tony.

    Adapun saat ditanya mengenai proses penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, Tony memastikan bahwa diskusi masih berjalan dengan Freeport-McMoran, Inc.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Holding BUMN MIND ID akan menambah kepemilikan saham 10% di PTFI. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia sudah 51,2%.

    Dia juga belum menetapkan target kapan diskusi untuk penambahan kepemilikan saham Indonesia itu bakal rampung.

    “Masih diskusi, masih diskusi lebih lanjut,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Indonesia tengah berencana untuk menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 10%, yakni menjadi 61%. Sebagai gantinya, Freeport nantinya akan mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selepas 2041.

    Sehari sebelumnya, Prabowo telah memanggil Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Selasa (29/7/2025).

    Maroef menyatakan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

  • Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap membeli minyak mentah dari sumur rakyat. 

    Hal sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengatakan, tim gabungan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), telah melakukan identifikasi terhadap sumur rakyat.

    “Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya, kami siap karena kami malah senang kok bisa menerima itu [minyak mentah],” kata Edy di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga sekitar 70% hingga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP). Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum.

    Menurut Edy, harga minyak mentah dari sumur rakkay sebesar 80% dari ICP itu sudah cukup ekonomi.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiscal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan KKKS.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, yakni PHE.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Jumlah sumur rakyat yang potensial sebanyak 30.000 untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

  • 3 Jam di Istana, Bos Freeport Ngaku Batal Bertemu Prabowo

    3 Jam di Istana, Bos Freeport Ngaku Batal Bertemu Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas batal bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Tony sudah menunggu sekitar 3 jam di Istana, namun pertemuan dengan Prabowo tak kunjung dilakukan.

    Tony tiba di Istana sekitar pukul 14.40 WIB dan keluar sekitar pukul 17.50 WIB, sekitar 3 jam Tony berada di Istana. Namun, ketika keluar dia mengaku pertemuan urung dilakukan.

    “Nggak belum. Belum jadi. Bener,” sebut Tony kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Ketika datang ke Istana Tony mengatakan dirinya diundang bertemu Prabowo pada pukul 15.00 WIB. Ketika ditanya mengapa pertemuan dengan Prabowo batal dilakukan, Tony enggan menjawab.

    Tony juga sempat ditanya mengenai kabar perombakan manajemen yang terjadi di bawah holding BUMN tambang. Namun dia mengaku belum tahu.

    Petinggi holding MIND ID pun sempat dipanggil Prabowo ke Istana kemarin. Seakan menegaskan kabar perombakan manajemen holding tambang, namun lagi-lagi Tony enggan merespons soal hal tersebut. Ketika ditanya dia cuman menegaskan pertemuannya dengan Prabowo belum dilakukan hari ini meski dirinya sudah di Istana.

    “Belum tahu saya. Pertemuannya belum jadi,” katanya ketika dikonfirmasi.

    Lihat juga Video: Prabowo Bertemu Pemimpin Freeport hingga Chevron, Bahas Investasi di RI

    (hal/hns)

  • Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menjajal promosi belanja langsung daring di kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM pada Klaster Oleh-Oleh di Gerai Lengkong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Banten)

    Wagub Banten: Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan transformasi digital menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

    “Yang harus dikembangkan nanti ke depan sistemnya ‘by online’, tidak lagi ‘offline’ begitu. Jadi sudah mulai digitalisasi, dipasarkan di media digital, bukan hanya orang lokal, tetapi termasuk mancanegara,” ujar Dimyati usai menghadiri kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM di Kota Serang, Selasa. 

    Menurut dia, UMKM kuliner dan kerajinan merupakan wajah ekonomi kreatif yang langsung dirasakan masyarakat. Produk oleh-oleh yang diminati wisatawan menjadi bukti peran konkret sektor ini dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    “UMKM ini harus tumbuh, harus ‘grow’. Maka, daerah-daerah bisa terus tumbuh karena adanya UMKM,” ujar dia.

    Menurut Dimyati, pertumbuhan UMKM tidak bisa lepas dari kemudahan akses dan dukungan kebijakan. Dirinya menyinggung peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya konkret memperkuat usaha rakyat.

    “Ini yang akan didorong supaya tumbuh dari bawah. Semua ‘bottom-up’ dan diberikan kemudahan, di antaranya bunga murah, dapat subsidi, dapat barang-barang murah, dan semua pasokan bisa dikirim murah,” ujar dia.

    Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman yang turut hadir juga mengatakan UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi simbol kemandirian rakyat.

    “UMKM adalah simbol kemandirian, simbol inovasi dan daya juang rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Ia mendorong pelaku UMKM untuk memperkuat kolaborasi dengan ritel modern dan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya bisa menjadi penggerak ekonomi baru.

    “MBG ini bukan hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak kita, tapi MBG juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan baru,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen untuk terus memperluas peran UMKM sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Danantara Bakal Pimpin Pembelian Tanah buat Kampung Haji di Arab Saudi

    Danantara Bakal Pimpin Pembelian Tanah buat Kampung Haji di Arab Saudi

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memimpin pembelian tanah untuk pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah menawarkan sejumlah bidang tanah ke Indonesia, termasuk yang berjarak 1-2 km ke Mekkah.

    “Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah. Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km,” kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Rosan menerangkan tanah yang ditawarkan ini bervariatif, mulai dari lahan datar, berbukit, bahkan ada penduduknya. Pemerintah Arab Saudi akan melakukan relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut. Namun, Rosan menyebut pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur terkait hal itu.

    “Untuk penduduknya ini, itu akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi. Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya,” terang Rosan.

    Untuk luasan tanah, Rosan menyebut ukurannya berbeda-beda, mulai dari 25 hektar hingga di atas 80 hektar. Untuk itu, Rosan enggan menyebut harga yang ditawarkan Indonesia ke Arab Saudi.

    Namun, pembelian tersebut baru dapat berlangsung usai pemerintah Arab Saudi mengubah peraturan perundang-undangnya, di mana instansi asing dapat memiliki tanah di sana. Ini, kata Rosan, merupakan pertama kalinya Arab Saudi mengizinkan kepemilikan tanah oleh asing.

    “Mereka akan proses mengubah undang-undangnya. Jadi saya dikasih tahu undang-undang yang sudah mulai diubah akan berlaku efektif bulan Januari. Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” imbuh Rosan.

    Rosan belum bisa memastikan pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Danantara atau instansi lain. Kendati begitu, Rosan memastikan Danantara akan memimpin proses pembelian tanah ini.

    “Karena ini bisa bersifat komersial juga nanti ini bisa kita lihat kombinasinya tetapi kita Danantara yang akan me-lead ini. Karena ini akan dibangun juga daerahnya, komersial area-nya. Dan paling penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umroh kita ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik,” jelas Rosan.

    Lihat juga Video Prabowo Terbang ke Arab Saudi, Mau Bahas Kampung Haji RI

    (/kil)

  • Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Konflik Regional Tak Ganggu Minat Wisman Thailand & Kamboja ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Thailand dan Kamboja ke Indonesia tetap stabil, di tengah memanasnya konflik antar kedua negara.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan kalau pun mengalami penurunan kunjungan sepanjang konflik berlangsung, jumlahnya tak signifikan sehingga hal ini tidak terlalu berdampak terhadap pariwisata Indonesia.

    “Karena kebanyakan orang kan udah jauh-jauh hari ya mereka pesan tiket dan segala macam. Jadi mengubah-ubah juga nggak gampang dan pasti ada tambahan biaya,” jelas Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Hariyadi, konflik yang terjadi antar kedua negara juga tidak memberikan keuntungan berarti bagi Indonesia. Apalagi, saat ini kedua negara telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

    “Tergantung konfliknya lama apa nggak sih sebetulnya. Kalau konfliknya lama, tentu kita bisa narik yang dari jarak jauh ya, yang long haul,” ujarnya.

    Namun, alih-alih fokus mencari peluang dari konflik Thailand dan Kamboja, Hariyadi menilai Indonesia harus fokus pada upaya untuk mendatangkan lebih banyak wisman ke Tanah Air.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,90 juta kunjungan pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 118.193 kunjungan berasal dari Thailand dan 10.497 kunjungan dari Kamboja. 

    Total kunjungan wisman ke Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand, yang mampu menarik sekitar 35 juta wisman pada 2024.

    Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga saat ini belum melihat adanya dampak signifikan imbas konflik Thailand dan Kamboja, terhadap sektor pariwisata Indonesia.

    Namun, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan, pemerintah terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di industri pariwisata, guna mengantisipasi potensi pergerakan wisatawan lintas negara di kawasan Asean.

    “Kami tetap fokus mengkomunikasikan nilai tambah yang dimiliki Indonesia, seperti keberagaman budaya, alam, dan kualitas layanan yang lebih terfokus pada pariwisata regeneratif,” jelas Ni Luh kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

  • TBS Energi Rugi Rp 1,91 T Gegara Harga Batu Bara Anjlok

    TBS Energi Rugi Rp 1,91 T Gegara Harga Batu Bara Anjlok

    Jakarta –

    PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) membukukan rugi bersih US$ 116,7 juta atau Rp 1,91 triliun (kurs Rp 16.410) di semester I-2025. Selain itu, TBS Energi mencatat penurunan pendapatan 31% menjadi US$ 172,21 juta atau sekitar Rp 2,82 triliun di periode yang sama, dari US$ 248,67 juta di tahun sebelumnya.

    Sementara untuk beban produksi, TOBA mencatat penyusutan sebesar 18% menjadi US$ 158,30 juta dari US$ 193,97 juta. Kemudian, TBS Energi mencatat sebanyak beban biaya lainnya sebesar US$ 17,01 juta. Adapun rugi non-kas perseroan sebesar US$ 96,87 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun sepanjang semester I 2025 akibat divestasi aset.

    Direktur TBS Energi Utama Juli Oktarina menjelaskan, pendapatan periode ini mencerminkan tekanan pasar akibat penurunan harga batu bara. Di sisi lain, rugi TBS Energi tercatat akibat divestasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Minahasa Utara dan Gorontalo.

    Namun begitu, Juli mengatakan, divestasi ini dapat mendorong pendapatan TBS Energi di masa depan. Bahkan, ia menyebut pendapatan TOBA berpotensi tembus 440%.

    “Karena adanya divestasi PLTU, ini mengakibatkan memang adanya loss dari divestasi sebesar US$ 96 juta. Tapi US$ 96 juta ini merupakan kerugian secara non cash, jadi secara PNL saja,” terang Juli dalam acara diskusi terbatas di Kantor TBS Energi Utama, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025).

    Sementara untuk rugi bersih, TBS Energi mencatat sebesar US$ 116,7 juta. Yuli menjelaskan, kerugian akibat divestasi PLTU terjadi karena perbedaan perhitungan nilai unbilled receivable atau pendapatan yang belum ditagih. Pasalnya, saat ini TBS Energi Utama masih memiliki pendapatan berjalan dari kontrak dengan PLN sebagai penyedia listrik untuk 25 tahun ke depan.

    “Jadi selisihnya ini yang dianggap sebagai loss di sana. Padahal kan secara faktualnya memang kita belum pernah nerima juga uang itu, mungkin itu secara garis besarnya. Jadi sehingga kita bisa sampaikan bahwa kita per 30 Juni 2025 kita mengalami net loss di US$ 116,7 juta,” terangnya.

    Juli merinci, penurunan volume penjualan segmen pertambangan batu bara dari 1,7 juta ton menjadi 0,7 juta ton, serta turunnya harga jual rata-rata dari US$ 83 per ton menjadi US$ 52,9 per ton. Tren penurunan harga ini sejalan dengan pergerakan indeks harga batu bara global yang terus melandai sejak tahun lalu.

    Sementara itu, penurunan volume penjualan terjadi karena melemahnya permintaan batu bara secara global dan keputusan perseroan untuk menyesuaikan strategi penjualan dengan peningkatan harga yang lebih menguntungkan.

    Segmen bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara mencatatkan pendapatan sebesar US$ 91,6 juta atau berkontribusi 53% terhadap total pendapatan Perseroan, menurun dari 82% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Namun, kerugian ini tidak berdampak pada arus kas TBS Energi. Sebaliknya, divestasi menghasilkan tambahan dana segar berupa pemasukan ke dalam kas perseroan sebesar US$ 123,6 juta. Hal ini memperkuat kondisi fundamental operasional TBS Energi yang tetap terjaga di tengah masa transisi.

    “Revenue contributors kita di semester I 2025 ini, ini dari waste management di US$ 59 juta, itu dia contribute 35% dari total revenue. Electric vehicle ini contribute 2%, US$ 3,1 juta. Coal mining dan coal trading is around US$ 90-91 (juta), untuk US$ 91 juta memang masih banyak. Untuk power generation tadi karena kita masih ada 2 dan 4 bulan revenue, ini masih ada contribute US$ 14,3 juta,” imbuhnya.

    (ara/ara)

  • Dipanggil Prabowo, Mentan Lapor Progres Cetak Sawah-Beras Oplosan

    Dipanggil Prabowo, Mentan Lapor Progres Cetak Sawah-Beras Oplosan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana Kepresidenan meminta laporan terkait progres cetak sawah di sejumlah wilayah hingga kasus beras oplosan.

    “Tadi pertama adalah kita bahas beliau tanya progres cetak sawah, saya sampaikan laporan berjalan dengan baik mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Insyaallah mudah mudahan selesai tepat waktu. Perkembangan produksi aman, stok aman, operasi pasar dilakukan besar besaran,” kata Amran ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

    Ia juga melaporkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton. Kemudian untuk mengintervensi kenaikan harga beras, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton dan beras murah melalui Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

    Sementara terkait dengan laporan progres kasus beras oplosan, Amran mengatakan akan dilaporkan kembali sore ini juga kepada Prabowo. “Mungkin sore nanti jelang magrib saya ke sini lagi rapat lagi,” tambahnya.

    Amran meyakini juga kepada Prabowo bahwa saat ini harga beras premium telah diturunkan sebagai tindak tegas kepada produsen yang melanggar mutu, kualitas hingga oplosan pada beras.

    “Yang penting adalah sesuai hasil rakortas kemarin di Kemenko Pangan, pada saat itu Mendagri juga hadir, beliau sampaikan ini good news harga premium sudah turun, ini sesuai dengan laporan yang diterima dari seluruh Indonesia bahwa harga premium sudah turun. Semoga ke depan semua harga beras pada posisi yg baik,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

    (ada/ara)

  • Mulai 1 Agustus, Beli Emas Batangan di Bullion Bank Kena Pajak 0,25%

    Mulai 1 Agustus, Beli Emas Batangan di Bullion Bank Kena Pajak 0,25%

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan pembelian emas batangan melalui lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan usaha bullion dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25% dari harga pembelian. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

    “Atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara kegiatan usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai,” tulis Pasal 3 huruf h aturan tersebut, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Ketentuan ini menjadikan bank atau entitas lain yang menyelenggarakan usaha bullion sebagai pemungut PPh 22. Mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan pungutan pajak tersebut melalui sistem pelaporan yang telah ditentukan.

    Sebagai catatan, kegiatan usaha bullion adalah usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

    Saat ini PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi penyedia layanan bank emas atau bullion bank. Layanan ini dinilai berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap.

    (acd/acd)