Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Jakarta – Industri Diminta Tunjukkan Tanggung Jawab Lingkungan yang Nyata

    Pelaku industri di daerah didorong untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan. Ini disampaikan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Sucofindo Cabang Pontianak bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat, terkait penguatan kinerja lingkungan hidup perusahaan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Adi Yani menegaskan pentingnya penilaian lingkungan sebagai instrumen strategis yang tak hanya bersifat administratif.

    “Penilaian PROPER merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap ekosistem, khususnya sungai-sungai besar di Kalimantan Barat. Dengan wilayah seluas 14 juta hektar, lebih dari 134 pabrik CPO dan ratusan izin tambang, diperlukan upaya kolektif untuk memastikan sektor industri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Ia juga menyebut bahwa Sucofindo memiliki peran penting dalam mendampingi pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Mulai dari pemantauan emisi dan kualitas air, pengelolaan limbah B3 secara aman, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

    “Perusahaan harus mampu menunjukan komitmen lingkungan yang nyata, bukan hanya sekadar memenuhi regulasi. Kita ingin melihat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak langsung ke masyarakat dan ekosistem. Ini bukan hanya soal mendapatkan peringkat hijau, ini soal bagaimana perusahaan bisa hadir sebagai bagian dari solusi dan saya yakin PROPER bisa menjadi jawaban atas masalah ini,” sambungnya.

    Kepala Cabang Sucofindo Pontianak, Ali Ridho, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

    “Dalam hal ini, Sucofindo tidak hanya sebagai mitra verifikasi, tetapi juga sebagai pendamping teknis dan strategis menuju praktik bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

    Ia menambahkan, Sucofindo juga memberikan berbagai pelatihan, pengujian laboratorium, hingga audit kepatuhan untuk membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang terukur.

    “Kami hadir sebagai mitra strategis bagi industri yang mendorong perusahaan tidak hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga menciptakan dampak lingkungan yang positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ali berharap kegiatan ini bisa mendorong kesiapan industri menghadapi penilaian lingkungan 2025 dan memperkuat komitmen mereka terhadap bisnis yang ramah lingkungan.

    “Kami berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat keberlanjutan dan mendorong pelaku industri menjadi pionir dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan dan kompetitif,” tutupnya.

    Sementara itu, Environmental Specialist Sucofindo, Muhammad Hasan, memberikan pemaparan teknis seputar strategi pemenuhan dokumen lingkungan dan pentingnya dokumen seperti RKL, RPL, hingga SIMPEL dan DRKPL.

    “Pendekatan PROPER saat ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga inovasi nyata dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kualitas dokumen hijau menjadi kunci dalam mencapai peringkat Hijau maupun Emas,” jelasnya.

    Sucofindo juga disebut aktif mendorong keberlanjutan industri melalui layanan Green Generation, mulai dari validasi karbon, pemantauan otomatis, konsultasi ESG, hingga program inventarisasi emisi rumah kaca.

    (igo/fdl)

  • Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Jakarta –

    Wacana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat sempat mengemuka. Kementerian Perhubungan buka-bukaan soal kelanjutan wacana tersebut.

    Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Arif Anwar, Stasiun Karet bukan akan ditutup, melainkan pelayanannya akan digabung dengan Stasiun Sudirman Baru alias Stasiun BNI City yang jaraknya hanya sekitar ratusan meter.

    Arif bilang pihaknya akan mengupayakan integrasi antara dua stasiun tersebut. Pelayanan kedua stasiun itu akan digabung menjadi satu.

    “Kami luruskan ya ini bukan penutupan (Stasiun Karet), ini nantinya adalah satu Integrasi layanan. Jadi diintegrasikan dari Karet ke BNI City,” beber Arif dalam diskusi yang dihelat di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Namun, sejauh ini rencana itu masih dalam kajian, dia belum menjelaskan kapan rencana itu mau diimplementasikan.

    Secara paralel, pembangunan sarana di Stasiun BNI City juga sudah dilakukan untuk mengakomodir rencana tersebut. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rencana penataan lingkungan di sekitar stasiun tersebut.

    “Sebagian sudah diproses pembangunan di BNI City. Lalu, penataan lingkungan sekitar Stasiun Karet juga masih dalam kajian. Stasiun karet ini akan digabungkan penataannya dengan Pemprov DKI. Jadi dia ada program penataan juga,” papar Arif.

    Tahapan untuk rencana besar ini akan dimulai dengan melaksanakan integrasi antara Stasiun Karet dan Stasiun BNI City. Kemudian dilanjutkan dengan penataan lingkungan sekitar stasiun. Dia pun kembali menegaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup.

    “Jadi ini rencana besar dan akan dilaksanakan bertahap. Tahap pertama kita integrasikan Stasiun Karet dengan BNI City kemudian menata sekitar stasiun. Jadi stasiun (Karet) itu tidak ditutup tapi diintegrasikan dengan BNI City,” pungkasnya menjelaskan.

    Lihat juga Video: Keresahan Masyarakat soal Stasiun Karet Bakal Ditutup

    (hal/rrd)

  • Kemenperin Sebut Relaksasi Impor Jadi Biang Kerok PHK di Sektor Manufaktur

    Kemenperin Sebut Relaksasi Impor Jadi Biang Kerok PHK di Sektor Manufaktur

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprediksi dampak relaksasi impor terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlanjut. Sebelumnya, Kemenperin menilai gelombang PHK yang saat ini terjadi merupakan residu dari relaksasi kebijakan impor beberapa waktu lalu.

    “Kementerian Perindustrian tidak menafikan bahwa PHK masih terjadi pada industri manufaktur. Dan seperti yang kami sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa PHK yang terjadi saat ini, itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor, yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Selasa (31/7/2025).

    Febri menilai residu ini akan berdampak sampai dua bulan ke depan. Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan baru yang merupakan pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mulai berlaku dalam dua bulan ke depan.

    “Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendag 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang,” tambah Febri.

    Ia menjelaskan, pada periode Agustus 2024 sampai Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja hingga 2 juta. Hal itu disebabkan karena banjirnya produk impor ke pasar dalam negeri sehingga permintaan kepada industri padat karya semakin berkurang.

    “Relaksasi impor yang membuat pasar domestik banjir produk impor murah, sehingga menekan demand industri hilir, terutama industri padat karya, yang pada akhirnya memicu terjadinya pengurangan kerja. Dan kalau lihat angka tadi hampir sekitar 2 juta. Itu risiko yang kita tanggung dari pemberlakuan kebijakan relaksasi impor itu,” tutup Febri.

    Lihat juga Video: Momen Kapolri Lepas 1.575 Buruh Korban PHK untuk Bekerja Kembali

    (ily/kil)

  • Emiten Menara Telekomunikasi Raup Pendapatan Rp 4,59 T

    Emiten Menara Telekomunikasi Raup Pendapatan Rp 4,59 T

    Jakarta –

    PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mencatatkan kinerja keuangan yang solid sepanjang semester pertama tahun 2025. Di tengah konsolidasi industri seluler, Mitratel berhasil menjaga tren pertumbuhan positif dengan tetap fokus pada perluasan infrastruktur yang dibarengi dengan efisiensi, dan penguatan fondasi bisnis berbasis keberlanjutan.

    Hingga akhir Juni 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp 4,59 triliun, atau mencatat pertumbuhan sebesar 3,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan tenant organik, perluasan layanan fiberisasi, dan kontribusi dari segmen nontower. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp 1,09 triliun atau naik 2,9% secara tahunan.

    EBITDA mencapai Rp 3,86 triliun dengan margin EBITDA yang meningkat, mencerminkan kinerja operasional yang efisien dan disiplin dalam pengelolaan biaya. Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko atau biasa disapa Teddy menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi perusahaan yang fokus pada penguatan portofolio infrastruktur dan percepatan transformasi digital.

    “Kinerja semester pertama 2025 mencerminkan kekuatan model bisnis kami yang recurring dan bersifat jangka panjang, serta efisiensi operasional. Di tengah permintaan konektivitas berbasis fiber optik yang semakin tinggi, kami berhasil menjaga pertumbuhan yang sehat dan memperluas infrastruktur secara berkelanjutan,” ujar Teddy dalam keterangannya, ditulis Kamis (31/7/2025).

    Ia menambahkan bahwa Mitratel akan terus fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung transformasi digital nasional, khususnya dengan memperkuat konektivitas berbasis fiber di seluruh wilayah Indonesia, dan mendorong penggunaan energi terbarukan di site menara.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap ekspansi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan infrastruktur konektivitas yang inklusif dan berwawasan ESG,” ujar dia.

    Dari sisi keuangan dan pengelolaan risiko, Teddy menjelaskan bahwa capaian keuangan pada paruh pertama tahun ini merupakan hasil dari kombinasi strategi ekspansi yang terukur dan tata kelola keuangan yang disiplin.

    “Di semester pertama 2025, kami mencatat peningkatan profitabilitas yang selaras dengan pertumbuhan pendapatan. Kami berhasil menjaga struktur biaya yang sehat dan meningkatkan efisiensi operasional secara konsisten,”. Publik Menurut Teddy, kekuatan fundamental keuangan Mitratel ditopang oleh aset produktif yang tersebar di seluruh Indonesia, alokasi belanja modal yang prudent dan efektif didukung oleh arus kas yang lancar, dan pengelolaan utang yang efisien.

    “Kami memastikan bahwa ekspansi yang kami lakukan tetap menciptakan nilai tambah jangka panjang. Rasio kolokasi yang meningkat dan pertumbuhan jaringan fiber optik yang kini mencapai lebih dari 54.000 km menjadi bukti konkret bahwa aset kami bekerja secara optimal dan mendukung diversifikasi pendapatan,” tambahnya.

    Lebih jauh, Teddy menegaskan bahwa Mitratel tengah mengembangkan portofolio di ekosistem menara termasuk layanan digital tambahan seperti managed service, power-as-a-service, IoT, dan edge computing yang akan memperkuat kontribusi pendapatan non-menara.

    “Kami percaya bahwa masa depan pertumbuhan tidak hanya berasal dari aset fisik, tetapi juga dari inovasi layanan digital yang relevan dengan kebutuhan pelanggan dan mitra strategis,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    Jakarta –

    Jalur kereta api Indonesia akan terus diperpanjang di Indonesia. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) menargetkan di tahun 2030 akan ada perpanjangan trayek hingga sepanjang 10.524 kilometer jalur kereta.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menyatakan untuk melancarkan target ini pemerintah butuh pendanaan investasi senilai Rp 853 triliun. Ini masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional atau Ripnas hingga tahun 2030.

    “Anggaran Rp 853 triliun ini adalah indikasi dibutuhkan untuk selesaikan rencana induk perkeretaapian nantinya,” kata Arif Anwar dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Pihaknya akan mendorong skema-skema pembiayaan yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dengan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah kebutuhan pembiayaan bisa dipenuhi seminimal mungkin dengan APBN.

    “Kami pemerintah mendorong pembangunan dengan skema tanpa APBN, sehingga creative financing ini jadi hal utama untuk mengembangkan kebutuhan perkeretaapian. Arahan Presiden seminimal mungkin pakai support APBN,” lanjut Arif.

    Dengan uang sebesar itu, Arif memaparkan banyak target yang mau dicapai. Mulai dari penambahan trek kereta api hingga 10.524 kilometer, target moda share penumpang senilai 7-9%, target moda share angkutan barang hingga 11-13%, hingga pengembangan jalur kereta api tambahan di pulau Sumatera dan Sulawesi.

    Kementerian Perhubungan juga menargetkan ada penambahan sarana penumpang kereta api hingga 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta penumpang. Sementara itu untuk sarana kereta barang ditargetkan penambahan 2.475 lokomotif dan juga 28.384 kereta barang.

    Lihat juga Video St Jatinegara: Titik Nadi Perkeretaapian-Gerbang Masuk KA ke Jakarta

    (hal/rrd)

  • Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Dicicil di Provinsi Ini – Page 3

    Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Dicicil di Provinsi Ini – Page 3

    Pada pelaksanaannya nanti, Satu bulan sebelum jatuh tempo, sistem akan mendebet seluruh jumlah pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara otomatis. “Contohnya, kalau pajak jatuh tempo bulan Desember dan warga mulai menabung sejak Juli, maka akan dicicil enam kali. SKPD akan keluar secara otomatis saat auto-debet dilakukan,” ucapnya.

    Namun, lanjut Rita yang perlu dicatat dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak. “Ini bukan tabungan biasa. Dananya dikunci sampai waktunya auto debet untuk bayar pajak,” katanya.

    Rita menjelaskan, program tersebut hanya berlaku bagi kendaraan yang pajaknya tidak menunggak. Program tersebut juga hanya untuk pembayaran pajak tahunan dan tidak berlaku untuk pajak lima tahunan termasuk mutasi kendaraan. “Adapun persyaratannya yakni KTP, STNK, BPKB atas nama sendiri atau wajib pajak,” katanya. 

  • Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Jakarta –

    Emiten milik Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatat peningkatan laba bersih sepanjang semester I-2025. Pada periode yang sama tahun lalu, Saratoga rugi.

    Dikutip dari laporan keuangan Saratoga, Saratoga membukukan laba bersih Rp 102,01 miliar sepanjang semester I-2025. Capaian ini naik signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni rugi Rp 446,39 miliar.

    Sementara untuk rugi dari investasi pada saham maupun efek lainnya, tercatat sebesar Rp 1,82 triliun. Capaian ini terus meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1,37 triliun.

    Namun begitu, Saratoga membukukan nilai aset bersih (NAV) sebesar Rp 53,99 triliun sepanjang semester I-2025. Hal ini sejalan dengan pendapatan dividen Saratoga yang mencapai Rp 1,26 triliun pada paruh pertama 2025.

    Pertumbuhan kuartal Saratoga ditopang kontribusi kuat dari saham-saham perusahaan portofolio utama, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Sementara capaian dividen, ditopang perusahaan portofolio seperti PT Alamtri Resources Tbk (ADRO), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Dengan dukungan arus kas yang solid dan likuiditas yang terjaga, Saratoga terus memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi investasinya secara optimal, terukur dan berkelanjutan. Sepanjang semester I, Perseroan mencatat pertumbuhan fundamental dari perusahaan-perusahaan portofolio yang dimiliki.

    “Kami tetap berfokus pada sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan jangka panjang seperti layanan kesehatan, infrastruktur digital, ekonomi hijau dan energi terbarukan, dan konsumen. Dengan pendekatan investasi yang disiplin, aktif, dan selektif, kami berupaya menciptakan nilai optimal bagi para pemegang saham,” jelas Direktur Investasi Saratoga, Devin Wirawan dalam keterangan tertulis, pada Rabu (30/7/2025).

    Sementara itu, Direktur Keuangan Saratoga, Lany D. Wong, menyebut Perseroan berhasil menjaga neraca dengan menurunkan utang bersih menjadi Rp 304 miliar. Rasio biaya operasional terhadap NAV tercatat sebesar 0,4%, sementara rasio loan-to-value (LTV) berada di angka 0,6%, dalam batas yang sehat dan lebih baik dibandingkan posisi 0,6% dan 0,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Struktur keuangan yang kuat memberikan fleksibilitas bagi kami untuk menjalankan strategi investasi secara optimal, terutama di tengah dinamika pasar,” kata Lany.

    Sejalan dengan hal tersebut, Saratoga juga membagikan dividen tunai sebesar Rp 14,75 per saham, dengan total nilai Rp 199,9 miliar, yang diumumkan pada 25 Juni 2025.

    Lihat juga Video: Curi Start Minggu Depan, Ada Emiten Cuan!

    (ara/ara)

  • Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu mengucurkan sederet paket kebijakan insentif untuk mendukung dunia usaha, terutama industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS. Sebaliknya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk atau tarif 0%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri padat karya menjadi sektor yang paling rentan terdampak dari kebijakan tarif Trump.

    Menurut Faisal, pemerintah perlu memberikan paket insentif kepada industri padat karya untuk menjaga arus kas (cashflow), termasuk insentif pembebasan pajak. Selain itu, kebijakan insentif juga dibutuhkan untuk menghindari gelombang PHK yang telah terjadi di industri padat karya.

    “Jadi sebetulnya itu [insentif untuk dunia usaha] perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan kalau bisa diakomodasi [untuk menghadapi tarif Trump],” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Namun demikian, kata Faisal, pemerintah perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan insentif ini efektif dan membantu dunia usaha. Serta, pemerintah juga harus mengkalkulasi apakah anggaran negara mencukupi untuk mendukung paket insentif industri padat karya.

    “Tapi yang jelas, menurut saya ini adalah langkah untuk mengantisipasi tarif Trump yang berdampak terhadap ekspor dan juga berdampak terhadap lonjakan impor. Industri padat karya lah yang paling banyak terkena,” ujarnya.

    Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu paket kebijakan insentif yang harus dikeluarkan pemerintah untuk industri padat karya adalah berupa perluasan PPh 21.

    Di samping itu, ujar Huda, pemerintah juga perlu memberikan pembebasan PPN untuk bahan baku industri seiring adanya tarif Trump. Dia menjelaskan, pembebasan PPN nantinya bisa mendorong daya saing industri lokal.

    Apalagi, Huda menyampaikan, jika pemerintah memberikan paket insentif pembebasan PPN dalam menghadapi tarif Trump, maka ongkos produksi akan jauh lebih murah dan produksi dalam negeri akan bertambah.

    “Dengan PPN yang dibebaskan untuk bahan baku industri kita, maka biaya produksi akan menurun dan meningkatkan produksi. Tarif impor pun akan tereduksi dampaknya terhadap harga jika dari dalam negeri ada insentif berupa pembebasan PPN,” ungkap Huda kepada Bisnis.

    Huda menambahkan pemerintah juga perlu melakukan percepatan restitusi PPN menjadi hal penting karena uang yang didapatkan bisa dijadikan modal usaha. Pasalnya, dengan modal usaha yang kuat, maka dampak negatif tarif impor AS akan bisa ditekan.

    “Selain itu, restitusi PPN merupakan kewajiban pemerintah untuk pengembalian pajak yang dibayarkan wajib pajak. Jadi saya rasa memang harusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.

  • Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus memberikan kemudahan bagi perusahaan demi menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia menyebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pengembangan proyek tersebut. KEK sendiri menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor, baik di bidang fiskal seperti perpajakan dan bea cukai, maupun non-fiskal seperti birokrasi, ketenagakerjaan, hingga imigrasi.

    “Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME,” ucap Airlangga dalam acara Indonesia Mining Forum 2025, Kamis (31/7/2025).

    Asal tahu saja, proyek DME batu bara yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Airlangga pun berharap dengan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek DME batu bara bisa segera dimulai. Sebab, pemberian KEK berarti pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hingga capex.

    Dia berharap program DME bisa dimulai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Apalagi, pemerintah bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker dari DME yang dihasilkan.

    “Undang-undangnya sudah siap, pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex untuk permesinan diberikan, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina,” ucap Airlangga.

    Program hilirisasi batu bara menjadi DME ini telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, program tersebut masih belum berjalan. Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products, memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. 

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi salah satu perusahaan yang pendapat penugasan untuk menggarap proyek DME. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG. 

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025) lalu.

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton. 

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi. 

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun. 

    Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun. 

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

  • Bank Mandiri Dorong Purna PMI Malang Jadi Wirausahawan Lewat Program Bapak Asuh – Page 3

    Bank Mandiri Dorong Purna PMI Malang Jadi Wirausahawan Lewat Program Bapak Asuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan inklusi keuangan di tanah air. Melalui inisiatif berkelanjutan Mandiri Sahabatku, bank pelat merah ini menggelar Workshop Bapak Asuh di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke Tanah Air.

    Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 alumni dan keluarga PMI yang sebelumnya bekerja di berbagai negara, mulai dari Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Brunei, hingga Maladewa. Sebelumnya, pada Juni 2025, workshop serupa juga telah sukses digelar di Indramayu. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2011, program Mandiri Sahabatku telah menyentuh lebih dari 20.000 PMI, baik di luar negeri maupun yang telah kembali ke Indonesia.

    Dengan mengusung tema “Menjadi Pengusaha di Negeri Sendiri”, kegiatan ini bertujuan untuk membekali purna PMI dengan keterampilan wirausaha, pendampingan bisnis, serta akses informasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun usaha mandiri dan berkelanjutan di kampung halaman.

    Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal membangun masyarakat produktif, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis rakyat. Juga seiring dengan tema HUT RI ke-80 ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’.

    Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyatakan program Bapak Asuh merupakan sub-program strategis dari Mandiri Sahabatku yang berfokus pada mentoring dan pendampingan intensif. Para peserta mendapatkan bimbingan dari wirausahawan sukses, praktisi industri, dan mitra strategis lintas sektor. Mereka tidak hanya diajarkan teori bisnis, tapi juga didampingi secara langsung dalam menyusun dan mengeksekusi rencana usaha.

    “Pemberdayaan purna PMI adalah langkah strategis yang sejalan dengan visi Bank Mandiri sebagai agen pembangunan nasional. Melalui program Bapak Asuh, kami ingin memastikan bahwa para alumni PMI mendapatkan wawasan tentang kewirausahaan dan literasi keuangan, sehingga para peserta workshop dapat memiliki pondasi yang kuat dalam berwirausaha,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Kamis (31/7).

    Beragam pelatihan praktis disuguhkan, mulai dari kebijakan dan strategi nasional tentang pemberdayaan purna PMI oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), hingga peluang usaha di sektor logistik bersama PT TIKI (Titipan Kilat). Tokopedia dan TikTok Shop pun turut serta memberikan pelatihan seputar e-commerce dan digital marketing, guna membuka wawasan peserta tentang potensi toko daring dan pemasaran berbasis platform digital.

    Sementara itu, Bank Mandiri membekali peserta dengan edukasi keuangan inklusif, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pemanfaatan solusi digital seperti Livin’ by Mandiri dan Livin’ Merchant dalam pengelolaan bisnis dan transaksi.

    Sejak pertama kali digelar pada tahun 2011, Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 20.000 PMI di berbagai negara dan wilayah Indonesia. Melalui Bapak Asuh, program ini kini memasuki fase baru: tidak hanya membina, tetapi juga memberdayakan alumni PMI sebagai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak perekonomian lokal.

    Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kekuatan utama dari program ini. Bank Mandiri menggandeng pemerintah daerah, pelaku bisnis, serta alumni PMI yang telah sukses berwirausaha untuk kembali berbagi pengalaman dan inspirasi.

    Inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama dalam hal pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

    “Melalui rangkaian kegiatan Mandiri Sahabatku, kami berharap bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi purna PMI dan keluarga PMI aktif yang berdampak jangka panjang bagi keluarga dan komunitas mereka,” tutup Hendrianto.