Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Batu Bisnis Festival, ajang promosi dan upaya gaet Investor

    Batu Bisnis Festival, ajang promosi dan upaya gaet Investor

    ANTARA – Ajang promosi peningkatan ekonomi sektor unggulan pariwisata hingga ekonomi kreatif kembali dihelat Pemerintah Kota Batu dalam event Batu Bisnis Festival. Event yang digelar pada 31 Juli-3 Agustus itu diharapkan mempertemukan para pelaku usaha wisata dan UMKM dengan investor. (Achmad Saif Hajarani/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP Pastikan Masyarakat Beli Emas Via Bullion Bank Tak Kena Pajak 0,25%

    DJP Pastikan Masyarakat Beli Emas Via Bullion Bank Tak Kena Pajak 0,25%

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual untuk pembelian emas batangan, termasuk emas digital, melalui lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan usaha bullion. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025 besok.

    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, serta PMK Nomor 52 Tahun 2025.

    Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan transaksi pembelian emas oleh konsumen akhir atau masyarakat tidak dikenakan PPh 0,25%. Pajak tersebut hanya dikenakan untuk transaksi penjualan emas dari suppplier ke bullion bank.

    “Ada pengecualian. Kalau konsumen akhir, nggak dipungut. Antam itu kan jual ke konsumen akhir, ibu rumah tangga, atau apa gitu. Tapi yang dipungut kepada pedagang, kepada pabrikan,” jelas Yoga, dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Kebijakan menyangkut konsumen akhir yang tidak terkena PPh Pasal 22 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 tentang PPh dan/atau PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, dan lain-lain.

    Selain konsumen, wajib pajak (WP) yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 ini yaitu yang memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) pemungutan PPh Pasal 22, atau Bank Indonesia (BI). Kemudian juga transaksi yang melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

    Ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan usaha bulion sebelumnya telah diatur dalam PMK 48 Tahun 2023 dan PMK 81 Tahun 2024. Namun kedua aturan itu menimbulkan tumpang tindih.

    Yoga menjelaskan, dalam aturan tersebut penjual emas memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas penjualan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Bullion. Sementara LJK Bulion sebagai pembeli juga memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian yang sama.

    Pokok pengaturan baru dalam PMK-51/2025 meliputi penunjukan LJK Bulion sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan, serta penetapan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan sebesar 0,25%. Selanjutnya PMK NO. 52 tahun 2025 mengatur ketentuan PPh Pasal 22 atas kegiatan usaha bulion dalam bentuk perdagangan (bullion trading).

    Ketentuan dalam kedua PMK tersebut menjelaskan bahwa pembelian emas batangan oleh masyarakat (konsumen akhir) dari Bank Bulion tidak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22.

    Penjualan emas kepada LJK Bulion juga dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 apabila nilai transaksinya tidak melebihi Rp 10.000.000. Namun, jika nilai transaksi lebih dari Rp 10.000.000, LJK Bulion wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian.

    (shc/hns)

  • Perbanas prediksi rupiah Rp16.300–Rp16.700 per dolar AS pada 2025

    Perbanas prediksi rupiah Rp16.300–Rp16.700 per dolar AS pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memproyeksikan nilai tukar (kurs) rupiah berkisar Rp16.300–Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025.

    “Nilai tukar memang masih akan berfluktuasi, karena kita tahu dong Trump (Presiden AS Donald Trump) ini 5 tahun ke depan gak punya kepastian. Mungkin tanggal 1 Agustus besok gak jadi lagi tuh aturan yang disampaikan kepada semua negara (terkait pengenaan tarif AS),” ucap Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Seperti diketahui, Trump sempat menunda batas waktu tarif resiprokal dari 9 Juli menjadi pada 1 Agustus. Batas waktu tarif sebelumnya ditetapkan pada 9 Juli, menandai berakhirnya jeda 90 hari pada tarif tinggi yang diumumkan sebelumnya yang awalnya diberlakukan pada 2 April 2025.

    Kebijakan penundaan batas waktu tersebut diumumkan di tengah upaya pemerintahan Trump untuk menargetkan banyak negara dengan langkah-langkah perdagangan.

    “Kalau Indonesia per 1 Agustus belum berlaku yang 19 persen, masih ada negosiasi-negosiasi apa saja barangnya dan yang lain-lain,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan bahwa penerapan tarif impor AS yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 sudah tidak lagi berlaku bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia telah mencapai kesepakatan baru dengan pemerintah AS, menggantikan kebijakan tarif yang semula diumumkan oleh Trump.

    Sebelumnya, Presiden AS mengusulkan penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, hasil negosiasi antara kedua negara menghasilkan tarif baru sebesar 19 persen, serta disepakatinya sejumlah komitmen dagang.

    Kesepakatan itu meliputi komitmen pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, mayoritas model Boeing 777 oleh Indonesia.

    Meski demikian, tarif dasar atau baseline sebesar 10 persen yang dikenakan AS kepada semua negara mitra dagang tetap berlaku.

    Menurut Aviliani, walaupun Trump telah menentukan batas akhir penerapan tarif hingga 1 Agustus terhadap sejumlah negara, tetapi bisa jadi sikap itu berubah jelang hari itu tiba dengan pernyataan Trump di platform Truth Social.

    “Jadi artinya, fluktuasi nilai tukar masih akan terus berlangsung,” kata dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Finex adakan perjalanan edukasi untuk 100 anak prasejahtera

    Finex adakan perjalanan edukasi untuk 100 anak prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Finex, broker Forex teregulasi di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengadakan perjalanan edukasi (Edu Trip) untuk 100 anak dari keluarga prasejahtera.

    Edu Trip merupakan inisiatif kedua hasil kolaborasi Finex dan Human Initiative untuk merayakan hak setiap anak untuk bermain, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang positif dan mendukung.

    “Edu Trip adalah tentang memberdayakan anak-anak melalui pembelajaran yang menyenangkan dan menunjukkan bahwa mereka dilihat, dihargai, dan didukung,” kata CSR & Event Manager Finex Merlita Gihardini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun diajak terlibat dalam berbagai aktivitas edukatif yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta kepercayaan diri. Kegiatan meliputi permainan kelompok hingga sesi pembelajaran interaktif.

    Sebagai bagian dari kontribusi sosial yang lebih luas, Finex juga membagikan 100 paket sembako kepada keluarga peserta guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

    “Finex akan terus menjajaki kolaborasi bermakna untuk mendukung komunitas rentan dan mendorong perubahan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujar Merlita.

    Diberitakan sebelumnya, Finex meluncurkan fitur trading berbasis akal imitasi (AI) NexAI yang dirancang untuk menyaring noise pasar, mengenali peluang tersembunyi, dan memberikan analisis yang presisi dengan cepat.

    Fitur NexAI memungkinkan pengguna menganalisis tren pasar secara waktu nyata, memproyeksikan pergerakan harga, dan menyesuaikan strategi berdasarkan indikator teknikal serta sentimen pasar.

    Fitur itu juga dipadukan dengan edukasi seputar indikator tren dan psikologi pasar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan holistik untuk kesuksesan jangka panjang dalam trading.

    Selain meluncurkan NexAI, Finex juga mengedukasi pengguna soal pentingnya menguasai indikator tren, seperti RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), dan Bollinger Bands.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi Bank Sentral Jepang Tangkal Inflasi Setelah Tahan Suku Bunga

    Strategi Bank Sentral Jepang Tangkal Inflasi Setelah Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank of Japan (BOJ) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada Kamis (31/7/2025). Kebijakan itu diklaim tidak membuat bank sentral berada dalam posisi tertinggal dalam merespons inflasi. 

    Melansir Bloomberg, BOJ mempertahankan suku bunga call overnight di level 0,5% pada akhir pertemuan kebijakan dua hari pada Kamis. Hasil ini sesuai ekspektasi 56 ekonom yang disurvei. 

    Meski demikian, dewan gubernur yang beranggotakan sembilan orang itu menaikkan proyeksi median inflasi tahun fiskal berjalan menjadi 2,7% dari 2,2%. Estimasi itu seiring kenaikan harga pangan yang berkelanjutan. Proyeksi untuk tahun fiskal 2026 dan 2027 juga sedikit dinaikkan, di luar perkiraan para ekonom.

    Meski perubahan proyeksi tersebut mengisyaratkan langkah BOJ mendekati kenaikan suku bunga berikutnya, bank sentral tetap enggan memberikan sinyal jelas soal waktu. 

    Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyebut pihaknya masih memerlukan waktu untuk menilai dampak tarif baru Amerika Serikat terhadap ekonomi Jepang dan perdagangan global, meski ketidakpastian sebagian mereda setelah tercapainya kesepakatan dagang AS–Jepang.

    “Kami tidak melihat kabut perdagangan ini tiba-tiba menghilang. Saat ini, saya tidak melihat kami tertinggal dari tren inflasi. Saya juga tidak melihat risiko tinggi kami akan tertinggal,” ujar Ueda dalam konferensi pers. 

    Dia menolak berkomentar langsung soal pergerakan mata uang yen, namun menegaskan tren harga terus meningkat walau masih berada sedikit di bawah target inflasi 2%.

    Menurut Hiroki Shimazu, Kepala Strategi MCP Asset Management, revisi naik proyeksi inflasi BOJ memang membuat pasar menilai kenaikan suku bunga semakin dekat. 

    “Namun, laporan terbaru juga menyebutkan adanya perlambatan ekonomi yang diperkirakan,” jelasnya.

    Pelemahan yen terus berlanjut mendekati level psikologis ¥150 per dolar AS, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang melonjak dalam beberapa bulan terakhir dan memengaruhi pasar global.

    Keputusan BOJ ini diambil hanya beberapa jam setelah Federal Reserve menahan suku bunga acuannya, dengan Ketua Jerome Powell menekankan banyak ketidakpastian yang menghalangi langkah pemangkasan. Dua gubernur Fed bahkan memilih opsi pemotongan 25 basis poin, meski ditolak mayoritas.

    Dalam laporan outlook kuartalannya, BOJ menyebut risiko inflasi kini umumnya seimbang, berbeda dengan laporan tiga bulan sebelumnya yang hanya menyoroti risiko penurunan.

    BOJ juga menurunkan karakterisasi ketidakpastian perdagangan dari “sangat tinggi” menjadi lebih moderat, sambil menegaskan kesiapan menaikkan suku bunga bila kondisi memungkinkan.

    Kesepakatan dagang AS–Jepang yang tercapai pada 22 Juli menurunkan tarif impor mobil dan sebagian besar barang Jepang ke AS menjadi 15%. BOJ memperkirakan pada akhir tahun ini mereka akan memiliki cukup data untuk menilai kelayakan kenaikan suku bunga.

    Kenaikan proyeksi inflasi mencerminkan tekanan biaya hidup yang tinggi, terutama akibat lonjakan harga pangan, termasuk beras, yang menjadikan Jepang salah satu negara G7 dengan inflasi paling persisten.

    Meski demikian, Ueda tetap mempertahankan pendekatan bertahap, menekankan bahwa tren harga inti masih sedikit di bawah target 2% jika dilihat dari analisis menyeluruh.

    Tekanan biaya hidup ini juga menjadi isu utama dalam pemilu majelis tinggi bulan ini yang berakhir dengan kekalahan terbesar bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan koalisinya. Meski menghadapi desakan mundur dari sebagian anggota Partai Demokrat Liberal, Ishiba menyatakan tetap bertahan.

    Jika BOJ akhirnya menaikkan suku bunga, biaya pinjaman di Jepang akan mencapai level tertinggi dalam tiga dekade terakhir.

  • Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

    Kejar Target 200 Dapur MBG, Gubernur Sumut Perkuat Kolaborasi

    Bisnis.com, – SERDANG BEDAGAI- Guna mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk penyediaan makanan bergizi gratis (MBG), di seluruh daerah di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Bobby Nasution mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat berkolaborasi.

    Untuk Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG, saat ini sudah beroperasi 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution, saat peninjauan dapur SPPG Desa Cempedak Lobang, Seirampah, Serdangbedagai (Sergai), Rabu (30/7/2025).

    Menurutnya, perkembangan pendirian SPPG di Sumut saat ini berjalan cepat dan lancar. “Namun ini membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder, tidak terlepas dari peran Forkopimda juga, kolaborasi ini penting,” kata Bobby.

    Selain memberikan anak makanan bergizi gratis, program MBG juga membuka banyak lapangan pekerjaan. “Dan ini jadi salah satu poin penting untuk kegiatan ekonomi di daerah, karena manfaatnya selain untuk gizi anak, manfaat ekonominya sangat luar biasa, tadi saya lihat ibu-ibu ada jadi bagian SPPG, bekerja,” kata Bobby.

    Bobby melanjutkan, MBG adalah modal bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya untuk mendapatkan generasi emas, persiapannya harus dilakukan jauh-jauh waktu.

    “Bukan dimulai 2044 atau 2040, tapi dimulai dari sekarang, karena 2045 kita sudah memiliki SDM yang cukup, kita harus punya SDM yang potensial,” ucap Bobby.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program MBG bukan berasal dari lamunan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah memiliki naskah akademik yang ditulis belasan tahun lalu. MBG pun telah dilakukan di 105 negara.

    “Kita mungkin terlambat 120 tahun dari Inggris, bahkan India, yang pendapatan perkapitanya setengah kita, sudah bikin MBG dari 30 tahun lalu,” kata Hasan.

    Dengan MBG perputaran perekonomian Sumut akan bertambah sebanyak Rp17 triliun. Di Sumut ditargetkan akan berdiri 1.700 SPPG. Satu dapur SPPG dapat melayani sekitar 3.000 anak akan menghabiskan anggaran sebesar Rp10 miliar.

    “MBG membuka lapangan pekerjaan, membuat anak-anak dapat makanan, dan membuat ibu-ibu bekerja,” kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan.

    Siswa Senang Dapat MBG
    Sebelum meninjau dapur SPPG, rombongan meninjau pemberian MBG di SMA Negeri 1 Seirampah, Serdangbedagai. Pada kesempatan tersebut, para siswa menyampaikan perasaannya lantaran mendapat MBG. Di SMAN 1 Seirampah, pembagian MBG sudah dimulai sejak dua minggu lalu.

    Siswa SMAN 1 Sei Rampah Sabda Ananta Sinulingga mengatakan, dirinya sangat terbantu akan adanya MBG dari pemerintah. Hal tersebut mengurangi pengeluaran orang tuanya.

    “Terbantu, orang tua juga terbantu, kami senang mendapat MBG, apalagi menunya juga enak,” kata Sabda.

    Selain Sabda, siswa lain bernama Louis Manurung juga mengungkapkan rasa senang. Menurutnya, selama dua minggu berjalan, menu yang diberikan sangat layak dan enak.

    “Senang, menunya enak, kadang ada ayam, ikan, daging juga ada, senang ada MBG ini,” kata Louis.

  • Kemenkeu tetapkan tarif baru pajak kripto: PPh naik, PPN dibebaskan

    Kemenkeu tetapkan tarif baru pajak kripto: PPh naik, PPN dibebaskan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menetapkan tarif baru pajak kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, di mana perubahan utama terletak pada kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) 22 final dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, menjelaskan penyesuaian tarif pajak kripto itu dipengaruhi oleh perubahan sifat kripto.

    Kripto sebelumnya ditetapkan sebagai komoditas ketika diperdagangkan di bursa berjangka. Besaran tarif PPh 22 final yang ditetapkan sebesar 0,1 persen dari transaksi yang dilakukan di exchange (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE) terdaftar Bappebti dan 0,2 persen dari transaksi di PPMSE tidak terdaftar Bappebti.

    Seiring dengan peralihan kripto menjadi aset keuangan digital di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPh 22 final ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk pungutan yang dilakukan oleh PPMSE dalam negeri dan 1 persen untuk pungutan oleh PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri.

    Sedangkan untuk PPN, besaran tarif sebelumnya ditetapkan sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi jika dilakukan melalui PPMSE yang terdaftar di Bappebti dan 0,22 persen dari transaksi yang dilakukan di PPMSE tidak terdaftar di Bappebti.

    Dengan perubahan menjadi instrumen keuangan, kripto diperlakukan setara dengan surat berharga, sehingga dibebaskan dari pengenaan PPN.

    “Di PMK baru, PPN tidak dikenakan lagi karena sudah masuk karakteristik surat berharga. Adapun PPh pasal 22 finalnya ada sedikit kenaikan, untuk mengkompensasi PPN yang sudah tidak ada,” ujar Bimo.

    Adapun aktivitas yang dilakukan oleh PPMSE dan penambang kripto (mining) dikenakan PPN dan PPh atas jasa yang diberikan.

    Atas jasa penyediaan sarana elektronik, PPN dikenakan atas nilai lain sebesar 11/12 dari penggantian (komisi/imbalan).

    Sedangkan jasa verifikasi oleh penambang dikenakan PPN dengan besaran 2,2 persen dan PPh tarif Pasal 17.

    Terkait PPMSE luar negeri, penunjukan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mendapat wewenang dari Menteri Keuangan. Kriteria ditentukan dari nilai transaksi serta jumlah traffic atau pengakses yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

    Dengan prinsip itu, DJP berupaya memberikan level of playing field (keadilan berusaha) yang setara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Lubricants Pamerkan Produk Maritim Unggulan di INAMARINE 2025

    Pertamina Lubricants Pamerkan Produk Maritim Unggulan di INAMARINE 2025

    Jakarta –

    PT Pertamina Lubricants kembali berpartisipasi dalam sektor industri maritim melalui ajang INAMARINE 2025, pameran internasional terbesar untuk industri shipbuilding, offshore, shipyard, serta teknologi dan perlengkapan kelautan. Acara ini digelar pada 29-31 Juli 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta sebagai ajang B2B tahunan yang mempertemukan pelaku industri maritim dalam dan luar negeri.

    Riset Indonesia Lubricants Industry 2024 dari Kline Company mencatat, kebutuhan pelumas mesin industri di Indonesia didominasi oleh segmen mesin maritim. Segmen ini menyumbang sekitar 72% dari total permintaan pelumas industri sebesar 95.000 ton. Angka ini diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 838.355 ton pada 2034, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,5%.

    Situasi tersebut menegaskan peran strategis sektor pelumas maritim dalam mendukung mobilitas laut di Indonesia, mulai dari sisi ekonomi logistik, armada perikanan, hingga kebijakan pembangunan daerah tertinggal melalui jalur laut. PT. Pertamina Lubricants berperan aktif memenuhi kebutuhan maritim Indonesia melalui produk-produk pelumas unggulan yang dirancang khusus untuk mesin kapal dan sektor industri maritim lainnya.

    Di INAMARINE 2025, Pertamina Lubricants menghadirkan beragam produk unggulan seperti MEDRIPAL 570, MEDRIPAL 5040, Salyx, dan Turalik yang dirancang khusus untuk mesin kapal dan industri offshore. Pertamina juga memperkenalkan layanan teknis seperti Oil Clinic, sistem analisis pelumas berbasis 44 parameter uji yang telah tersertifikasi ISO 17025:2017.

    Pengunjung booth bisa mengikuti edukasi seputar sistem pelumasan, konsultasi teknis, demo produk dan layanan, hingga fasilitas troubleshooting dan kunjungan teknisi ke lapangan sebagai bagian dari layanan purna jual yang komprehensif.

    Sebagai penutup agenda pameran pada 31 Juli, Pertamina Lubricants akan menggelar sesi presentasi bertema Understanding Industrial Marine Lubricants, yang dibawakan oleh Sr. Sales Executive Industry Jakarta I, Surya Cakrawijaya.

    “Partisipasi dalam INAMARINE 2025 menjadi langkah strategis Pertamina Lubricants untuk memperkuat posisi di sektor maritim nasional, menjalin dan meningkatkan relasi dengan pelaku industri kapal, galangan, pelabuhan, dan distributor, serta menawarkan solusi pelumasan bersertifikasi untuk efisiensi biaya dan performa armada,” ujar VP Marketing Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo.

    Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk inovatif yang ramah lingkungan untuk mendorong daya saing industri maritim Indonesia di kancah global.

    “Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen menyediakan energi yang andal dan ramah lingkungan di sektor maritim untuk mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia,” pungkas Fadjar.

    Lihat juga Video: Pertamina Gelar Press Conference Jelang Pertamina Eco RunFest 2025

    (akn/ega)

  • Visa Schengen Cascade Berlaku, Permudah Akses dan Perkuat Bisnis RI–Uni Eropa

    Visa Schengen Cascade Berlaku, Permudah Akses dan Perkuat Bisnis RI–Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi mengungkapkan fasilitas baru berupa Visa Schengen Cascade yang sudah mulai berlaku bagi warga negara Indonesia dapat mempermudah bisnis antara kedua belah pihak. 

    Chaibi mengatakan bahwa sistem ini akan memungkinkan pelaku bisnis merencanakan perjalanan dengan lebih baik karena tak perlu khawatir masa berlaku visa habis. Pasalnya, melalui fasilitas baru ini, masyarakat Indonesia akan mendapatkan visa masuk berkali-kali (multi-entry) selama lima tahun. 

    Dengan demikian, hal ini akan jauh lebih praktis, lebih murah, dan tidak perlu mengunjungi kedutaan dari negara-negara yang tergabung dalam Schengen berkali-kali. Dalam sistem sebelumnya, Visa Schengen hanya berlaku 180 hari. 

    “Kami melihat banyak sekali keuntungan, dan kami benar-benar menantikan implementasi program ini serta kedatangan warga Indonesia ke Eropa dan penguatan hubungan ekonomi yang lebih kuat di bawah CEPA,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (31/7/2025). 

    Chaibi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki akses terbaik ke Eropa. Fasilitas baru yang dirinya lebih suka sebut sebagai visa ladder ini menandakan token of recognition alias tanda pengakuan dari Uni Eropa untuk Indonesia. 

    “Kami sangat berminat untuk menarik lebih banyak pelaku bisnis ke Indonesia berkat sistem Visa Cascade ini, yang saya sebut sebagai ladder,” lanjutnya. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia juga telah memberikan kemudahan bagi turis asal Eropa yang datang ke Indonesia melalui visa on arrival bagi 27 negara Uni Eropa. 

    Airlangga meyakini kebijakan baru ini akan berdampak langsung pada ekonomi dan bisnis, di mana komunitas bisnis kedua pihak memiliki fleksibilitas lebih besar sehingga pengusaha kini dapat menghadiri pameran dagang, forum bisnis, pertemuan investasi di seluruh Eropa dengan lebih mudah.

    Mobilitas yang semakin meningkat tidak hanya tentang perjalanan untuk rekreasi, tetapi juga untuk bisnis, perdagangan, workshop, riset pasar, hingga jaringan bisnis. 

    Pasalnya, tambah Airlangga, saat ini Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam pameran dagang besar di Eropa seperti Hannover Messe, SIAL Paris, Ambiente Frankfurt, Food Ingredients in Europe, Paris Fashion Weeks, Biofac, sampai Medica Dusseldorf.

    “Saya berharap kebijakan visa berjenjang baru ini dapat lebih memperkuat kehadiran global Indonesia dan membuka peluang ekspor yang lebih besar di pasar Eropa, serta menawarkan beragam produk dan harga yang lebih kompetitif bagi Uni Eropa,” tutur Airlangga. 

    Untuk diketahui, visa baru ini berlaku bagi para WNI yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya dapat mengajukan Visa Schengen yang bersifat multi-entry. Artinya, warga Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan bisa mengajukan Visa Schengen multi-entry. 

    Melansir laman resmi Uni Eropa, EEAS, fasilitas ini telah mulai berlaku per 23 Juli 2025. WNI yang tinggal di Indonesia kini dapat memperoleh visa Schengen masuk ganda dengan masa berlaku lima tahun setelah memperoleh dan menggunakan secara sah satu visa dalam tiga tahun terakhir, asalkan paspor masih memiliki masa berlaku yang cukup. 

    Dengan demikian, selama masa berlaku visa ini, pemegang visa menikmati hak perjalanan yang setara dengan warga negara yang bebas visa.

    Kesepakatan ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat, bersamaan dengan kemajuan dalam perdagangan dan pendidikan. Visa ini tidak terikat tujuan, tetapi tidak memberikan hak untuk bekerja.

    Wilayah Schengen terdiri dari 29 negara Eropa (di antaranya 25 negara anggota Uni Eropa), yakni Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hongaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, dan Swedia, serta Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

  • Perbanas proyeksi ekonomi 2025 tumbuh 4,8 persen plus minus 0,1 persen

    Perbanas proyeksi ekonomi 2025 tumbuh 4,8 persen plus minus 0,1 persen

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berkisar antara 4,8 persen plus minus 0,1 persen year on year (yoy) dengan inflasi tetap rendah pada level 1,9 persen plus minus 0,5 persen yoy.

    Adapun nilai tukar rupiah diprediksi stabil dengan kisaran Rp16.300–Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Pertumbuhannya pastinya di bawah 5 persen karena kita melihat masih banyak kendala, baik itu eksternal maupun juga internal,” kata Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Perbanas menilai kondisi ini membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter, meski tantangan likuiditas masih membayangi, mengingat proyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang relatif rendah, hanya sekitar 4,38 persen plus minus 1 persen yoy, sedangkan pertumbuhan kredit sebesar 8,7 persen 1 persen yoy.

    Pihaknya menekankan lima pilar utama perekonomian yang saling berkaitan, yakni inflasi dan daya beli, transmisi kebijakan moneter, kinerja sektor strategis, pertumbuhan kredit dan DPK, serta stabilitas nilai tukar.

    Berdasarkan data kuartal 1 dan 2 tahun 2025, penurunan suku bunga global dan inflasi yang sangat rendah dianggap membuka ruang untuk ekspansi usaha yang secara bersamaan hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi penghimpunan dana masyarakat.

    Tren inflasi rendah dan suku bunga yang melandai disebut membuka peluang sekaligus tantangan bagi perbankan, sehingga momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan. Namun, perlu juga diwaspadai perlambatan yang sedang terjadi dan memastikan strategi kredit kita adaptif terhadap perubahan ekonomi.

    “Jadi memang kita tidak dengan satu angka (terkait proyeksi inflasi), karena biasanya kalau pemerintah bisa beri alokasi stimulus itu bisa di atas, artinya itu sekitar (hampir mencapai) 5 persen,” ungkap Aviliani.

    “Nah inflasi kalau kita lihat, cenderung masih bisa diatasi, apalagi sekarang bahan pokok mulai pemerintah mencoba untuk bisa mengatasinya. Jadi ada kontrol supaya mereka tidak terjadi inflasi yang melonjak. Seharusnya ini salah satu hal yang baik jadi inflasi kita rendah,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.