Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan mendorong industri pengolahan telur nasional berdaya saing

    Kementan berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan industri pengolahan telur nasional, agar berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

    “Dengan kolaborasi ini, Kementerian Pertanian berharap industri pengolahan telur nasional akan semakin kompetitif, berdaya saing global, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi peternakan rakyat,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan Makmun dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Makmun menyampaikan upaya hilirisasi produk peternakan terus digencarkan oleh Kementan sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan nilai tambah produk lokal.

    Dia menyebutkan salah satu langkah nyata terlihat di Blitar, Jawa Timur, dengan UMKM pengolahan telur, PT Sinergi Pangan Mandiri (Sipaman), memperoleh dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sucofindo dalam rangka fasilitasi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

    Menurutnya, kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan bersama Sucofindo, merupakan wujud nyata sinergi pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan industri hilir peternakan yang kuat.

    “Kami mendorong agar model pengolahan tepung telur di Blitar ini bisa direplikasi di sentra telur lain, seperti di Lampung dan Jawa Tengah,” ujar Makmun.

    Apalagi, dia mengatakan pula bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor tepung telur dengan tren yang terus meningkat.

    “Tahun 2024, volume impor tepung telur mencapai 2.500 ton. Jika produksi dalam negeri kita dorong dan ditingkatkan, kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan menuju swasembada dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Makmun.

    Direktur Lingkungan dan Industri PT Sucofindo Budi Utomo menyampaikan bantuan itu merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan industri pengolahan hasil peternakan, khususnya telur ayam.

    “Kami melihat potensi produksi telur yang sangat besar di Blitar. Jika dilakukan hilirisasi yang tepat, maka dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah, stabilisasi harga, dan tentu saja kesejahteraan peternak,” kata Budi.

    Budi menyebutkan dukungan CSR diberikan berupa pelatihan sumber daya manusia, penyusunan dokumen sistem mutu, penguatan sarana proses produksi, dan pendampingan hingga perolehan sertifikasi HACCP.

    “Sertifikasi ini penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tepung telur lokal,” katanya lagi.

    Lebih lanjut Budi mengatakan PT Sucofindo sebagai BUMN yang telah berpengalaman sejak tahun 1956 menyatakan kesiapan penuh dalam mendampingi UMKM peternakan memperoleh sertifikasi mutu.

    “Kami siap bekerja sama lebih luas, termasuk menjalin kolaborasi dengan BUMN pangan seperti ID Food untuk mendukung ekspansi industri tepung telur nasional,” kata Budi pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap tersedia hingga wilayah timur Indonesia demi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    “Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur,” kata Arief seusai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Arief menyebutkan realisasi pelaksanaan beras SPHP hingga 1 Agustus 2025 telah berada di angka 188,4 ribu ton atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton penyaluran di tahun ini.

    “Untuk penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih tercatat ada 53,72 ton,” ujar Arief.

    Terhadap realisasi program beras subsidi ini, pemerintah bersama Perum Bulog terus memacu penyaluran dengan memperlebar kanal-kanal distribusi. Tak hanya melalui Koperasi Desa Merah Putih, beras SPHP disalurkan melalui ritel modern, termasuk minimarket. Namun tidak termasuk ritel grosir.

    Bapanas mendorong Perum Bulog di wilayah seluruh Indonesia untuk mempercepat distribusi beras SPHP namun tidak ke grosir, karena terdapat limitasi yakni maksimal 2 karung setiap pembelian.

    “Kalau akses ke modern market itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas saja, apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas,” ujar Arief.

    Selain SPHP, Arief menyebutkan masyarakat juga bisa mengambil bantuan pangan beras melalui Kopdes Merah Putih.

    “Dengan begitu, kopdes diharapkan bisa jadi pusat program pro-rakyat yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Bapak Menko Pangan,” kata Arief lagi.

    Dia menyebutkan pula realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 1 Agustus telah disalurkan kepada 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia atau mencapai 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan visi Presiden Prabowo Subianto yakni tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa.

    Zulhas menekankan pemerintah ingin ada katalisator ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi memang NTT ini menjadi prioritas utama. Kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh kopdes terbentuk, kami ke NTT. Ada salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, ujar Zulhas pula, kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga ditujukan untuk memberantas tengkulak-tengkulak yang merugikan petani di desa.

    “Kemudian ada gerai sembako, minyak goreng. Ada beras, ada gula, dan lain-lain. Jadi, kalau Bulog nanti tidak kasih beras, tidak kasih minyak, lapor sama Bupati,” ujar Zulhas pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syafif 2025 digelar, momen tingkatkan inklusi keuangan syariah

    Syafif 2025 digelar, momen tingkatkan inklusi keuangan syariah

    ANTARA – Provinsi Jawa Barat kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Syariah Financial Fair (Syafif) 2025.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggagas acara ini untuk meningkatkan inklusi masyarakat terhadap keuangan syariah, dengan menghadirkan 25 pelaku usaha jasa keuangan syariah seperti perbankan, pasar modal, pergadaian, asuransi, hingga fintech dari berbagai sektor. (Dian Hardiana/Sandy Arizona/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK.

    Mataram (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Pemerintah siap membantu operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

    Zulhas mengimbau kepala daerah yang mengajukan pengangkatan PPPK, agar mau menempatkan dua sampai tiga orang di Kopdes Merah Putih.

    Menurutnya, ada 500 ribu orang yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan status kontrak.

    “Para bupati mengajukan orang nanti untuk kopdes. Kalau ada 1.000 kopdes berarti perlu 2.000 PPPK,” kata Zulhas pula.

    Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

    Inisiatif pembentukan Kopdes Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

    Lebih lanjut Zulhas menyampaikan bahwa penempatan PPPK di Kopdes Merah Putih membuat koperasi desa tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pegawai yang bekerja di sana. Hal itu menunjukkan keberpihakan negara terhadap keberadaan koperasi yang dikelola dan digerakkan langsung oleh masyarakat.

    “Ajukan nanti ditempatkan di kopdes, negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” ujarnya lagi.

    Koperasi merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga payung hukumnya jauh lebih kuat dan lebih tinggi ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

    Keberadaan Kopdes Merah Putih sebagai sebuah badan usaha bertujuan mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta dari sisi aset dan volume usaha kegiatan maupun partisipasi anggota.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasamarga kembali lakukan pemeliharaan Jalan Tol Belmera Sumut

    Jasamarga kembali lakukan pemeliharaan Jalan Tol Belmera Sumut

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Jasa Marga untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol.

    Medan (ANTARA) – Jasamarga Nusantara Tollroad Regional melalui Representative Office 1 JNT kembali melakukan program pemeliharaan di Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), Sumatera Utara (Sumut), guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

    “Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Jasa Marga untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol,” ujar Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Ahmad Fikri dalam keterangan resmi diterima, di Medan, Sabtu.

    Dia menjelaskan pekerjaan pemeliharaan mencakup Scrapping Filling Overlay (SFO) yang akan dilaksanakan 2 Agustus hingga16 Agustus 2025.

    Pemeliharaan tersebut, dia menjelaskan akan dilakukan pada kedua arah, baik arah Belawan maupun arah Tanjung Morawa yang waktu pelaksanaan akan terbagi dua sesi.

    “Guna meminimalkan potensi gangguan terhadap lalu lintas harian, waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu pagi, pukul 08.00-17.00 WIB; dan malam, pukul 20.00 WIB-05.00 WIB,” kata dia lagi.

    Secara rinci, dia menjelaskan pemeliharaan jalan tol arah Tanjung Morawa 4 Agustus 2025 dilaksanakan di Km 30+111,70-Km 30+211,70, 13 Agustus di Km 24+528 Km 24+775, 14 Agustus di Km 16+573-Km 16+690.

    Selanjutnya, pemeliharaan dilakukan pada 15 Agustus dilaksanakan di Km 16+449,50-Km 16+573 dan 16 Agustus di Km 16+149,50-Km 16+290,50.

    Sedangkan arah Belawan pemeliharaan pada 2 Agustus dilaksanakan di Km 10+704,50-Km 10+668,50 dan Km 10+638,50-Km 10+569,50 pagi hari, dan 5 Agustus 2025 dilaksanakan di Km 30+080,50-Km 30+111,70 dan Km 30+005-Km 30+067,50 malam hari.

    Lalu, 6 Agustus pemeliharaan dilaksanakan di Km 28+564-28+460, 7 Agustus di Km 28+668-Km 28+564 dan Km 0+023,50-Km 0+076,50, 8 Agustus di Kilometer 26+078,50-Km 25+974,50 dan Km 0+076,50-Km 0+173,50.

    Selanjutnya, 9 Agustus 2025 dilaksanakan di Km 26+182,50-Km 26+078,50 dan Km 0+196,50-Km 0+023,50, 11 Agustus Km 26+286,50-Km 26+182,50 dan Km 0+425-Km 0+196,501, dan 12 Agustus Km 26+389,50-Km 26+286,50 dan Km 1+248,50 sd Km 1+148,50.

    “14 Agustus 2025 dilaksanakan di Km 1+518,50-Km 1+418,50, 15 Agustus Km 1+562,50-Km 1+518,50 dan Km 1+646-Km 1+616, dan terakhir 16 Agustus di Km 1+735,50-Km 1+646,” ujarnya pula.

    Atas pemeliharaan itu, perusahaan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati.

    “Kami juga mengimbau agar mengatur waktu dan rute perjalanan, memastikan kecukupan BBM dan saldo kartu uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan,” ujar dia lagi.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permintaan Batu Bara dari China Lesu, RI Bisa Lirik Pasar Vietnam hingga Pakistan

    Permintaan Batu Bara dari China Lesu, RI Bisa Lirik Pasar Vietnam hingga Pakistan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengingatkan agar pelaku usaha batu bara mulai melirik pasar ekspor negara selain China di tengah terpukulnya industri batu bara imbas penurunan permintaan dari Negeri Tirai Bambu.

    Produsen batu bara di Indonesia belakangan kian tertekan oleh penurunan permintaan ekspor ke China. Selain dari pasar ekspor, penurunan permintaan itu juga datang dari pembangkit listrik pada smelter nikel.

    Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan, permintaan ekspor batu bara dari Indonesia saat ini sedang turun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Ini terutama disebabkan oleh turunnya demand komoditas batu bara di China.  

    Menurutnya, China merupakan negara terbesar di dunia dalam hal konsumsi dan penyerapan batu bara untuk kepentingan pembangkit listriknya. Perhapi mencatat pada 2024, China mengimpor batu bara dari luar negaranya sebanyak kurang lebih 414 juta ton, sementara pada 2023 sebanyak 367 juta ton.  

    Sementara itu, produksi batu bara nasional China mencapai 3,88 miliar ton pada 2024 atau produksi rata-rata per bulan sekitar 323 juta ton.  Saat ini, China berhasil meningkatkan produksi batu bara dalam negerinya menjadi kisaran 400 juta ton per bulan

    Di sisi lain, kebutuhan energi listrik China turun seiring dengan menurunnya kinerja industri.

    “Oleh karena itu, China secara umum menurunkan volume impor batu bara dari luar negeri termasuk dari Indonesia,” ucap Widhy kepada Bisnis dikutip Minggu (2/8/2025).

    Menurutnya, China juga lebih memilih impor batu bara dari negara-negara lain yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia, seperti dari Australia, Rusia, bahkan Afrika Selatan.

    “Jika situasi seperti ini tidak berubah, maka bukan tidak mungkin penurunan impor batu bara China dari Indonesia bisa berlanjut hingga akhir tahun” imbuh Widhy.

    Dia juga menyebut bahwa pasokan batu bara untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik/energi smelter nikel juga mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari menurunnya produksi smelter nikel.

    “Dalam jangka pendek, pengusaha tambang harus mulai melirik ke beberapa negara lain untuk menggantikan penurunan ekspor mereka ke China, seperti misalnya ke negara Vietnam yang sudah mulai banyak melakukan pembelian batu bara dari Indonesia,” ucap Widhy.

    Dia juga menyebut, beberapa negara lain yang mulai membeli batu bara RI seperti Kamboja, Bangladesh, dan Pakistan harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan volume ekspornya.

    Meski ekspor ke negara-negara itu belum bisa sebesar China, menurutnya, yang terpenting juga para pengusaha batu bara harus dapat melakukan inovasi dan efisiensi untuk dapat menurunkan biaya operasional.

    Dengan begitu, pelaku usaha di RI dapat berkompetisi dengan negara-negara eksportir lain.

    Adapun dalam jangka panjang, Widhy menilai para pelaku usaha batu bara dalam negeri masih memiliki peluang. Ini muncul dari proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek ini digadang-gadang bisa menggantikan LPG.

    Widhy menyebut dengan proyek tersebut pemanfaatan batu bara tak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga harus sudah mulai mendorong penggunaan teknologi carbon capture & storage (CCS) untuk PLTU yang beroperasi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik masih terus dapat dilanjutkan dengan meminimalkan emisi CO2 dengan menggunakan teknologi CCS.

    Widhy menambahkan bahwa pihaknya melihat masa depan industri batu bara di Indonesia masih tetap cerah. Ini mengingat Indonesia masih memiliki sekitar 31 miliar ton cadangan batu bara dan sekitar 97 miliar ton sumber daya.

    “Ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat sesuai amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 33,” katanya.

  • Direksi & Komisaris MRT Jakarta Dirombak, Heru Budi Tetap Komut

    Direksi & Komisaris MRT Jakarta Dirombak, Heru Budi Tetap Komut

    Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran dewan komisaris dan direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) dirombak. Keputusan perubahan pengurus itu telah mengantongi restu para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juli 2025.

    Dalam laporannya, MRT Jakarta menghentikan dengan hormat Bambang Kristiyono dan Jujun Endah Wahjuningrum dari jabatannya sebagai komisaris.

    “PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas sebagai pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda),” tulis manajemen MRT Jakarta melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Sebagai gantinya, PT MRT Jakarta menunjuk dua nama baru sebagai komisaris yakni Sudarmanto dan Ahmad Yani. Selain itu, MRT Jakarta juga menunjuk Risa Olivia masuk ke dalam jajaran dewan direksi.

    Asal tahu saja, sebelum ditugaskan di PT MRT Jakarta (Perseroda), Sudarmanto memiliki pengalaman sebagai akademisi dan pengusaha selama lebih dari 25 tahun serta aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil. 

    Sementara itu, Ahmad Yani adalah birokrat Kementerian Perhubungan RI yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Terakhir, Risa Olivia adalah seorang bankir dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai direktur, dia merupakan Managing Director Japanese Corporate Business Management Department MUFG Bank, Jakarta Branch.

    Dengan dilakukan pengangkatan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris MRT Jakarta

    Komisaris Utama: Heru Budi Hartono

    Komisaris: Dodik Wijanarko

    Komisaris: Deni Surjantoro

    Komisaris: Sudarmanto

    Komisaris: Ahmad Yani

    Direksi MRT Jakarta

    Direktur Utama: Tuhiyat

    Direktur: Farchad Mahfud

    Direktur: Weni Maulina

    Direktur: Mega Indahwati Natangsa Tarigan

    Direktur: Risa Olivia

  • Danantara Ingin PLN Jaga Performa Kinerja Keuangan

    Danantara Ingin PLN Jaga Performa Kinerja Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berharap PLN memiliki kinerja keuangan yang berkelanjutan. 

    Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, dalam mendorong ketahanan energi nasional dan transisi energi, keberlanjutan sektor ketenagalistrikan jadi prioritas utama. 

    Untuk itu, lanjutnya penguatan kinerja keuangan PLN perlu terus dilakukan. Namun, ia juga mengakui peran ganda perusahaan listrik negara ini sebagai offtaker (pembeli listrik) yang perlu diperhatikan. 

    “Kita harus jelas bagaimana untuk selalu sustain di sini. Jangan sampai lucu, saya sebagai pemegang saham, juga sebagai developer, offtaker-nya juga ke diri saya sendiri,” jelasnya kepada Bisnis, pekan lalu.

    Berdasarkan laporan keuangan perseroan semester I/2025, PT PLN (persero) membukukan laba periode berjalan senilai Rp6,64 triliun sepanjang semester I/2025.  Perolehan laba tersebut melesat 32,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5 triliun. 

    Peningkatan laba seiring dengan naiknya pendapatan yang dibukukan perseroan. Pendapatan PLN mencapai Rp281,89 triliun per Juni 2025. 

    Adapun terkait investasi sektor kelistrikan, lanjut Pandu, merupakan sektor padat modal dan padat karya. Saat ini, tugas pemerintah adalah mendorong “crowding in” atau partisipasi sektor swasta lainnya, termasuk investor asing dalam meningkatkan investasi kelistrikan nasional.

    “Biar other private sector ikut masuk dan foreign sector juga bisa ikut masuk,” tegasnya.

    Sebagai gambaran investasi ketenagalistrikan, saat ini sudah ada RUPTL PLN 2025 – 2034. Pandu pun optimistis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025 – 2034 dapat menjadi panduan investasi di sektor ketenagalistrikan. 

    “Banyak pihak swasta ingin melakukan [investasi] A, B, dan mereka bisa memberikan input kepada PLN,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia mengamini bahwa investor menginginkan perencanaan ketenagalistrikan jangka panjang yang jelas. “RUPTL itu pasti akan selalu dinamis, setiap periode akan ada tambahan dan pengurangan sesuai dengan perkembangan zaman,” tambahnya.

    Terpisah, PT PLN (Persero) berhasil menembus daftar Fortune Global 500 tahun 2025 dan menempati peringkat ke-469 dunia, didorong oleh pendapatan sebesar Rp545,4 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 11,9% dibanding tahun sebelumnya. 

    Capaian ini menempatkan PLN sebagai satu-satunya perusahaan utilitas asal Indonesia yang masuk dalam daftar korporasi terbesar global.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari konsistensi dan ketangguhan perusahaan dalam memperkuat daya saing di kancah internasional.

    Ini bukan hanya pengakuan terhadap skala usaha kami, tetapi juga terhadap daya saing dan ketahanan bisnis PLN dalam menjawab dinamika global,” ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis.

    Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan PLN didorong oleh volume penjualan listrik yang mencapai 306,22 terawatt hour (TWh) sepanjang 2024, naik 6,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi tenaga listrik tersebut setara dengan Rp353,17 triliun.

    Penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43%, disusul sektor industri 30%, sektor bisnis 19%, dan sektor lainnya 8%. Konsumsi listrik rumah tangga tercatat tumbuh 6,62% menjadi 130,43 TWh, sementara konsumsi sektor industri meningkat 4,17% menjadi 92,28 TWh.

    “Capaian ini tak lepas dari dukungan penuh Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan kebijakan energi yang kondusif, serta kepercayaan masyarakat yang terus mendorong kami untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan bahwa kinerja keuangan PLN juga ditopang oleh efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio bisnis yang adaptif terhadap dinamika pasar global.

    “Kami menerapkan efisiensi menyeluruh tanpa mengurangi kualitas layanan. Melalui digitalisasi sistem, penguatan struktur keuangan, dan inovasi layanan pelanggan, kami berhasil meningkatkan produktivitas sekaligus menekan beban operasional,” tambahnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kesehatan keuangan PLN juga tercermin dari membaiknya Debt to Equity Ratio (DER) menjadi 38,02%, sementara Consolidated Interest Coverage Ratio (CICR) meningkat menjadi 3,71 kali pada 2024.

  • Usia lanjut, Mbah Mai luput dari bantuan pangan Lumajang

    Usia lanjut, Mbah Mai luput dari bantuan pangan Lumajang

    Sumber: Radio Elshinta/Efendi Murdiono

    Usia lanjut, Mbah Mai luput dari bantuan pangan Lumajang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 17:09 WIB

    Elshinta.com – Bantuan pangan berupa beras kelas medium yang dikucurkan dari Bulog Probolinggo Jawa Timur dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui kelurahan dan desa untuk periode bulan Juni dan Juli 2025. 

    Di Kabupaten Lumajang Jawa Timur program yang bisa membantu mengurangi biaya pengeluaran tersebut bagi warga kurang mampu berupa beras dalam kemasan 10 kg itu yang startnya di mulai 16 Juni bertempat di pendopo pemerintahan Desa Klakah Kecamatan Klakah yang disalurkan langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma.

    Setiap penerimaan pangan itu mendapatkan bantuan 20 kilo untuk bantuan di bulan Juni dan Juli, pengambilan beras tersebut dengan syarat penerima sesuai undangan membawa indentitas diri.

    Kepala Bulog Probolinggo Kurwadi menyampaikan kepada Efendi dari reporter ELSHINTA pada saat itu mendampingi pengucuran besar di Klakah Rabu (16/06), di Kabupaten Lumajang tercatat sebanyak 86.373 penerima bantuan, yang mana realisasi itu atas dasar petugas sensus ekonomi yang turun kemasyarakat. “Penyaluran tersebut berdasarkan data tunggal dari sensus ekonomi nasional, Kabupaten Lumajang terdapat 86,373 penerima,” kata Kurwadi dilaporkan oleh kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Mai atau warga sekitar menyebut nama Mbah Amir yang tercatat warga Dusun Pondoksari Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto usianya sudah uzur, kondisi ekonomi tergolong warga tidak mampu karena tidak punya kebun sawah maupun sumber pendapatan lain, keberadaannya sudah 5 tahunan sakit tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh tani.

    Mbah Amir suaranya serak dengan matanya berkaca-kaca dan wajah yang termakan usia menceritakan kalau dirinya tidak mendapatkan undangan menerima bantuan beras yang ada di pendopo Desa Kaliboto Lor, rasa lego memang tersirat dari ucapannya ada dalam kata-kata itu tidak “Tidak pa-apa mungkin bukan rejeki saya,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta