Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan model baru pembinaan debitur melalui Business Process Improvement (BPI) Monoline Collection yang berada langsung di bawah kantor pusat perseroan. Langkah ini menjadi upaya efisiensi penagihan dan eksekusi kredit bermasalah.

    BTN menetapkan beberapa wilayah sebagai pilot project BPI Monoline Collection, yakni Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Kanwil Jabalnusra). Selain itu, peluncuran BPI ini menjadi bentuk pembenahan tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan masuk dalam poin penting strategi perseroan di tahun 2025, yakni optimalisasi strategi collection and recovery. Dengan adanya langkah penyempurnaan ini, ia berharap dapat mencapai target rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 3,04% pada akhir tahun ini.

    “Masih ada sisa lima bulan, jadi setelah inisiatif ini roll out secara massal, harapannya dapat mendorong pencapaian target,” kata Nixon dalam dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Nixon menjelaskan, risiko kredit bermasalah saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti kondisi makro ekonomi global dan domestik. Ia mencontohkan, dinamika perekonomian pasca Covid-19, ketegangan geopolitik serta ketidakpastian berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, inflasi, serta perang dagang, memperdalam risiko kredit bermasalah.

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak terhadap bisnis bank terutama kenaikan rasio kredit bermasalah. BTN melihat kebutuhan untuk melakukan transformasi proses bisnis secara menyeluruh untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Saat ini biaya collection and recovery masih tinggi karena biaya transportasi dan lain-lain yang semakin mahal, serta tumpang-tindih di kantor cabang untuk proses penagihan. Dengan penyempurnaan sistem collection dan strategi recovery, kita berharap dapat memperkuat risk underwriting dan menjaga cost of credit di bawah 1,2%,” ujarnya.

    Peluncuran BPI ini juga sejalan dengan upaya penguatan holistic banking propositions atau penawaran layanan perbankan yang menyeluruh serta kapabilitas untuk melayani dengan skala yang lebih besar.

    “Kita bukan lagi hanya sekadar bank yang berjualan KPR (kredit pemilikan rumah), tetapi menawarkan package produk yang holistik, sehingga operasional kantor cabang pun kita transformasi menjadi lebih terfokus, baik itu ke portofolio (pembiayaan) maupun ke transaksi. Sebelum mencapai ke sana, kita bereskan dahulu collection-nya,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai transformasi penagihan kredit saat ini menjadi momentum yang tepat mengingat kondisi makroekonomi dan kinerja bisnis perseroan yang relatif terjaga dengan baik.

    Tahun ini, terang Setyo, tekanan suku bunga sudah turun dan biaya dana mulai melandai. Tujuan akhir BTN sendiri untuk mengurangi biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

    “Karena setiap tahun kita keluar biaya cukup besar untuk itu. Kalau itu bisa diperbaiki, kita bisa gunakan biayanya untuk meng-generate revenue dan meningkatkan profitabilitas,” jelas Setiyo.

    Setiyo menambahkan, BTN memiliki 2.000 staf dan tenaga collection di seluruh Indonesia. Ia juga memastikan, perseroan berkomitmen untuk melakukan improvement pada proses bisnis collection dengan benchmarking bank-bank top internasional.

    Salah satu yang menonjol dari best practice di tingkat global adalah penerapan teknologi otomasi untuk berbagai bidang, termasuk collection. Dalam hal ini, perseroan menggunakan chatbot untuk proses penagihan kepada debitur.

    “Hampir semua bank yang sudah maju, collection-nya banyak diotomasi dan menggunakan analytics. Kita juga akan mengubah dari sistem terdistribusi menjadi regionalisasi atau cluster-based,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Nasabah Tak Perlu Panik, Ini Kata BNI soal Rekening Dormant

    Nasabah Tak Perlu Panik, Ini Kata BNI soal Rekening Dormant

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan dukungan atas kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening tidak aktif atau dormant. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan pemblokiran sementara ini merupakan tindakan preventif demi keamanan dana nasabah.

    “Kami memandang langkah pemblokiran sementara rekening dormant oleh PPATK sebagai bentuk perlindungan sistemik dan langkah antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan rekening yang tidak aktif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah,” ujar Putrama, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

    Menurut Putrama, pemblokiran sementara rekening dormant bukan hal yang perlu dikhawatirkan. BNI akan memfasilitasi proses pengajuan pembukaan blokir bagi nasabah yang keberatan, selama mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PPATK secara lengkap.

    “BNI akan membantu menyalurkan permohonan pembukaan blokir dari nasabah kepada PPATK. Tentunya, proses ini harus mengikuti mekanisme yang berlaku, dan kami pastikan komunikasi berjalan secara transparan dan akuntabel,” jelas Putrama.

    Pada kesempatan ini, Putrama juga mengajak nasabah untuk rutin melakukan transaksi agar rekening tetap aktif. Aktivitas sederhana seperti penyetoran dana, transfer, atau pembayaran melalui kanal digital sudah cukup untuk menghindari status dormant.

    Selain itu, nasabah juga diimbau untuk rutin memperbarui data kontak, seperti nomor ponsel dan alamat email, guna memastikan tetap menerima notifikasi penting dari bank, termasuk informasi mengenai status rekening dan layanan lainnya.

    “Kami mengingatkan nasabah agar senantiasa memantau dan mengelola rekeningnya. Rekening yang aktif akan mengurangi risiko penyalahgunaan, sekaligus memastikan kenyamanan dalam bertransaksi,” tutup Putrama.

    (akn/ega)

  • Harga Jam Tangan hingga Cokelat Swiss Makin Mahal Imbas Tarif Impor Trump – Page 3

    Harga Jam Tangan hingga Cokelat Swiss Makin Mahal Imbas Tarif Impor Trump – Page 3

    Bagi perusahaan jam tangan Swiss, yang produknya sudah dibanderol dengan harga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu euro, sebuah jam tangan bisa jadi sangat mahal pada pekan depan.

    Tarif 39% itu sangat menjengkelkan bagi Federasi Industri Jam Tangan Swiss karena pada 2024, Swiss telah menghapus tarif impor untuk semua barang industri.

    “Karena Swiss telah menghapus semua bea masuk untuk produk industri impor, tidak ada masalah dengan hubungan timbal balik antara Swiss dan AS,” kata federasi itu dalam sebuah pernyataan.

    “Tarif tersebut merupakan masalah serius bagi hubungan bilateral,”

    Ekspor jam tangan Swiss telah menghadapi perlambatan yang berkepanjangan dengan penurunan signifikan di AS, Jepang, dan Hong Kong, menurut data terbaru yang tersedia pada Juni dari federasi.

    Swatch dan Rolex menolak berkomentar pada Jumat. Perwakilan Patek Phillpe, IWC dan Breitling tidak menanggapi permintaan komentar.

    Produsen Cokelat Swiss

    Produsen cokelat multinasional Nestle dan Lindt & Sprungli mengatakan memiliki lini produksi di AS untuk pelanggan AS. Namun, perusahaan kecil dan menengah Swiss diprediksi terdampak tarif itu.

    Chief Executive of the Association of Swiss Chocolate Manufactures, Roger Wehrli menuturkan, Swiss ekspor 7% dari produksi cokelatnya ke AS.

    Bukan hanya tarif 39% yang menjadi masalah. Setelah produsen memperhitungkan nilai tukar antara dolar AS dan franc Swiss ($1 hingga 1,23 franc pada hari Jumat), kata Wehrli, kenaikan biaya bagi perusahaan Swiss mendekati 50%.

     

  • BI Sebut Fenomena Rojal Jadi Sinyal Masyarakat Lagi Sesuaikan Pola Konsumsi

    BI Sebut Fenomena Rojal Jadi Sinyal Masyarakat Lagi Sesuaikan Pola Konsumsi

    Jakarta –

    Belakangan ini fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) banyak ditemui di pusat perbelanjaan atau mal. Umumnya mereka hanya sekedar melihat-lihat barang yang dijual di pusat perbelanjaan tersebut.

    Bank Indonesia (BI) menilai bahwa fenomena ini menjadi sinyal bahwa masyarakat yang sedang menyesuaikan pola konsumsi dengan kondisi terkini.

    Melihat hal ini, BI berusaha menjaga roda ekonomi tetap bergerak, dengan menurunkan BI Rate atau suku bunga acuan. Adapun sepanjang Semester I 2025, BI telah menurun suku bunga acuan hingga tiga kali. Pertama pada Januari 2025 yang turun 25 bps menjadi 5,75%, kemudian pada Mei 2025 turun 25 bps menjadi 5,5%, dan terakhir pada Juni 2025 yang turun 25 bps menjadi 5,25%

    Tujuanya, untuk mendorong perbankan agar bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau.

    “Sehingga konsumsi dan investasi tetap tumbuh di tengah tantangan. Didukung sinergi berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang lebih banyak bagi peluang usaha, akses pembiayaan, dan perputaran ekonomi berkelanjutan,” katanya dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (3/8/2025).

    BI menjelaskan, ketika suku bunga acuan turun, bank bisa mendapatkan atau menghimpun dana dengan biaya yang lebih rendah atau biasa disebut penurunan biaya dana (cost of fund). Hal ini juga memberikan ruang untuk menawarkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif kepada masyarakat dan dunia usaha.

    Dengan begitu, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk lebih leluasa dalam melakukan konsumsi dan investasi, seperti membeli aset dan juga ekspansi usaha lewat pembiayaan permodalan.

    “Untuk mendapatkan hasil optimal dari kebijakan ini tentunya dibutuhkan sinergi dari berbagai mitra strategis. Sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat agar dampak kebijakan bisa dirasakan nyata,” katanya.

    (kil/kil)

  • APSyFI bertemu Kemendag diskusikan dampak kebijakan BMAD

    APSyFI bertemu Kemendag diskusikan dampak kebijakan BMAD

    Bagi investor asing, tidak ada jaminan iklim usaha yang adil jika barang impor terus masuk tanpa hambatan.

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melakukan audiensi dengan Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (BK Kemendag) untuk mendiskusikan dampak penolakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap kondisi industri tekstil nasional.

    Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil menjelaskan BMAD dan impor ilegal produk China berpotensi menjadi risiko bagi industri tekstil dalam negeri.

    “Bagi investor asing, tidak ada jaminan iklim usaha yang adil jika barang impor terus masuk tanpa hambatan,” ujar Farhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Farhan mengatakan BMAD seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaku industri domestik. Sejumlah investor asing, kata dia, melihat potensi mesin-mesin produksi yang bisa dihidupkan kembali. Namun, penolakan BMAD mempengaruhi keputusan investor.

    Selain itu, data APSyFI mencatat terjadi lonjakan impor benang filamen antara 70 persen sampai 300 persen dari 2017 hingga saat ini.

    Menurut Farhan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian guna menghindari risiko dampak sosial dan ekonomi, seperti kredit macet pelaku industri, tenaga kerja yang dirumahkan, mesin mangkrak, serta turunnya kepercayaan generasi muda terhadap sektor manufaktur.

    Farhan khawatir kondisi itu pada akhirnya akan berdampak pada deindustrialisasi.

    Maka dari itu, APSyFI mendorong agar pemerintah membuat kebijakan yang berpatokan pada kepentingan bersama.

    “Industri ini dibangun puluhan tahun. Ini bukan soal bisnis lagi. Ini soal kedaulatan industri nasional,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal China.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, KAI Refund Tiket 100% – Page 3

    KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, KAI Refund Tiket 100% – Page 3

    Sebelumnya, PT KAI (Persero) memastikan bahwa dalam insiden anjloknya rangkaian KA 1 (Argo Bromo Anggrek) yang terjadi pada Jumat, 1 Agustus 2025 di emplasemen Stasiun Pegadenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tidak menimbulkan korban jiwa di antara penumpang atau petugas.

    Dilihat dari video beredar, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir anjlok hingga menyebabkan sebagian gerbong kereta keluar rel.

    Namun, KAI memastikan semua penumpang pasca insiden tersebut berhasil dievakuasi dengan aman oleh petugas yang bertugas di lapangan. Kendati begitu, operasional kereta api turut terganggu imbas kejadian tersebut.

    “Insiden ini menyebabkan gangguan sementara pada jalur hulu dan hilir. Namun kami memastikan bahwa upaya perbaikan segera dilakukan dengan estimasi waktu perbaikan sekitar 8-10 jam,” ujar VP Public Relations KAI Anne Purba, Jumat (1/8/2025).

    “Kami juga menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi memastikan perjalanan kereta lainnya tetap terlayani,” dia menambahkan.

    Setelah menerima laporan pada pukul 15:47 WIB, KAI berkoordinasi dengan petugas terkait dilakukan pada pukul 15:48 WIB. Anne mengatakan, tim langsung melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api lainnya.

     

  • Waspada Modus Penipuan Mengaku dari OJK, Ini Cirinya

    Waspada Modus Penipuan Mengaku dari OJK, Ini Cirinya

    Jakarta –

    Masyarakat diminta waspada terhadap penipuan berkedok penyelesaian pengaduan mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau impersonation. Jangan mudah percaya jika belum cek kebenarannya.

    “Hati-hati! Modus impersonation makin rapi, pakai nama OJK biar kelihatan resmi. Jangan gampang percaya kalau belum dicek kebenarannya, apalagi kalau nadanya maksa-maksa,” tulis unggahan di Instagram resmi @kontak157, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Adapun ciri-cirinya seperti mengaku-ngaku dari OJK, serta menawarkan bantuan penyelesaian pengaduan. Selain itu nada bicara oknum cenderung mendesak dan memaksa, ada ancaman uang akan hangus, hingga terlihat meyakinkan padahal modus.

    “Ayo waspada dengan ciri-ciri yang ada,” ucapnya.

    OJK meminta masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi terkait OJK melalui kanal resmi, salah satunya melalui Kontak OJK di @kontak157 atau website dan media sosial OJK yang sudah terverifikasi.

    “Pastikan kebenaran informasi mengenai OJK dengan cek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK ke Kontak OJK melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id,” tuturnya.

    (kil/kil)

  • Hukum Kepailitan Jadi Fondasi Penting Lindungi Sektor Usaha – Page 3

    Hukum Kepailitan Jadi Fondasi Penting Lindungi Sektor Usaha – Page 3

    Sebelumnya, dalam upaya memperkuat peran dan perlindungan hukum bagi profesi kurator dan pengurus di Indonesia, salah satu calon Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Martin Patrick Nagel melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Menko KumHAM Imipas RI) Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenko Kumham Imipas Jakarta.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Ketua Tim Sukses MVP untuk AKPI Dida Hardiansyah beserta anggotanya Rizki Hendarmin.

    Dalam audiensi tersebut, Calon Ketum AKPI Martin Patrick Nagel memaparkan sejumlah isu krusial yang selama ini dihadapi para kurator dan pengurus dalam praktik.

    Isu krusial itu mulai dari belum adanya standar kerja nasional yang baku, serta minimnya perlindungan hukum institusional bagi para kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya.

    Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan masukan dari Martin. Ia menyatakan, profesi kurator dan pengurus memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem hukum dan ekonomi yang sehat.

    “Saya rasa ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari Mas Martin dan tim, yang telah menunjukkan perhatian nyata terhadap keberlanjutan dan perlindungan bagi organisasi profesi, khususnya profesi kurator dan pengurus,” ujar Yusril, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Martin menekankan pentingnya peran negara dalam memperkuat posisi kurator dan pengurus, baik secara kelembagaan maupun dalam kerangka hukum.

    Ia juga secara khusus menggarisbawahi urgensi hadirnya regulasi yang eksplisit dan komprehensif guna menjamin perlindungan hukum bagi profesi kurator.

    “Kami datang dengan semangat membangun. Profesi kurator dan pengurus tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan di tengah proses kepailitan dan restrukturisasi utang,” kata Martin.

     

  • Diton Premium rilis pembersih khusus mesin kendaraan listrik di GIIAS

    Diton Premium rilis pembersih khusus mesin kendaraan listrik di GIIAS

    Semoga inovasi yang kami hadirkan dapat memberikan nilai lebih bagi para pengguna dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional.

    Jakarta (ANTARA) – PT Difan Prima Paint, produsen cat semprot merek Diton Premium, merilis pembersih khusus untuk mesin kendaraan listrik EV Engine Cleaner pada GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

    “Peluncuran EV Engine Cleaner merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang bersih, aman, dan dapat menunjang keberlanjutan,” kata Manajer Marcomm PT Difan Prima Paint Ganang Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Diton EV Engine Cleaner ditujukan untuk membersihkan ECU, panel listrik, MAF sensor, alternator, serta komponen komputer dan elektrikal lainnya.

    Pembersih ini diformulasikan untuk membersihkan komponen EV dan sistem kelistrikan dengan tidak meninggalkan residu, cepat kering, serta aman untuk kabel, soket kelistrikan, plastik, dan karet. Produk juga didesain dengan teknologi nozzle 360 derajat agar bisa melakukan penyemprotan dari berbagai sudut.

    “Kami percaya bahwa merawat kendaraan listrik harus sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan, termasuk dalam pemilihan produk pembersih,” ujarnya.

    Selain EV Engine Cleaner, PT Difan Prima Paint juga meluncurkan Diton Platinum Celar 2k untuk hasil akhir vernish dengan komponen clear dan hardener.

    Produk ini juga dilengkapi dengan teknologi oneway system press activator yang membantu proses aktivasi hardener dengan satu tekanan lembut pada vale.

    Menurut Ganang, Diton Platinum 2k Automotive Refinish dapat menghadapi berbagai kondisi cuaca, termasuk paparan sinar matahari. Lapisan Diton Platinum 2k Automotive Refinish disebut tahan terhadap bahan kimia umum, seperti bensin, oli, deterjen, dan thinner.

    Ganang berharap kehadiran produk Diton Platinum Clear 2k diharapkan dapat menjadi solusi bagi para builder dan pecinta otomotif.

    “Semoga inovasi yang kami hadirkan dapat memberikan nilai lebih bagi para pengguna dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional,” ujarnya pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inflasi Inti Tumbuh Lambat, Inflasi Umum Melesat: Sinyal Daya Beli Belum Pulih

    Inflasi Inti Tumbuh Lambat, Inflasi Umum Melesat: Sinyal Daya Beli Belum Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren melambatnya inflasi komponen inti secara tahunan sejak Mei 2025 di tengah inflasi umum yang justru melesat, menjadi sinyal dan bukti bahwa daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. 

    Sekalipun pemerintah klaim bahwa daya beli mulai membaik, tetapi data berkata lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi inti pada Juli 2025 sebesar 2,32% year on year (YoY). Angka tersebut lebih rendah dari periode Juni yang sebesar 2,37% maupun Mei yang sebesar 2,40%, bahkan dari April yang mencapai 2,50%. 

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pelemahan inflasi inti secara tahunan dalam tiga bulan terakhir menunjukkan indikasi mulai melemahnya tekanan permintaan domestik struktural. 

    Padahal di awal tahun, inflasi inti sempat tinggi karena dorongan konsumsi pascaLebaran, kenaikan harga jasa, serta ekspektasi pasar terhadap insentif fiskal dan kebijakan upah. 

    “Namun ketika inflasi inti justru turun di saat yang sama inflasi umum merangkak naik, ini menandakan bahwa tekanan harga yang terjadi bukan bersumber dari penguatan permintaan, tapi dari sisi suplai yang menegang terutama pangan dan energi,” ujarnya, Minggu (3/8/2025). 

    Menurutnya, kondisi ini mencerminkan terjadinya divergensi daya beli masyarakat bawah tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara kelompok menengah ke atas justru cenderung menahan konsumsi barang dan jasa non-esensial. Artinya, konsumsi masyarakat berjalan, tapi tidak mengarah pada perbaikan kualitas permintaan. 

    Rizal mengkhawatirkan apabila tren ini berlanjut, maka dalam jangka pendek kita justru menghadapi risiko dual pressure alias tekanan ganda. Di mana harga pangan tetap tinggi, tetapi daya dorong konsumsi domestik mulai melemah.

    Pasalnya, BPS menunjukkan bahwa inflasi secara umum yang sebesar 2,37%, naik dari 1,87% pada bulan sebelumnya, lebih diakibatkan meningkatnya harga pangan, bukan pulihnya daya beli yang tercermin dalam komponen inti. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa secara keseluruhan, tren pelemahan inflasi inti menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik masih berada di bawah potensinya.

    “[Ini] mencerminkan moderasi pada daya beli masyarakat serta pelemahan aktivitas konsumsi rumah tangga secara umum, yang dapat disebabkan oleh perlambatan ekonomi domestik atau sentimen konsumen yang menurun,” jelasnya. 

    Menurutnya, kondisi ini menciptakan dinamika yang menarik, sementara inflasi umum naik karena faktor jangka pendek yang cenderung bergejolak dan bersifat sementara, inflasi inti justru turun karena melambatnya permintaan yang lebih struktural.

    Kebijakan Moneter jadi Kompleks 

    Baik Rizal maupun Josua sepakat bahwa situasi ini menjadi sinyal kompleks bagi kebijakan moneter. Di satu sisi, inflasi umum yang naik menahan ruang pelonggaran suku bunga. Namun, di sisi lain, inflasi inti yang turun bisa terbaca sebagai tanda bahwa fundamental permintaan belum sepenuhnya pulih. 

    Maklum, tugas Bank Indonesia selain menjaga stabilitas rupiah, ikut serta dalam menjaga inflasi sesuai dalam sasaran 1,5%—3,5%.

    Rizal dari Indef melihat skenario “suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama” (higher for longer) berpeluang dipertahankan, sambil menanti kestabilan harga dari sisi pasokan khususnya pangan dan energi sebelum otoritas mengambil langkah akomodatif.

    Sementara Josua menyampaikan bahwa situasi ini menandakan ruang pelonggaran kebijakan moneter masih terbuka, terutama jika tekanan harga yang berasal dari komponen volatile dapat dikendalikan secara efektif. 

    Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi harus fokus pada peningkatan konsumsi domestik melalui stimulus fiskal maupun pelonggaran moneter secara selektif. 

    “Sekaligus memastikan bahwa tekanan harga dari sisi suplai, terutama bahan pangan, tetap terkendali guna menghindari tekanan inflasi umum yang berlebihan,” tuturnya.