Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Rugi Nelayan

    Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Rugi Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sebanyak 20 rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Perairan Laut Sulawesi. Rumpon tersebut diduga milik nelayan Filipina.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan penertiban rumpon ini dilakukan oleh Kapal Pengawas Orca 04 di Laut Sulawesi pada Sabtu (02/08) lalu. Penertiban dilakukan dengan memotong tali penghubung antara ponton pelampung dengan badan rumponnya.

    Jumlah rumpon yang ditertibkan ini menambah jumlah keseluruhan rumpon yang telah ditertibkan oleh pihak KKP menjadi 76 rumpon selama periode Januari hingga awal Agustus 2025.

    “Rumpon-rumpon ini merupakan alat bantu penangkapan ikan yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan agar berkumpul di sekitarnya, memudahkan nelayan untuk menangkap ikan sehingga hasil tangkapan makin banyak,” ujar Ipunk dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Ipunk menilai keberadaan rumpon-rumpon di wilayah perbatasan perairan Indonesia-Filipina, akan menjadi penghalang atau barier bagi ikan tuna untuk masuk ke perairan Indonesia. Ipunk menegaskan keberadaan rumpon ini sangat merugikan nelayan Indonesia.

    Saat ini, sejumlah 20 ponton rumpon tersebut dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara. Ipunk menegaskan bahwa KKP akan terus menertibkan rumpon-rumpon di perbatasan Indonesia-Filipina untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Dia memastikan nelayan Indonesia mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal saat melaut.

    Sebelumnya, PSDKP juga telah mengangkat sebanyak 42 rumpon ilegal. Pengangkatan rumpon ini berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp 16,8 miliar. Sebab, satu rumpon bisa menampung 10 ton ikan setiap kali angkat dan bisa digunakan setiap minggu.

    (rea/kil)

  • Mendag tanggapi protes produsen soal relaksasi impor wadah makanan

    Mendag tanggapi protes produsen soal relaksasi impor wadah makanan

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Senin (4/8) merespons protes produsen lokal terkait kebijakan relaksasi impor food tray atau wadah makanan. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan produk lokal, melainkan karena program Makan Bergizi Gratis membutuhkan food tray dalam jumlah yang sangat besar. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jurus Bank Mandiri Bantu Pekerja Migran Terjun ke Bisnis

    Jurus Bank Mandiri Bantu Pekerja Migran Terjun ke Bisnis

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan pemberdayaan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kegiatan Mandiri Sahabatku di Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan ini ditujukan untuk mengakselerasi transformasi PMI menjadi wirausaha mandiri dan tangguh secara finansial.

    Program Mandiri Sahabatku diikuti oleh lebih dari 125 PMI yang bekerja di sektor pabrik, perkebunan, konstruksi, hingga jasa rumah tangga.

    Senior Vice President Government Project Bank Mandiri, Hendrianto Setiawan menyatakan para peserta mendapatkan berbagai pelatihan dan pembekalan yang komprehensif, mulai dari literasi keuangan, penguatan jiwa kewirausahaan, hingga strategi pemasaran digital dan peluang bisnis logistik.

    “Melalui Mandiri Sahabatku, kami ingin memastikan bahwa para PMI tidak hanya mengirimkan devisa ke Tanah Air, tetapi juga pulang dengan bekal keterampilan dan mindset wirausaha yang kuat. Ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat secara inklusif,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Senin (4/8/2025).

    Hendrianto mengatakan Bank Mandiri memberikan materi “Entrepreneur Mindset” yang membekali peserta dengan pola pikir kewirausahaan, keberanian mengambil risiko, serta strategi membangun usaha secara berkelanjutan. Program ini juga menghadirkan Ariq Syahputra, praktisi e-commerce dan pelatih Tokopedia & TikTok Shop, yang menyampaikan materi Digital Marketing & E-Commerce, serta Suhartono dari TIKI yang menjelaskan potensi bisnis dalam sektor logistik.

    Tak kalah penting, peserta juga mendapatkan pembekalan dari Fitri Wahyu Adihartati, Presiden Direktur Mandiri International Remittance (MIR) Malaysia, dalam sesi Literasi Keuangan yang turut memperkenalkan layanan digital seperti aplikasi MandiriRemit. Aplikasi ini memungkinkan PMI melakukan pengiriman uang langsung ke rekening Bank Mandiri di Indonesia dengan cepat, aman, dan biaya efisien.

    Selain pelatihan, Mandiri Sahabatku juga menjadi bagian dari inisiatif Livin’ Around The World (LATW), yang menghadirkan layanan digital Bank Mandiri kepada nasabah diaspora.

    “Peserta diperkenalkan fitur unggulan Livin’ by Mandiri, termasuk kemudahan pembukaan rekening menggunakan SIM lokal, transaksi harian, hingga akses ke produk investasi. Bahkan, tersedia promo khusus berupa reward hingga Rp 500.000 bagi pengguna baru,” katanya.

    Setelah sukses di Kuala Lumpur, Mandiri Sahabatku akan terus diperluas ke berbagai negara penempatan PMI, sebagai bentuk nyata sinergi Bank Mandiri dalam mengakselerasi peningkatan kapasitas ekonomi para pahlawan devisa Indonesia.

    “Langkah Mandiri untuk Indonesia Maju ini juga menegaskan kontribusi perseroan terhadap agenda nasional untuk inklusi keuangan, digitalisasi layanan perbankan, serta implementasi prinsip ESG dan SDGs, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan,” katanya.

    Lihat juga Video ‘Menteri P2MI Ungkap Alasan Pekerja Migran Rentan Alami Eksploitasi’:

    (acd/acd)

  • OJK Lakukan Deregulasi Besar-besaran, Untuk Apa? – Page 3

    OJK Lakukan Deregulasi Besar-besaran, Untuk Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dengan melakukan langkah deregulasi besar-besaran di sejumlah subsektor.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa deregulasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

    Subsektor yang menjadi sasaran deregulasi antara lain industri pegadaian, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro.

    “OJK juga melakukan langkah-langkah deregulasi, diantaranya diindustri pegadaian, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga keuangan mikro,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDKB Juli 2025, Senin (4/8/2025).

    Langkah ini bertujuan memberikan keleluasaan lebih bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

    Menurutnya, deregulasi yang tepat sasaran, OJK berharap efisiensi operasional lembaga keuangan akan meningkat, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan secara lebih luas, termasuk kepada sektor-sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

     

     

  • Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pelonggaran impor food tray (nampan makanan) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan lantaran kebutuhan terhadap program ini yang besar.

    Untuk diketahui, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG karena masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Ini artinya, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pelonggaran impor food tray ini untuk kepentingan program MBG dengan kebutuhan jumlah yang besar.

    “[Pelonggaran impor] food tray ini kan memang dibuka ya itu untuk kepentingan makan bergizi gratis, karena kita banyak membutuhkan produk itu,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025). 

    Kendati demikian, Budi menyatakan pemerintah juga tetap membuka jalan bagi pengusaha dalam negeri untuk memproduksi food tray dalam memenuhi kebutuhan MBG. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Kalau misalnya di dalam negeri ada, kan kita juga tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pengusaha menilai kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menyatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima MBG di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Dia menilai, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” tandasnya.

  • Transaksi DOKU tumbuh 85 persen pada semester I 2025

    Transaksi DOKU tumbuh 85 persen pada semester I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran DOKU mencatatkan pertumbuhan transaksi sebesar 85 persen (year-on-year/yoy) pada semester I 2025.

    “Tahun lalu, di kuartal III, angka yang kami proses adalah lebih dari 300 juta. Saat ini, kami sudah memproses lebih dari 500 juta transaksi,” kata Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU Himelda Renuat dalam kegiatan taklimat media di Jakarta, Senin.

    Kategori yang menunjukkan transaksi paling dominan, menurut dia, adalah lokapasar, gim digital, dan retail.

    Dari segi metode pembayaran, virtual account (VA) masih menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Namun, QRIS, yang berada pada urutan selanjutnya, mengalami pertumbuhan pesat sebesar 1200 persen (yoy).

    “Kami mencatat 12 kali lipat dari transaksi QRIS dari tahun lalu pada tahun ini. Dan ini baru semester pertama, jadi sangat luar biasa,” ujar Himelda.

    Untuk preferensi berikutnya yaitu menggunakan uang elektronik (e-money), toko kelontong (convenience store), kartu kredit, dan lainnya.

    Dari sisi layanan produk, DOKU telah meluncurkan inovasi seperti Wallet as a Service atau WaaS untuk pengelolaan arus kas (cash flow) bisnis yang memiliki banyak cabang atau berbasis komunitas.

    Teranyar, DOKU merilis fitur PayChat yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran langsung pada aplikasi WhatsApp.

    Fitur itu mengintegrasikan layanan pesan (chat) pelanggan dengan rekapitulasi penjual, sehingga pembelian, pencatatan data, dan pembayaran bisa dilakukan dalam satu aplikasi.

    Penjual bisa membuat pesan terpersonalisasi (chatbot custom) dari dasbor terpusat DOKU, di mana penjual bisa mengatur format pemesanan (order) otomatis, pertanyaan spesifik (seperti nama, alamat, metode pengiriman, dan sebagainya), gambar, dan kebutuhan lainnya.

    Pelanggan bisa menjawab pesan chatbot dari WhatsApp, yang nantinya data akan terintegrasi secara otomatis dengan dasbor penjual.

    “Dengan kepercayaan dari penjual dan partner kami, kami bisa terus berkembang untuk bisa lebih memberikan yang terbaik kepada penjual dan konsumennya,” ujar Himelda.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif AS berlaku 7 Agustus, Pertamina tunggu regulasi impor minyak

    Tarif AS berlaku 7 Agustus, Pertamina tunggu regulasi impor minyak

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menyampaikan masih menunggu regulasi untuk mengimpor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat, menjelang berlakunya tarif resiprokal AS terhadap Indonesia pada 7 Agustus.

    “Kami masih menunggu regulasi,” ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Fadjar menyampaikan bahwa regulasi diperlukan untuk menjadi dasar langkah Pertamina untuk pembelian crude dan BBM dari Amerika Serikat.

    Pertamina telah menjajaki pembelian atau impor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal.

    Selain BBM, Fadjar menyampaikan bahwa Pertamina sebelumnya sudah melakukan kerja sama berupa penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra Pertamina di AS untuk pembelian minyak mentah.

    MoU yang ditandatangani oleh Pertamina bersama mitranya masih bersifat terbuka, sehingga nantinya menyesuaikan kebutuhan, kapasitas fiskal Indonesia, dan kesiapan kilang di dalam negeri.

    Nantinya, minyak mentah yang diimpor dari AS akan ditampung di kilang-kilang Pertamina, salah satunya Kilang Balikpapan.

    “Peningkatan volume (impor) LPG juga masih penjajakan,” kata dia lagi.

    Pada 2024, Pertamina sudah mengimpor dari AS sebesar 57 persen dari total impor LPG.

    Berdasarkan hasil negosiasi, Pertamina berencana untuk meningkatkan impor gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas/LPG) dari AS menjadi 60 persen dari total impor LPG.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.

    Adapun di luar tarif, kesepakatan perdagangan Indonesia-AS juga juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

    Di antaranya pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar merupakan model Boeing 777.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Pinjol RI Tembus Rp 83,52 T di Juni 2025, Naik 25%

    Utang Pinjol RI Tembus Rp 83,52 T di Juni 2025, Naik 25%

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding pembiayaan dari industri pinjaman daring atau peer-to-peer (P2P) lending alias pinjol mencapai Rp 83,52 triliun per Juni 2025. Angka tersebut tumbuh 25,06% secara tahunan (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan di Juni 2025 tumbuh 25,06% YoY dengan nominal sebesar Rp 83,52 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK, Agusman, dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2025 yang digelar secara daring, Senin (4/8/2025).

    Di tengah kenaikan pembiayaan, tingkat kredit macet atau TWP90 berada di posisi 2,85%, turun dari bulan Mei yang tercatat 3,19% dan April 2,93%. OJK menilai tren ini sebagai sinyal perbaikan kualitas kredit.

    Sementara itu, sektor pembiayaan lainnya juga mencatat pertumbuhan. Industri multifinance menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 501,83 triliun, naik 1,96% YoY. Pertumbuhan ini didorong pembiayaan investasi yang naik 8,16%, meski secara total melambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencatatkan kenaikan dua digit.

    “Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,96% YoY pada Juni 2025, menjadi Rp 501,83 triliun terutama didukung oleh pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 8,16%,” ujar Agusman.

    Selama Juni 2025, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank, termasuk 19 perusahaan pembiayaan, 3 perusahaan modal ventura, dan 30 penyelenggara pinjol. Sanksi ini diberikan atas pelanggaran regulasi yang berlaku, hasil pengawasan rutin, serta tindak lanjut pemeriksaan.

    Agusman juga mengungkapkan bahwa hingga Juni 2025, masih terdapat 11 dari total 96 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Dari jumlah tersebut, 5 penyelenggara tengah dalam proses analisis atas permohonan peningkatan modal disetor.

    “OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan action plan supaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal atau asing yang kredible, termasuk opsi pengembalian izin usaha,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, pada Mei 2025 lalu, outstanding pinjaman pinjol tercatat sebesar Rp 82,59 triliun atau tumbuh 27,93% YoY.

    Lihat juga Video ‘Kurangi Risiko Galbay, Score Credit Masuk ke Slip Gaji?’:

    (shc/rrd)

  • Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan adanya Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia dua kali lipat ke pasar Uni Eropa.

    “Waktu saya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pak Menko Perekonomian dan teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri) serta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kita proyeksikan bisa dua kali lipat peningkatan ekspor ke Eropa,” ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono.

    Menurut Djatmiko di Jakarta, Senin, sektor-sektor industri di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja cukup banyak seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik dan produk yang banyak digunakan akan sangat diuntungkan dengan adanya perjanjian IEU-CEPA.

    Indonesia juga kurang lebih memberikan akses pasar yang bagus buat produk-produk dari Uni Eropa yang memang dibutuhkan oleh Indonesia.

    “Kita komplementer tadi saya sampaikan, jadi tidak ada produk yang head to head. Misalnya produk permesinan berteknologi tinggi atau high-tech dari Jerman atau Prancis yang kita tidak punya, bisa untuk kita gunakan di dalam negeri sebagai bagian dari sistem atau proses produksi yang tujuannya untuk ekspor lagi,” kata Djatmiko.

    Untuk produk-produk yang high-tech dari Uni Eropa ini, Pemerintah Indonesia memang memberikan fasilitasi supaya bisa dimanfaatkan oleh sektor industri di Indonesia, termasuk misalnya alat kesehatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri tetapi diperlukan mengingat rakyat membutuhkan sistem kesehatan yang berkualitas.

    “Banyak produk-produk kesehatan dari Uni Eropa yang memang high-tech, bagus, dan kita perlu. Ini kita berikan fasilitas supaya jatuhnya bisa kompetitif di Indonesia,” ujar Djatmiko.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    Jakarta (ANTARA) – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan tahun dasar 2019.

    Jumlah tersebut, menurut Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, melampaui target perusahaan untuk 2025 yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara 20 persen dari total emisi tahun dasar 2019.

    “Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar dia.

    Penurunan emisi tersebut, lanjut Ronald, merupakan bagian dari rencana jangka panjang MedcoEnergi, yang menargetkan Net Zero emisi GRK Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

    Lebih jauh, Ronald mengatakan pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e.

    Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan penghindaran gas suar (flare avoidance) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

    Pengurangan emisi juga diperoleh dari optimalisasi proses produksi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar gas, dan mengurangi emisi gas metana.

    Ia mengatakan di wilayah offshore, panel surya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi di beberapa anjungan di South Natuna Sea Block B dan Blok Sampang.

    Penggunaan panel surya juga diterapkan pada operasi aset onshore di Indonesia. Konversi penggunaan genset ke sistem kelistrikan dilakukan di Oman, Grati Facilities (Jawa Timur), dan Rawa Gas Plant (Sumatra Selatan). Selain itu penggunaan biodiesel telah diimplementasikan untuk kapal suplai di Thailand.

    “Upaya pengurangan emisi dilakukan dengan mengacu pada standar teknis dan lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas seiring transformasi Perusahaan menuju operasi yang lebih efisien dan rendah karbon,” ujar Ronald.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.