Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • OJK Terima 8.929 Laporan Soal Pinjol Ilegal, 1.556 Entitas Diblokir

    OJK Terima 8.929 Laporan Soal Pinjol Ilegal, 1.556 Entitas Diblokir

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantongi sebanyak 8.929 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga telah menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Juli 2025.

    Secara keseluruhan, Friderica atau yang akrab disapa Kiky ini bilang, pihaknya mengantongi sebanyak 11.137 pengaduan terkait entitas ilegal periode Januari s.d 24 Juli 2025. Angka tersebut terdiri atas pengaduan tentang pinjol ilegal hingga investasi ilegal.

    “Kami telah menerima 11.137 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total pengaduan tersebut 8.929, pengaduan mengenai pinjaman online (pinjol)ilegal dan 2.208 pengaduan terkait investasi ilegal,” ujar Kiky, melalui saluran telekonferensi, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, Satgas PASTI juga telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal. Lalu OJK juga menghentikan 284 penawaran investasi ilegal di sebuah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Satgas Pasti juga menemukan dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),” ujar Kiky.

    Selain itu, OJK melalui Satgas Pasti juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon dilaporkan terkait penipuan. Terkait hal ini, juga telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Komdigi.

    Sejak peluncurannya di 22 November tahun lalu, IASC telah menerima 204.011 laporan. Angka tersebut terdiri dari 129.793 laporan disampaikan oleh para korban melalui Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), selebihnya juga dilaporkan kepada IASC sebesar 74.218 laporan.

    (shc/rrd)

  • DPR Sebut Aturan Menkeu soal Emas Perlu Penguatan Fundamental

    DPR Sebut Aturan Menkeu soal Emas Perlu Penguatan Fundamental

    Jakarta –

    Pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru guna memperkuat ekosistem emas nasional. Menanggapi hal tersebut Komisi XI DP RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kedua peraturan tersebut masih memerlukan penguatan fundamental, khususnya dalam aspek pengawasan, untuk memastikan efektivitas kebijakan dan mengamankan potensi pendapatan negara secara optimal.

    Pernyataan ini merujuk pada PMK No. 51 tahun 2025 dan PMK No. 52 tahun 2025 yang telah ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 2025.

    Menurut Misbakhun, kebijakan yang mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian emas batangan oleh bullion bank, yang disertai berbagai pengecualian strategis, merupakan sebuah langkah positif.

    Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan yang dirancang secara cermat untuk mendorong efisiensi sistem, meningkatkan likuiditas, dan menjaga daya saing sektor emas di dalam negeri di tengah tantangan pasar global. Langkah tersebut diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan industri emas yang lebih terstruktur dan transparan di Indonesia.

    “Keberhasilan implementasi PMK ini sangat bergantung pada adanya penyempurnaan lebih lanjut. Menurutnya, peraturan tersebut perlu penguatan untuk menjamin kepastian hukum dan menutup celah yang berpotensi merugikan negara,” kata dia dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Tanpa perbaikan yang solid, tujuan mulia dari penerbitan regulasi ini dikhawatirkan tidak akan tercapai sepenuhnya. Misbakhun menyoroti beberapa area krusial yang harus segera ditindaklanjuti.

    Penguatan yang dimaksud mencakup perumusan definisi operasional yang lebih rigid dan tidak multi-tafsir di dalam batang tubuh peraturan, memperjelas perlakuan skema pajak untuk transaksi emas non fisik atau digital yang volumenya terus meningkat, sebuah aspek yang belum diatur secara eksplisit.

    Di samping itu, Misbakhun menegaskan bahwa elemen terpenting yang menjadi kunci sukses kebijakan ini adalah pembangunan sistem pengawasan terpadu yang efektif. Ia memandang perlu adanya sebuah mekanisme pengawasan yang terintegrasi antar lembaga terkait untuk memantau seluruh rantai transaksi emas. Sistem ini dirancang untuk memastikan tidak ada potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik penghindaran pajak atau aktivitas ilegal lainnya, sehingga manfaat ekonomi dari sektor emas dapat dirasakan secara maksimal oleh negara dan masyarakat.

    “Pemerintah telah mengambil langkah awal yang sangat baik dengan kedua PMK ini. Kami di Komisi XI mengapresiasi visi tersebut. Namun, pekerjaan rumah kita belum selesai. Regulasi ini harus menjadi benteng yang kokoh. Oleh karena itu, perumusan definisi yang presisi, kejelasan pajak transaksi digital, dan terutama sistem pengawasan yang terintegrasi adalah kunci mutlak agar tujuan besar kita untuk efisiensi sistem dan optimalisasi penerimaan negara benar-benar tercapai tanpa ada kebocoran,” ujar Misbakhun.

    (kil/kil)

  • Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memberikan layanan pengembalian bea alias refund tiket 100% bagi pengguna yang perjalanannya terdampak insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, pada Jumat (1/8). 

    Pasalnya terdapat total 80 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung akibat kejadian tersebut. 

    KAI dalam unggahan Instagram resmi @kai121_ menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, akibat gangguan operasional perjalanan kereta api di Stasiun Pegadenbaru, Subang. Untuk itu, pihaknya memberikan fasilitas pengembalian tiket 100%, di luar bea pesan. 

    “Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan dengan keberangkatan tanggal 1-3 Agustus 2025 yang tidak jadi berangkat, karena keterlambatan atau penundaan perjalanan,” unggah PT KAI, dikutip pada Senin (4/8/2025). 

    Adapun proses refund ini dapat dilakukan dengan dua acara, yakni melalui loket stasiun online atau layanan Call Center 121. Pengembalian bea 100% dapat dilakukan secara tunai di loket stasiun online yang melayani pembatalan, atau secara transfer melalui layanan Call Center 121.

    Sebagai catatan, pengembalian bea sebesar 100% ini hanya berlaku bagi pelanggan yang tidak jadi berangkat naik kereta api, baik karena keterlambatan atau penundaan perjalanan sepanjang periode 1—3 Agustus 2025. 

    Adapun batas waktu proses pembatalan tiket melalui loket stasiun online dan Call Center 121 adalah 7×24 jam dari tanggal keberangkatan yang tertera di tiketnya.

    Untuk diketahui, insiden kereta dengan relasi Surabaya Pasar Turi—Gambir ini terjadi pada pukul 15.47 WIB. Kemudian menyebabkan gangguan sementara pada jalur hulu dan hilir serta sekitar 4 kilometer prasarana, mulai dari titik sinyal blok hingga area wesel. 

    Sementara proses evakuasi dimulai pada pukul 23:50 WIB dan berhasil diselesaikan pada keesokan paginya (2/8/2025) pukul 07:07 WIB. Setelah evakuasi sarana selesai, beragam upaya terus dilanjutkan tanpa henti ke perbaikan prasarana, untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api.

    Alhasil, jalur kereta api di Stasiun Pegadenbaru dapat kembali dilalui dengan KA Argo Lawu (KA 14) rute Gambir—Solo Balapan yang berhasil berangkat pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam

    Berikut Langkah Pembatalan Melalui Call Center 121 

    1. Sebelum melakukan panggilan, siapkan sejumlah data yang diperlukan, yaitu:

    Kode booking kereta api
    Nama penumpang
    Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Nomor rekening
    Nomor telepon
    Alamat surel (e-mail)

    2. Kemudian hubungi layanan 121 yang dapat dihubungi melalui telepon, ponsel, maupun menu bantuan pada aplikasi Access by KAI (VoIP) 

  • Pegadaian Raih Penghargaan Performance Excellence Award 2025

    Pegadaian Raih Penghargaan Performance Excellence Award 2025

    Jakarta –

    PT Pegadaian mendapatkan penghargaan Performance Excellence Award untuk kategori Excellence in Microfinance and Financial Inclusion pada ajang Investortrust BUMN Awards 2025.

    Penghargaan yang diserahkan pada Kamis (31/07) oleh Investortrust ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan dengan kinerja solid, inovasi yang menonjol, digitalisasi proses bisnis, serta komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diraih. Ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata keberhasilan dari strategi perusahaan.

    “Kami berterima kasih kepada Investortrust atas apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang secara konsisten berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan strategi kami dalam memperluas jangkauan layanan mikro dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Damar, dalam keterangan tertulis, Senin (04/08/2025).

    Damar menambahkan bahwa penghargaan ini memotivasi Pegadaian untuk terus berinovasi dan meningkatkan digitalisasi dalam produk dan layanannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama pelaku UMKM dan segmen mikro, terhadap pembiayaan yang aman, mudah, dan terpercaya.

    Di sisi lain, Pegadaian berkomitmen menjalankan program dan layanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti produk pembiayaan mikro, hingga program pembinaan UMKM, seperti GadePreneur dan The Gade Sociopreneur. Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Pegadaian sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    Sementara itu, Ketua Dewan Juri Investortrust BUMN Awards 2025, Zulkifli Zaini menyampaikan, penghargaan diberikan untuk mengapresiasi sejumlah BUMN yang mampu memberikan kinerja terbaiknya di tengah periode yang menantang saat ini.

    “Penghargaan ini juga diharapkan mampu memacu para direksi perusahaan milik pemerintah untuk terus berkinerja baik dan mampu memberikan kontribusi pada perekonomian negara, yang pada akhirnya akan bisa menopang cita-cita Indonesia sebagai negara dengan pendapatan perkapita tinggi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Penghargaan Investortrust BUMN Awards 2025 digelar dengan melibatkan para juri yang memiliki kapabilitas dalam menilai kinerja sebuah BUMN. Mereka terdiri atas Zulkifli Zaini selaku ketua tim juri, dan beranggotakan Toto Pranoto yang merupakan akademisi dan pengamat BUMN, serta Suria Dharma yang merupakan Deputy President Director Samuel Sekuritas, dan CEO Investortrust.id Primus Dorimulu.

    Damar mengatakan dengan semangat mengEMASkan Indonesia, Pegadaian hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui lebih dari 4000 outlet dan 240 ribu Agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudahan akses produk dan layanan melalui aplikasi Pegadaian Digital dan berbagai channel seperti Bank, E-Commerce dan aplikasi investasi.

    “Pegadaian sebagai perusahaan keuangan Non-Bank berkomitmen untuk terus memberikan solusi finansial untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan, tentunya dengan tetap menjaga tata kelola yang rapi dan transparan sesuai dengan arahan Danantara,” jelas Damar.

    “Pegadaian juga merupakan lembaga pembiayaan sosial yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan inklusif. Dengan berbagai inovasi layanan dan program sosial, Pegadaian terus berupaya menciptakan dampak positif bagi komunitas dan masyarakat secara luas,” imbuhnya.

    Pada Desember 2024, Pegadaian resmi menjadi pelopor usaha Bulion dengan mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Produk dan layanan Pegadaian dapat diakses baik secara konvensional maupun digital melalui aplikasi Pegadaian Digital yang dapat di unduh melalui AppStore maupun PlayStore. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pegadaian.co.id

    (prf/ega)

  • 3 BUMN Reasuransi Mau Merger, Ini Pesan OJK

    3 BUMN Reasuransi Mau Merger, Ini Pesan OJK

    Jakarta –

    Tiga perusahaan reasuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direncanakan akan melakukan merger. Perusahaan tersebut yakni PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) dan PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan upaya konsolidasi tersebut positif selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko.

    “OJK memandang bahwa upaya konsolidasi sejumlah perusahaan asuransi dan reasuransi milik BUMN merupakan langkah positif, tentunya selama dilaksanakan secara prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ogi dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025).

    Ogi menyebut untuk mengelola risiko membutuhkan kapasitas permodalan yang memadai, di mana salah satu cara peningkatan kapasitas adalah dengan melakukan konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki pengendali yang sama. Dengan begini diharapkan dapat memperkuat kondisi perusahaan.

    “Konsolidasi untuk asuransi dan reasuransi diharapkan dapat memperkuat struktur industri, peningkatan efisiensi operasional, serta memperkuat permodalan dan tingkat solvabilitas perusahaan,” jelasnya.

    Langkah konsolidasi juga diyakini dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, khususnya industri perasuransian dan mendukung ketahanan serta daya saing sektor reasuransi nasional dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan. Meski begitu, Ogi mengaku masih menunggu dokumen resmi terkait rencana merger tiga perusahaan reasuransi BUMN.

    “Jadi adanya rencana untuk merger tiga perusahaan reasuransi yang dimiliki oleh pemerintah antara lain Indonesia Re, Nasional Re dan Tugu Re, kami saat ini masih menunggu secara resmi rencana tersebut karena sampai dengan saat ini kami belum menerima dokumen resmi dari pemerintah atau Danantara,” imbuhnya.

    OJK pada dasarnya memang mendorong perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki pengendali sama untuk melakukan konsolidasi. Hal itu tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mencakup kewajiban spin off unit usaha syariah paling lambat 31 Desember 2026.

    Selain itu, ada juga POJK Nomor 23 Tahun 2023 mengenai perizinan perusahaan perasuransian yang mengatur peningkatan permodalan asuransi dan reasuransi yang dimulai tahun 2026 tahap I dan 2028 tahap II. Kemudian ada POJK Nomor 36 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan perusahaan perasuransian yang mengatur mengenai pemurnian unit usaha penjaminan di perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi wajib membentuk unit usaha penjaminan pada 2025.

    (acd/acd)

  • RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Global Energy Monitor (GEM) mencatat Indonesia memimpin perluasan kapasitas tambang batu bara di Asia Tenggara dengan 31 juta ton per tahun (Mtpa) proyek yang sedang dikembangkan.

    Dari sekitar 135 Mtpa kapasitas tambang batu bara dalam perencanaan di 12 negara Asia, kecuali China, Indonesia dan Pakistan berkontribusi lebih dari setengahnya.

    Manajer Proyek Global Coal Mine Tracker GEM Dorothy Mei menilai peningkatan tambang batu bara itu berpotensi menaikkan emisi gas rumah kaca metana dan memperburuk krisis iklim.

    Dia lantas mengungkapkan, dari 31 Mtpa proposal tambang batu bara di Indonesia, sebanyak 15 Mtpa dalam tahap konstruksi dan 16 Mtpa dalam perencanaan. Sekitar 94% dari proyek tambang baru tersebut memproduksi batu bara termal guna memenuhi pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor.

    Namun, tercatat juga terdapat lebih dari 40 proyek baru di Indonesia masih berada di tahap sangat awal tanpa data kapasitas yang jelas. Tak hanya itu, kata Dorothy, pemerintah kini gencar mengeksplorasi cadangan batu bara metalurgi (coking coal) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dari Rusia, Australia, dan China. Padahal, ekspansi tambang batu bara ini berisiko bagi Indonesia.

    “Dengan Tiongkok dan India menyerap hampir dua pertiga ekspor batu bara Indonesia pada 2023, sektor ini menghadapi risiko keekonomian dan ancaman menjadi aset terlantar [stranded asset]. Hal ini terlihat pada awal 2025 ketika ekspor batu bara Indonesia anjlok ke titik terendah dalam tiga tahun, akibat meningkatnya produksi domestik di kedua negara tersebut,” kata Dorothy melalui keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, tercatat terdapat 2.270 Mtpa proyek batu bara dalam berbagai tahap pengembangan di 30 negara di dunia. Secara global, Indonesia menempati peringkat delapan negara dengan proposal tambahan kapasitas tambang batu bara terbesar.

    Sementara itu, China memimpin dengan margin yang sangat signifikan dengan tambahan kapasitas mencapai 1.350 Mtpa.

    Dorothy menyebut, jika semua proposal tambang baru ini terealisasi, diperkirakan terdapat 15,7 juta ton metana akan dilepas ke udara setiap tahunnya atau setara 1,3 miliar ton CO₂e, melebihi total emisi tahunan Jepang pada 2022.

    Alhasil, emisi gas rumah kaca global akan melejit menjadi 6 miliar ton CO₂e, setara dengan emisi Amerika Serikat (AS) sebagai polutan terbesar kedua dunia.

    Padahal, dari 30 negara dengan proyek tambang batu bara baru dalam pengembangan, 21 di antaranya merupakan penandatangan Global Methane Pledge, termasuk Indonesia. Meski demikian, hanya beberapa negara yang telah menyampaikan rencana mitigasi metana yang konkret.

    Peneliti Senior di GEM Tiffany Means menegaskan bahwa jika negara-negara ini benar-benar berkomitmen pada target iklim, solusinya bukanlah melanjutkan pengembangan tambang batu bara dengan aksi mitigasi yang tidak jelas.

    “….tetapi menghentikan proyek baru sepenuhnya. Strategi paling efektif untuk ini sangat jelas, yakni biarkan batu bara tetap di dalam tanah,” kata Tiffany.

    Sementara itu, Policy Strategist CERAH Wicaksono Gitawan mengatakan, tindakan Indonesia untuk mendorong ekspansi tambang batu bara tidak sesuai dengan target transisi energi dan komitmen iklim sesuai Perjanjian Paris.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa Indonesia siap menggunakan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, dalam lawatannya ke Brasil bulan lalu.

    “Dibanding ekspansi batu bara, seharusnya pemerintah mulai serius menyiapkan kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dengan lebih masif dan menghentikan penggunaan batu bara secara berlebihan,” Wicaksono.

  • Rakerkonas 2025, Apindo Bertekad ‘Jemput’ Indonesia Emas 2045

    Rakerkonas 2025, Apindo Bertekad ‘Jemput’ Indonesia Emas 2045

    Bandung, Beritasatu.com – Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen organisasi. Agenda ini digelar di eL Royale Hotel, Bandung, Jawa Barat, mulai Senin (4/8/2025) hingga Rabu (6/8/2025).

    Mengusung tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045”, Apindo meyakini impian memajukan perekonomian nasional dapat dicapai, meski bukan hal yang mudah. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Apindo berkomitmen untuk bersikap proaktif.

    “Dengan semangat incorporated, kita menuju Indonesia Emas. Jadi, Indonesia Emas 2045 itu tidak menunggu kita, tetapi kita yang harus mengejar mereka dan untuk berhasil, kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Kita perlu bekerja sama, baik itu dengan pemerintah, kemudian dengan para pengusaha, juga masyarakat, dan juga banyak, seperti media misalnya. Jadi itu untuk menuju kita ke berhasil,” ujar Ketua DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik.

    Ning menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar seiring perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, adaptasi menjadi hal yang penting dalam menghadapi dinamika tersebut.

    “Saya mau menyampaikan juga bahwa what already brought us here cannot bring us there. Jadi, kita itu memang sekarang ini, tadi disampaikan oleh bu ketua, banyak sekali tantangan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, sehingga kita juga harus berusaha beradaptasi dengan strategi-strategi yang kita lakukan,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan, Rakerkonas 2025 bertujuan untuk mendengar langsung masukan dari para pelaku usaha. Salah satu kegiatan dalam rangkaian acara ini adalah pembukaan Apindo Expo & UMKM Fair 2025.

    “Memang tujuan kami untuk konsolidasi organisasi, semua elemen organisasi. Kita memang melihat begitu banyak kasus yang dihadapi para pelaku usaha, dan ini kesempatan kita juga untuk mendengar masukan-masukan dari para pelaku di seluruh Indonesia, dari semua, terwakili semua provinsi di Indonesia,” jelas Shinta.

    Rakerkonas juga menjadi kesempatan strategis bagi para pengusaha untuk berdialog langsung dengan sejumlah menteri. Kegiatan ini menjadi wadah sosialisasi sekaligus penyerapan kebijakan pemerintah.

    “Kami nanti akan berdialog dengan beberapa menteri-menteri, yang juga jadi kesempatan untuk kita menyampaikan secara langsung, maupun mendengar program yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Selain konsolidasi dan dialog, Rakerkonas menjadi ajang evaluasi kinerja tahunan APINDO serta penyusunan program kerja untuk tahun mendatang.

    “Kesempatan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun, tetapi juga menyiapkan program kerja satu tahun berikutnya. Yang penting memang ini situasi yang sedang dialami, situasi ekonomi yang sedang dialami saat ini, baik itu secara global maupun domestik, memang bukan situasi yang mudah buat para pelaku,” tambah Shinta.

    “Makanya topiknya kita ambil, temanya kebersamaan ini melalui spirit semangat Indonesia incorporated, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia maju. Jadi, di sini apa pun halangan dan tantangan yang dihadapi, salah satu jawabannya adalah melalui Indonesia incorporated,” tutupnya.

  • Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Jakarta –

    Realisasi lifting minyak hingga 30 Juli 2025 mencapai 608 ribu barel per hari (bph). Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605 ribu bph.

    Anggota Komisi XII DPR Mukhtarudin mengungkapkan capaian ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki prospek yang kuat di sektor energi. Peningkatan produksi ini didorong oleh optimalisasi lapangan strategis seperti Banyu Urip, Forel, dan Terubuk, serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien.

    “Ini bukan hanya soal 608 ribu barel, tapi juga bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat memutus rantai penurunan selama 16 tahun,” kata dia dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Politisi asal Kalimantan Tengah ini memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), dan Pertamina yang dinilai berhasil menjaga kinerja hulu migas melalui koordinasi dan strategi yang solid.

    “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas. Tanpa sinergi yang kuat, target ini tidak mungkin tercapai,” ujr dia.

    Menurut Mukhtarudin, keberhasilan ini memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Tambahan lifting migas akan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan impor minyak, dan memperkuat neraca perdagangan energi. “Pendapatan tambahan ini akan memperbesar ruang fiskal untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” jelas dia.

    Meski demikian, Mukhtarudin mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menekankan pentingnya memperkuat investasi hulu melalui eksplorasi cadangan baru dan optimalisasi lapangan yang ada, disertai insentif fiskal serta regulasi yang lebih sederhana agar mampu menarik investor global.

    Selain penguatan investasi, Mukhtarudin juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi. “Kedaulatan energi bukan hanya soal migas, tetapi juga bagaimana kita menyeimbangkan peningkatan produksi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Momentum ini harus menjadi batu loncatan menuju energi hijau,” ujar dia.

    Fraksi Golkar, lanjut Mukhtarudin, berkomitmen untuk mengawal kebijakan strategis di sektor energi agar setiap langkah berpihak kepada kepentingan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global. “Kami ingin capaian ini menjadi pemicu inovasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan energi,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Kemendag Buka-bukaan Alasan Ritel Tarik Beras Buntut Kasus Oplosan

    Kemendag Buka-bukaan Alasan Ritel Tarik Beras Buntut Kasus Oplosan

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons ritel modern yang menarik stok beras premium dari peredaran. Penarikan itu dilakukan ritel modern buntut kasus beras oplosan yang tengah ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Sofwan mengatakan stok beras di ritel ada dan tidak ditarik. Namun, ritel modern berhati-hati dalam menjual beras.

    “Kemarin kita juga komunikasi dengan Aprindo. Aprindo itu sebenarnya nggak menarik, cuma sekarang itu lebih berhati-hati menerima beras baru dari pembelian. Mereka betul-betul melakukan pengecekan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya yang repot di mereka juga,” kata dia ditemui di Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Kemendag Bantah Beras Langka di Ritel

    Oleh karena itu, stok beras premium di rak ritel modern minim karena proses pengecekan yang dilakukan ritel modern diperketat. Ia membantah terjadi kelangkaan stok beras premium di ritel.

    “Mereka harus pastikan apa yang tercantum dalam kemasannya, beratnya berapa, mereka verifikasi. Kemudian SNI-nya bagaimana, mereka juga verifikasi sehingga memang beras-beras yang dipajang pada akhirnya dari gerai-gerai anggota Aprindo itu agak lambat perputarannya,” ucapnya.

    “Karena ada proses verifikasi di situ. Jadi, bukan langka karena ditarik ya, tapi karena memang verifikasinya lama, memang verifikasi,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag, Moga Simatupang menegaskan pemerintah tidak merekomendasikan penarikan beras premium dari peredaran guna mengantisipasi kelangkaan beras di konsumen. Sebagai tindak lanjut kasus beras tidak sesuai takaran hingga pengoplosan, pemerintah telah meminta produsen untuk menurunkan harga.

    “Nggak, yang jelas pemerintah tidak minta menarik. Pemerintah hanya minta supaya ritel modern menyesuaikan harga terhadap komoditas beras yang tidak sesuai takaran kemarin dan mutunya juga, tapi untuk mencegah kelangkaan kan pemerintah tidak merekomendasikan untuk ditarik, tapi menyesuaikan harganya,” pungkasnya.

    Ritel Tarik Beras

    Sebelumnya, ritel modern seperti, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi masih menarik sejumlah merek beras dari peredaran. Langkah ini dilakukan buntut kasus beras oplosan yang tengah diusut Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan penarikan sejumlah merek beras ini dilakukan karena pihaknya telah mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Ia menegaskan, bahwa ritel bukan pihak yang memproduksi beras yang diumumkan telah dioplos.

    Salah satu ancaman yang baru-baru ini datang dari Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Jawa Barat. Solihin mengatakan dalam surat yang diterima, massa aksi meminta agar ritel modern tidak men-display beras yang telah terindikasi oplosan.

    “Saya dikirimkan rencana unjuk rasa dari masyarakat atau mahasiswa yang menginginkan beras yang terindikasi oplosan supaya tidak di-display. Kalau ada begitu gimana? Kita akan tetap display dan diunjuk rasa? Kemarin juga sudah ada yang unjuk rasa ke kantor pusat. Kemudian, beberapa polres juga masih ada yang memanggil,” kata dia kepada detikcom, Kamis (31/7/2025).

    (ada/ara)

  • BRI Salurkan BSU Sebesar Rp 2,25 Triliun ke 3,76 Juta Penerima Manfaat

    BRI Salurkan BSU Sebesar Rp 2,25 Triliun ke 3,76 Juta Penerima Manfaat

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyebutkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mencapai Rp 2,25 triliun yang disalurkan ke 3,76 juta rekening nasabah penerima manfaat. BSU itu bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja dan pemulihan ekonomi nasional.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap. Hal itu sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” kata Riko dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp 600 ribu.

    Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif.

    Dia mengatakan dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

    “Penugasan ini bukan hanya soal penyaluran dana bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur BRI yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bagian penting dari peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Riko.

    Dia mengatakan BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp 1,92 triliun.

    “Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” tutupnya.

    (akn/ega)