Jenis Media: Ekonomi

  • Menyulam Mimpi di Bahodopi

    Menyulam Mimpi di Bahodopi

    Bisnis.com, JAKARTA – Jauh-jauh Rama Yasalam Pangalila merantau dari Palu ke Morowali. Jarak dua kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah itu kira-kira sekitar 500 kilometer. Jika menggunakan armada darat, perjalanan yang ditempuh dari Palu menuju Morowali kurang lebih 13 jam.

    Tekad Rama—panggilan Rama Yasalam Pangalila— sudah bulat. Selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dia memilih untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Industri Logam Morowali.

    Politeknik Industri Logam Morowali (PILM) merupakan perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Lokasi kampus itu di Kecamatan Bahodopi, tak jauh dari Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebuah kawasan industri terintegrasi terbesar di Sulawesi Tengah.

    “Saya sudah masuk semester empat, menuju ke tugas akhir,” kata Rama ketika menceritakan keputusannya merantau dari Palu ke Morowali.

    Di PILM, Rama mengambil jurusan Teknik Perawatan Mesin. Pendidikan kejuruan yang dikembangkan PILM disesuaikan dengan kebutuhan pasar setempat, yakni untuk memenuhi tenaga kerja untuk kawasan industri.

    Salah satu yang menarik dari politeknik itu, mahasiswa yang belajar juga memperoleh bekal pengetahuan Bahasa Mandarin. Bahkan, mahasiswa tingkat akhir yang sudah memiliki level tertentu dalam penguasaan Bahasa Mandarin, bisa mendapatkan kesempatan untuk dikirim ke China untuk mendalami teknologi terbaru.

    “Kalau ada kesempatan, saya juga ingin bisa belajar sampai ke China,” ujarnya.

    PILM memiliki tiga program studi setara Diploma 3 yakni Teknik Listrik dan Instalasi, Teknik Perawatan Mesin, dan Teknik Kimia Mineral.

    Kampus tersebut pertama kali dibangun pada 2015 di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektare yang merupakan hibah dari IMIP. Kegiatan akademik pertama di PILM berlangsung pada 2017.

    Menurut Direktur PILM Agus Salim Opu, kehadiran PILM sejatinya untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil untuk memasok kebutuhan di kawasan yang sejalan dengan program pemerintah terkait penghiliran nikel.

    Setiap tahun, Agus Salim menuturkan, PILM menerima 224 mahasiswa yang diseleksi melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri. Selama menempuh pendidikan sepanjang 6 semester, para peserta didik tidak dipungut biaya oleh PILM.

    Kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh PILM terintegrasi dengan IMIP. Setiap mahasiswa beroleh kesempatan untuk menempuh kegiatan pembelajaran selama 4 semester di lingkungan kampus dan 2 semester di kawasan.

    Pihak kampus bekerja sama dengan tenant di IMIP untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja magang guna memperkuat pengalaman terjun ke lapangan.

    “Mereka yang magang ini sudah memperoleh insentif dari tempat mereka bekerja. Ada yang sewaktu magang, kinerjanya bagus, lalu ditawari pekerjaan tetap oleh tenant. Hampir 70% mahasiswa kami terserap di IMIP setelah magang. Sisanya 30% lewat jalur normal. Semua lulusan kami diserap tenant di IMIP,” kata Agus Salim Opu.

    Tahun ini, dia menuturkan, pihaknya membuka kesempatan bagi mahasiswa yang hendak magang di luar negeri dengan durasi selama 6 bulan dengan syarat tertentu.

    “Ini sedang kami upayakan mahasiswa bisa magang ke China. Syaratnya mereka memiliki HSK [Hanyu Shuiping Kaoshi]—semacam syarat TOEFL— di level tertentu untuk magang di China selama 6 bulan dan 6 bulan di pabrik,” ujar Agus.

    Dengan model pembelajaran tersebut, harapannya mahasiswa lebih termotivasi dan dapat memetik pengalaman apabila kembali ke Tanah Air. Apalagi, katanya, Kawasan IMIP dan wilayah Morowali secara umum memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah secara optimal.

    “Pabrik di IMIP itu lengkap. Mulai jalur dari tanah diolah menjadi stainless, tanah menjadi karbon, tanah menjadi baterai. Kami di sini sudah mampu mengolah ore [bijih] menjadi setengah baterai. Nah, dari setengah baterai menjadi baterai ini kami belum bisa. Ini yang terus kami pelajari,” katanya.

    Produk lembaran baja gulung yang diproduksi salah satu tenant di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

    Kontribusi IMIP

    Keberadaan IMIP di Morowali dimulai sejak 2013 yang diawali dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia yang kala itu diwakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping.

    Setahun kemudian, pada 2014, kawasan IMIP mulai beroperasi. Selanjutnya, pada 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan smelter pertama di kawasan itu yakni PT Sulawesi Mining Investment (SMI).

    Kawasan itu terus berkembang hingga saat ini dengan investor berasal dari China, Korea, Jepang, Australia, dan Indonesia.

    Menurut Direktur Komunikasi IMIP Emilia Bassar, kawasan IMIP dihuni kurang lebih 50 tenant, baik yang sudah beroperasi secara penuh maupun dalam tahap konstruksi dan perencanaan.

    Beberapa tenant utama di kawasan itu, antara lain Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Dexin Steel Indonesia (DSI), QMB New Energy Materials, Huayue Nickel Cobalt Indonesia (HYNC), CNGR Ding Xing New Energy (CDNE), dan Merdeka Tsinghan Indonesia (MTI).

    Dari kawasan itu muncul hasil produksi yang terbagi menjadi empat klaster yakni pertama, baja tahan karat (stainless steel); kedua, baja karbon (carbon steel); ketiga, bahan baku baterai kendaraan listrik; dan keempat, pendukung lainnya.

    Beberapa kegiatan produksi di kawasan tersebut bahkan tercatat memiliki tingkat produksi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Emilia Bassar menuturkan, dari sisi investasi di kawasan IMIP telah mencapai US$34,3 miliar sejak 2015 hingga 2024.
    Dari sisi kontribusi devisa ekspor, katanya, mencapai US$15,44 miliar pada 2024. Nilai itu tidak jauh berbeda dari periode 2023 sebesar US$15,49 miliar dan US$15,03 miliar pada 2022.

    Jumlah tenaga kerja yang terserap di Kawasan IMIP hingga Juni 2025 sebanyak 85.820 orang.

    “Kami pada tahun ini masih akan fokus pada hilirisasi nikel, memperkuat klaster baterai untuk kendaraan listrik, dan mengimplementasikan rencana penggunaan listrik berbasis energi baru terbarukan,” ujar Emilia.

    Kehadiran IMIP dengan jumlah tenaga kerja yang besar itu turut memberikan keuntungan ekonomi bagi warga di Bahodopi dan sekitarnya. Setidaknya terdapat 7.643 kegiatan usaha di sekitar kawasan industri tersebut.

    Berdasarkan data, kegiatan usaha terbanyak di wilayah sekitar IMIP yakni kios dan pertamini (layanan penjualan bahan bakar minyak) yang sebanyak 981 usaha, jasa penjualan makanan dan minuman kios, konter pulsa, agen perbankan, hingga bengkel.

    Dari pengamatan Bisnis, layanan jasa perbankan berupa konter pengiriman uang melalui jasa agen Laku Pandai cukup marak di sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi. Nilai transaksinya ratusan juta hingga miliaran di sejumlah gerai Laku Pandai.

    Dari pengalaman mendatangi langsung kawasan IMIP, aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah setempat adalah penataan ruang, penguatan infrastruktur jalan, dan pengelolaan sampah.

    Satu-satunya jalur, jalan Trans Sulawesi dapat dikatakan tidak cukup layak untuk menopang Morowali sebagai sebuah kawasan industri berskala besar yang terus berkembang.

    “Kalau di kawasan, tentu menjadi tanggung jawab kawasan. Tapi kalau di luar kawasan, mestinya bersama-sama dengan pemerintah daerah.”

  • Dukung pemenuhan SPM jalan tol, JNT lakukan pekerjaan SFO di ruas tol Belmera

    Dukung pemenuhan SPM jalan tol, JNT lakukan pekerjaan SFO di ruas tol Belmera

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Dukung pemenuhan SPM jalan tol, JNT lakukan pekerjaan SFO di ruas tol Belmera
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) melalui Representative Office 1 JNT kembali melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berupa Scrapping Filling Overlay (SFO) di Ruas Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa (Belmera).

    Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Ahmad Fikri mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Jasa Marga untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol.

    “Pekerjaan ini akan dilaksanakan mulai Sabtu, 2 Agustus 2025 hingga Sabtu, 16 Agustus 2025 pada kedua arah, baik arah Belawan maupun arah Tanjung Morawa” ucap Fikri seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Senin (4/8). 

    Fikri juga menjelaskan guna meminimalkan potensi gangguan terhadap lalu lintas harian, waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu:
    1) Pagi, pukul 08.00 – 17.00 WIB; dan
    2) Malam, pukul 20.00 WIB – 05.00 WIB.

    Adapun rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan, ialah sebagai berikut:

    Arah Tanjung Morawa
    1) Senin, 04 Agustus 2025 dilaksanakan di km 30+111,70 s.d. km 30+211,70 (Malam)
    2) Rabu, 13 Agustus 2025 dilaksanakan di km 24+528 s.d. km 24+775 (Malam)
    3) Kamis, 14 Agustus 2025 dilaksanakan di km 16+573 s.d. km 16+690 (Malam)
    4) Jumat, 15 Agustus 2025 dilaksanakan di km 16+449,50 s.d. km 16+573 (Malam)
    5) Sabtu, 16 Agustus 2025 dilaksanakan di km 16+149,50 s.d. km 16+290,50 (Malam)

    Arah Belawan
    1) Sabtu, 02 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 10+704,50 s.d. km 10+668,50 (Pagi)
    – km 10+638,50 s.d. km 10+569,50 (Pagi)
    2) Selasa, 05 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 30+080,50 s.d. km 30+111,70 (Malam)
    – km 30+005 s.d. km 30+067,50 (Malam)
    3) Rabu, 06 Agustus 2025 dilaksanakan di km 28+564 s.d. 28+460 (Malam)
    4) Kamis, 07 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 28+668 s.d. km 28+564 (Malam)
    – km 0+023,50 s.d. km 0+076,50 (Pagi)
    5) Jumat, 08 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 26+078,50 s.d. km 25+974,50 (Malam)
    – km 0+076,50 s.d. km 0+173,50 (Pagi)
    6) Sabtu, 09 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 26+182,50 s.d. km 26+078,50 (Malam)
    – km 0+196,50 s.d. km 0+023,50 (Pagi)
    7) Senin, 11 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 26+286,50 s.d. km 26+182,50 (Malam)
    – km 0+425 s.d. km 0+196,50 (Pagi)
    8) Selasa, 12 Agustus 2025 diaksanakan di:
    – km 26+389,50 s.d. km 26+286,50 (Malam)
    – km 1+248,50 s.d. km 1+148,50 (Pagi)
    9) Rabu, 13 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 1+313,50 s.d. km 1+248,50 (Pagi)
    – km 1+418,50 s.d. km 1+388,50 (Pagi)
    10) Kamis, 14 Agustus 2025 dilaksanakan di km 1+518,50 s.d. km 1+418,50 (Pagi)
    11) Jumat, 15 Agustus 2025 dilaksanakan di:
    – km 1+562,50 s.d. km 1+518,50 (Pagi)
    – km 1+646 s.d. km 1+616 (Pagi)
    12) Sabtu, 16 Agustus 2025 dilaksanakan di km 1+735,50 s.d. km 1+646 (Pagi) 

    Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan ini. Pengguna jalan juga diimbau untuk berhati-hati, mengatur waktu dan rute perjalanan, memastikan kecukupan BBM dan saldo kartu uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Perbandingan Harga Beras RI vs Negara Asia Tenggara

    Perbandingan Harga Beras RI vs Negara Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras di Indonesia kembali menjadi sorotan ketika pemerintah merombak aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) di pasaran.

    Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa per 1 Agustus 2025, rata-rata harga beras premium secara nasional masih berada di atas HET, kendati mulai menunjukkan tren penurunan.

    Harga beras premium di zona 1 tercatat turun dari Rp15.497 menjadi Rp15.486 per kg, zona 2 relatif stagnan dari Rp16.591 menjadi Rp16.590, sedangkan harga di zona 3 melandai dari Rp18.390 menjadi Rp18.298 per kg.

    Terkait ini, Bapanas tengah mematangkan regulasi terkait dengan pengaturan HET beras dan klasifikasi mutu beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa nantinya akan diterapkan periode transisi untuk penerapan aturan baru tersebut.

    “Akan ada pembedaan harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Timur. Itu juga kita harus atur karena tidak mungkin Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa ada zonasi,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Namun demikian, dia menyebut bahwa keputusan final di meja Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan bahwa kelas mutu beras dari premium dan medium akan disederhanakan menjadi beras reguler dan beras khusus.

    Pengaturan HET disebut hanya akan berlaku untuk beras reguler sebagai batas atas di pasaran, sedangkan regulasi anyar beras khusus mengharuskan pelaku usaha untuk memegang sertifikat terhadap merek terkait.

    Perbandingan Harga Beras RI dan Negara Lain

    Mengacu data Global Product Prices per April 2025, harga rerata beras dari 80 negara yang dihimpun mencapai US$2,18 atau setara dengan Rp35.712,76 per kg (asumsi kurs Rp16.382). Nominal tersebut berlaku untuk beras putih bulir panjang ukuran 1 kg.

    Berdasarkan data yang sama, harga beras paling rendah tercatat di Bangladesh sebesar US$0,61 per kg alias senilai Rp9.993,02. Sementara itu, Jepang mencatatkan harga beras tertinggi senilai US$6,34 per kg atau setara dengan Rp103.861,88.

    Menilik negara-negara kawasan Asia Tenggara, harga beras di Indonesia tertera sebesar US$0,91 atau setara dengan Rp14.900 per kg. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-76 negara dengan harga beras termahal di dunia.

    Lebih lanjut, terdapat Vietnam yang memiliki harga beras senilai US$0,99 alias senilai Rp16.218 per kg. Vietnam pun berada satu setrip di atas Tanah Air alias urutan ke-75.

    Pada peringkat ke-71, Thailand memiliki rerata harga beras senilai US$1,08 atau setara dengan Rp17.692,56 per kg. Dua peringkat di atasnya atau pada urutan ke-69, Singapura membukukan harga beras per kg yang mencapai US$1,16 atau senilai Rp19.003,12.

    Selain itu, terdapat Filipina di peringkat ke-64 dengan rata-rata harga sejumlah US$1,44 atau Rp23.590,08 per kg. Malaysia tercatat memiliki harga beras termahal di kawasan Asia Tenggara atau peringkat ke-19 di dunia, dengan nilai US$2,71 atau sekitar Rp44.395,22 per kg.

  • Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

    Bisnis.com, BORA – Badan Bank Tanah (BBT) tengah menggodok realisasi pelaksanaan reforma agraria yakni penyaluran 1.550 hektare (ha) lahan untuk masyarakat di wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

    Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menjelaskan bahwa hal itu dilakukan sejalan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Panjang yang telah ditetapkan oleh Komite Pengawas Badan Bank Tanah.

    Dalam penjelasannya, pelaksanaan reforma agraria itu bakal berbentuk pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan (HPL) Bank Tanah selama 10 tahun bagi masyarakat.

    Apabila dalam kurun waktu 10 tahun itu penggunaannya dinilai sesuai dengan rencana kerja, maka lahan tersebut bakal ditingkatkan status hukumnya menjadi sertifikat hak milik (SHM).

    “Dalam program reformasi agraria walaupun dia masih hak pakai, tapi akan jadi hak milik setelah 10 tahun, sepanjang dimanfaatkan,” jelasnya saat ditemui di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (4/8/2025).

    Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan hak pakai tersebut, Bank Tanah mengaku bakal menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga (k/l) lainnya, di antaranya Kementerian UMKM dalam rangka mendorong pembentukan usaha mikro masyarakat.

    Pada saat yang sama, Team Leader Project Poso Badan Bank Tanah Mahendra Wahyu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi izin pengelolaan lahan (HPL) seluas 7.075 ha di Sulawesi Tengah.

    Perinciannya, seluas 6.600 ha merupakan HPL di Kabupaten Poso, 160 ha pengelolaan lahan di Kabupaten Sigi, dan 315 ha di Kabupaten Parigi Moutong.

    Adapun, pelaksanaan reforma agraria berupa penyaluran 1.550 ha lahan itu dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diteken pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Di Poso, kami akan menjalankan program Reforma Agraria seluas 1.550 hektare dari total 6.600 hektare, sesuai dengan Perpres No. 62 Tahun 2023,” tandasnya.

    Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Bank Tanah yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

    Dalam beleid itu, Badan Bank Tanah diwajibkan untuk menyediakan paling sedikit 30% dari HPL Badan Bank Tanah untuk reforma agraria.

    Adapun, subjek reforma agraria tersebut merupakan masyarakat yang bakal diberikan hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun dan akan diberikan SHM apabila telah dimanfaatkan dengan baik.

    Secara teknis, Bank Tanah bakal menyiapkan lahan reforma agraria, sementara verifikasi subjek dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh bupati/wali kota.

  • Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

    Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis kinerja ekspor Indonesia ke Eropa akan meningkat dengan adanya perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memperkirakan ekspor Indonesia ke Eropa akan melambung jika perjanjian IEU—CEPA ini berlaku ke depan. Adapun, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    “Nanti harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik bahwa sebelum diberlakukan IEU—CEPA pun ekspor kita terus mengalami peningkatan,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa perjanjian IEU—CEPA diharapkan bisa ditandatangani pada September 2025. “IEU-CEPA, mudah-mudahan bulan September sudah bisa kita tandatangani,” imbuhnya.

    Dia juga menjelaskan perundingan perjanjian IEU—CEPA yang berlangsung selama 10 tahun alias 1 dekade ini lantaran kedua negara harus mementingkan kepentingan nasional. 

    “Kenapa menjadi lama? Karena tentu kita mementingkan kepentingan nasional sehingga prosesnya pun tidak mudah, baik itu bagi Indonesia maupun bagi EU,” ujarnya.

    Budi menuturkan bahwa negosiasi atau kesepakatan IEU—CEPA ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak, yakni Indonesia dan Uni Eropa. Apalagi, nantinya Indonesia memiliki akses yang lebih luas di Eropa, yakni 27 negara.

    “Perdagangan kita akan meningkat surplus [dengan Eropa]. Dengan demikian, sebenarnya kita lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan akses pasar,” sambungnya.

    Untuk itu, dia berharap ekspor Indonesia ke Eropa akan meningkat seiring adanya perjanjian IEU—CEPA. “Bahkan beberapa pengamat bisa memprediksi bisa meningkat atau total trade kita itu bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau sekarang sekitar US$30 miliar, maka ke depannya bisa mencapai US$60 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi juga memastikan komoditas yang diekspor Indonesia ke pasar Eropa tidak akan mengganggu kepentingan nasional.

    “Jadi kita mencari kepentingan bersama, baik EU maupun Indonesia, di dalam menegosiasikan komoditas apa yang bisa masuk di masing-masing negara,” tuturnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan produk-produk ekspor Indonesia, seperti tekstil hingga kelapa sawit dan turunannya akan dikenai tarif 0% dalam perjanjian IEU—CEPA.

    “Jadi untuk apparel contohnya, dapat zero [tariff] saat Entry Into Force atau EIF [tahap pemberlakuan]. Jadi alas kaki, apparel, tekstil, makanan olahan, bahkan sawit dan turunannya, semua akan dapat Entry Into Force,” kata Djatmiko dikutip dari Antara, Senin (4/8/2025).

    Dia mengatakan bahwa arsitektur dan ruang lingkup IEU-CEPA salah satunya adalah akses pasar barang yakni komitmen eliminasi kedua pihak di mana 98% dari total pos tarif dan 99% dari total nilai impor.

    Adapun, akses pasar optimal untuk produk dengan keunggulan komparatif, antara lain alas kaki, tekstil dan produk tekstil, perikanan, makanan olahan, sawit dan turunannya termasuk biodiesel, elektronik, hasil pertanian dan kehutanan, serta besi baja.

  • Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 51%, Stasiun Thamrin-Monas Beroperasi 2027

    Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 51%, Stasiun Thamrin-Monas Beroperasi 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan konstruksi proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu/MRT fase 2A rute Utara—Selatan yang melanjutkan rute Thamrin ke Kota tercatat telah mencapai 51,31% per Juli 2025. 

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan bahwa capaian tersebut melampaui target 50,23% dan progres telah bertambah sebanyak 1,32% dari akhir Juni 2025. Adapun hingga akhir 2025, manajemen menargetkan konstruksi dapat selesai sebesar 53,29%. 

    Pada periode yang sama, paket kontrak CP201 Stasiun Thamrin dan Monas telah mencapai 88,869% dengan sejumlah pekerjaan utama seperti instalasi dan pengujian eskalator, ekskavasi entre Stasiun Thamrin, hingga finishing pekerjaan arsitektural di Stasiun Monas masih terus dikerjakan. 

    “MRT menargetkan pada akhir 2025 mendatang, CP201 akan menyelesaikan 91,62% pekerjaannya sehingga pada 2027 mendatang, kedua stasiun ini telah dapat beroperasi,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025). 

    Selain konstruksi proyek CP201, progres signifikan juga terlihat di area konstruksi CP202 untuk pembangunan Stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar. Per 25 Juli lalu, proyek telah mencapai 55,64% dari target 54,02%. Pekerjaan ekskavasi, pembuatan canal underpass, dan pengecoran masih terus dikerjakan di ketiga stasiun tersebut. 

    Tim konstruksi sedang mempersiapkan pekerjaan pembangunan terowongan dan stasiun bawah tanah empat tingkat di bawah tanah pertama di Indonesia tersebut. Di luar pekerjaan sipil, tim konstruksi juga sedang mempersiapkan pengoperasian mesin bor terowongan 2 dan meneruskan produksi tunnel segment.

    Sedangkan di paket kontrak CP203 yang mengerjakan Stasiun Glodok dan Kota, perkembangannya telah mencapai 75,95% dengan sejumlah pekerjaan utama mencakup pembuatan akses maintenance di terowongan, struktur tangga dan dinding di bok stasiun, hingga pemasangan OTE Duct, dan pembangunan struktur tangga akses pemadam kebakaran. ⁠Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (seperti; instalasi pipa, ducting, cable ladder dan cable tray) juga masih terus dilakukan.

    Selain pekerjaan sipil stasiun, pembangunan fase 2A juga mencakup CP205 sistem perkeretaapian dan rel yang per 25 Juli telah mencapai 20,88%. Seluruh rel telah tiba di Jakarta dan sedang dalam penyelesaian proses pengiriman ke lokasi konstruksi. Tim konstruksi juga memastikan produksi bantalan rel (sleeper) terus dilakukan.

    CP206 rolling stock (ratangga) sedang proses market sounding dengan calon kandidat potensial untuk melakukan re-bidding. Sedangkan CP 207 automatic fare collection system (sistem pembayaran), sedang proses klarifikasi dokumen tender.

    Nantinya, fase 2A MRT Jakarta yang menelan biaya Rp25,3 triliun tersebut akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. 

    Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI—Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni—Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.

    Berbeda dengan fase 1, fase 2A dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit (transit-oriented development) yang akan mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang.

    Untuk diketahui, proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara—selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. 

    Alhasil dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. 

  • Kemendag Sebut Pajak E-commerce Tak Berdampak ke UMKM

    Kemendag Sebut Pajak E-commerce Tak Berdampak ke UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, pemungutan pajak e-commerce kepada pedagang (seller) di lokapasar daring seperti Shopee hingga Tokopedia tidak berdampak terhadap kelangsungan bisnis para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan pemungutan pajak e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025). Adapun, PMK itu ditandatangani oleh Sri Mulyani pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan bahwa para UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak perlu khawatir dengan adanya pajak e-commerce.

    “So far [pajak e-commerce] sih enggak [berdampak terhadap UMKM], ya. Karena yang dibebankan itu kan terhadap mereka yang omzet tahunan itu di atas Rp500 juta. Kalau yang di bawah itu sih enggak ya [tidak terkena pajak e-commerce],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).

    Iqbal menyebut, platform e-commerce justru membantu pemerintah dalam memungut pajak dari para penjual yang berjualan di sana. Menurutnya, kebijakan pungutan pajak ini dinilai cukup adil.

    “Platform e-commerce juga fungsinya kan sebagai pengumpul pajak dan itu fair, saya pikir. Di atas Rp500 juta kan berarti kan bukan usaha mikro, ya usaha kecil dan menengah. Yang omzetnya di atas itu setahun,” terangnya.

    Dalam PMK 37/2025 Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pedagang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diterima dalam setahun.

    Adapun, pajak tersebut di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Nantinya, pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang itu akan dilakukan oleh lokapasar daring yang termasuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Contoh PMSE, seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Kemudian, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pedagang yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun wajib melaporkan buktinya ke lokapasar tempatnya berjualan yang termasuk PMSE. Di samping itu, pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun juga melaporkan buktinya.

    Namun, Pasal 10 ayat (1) huruf a berbunyi bahwa pedagang dengan omzet setara atau di bawah Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22. Ini artinya, hanya pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun yang dikenai pajak 0,5%.

  • Warga DIY kesulitan rekening diblokir, legislator sebut PPATK lampau kewenangan

    Warga DIY kesulitan rekening diblokir, legislator sebut PPATK lampau kewenangan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Warga DIY kesulitan rekening diblokir, legislator sebut PPATK lampau kewenangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) membuat warga di Daerah Istimewa Yogyakarta merasa kesulitan. Akibat pemblokiran itu banyak warga mengadu ke Komisi A DPRD DIY dan menyatakan kebijakan tersebut membuat susah masyarakat.

    “Pemblokiran secara umum atas status rekening dormant tanpa ada indikasi tindak pidana merupakan kebijakan keliru karena bertentangan dengan UU Dasar sekaligus bertentangan dengan pembukaan UUD 45 dimana pemerintah negara Indonesia yang didalamnya ada PPATK berkewajiban melindungi rakyat. Maka kepada PPATK agar segera menghentikan atau membatalkan kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif 3 bulan,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto pada konferensi pers di kantor DPRD DIY, Jl Malioboro, Yogyakarta, Senin (4/8). 

    Warga yang mengadu kebanyakan dari kalangan petani, peternak atau pelaku usaha yang tidak setiap bulan menerima gaji seperti PNS atau pegawai swasta. Karena tiba-tiba rekeningnya diblokir mereka kesulitan untuk membayar kebutuhan seperti pendidikan anak, kebutuhan ternak dan lain sebagainya. Sementara untuk membuka rekening yang diblokir membutuhkan waktu dan tenaga bahkan banyak diantara mereka juga jauh jaraknya untuk ke bank.

    Menurut Eko yang juga politisi PDIP Kota Yogyakarta tersebut, mengatakan bahwa  pemblokiran rekening hanya dibenarkan apabila dugaan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, atau penggunaan dokumen palsu. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan PPATK No. 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemblokiran hanya sah bila ada dugaan kuat bahwa rekening digunakan untuk menampung hasil tindak pidana. 

    “Beberapa yang datang ke kita menyampaikan bahwa mereka menabung untuk anaknya sekolah, ada yang bertanya, jadi menabung hanya pada waktu-waktu tertentu, ada juga yang menabung untuk dana kesehatan keluarga. Dengan pemblokiran ini ada hak warga negara yang dilanggar, pertama hak untuk mendapat penjelasan mengapa rekeningnyadiblokir, dan hak untuk mengklarifikasi darimana sumber dananya,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Komisi A DPRD DIY mendesak PPATK untuk segera menghentikan dan membatalkan kebijakan tersebut serta mengembalikan fungsi lembaga sesuai peraturan yang berlaku. Bagu warga DIY yang terdampak atas kebijakan ini agar turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.

    “Masyarakat dirugikan dengan kebijakan ini, rekening tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, bahkan untuk keperluan untuk beli alat pertanian dan lainya. PPTAK seharusnya kembali pada peraturan perundangan, pemblokiran harus dengan alasan hukum, misal tindakan pidana korupsi, terorisme, kejahatan itu silahkan. Tetapi jangan uangnya masyarakat diblokir. Proses membuka blokir juga memakan waktu. PPATK harus stop, hentikan, batalkan dan kembali pada peraturan perundangan,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (4/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Proyek Baterai Huayou-IBC Berpotensi jadi Sumber Dividen Baru Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Terlebih BPI Danantara disebut bakal terlibat dalam proyek ini.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan groundbreaking proyek ekosistem EV itu dapat dilaksanakan pada September-Oktober 2025. Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. 

    LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega. Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. 

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, belum ada perkembangan terbaru terkait proyek baterai Huayou. Namun, dia memastikan target groundbreaking proyek itu masih sesuai jadwal. 

    “Belum, belum ada [perkembangan terbaru],” ucapnya singkat di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/8/2025).

    Peluang Ekonomi Bagi Danantara dan IBC

    Sementara itu, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai proyek ini menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi Danantara dan IBC. Menurutnya, dengan harga nikel yang stabil, proyek ini berpotensi menjadi sumber dividen bagi Danantara.

    “Selain itu, proyek ini juga akan menciptakan hingga sekitar 10.000 lapangan kerja dan memberikan efek berganda [multiplier effect] pada sektor-sektor pendukung seperti perdagangan dan akomodasi,” kata Ishak kepada Bisnis.

    Dia berpendapat kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong alih teknologi dari Huayou kepada BUMN di bawah Danantara sehingga memperkuat ekosistem EV domestik. Hal ini juga akan meningkatkan nilai tambah ekspor prekursor baterai dengan memanfaatkan pangsa pasar di luar China, seperti Eropa, terutama dengan adanya Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Namun, proyek itu bukan tanpa risiko. Ishak mengatakan, saat ini terdapat pergeseran penggunaan baterai EV yang semakin kuat mengarah ke teknologi berbasis litium alias lithium iron phosphate (LFP).

    Menurutnya, dalam jangka panjang, teknologi-teknologi ini dapat menggerus pangsa pasar baterai berbasis nikel, baik jenis nickel manganese cobalt (NMC) maupun nickel cobalt aluminium (NCA).

    “Jika tidak ada inovasi dalam teknologi baterai nikel, maka pangsa pasarnya akan terus menyusut, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga nikel dan mengurangi potensi pendapatan konsorsium ini,” imbuh Ishak.

    Dari sisi keberlanjutan lingkungan, proyek ekosistem baterai itu masih belum ramah. Sebab, penggunaan batu bara untuk pembangkit smelter masih akan masif dalam jangka pendek.

    Ishak menyebut, hal ini kurang ideal karena PLTU memiliki dampak sosial dan lingkungan yang cukup signifikan, seperti yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi PLTU smelter. 

    “Flying ash dari PLTU telah mencemari kualitas air dan udara, serta merusak tanaman dan tambak warga,” katanya.

    Oleh karena itu, Danantara bersama Huayou diharapkan menyusun rencana untuk menggunakan energi terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. 

    “Langkah ini juga penting untuk mengurangi risiko penolakan dari pasar Eropa dan Amerika Serikat yang semakin tegas menolak dirty nickel,” ucap Ishak.

    Diberitakan sebelumnya, Danantara akan masuk ke proyek ekosistem baterai hulu ke hilir yang digarap oleh dua konsorsium asal China, Huayou dan Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL). 

    Sovereign wealth fund (SWF) baru itu rencananya akan masuk ke dalam konsorsium Indonesia pada dua proyek baterai EV itu guna menambah kepemilikan saham nasional. 

    “Ada Danantara yang kita akan ikut masuk dalam rangka memperkuat dari konsorsium ini sehingga diharapkan kepemilikan dari proyek ini mayoritas bisa berada di konsorsium Indonesia, baik itu melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” terang Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham Indonesia pada proyek baterai berbasis nikel, baik yang digarap Huayou (Proyek Titan) maupun CATL (Proyek Dragon), di sisi hulu atau proyek tambang sebesar 51% atau mayoritas. 

    Akan tetapi, pada tahapan selanjutnya yang terbagi dalam beberapa joint venture (JV), porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN baru mencapai 30%. Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan agar porsi itu ditambah hingga 40% sampai dengan 50%. 

    Rosan menjelaskan, Proyek Titan, yang kini resmi diambil alih Huayou dari LG Energy Solution, memiliki nilai investasi US$9,8 miliar. LG telah mengucurkan investasi sebesar US$1,2 miliar dan sisanya sebesar US$8 miliar bakal dilanjutkan oleh Huayou. 

  • Pengusaha Was-was Perlambatan Aktivitas Logistik per Juni Terus Berlanjut

    Pengusaha Was-was Perlambatan Aktivitas Logistik per Juni Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas logistik menunjukkan perlambatan per Juni 2025 yang tercermin dalam data penurunan jumlah angkutan barang pada seluruh moda transportasi.

    Pada sisa tahun ini,  Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya menuturkan bahwa aktivitas yang lebih rendah dan menunjukkan kontraksi bulanan tersebut sebagai dampak banyaknya hari libur di bulan tersebut. 

    Belum lagi, kondisi global yang terjadi sepanjang Juni, seperti perang Israel—Iran dan ketidakpastian tarif Trump, sedikit banyak memberikan kekhawatiran industri.

    “Ada Hari Kesaktian Pancasila, libur Hari Raya Iduladha, dan libur Tahun Baru Hijriah. Juga dipengaruhi geopolitik global dengan pecah perang Iran-Israel sekitar tanggal 13 Juni 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/8/2025). 

    Selain itu, Trismawan menyampaikan situasi dalam negeri juga diramaikan oleh aksi penolakan zero over dimension over load/ODOL yang dilakukan beberapa himpunan pengemudi/driver angkutan barang di beberapa wilayah di mana mengganggu aktivitas distribusi barang tertentu. 

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan aktivitas pengangkutan barang kompak terjadi pada periode bulanan atau month to month (MtM), baik pada angkutan udara domestik, laut, dan kereta. Masing-masing kontraksi sebesar 3,80%, 4,82%, dan 8,30%.  

    Bahkan, jumlah pengangkutan barang di bandara dan pelabuhan utama terpantau mengalami penurunan. Di mana jumlah barang angkutan udara domestik di Bandara Soekarno Hatta turun dari 19.900 ton pada Mei 2025 menjadi 18.400 ton pada Juni 2025 atau kontraksi sebesar 7,54% MtM.

    Jumlah barang yang diangkut dengan moda angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami kontraksi hingga 9,09% MtM. Sebelumnya pada Mei 2025 jumlahnya mencapai 1,45 juta ton, pada Juni menjadi 1,32 juta ton. Secara tahunan pun jumlahnya turun 0,15%.

    Trismawan lebih lanjut mengkhawatirkan ke depannya aktivitas berpotensi lesu karena pelemahan daya beli masyarakat dan sejalan dengan industri manufaktur yang masih lesu pada Juli 2025. Tercermin dari purchasing manager index (PMI) manufaktur Indonesia masih berada di level kontraksi, yakni 49,2 pada Juli 2025. 

    Bahkan kontraksi tersebut (level di bawah 50) telah terjadi dalam empat bulan terakhir atau sejak April 2025 lalu. 

    Trismawan juga memandang bahwa daya beli masyarakat atas produk industri manufaktur yang mengalami penurunan karena masih terdampak berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga produktif turut mempengaruhi aktivitas logistik. 

    “Fokus konsumsi masyarakat saat ini pada kebutuhan primer yaitu makanan dan pakaian,” jelasnya.