Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • HET Beras Premium-Medium Dihapus, Harga Baru Masih Dihitung – Page 3

    HET Beras Premium-Medium Dihapus, Harga Baru Masih Dihitung – Page 3

    Arief melanjutkan, nantinya setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian, sehingga tidak serta merta langsung diterapkan. Namun, ia menilai implementasi secara cepat juga diperlukan untuk meredam fluktuasi pasar beras. 

    “Kemudian sebagai informasi, antara harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ada pembedaan harga. Itu juga nanti kita harus atur, karena tidak mungkin di wilayah seperti Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa memberlakukan zona,” imbuhnya.

    Dia menekankan, yang akan diatur pemerintah nantinya adalah beras reguler yang sering dikonsumsi masyarakat.

    Beras Khusus Ikut Mekanisme Pasar

    Sementara beras khusus dikembalikan ke mekanisme pasar dan standar mutunya ditentukan melalui suatu proses sertifikasi.

    “Untuk beras yang reguler, itu beras yang seperti kita makan biasanya, baik beras panjang maupun bulat. Itu harganya tetap akan pemerintah batasi. Syarat mutunya juga disiapkan dengan berbagai kriteria, tapi yang mutlak adalah derajat sosoh 95 persen dan kadar air 14 persen. Butir pecah berapanya, itu nanti disampaikan,” ujar Arief.

    “Yang kedua untuk beras khusus, itu memang tidak diatur untuk berapa harganya. Tapi harus memiliki sertifikasi, tidak sembarangan juga,” ia menambahkan.

     

  • Menteri ESDM sebut PLTS 100 GW pacu ketersediaan listrik KDMP

    Menteri ESDM sebut PLTS 100 GW pacu ketersediaan listrik KDMP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Ini akan mendorong untuk bagaimana ketersediaan listrik bagi Koperasi (Desa) Merah Putih,” kata Bahlil dalam acara International Battery Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di Tanah Air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya, menjelaskan bahwa pembangunan PLTS tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional, dengan kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar AS potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Adapun untuk estimasi dampak ekonomi proyek industri baterai, lanjut Bahlil, bisa mencapai Rp50,2 triliun total investasi, 62 ribu lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terhadap PDB hingga 2,5 miliar dolar AS per tahun.

    Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit KDMP di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan itu sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Peluncuran koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit KDMP telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPATK Jamin Tak Ada Pemblokiran Rekening Nganggur Lagi Tahun Ini

    PPATK Jamin Tak Ada Pemblokiran Rekening Nganggur Lagi Tahun Ini

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan tidak ada pemblokiran rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan lebih. Menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana telah melakukan analisis menyeluruh pada rekening dormant.

    Ivan menerangkan perbankan telah melaporkan keseluruhan data-data rekening dormant. Dengan begitu, Ivan menilai sudah menyeluruh data-data rekening dormant yang dianalisis oleh PPATK.

    “Ya (tidak ada lagi pemblokiran), karena sudah selesai semua rekening yang statusnya dorman berdasarkan teman-teman bank ya, berarti sudah selesai,” kata Ivan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Kendati begitu, Ivan menerangkan rekening dormant yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, termasuk judol kan dihentikan juga. Sebab, dampaknya dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Ivan belum menerangkan jumlah rekening dorman yang terindikasi ke judol.

    “Kalau terkait dengan tindak pidana ya pasti akan dihentikan juga. Tadi Pak Firman (anggota DEN) menyampaikan dampaknya sangat jelas terhadap pertumbuhan ekonomi kan,” jelas Ivan.

    Ivan menerangkan rekening dorman menjadi target pelaku judol. Hal ini dapat dilihat di mana sebanyak 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2020-2024. Dari total tersebut, sebanyak 150 ribu merupakan rekening nominee. Nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dibuat dengan perjanjian nominee.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, dari 150 ribu rekening nominee, sebanyak 120.000 merupakan dari jual beli rekening, lebih dari 50 ribu merupakan rekening dormant, 20 ribu rekening dari peretasan dan 10.000 rekening dari penyimpangan lainnya.

    “Kenapa bisa banyak itu? Karena kita sudah ketat, pelaku korupsi pelaku narkotika pelaku judol sudah sangat takut. Jadi solusinya adalah jual beli rekening dormant,” tambah Ivan.

    Sebelumnya, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant sejak 15 Mei 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan. Upaya ini dinilai untuk melakukan perlindungan rekening nasabah agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi.

    Pasalnya dalam proses analisis yang dilakukan PPATK sepanjang lima tahun terakhir, maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya.

    Dana pada rekening dormant itu disebut diambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain yang tidak diketahui pemiliknya (tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah).

    (rea/kil)

  • Libur 18 Agustus 2025, SKB 3 Menteri Sudah Terbit? – Page 3

    Libur 18 Agustus 2025, SKB 3 Menteri Sudah Terbit? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Memasuki awal Agustus 2025, tak sedikit orang yang mulai mencari informasi seputar sisa hari libur nasional, khususnya yang jatuh di bulan Agustus.

    Bulan ini memang kerap dinantikan banyak kalangan, bukan hanya karena perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi juga karena biasanya terdapat tanggal merah yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai atau bepergian.

    Dikutip dari Antara, Selasa (5/8/2025), mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, telah ditetapkan sejumlah hari libur yang perlu dicatat.

    Pada tahun ini, ketentuan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama diatur melalui SKB 3 Menteri dengan nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, serta Nomor 2 Tahun 2024.

    Dalam surat keputusan tersebut, pemerintah telah menetapkan secara resmi daftar hari libur dan cuti bersama yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    Untuk bulan Agustus sendiri, hanya terdapat satu hari libur nasional, yakni dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Sementara itu, tidak ada alokasi cuti bersama yang diberikan pada bulan ini.

    Jika tidak menghitung akhir pekan, maka dapat disimpulkan bahwa Agustus 2025 hanya memiliki satu hari libur nasional. Hari tersebut bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 17 Agustus.

    Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2025, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu.  

  • Mendes: KDMP bukan syarat pencairan dana desa

    Mendes: KDMP bukan syarat pencairan dana desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) bukan syarat untuk pencairan dana desa.

    Yandri di Jakarta, Selasa, mengatakan dana desa akan tetap disalurkan meski ada atau tanpa KDMP. Sebab, dana desa merupakan anggaran untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan masyarakat.

    “Tetap (dikucurkan), fokus dana desa tetap,” ujar dia.

    Yandri mengatakan pembentukan KDMP di suatu wilayah tidak pernah menjadi syarat untuk bisa mendapatkan dana desa.

    Menurut dia, hal itu nantinya akan tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan PDT (permendes) yang kini tengah dirampungkan.

    Permendes tersebut juga akan mengatur terkait pelanggaran, kredit macet dan lain-lain dalam pelaksanaan koperasi desa.

    “Oh enggak (dana desa tidak cair), nggak begitu. Maka nanti finalnya ‘gimana’, tunggu dulu ya. Jadi saya sudah mengajukan ‘draft’ permendes ke Menteri Hukum untuk dilakukan harmonisasi. Nanti, mungkin tidak dalam waktu lama saya akan sampaikan finalisasi dari permendes itu,” katanya.

    Aturan-aturan dalam permendes mendatang akan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam permendes tersebut, ia mengatakan terdapat alur di mana KDMP mengajukan proposal bisnis yang akan disetujui oleh kepala desa melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Peserta musdesus tersebut, terdiri dari kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), staf BPD, anggota tokoh masyarakat hingga pengurus koperasi.

    Selanjutnya, hasil dari musdesus tersebut akan ditandatangani oleh kepala desa dan ketua koperasi, yang kemudian diajukan ke bank Himbara.

    Selain itu, permendes juga mengatur terkait dana desa yang dapat dijadikan jaminan pinjaman. Menurut dia, nilai tersebut tidak akan melebihi 30 persen dari jumlah dana desa.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemko Ambon gelar gerakan pangan murah untuk tekan inflasi

    Pemko Ambon gelar gerakan pangan murah untuk tekan inflasi

    ANTARA – Pemerintah kota (Pemkot) Ambon melaksanakan gerakan pangan murah di desa Hutumuri, kecamatan Leitimur Selatan, kota Ambon, Selasa (5/8). Gerakan pangan murah tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, di tengah cuaca ekstrem yang berdampak pada distribusi harga bahan pokok.(Alfian Sanusi/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penumpang Penerbangan Internasional Lebih Cepat Pulih Usai Covid, Ini Datanya

    Penumpang Penerbangan Internasional Lebih Cepat Pulih Usai Covid, Ini Datanya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penumpang penerbangan internasional lebih cepat pulih dibanding domestik. Pemulihan ini mengacu dari jumlah penerbangan yang ambruk imbas pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020.

    Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Hubud) Kemenhub, Syamsu Rizal merinci penumpang penerbangan internasional sudah pulih sekitar 96% sejak akhir 2024. Sedangkan penumpang penerbangan domestik 83% hingga akhir 2024.

    Hingga akhir 2025, Kemenhub menargetkan 66,94 juta penumpang domestik dan jumlah penumpang internasional ditargetkan 41,15 juta.

    “Jadi memang internasional lebih cepat pulih dan diproyeksikan akan melampaui 100% pada tahun ini dari awal ke akhir tahun,” terang Rizal di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (5/82025).

    Sementara untuk pergerakan pesawat, Rizal menyebut masih belum pulih sepenuhnya. Kemenhub memproyeksikan pemulihan pergerakan pesawat di level 74% setelah Covid-19. Meski begitu, ia optimistis penerbangan Indonesia akan segera pulih mengingat banyaknya bandara.

    Rizal merinci, Indonesia memiliki 257 bandara udara yang eksisting hari ini. Selain itu, ia menyebut ada sebanyak 39 bandara dalam rencana pembangunan yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah.

    Saat ini, jaringan rute penerbangan domestik ada sebanyak 301 rute dengan 16 maskapai yang terhubung di 126 kota. Sementara untuk jaringan penerbangan luar negeri, tercatat sebanyak 129 rute dengan sembilan maskapai nasional.

    Selain itu, untuk penerbangan luar negeri juga terdapat 59 maskapai internasional dengan keterhubungan 17 kota di dalam negeri dan 55 kota luar negeri.

    “Artinya pesawat-pesawat sekarang sudah mulai efisien, artinya mengangkutnya sudah penuh. Nah ini mungkin menurut saya bagus ya hingga kita tingkatkan dan menjadi efisiensi armada secara optimal,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • Raih Penghargaan Best Domestic Custodian Bank, BRI Catatkan Nilai Asset Under Custody Terbesar di Indonesia

    Raih Penghargaan Best Domestic Custodian Bank, BRI Catatkan Nilai Asset Under Custody Terbesar di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih pengakuan internasional dengan memborong 15 penghargaan dalam ajang FinanceAsia Awards & Asia’s Best Companies 2025. Salah satu di antaranya adalah penghargaan kategori Best Domestic Custodian Bank, yang semakin mengukuhkan posisi Kustodian BRI sebagai pemimpin pasar di industri kustodian nasional.

    Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun sejak pertama kali beroperasi pada 1996, pengakuan ini pun menjadi bukti nyata atas kepercayaan investor dalam mempercayakan pengadministrasian aset surat berharganya kepada Kustodian BRI. 

    Terkait capaian tersebut, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin mengatakan bahwa penghargaan ini tak lepas dari upaya BRI menghadirkan layanan kustodian yang adaptif dan relevan dengan terus memperluas inovasi produk untuk mengakomodasi kebutuhan pasar investasi yang semakin dinamis.

    “Kustodian BRI senantiasa memperluas wawasan dan memberikan jawaban yang relevan atas kebutuhan pasar investasi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan terhadap para investor”, ujar Farida.

    Capaian Kustodian BRI dalam menghadirkan layanan unggul ini pun turut mendorong kinerja yang solid. Per Juni 2025, nilai Asset Under Custody (AUC) tercatat menembus Rp1.500 triliun, tumbuh lebih dari 10% secara tahunan (YoY). Angka ini menempatkan BRI sebagai bank kustodian domestik dengan AUC terbesar di Indonesia.

    Lebih lanjut, Farida menuturkan Kustodian BRI yang berkomitmen menghadirkan solusi komprehensif bagi berbagai segmen investor, mulai dari Manajer Investasi, Lembaga Pemerintah, Perusahaan non-lembaga keuangan, Asuransi, Dana Pensiun, Yayasan, hingga nasabah ritel reksa dana yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dan penitipan portofolio investasi, kian melengkapi diri dengan sistem yang andal dan tingkat transparansi tinggi. Hal ini guna memastikan setiap transaksi dan pencatatan aset dikelola secara tepat waktu, tepat jumlah, dan disampaikan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

  • Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Bos PPATK Ungkap Jual-Beli Rekening Makin Marak buat Judol-Korupsi

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan jual-beli rekening online makin marak di marketplace. Jual-beli rekening ini terindikasi ke tindak pidana pencucian uang, seperti judi online dan korupsi.

    Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan dalam dua tahun terakhir, aliran dana akibat tindak pencucian uang makin bertumbuh. Pada 2023, perputaran dana tindak pidana pencucian uang mencapai Rp 1.600 triliun. Angka ini naik pada 2024 menjadi Rp 2.658 triliun.

    “Datanya ini, 2 tahun terakhir kalau kita berbicara korupsi, narkotika sana-sana itu, tahun 2023 saja Rp 1.600 triliun. Pada 2024 naik, Rp 2.658 triliun. Artinya betapa masifnya tindak pidana,” kata Ivan dalam acara ‘Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial’, di Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025)

    Ivan menyebut sebanyak 1,5 juta rekening digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2020-2024. Dari total tersebut, sebanyak 150 ribu merupakan rekening nominee. Nominee adalah rekening atas nama orang lain yang dibuat dengan perjanjian nominee.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Ivan, dari 150 ribu rekening nominee, sebanyak 120.000 merupakan dari jual beli rekening, lebih dari 50 ribu merupakan rekening dorman, 20 ribu rekening dari peretasan dan 10.000 rekening dari penyimpangan lainnya.

    “Kenapa bisa banyak itu? Karena kita sudah ketat, pelaku korupsi pelaku narkotika pelaku judol sudah sangat takut. Jadi solusinya adalah jual beli rekening dorman,” tambah Ivan.

    Ivan menjelaskan pelaku TPPU menargetkan rekening-rekening yang masih terdata. Bahkan menurut dia, jual-beli rekening ini banyak ditawarkan di e-commerce.

    “Pelaku menjadikan rekening existing sebagai target. Jadi makanya kenapa banyak sekali jual-beli rekening, bahkan jual-beli rekening di Shopee dan segala macam, ini dalam waktu sebelas menit, dalam waktu sekian menit, dapat saja provider rekening,” jelas Ivan.

    (kil/kil)

  • Zulhas Janji Sikat Terus Pengoplos Beras

    Zulhas Janji Sikat Terus Pengoplos Beras

    Jakarta –

    Satgas Pangan Polri telah menetapkan tersangka baru dalam kasus pengoplosan beras premium. Sebanyak tiga tersangka itu merupakan pejabat di anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Padi Indonesia Maju (PT PIM).

    Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan pemerintah akan terus menindak tegas siapapun yang merugikan atau menipu konsumen seperti halnya mengoplos beras. Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Satgas Pangan Polri.

    “Bagi yang melakukan penipuan terhadap konsumen tindak tegas. Kami apresiasi langkah Satgas,” kata dia kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Seperti diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus pengoplosan beras premium. Sebanyak tiga tersangka itu merupakan pejabat di anak perusahaan Wilmar Group, yakni PT Padi Indonesia Maju (PT PIM).

    Dirtipideksus sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menyebutkan salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Presiden Direktur (Presdir) PT PIM berinisial S. Polisi juga menetapkan Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO sebagai tersangka.

    Sebelum gelar perkara, menurut Helfi, pihaknya telah memeriksa 24 saksi dan ahli. Dia mengatakan para tersangka diduga memproduksi dan menjual beras premium tidak sesuai standar mutu dan takaran. Beras premium yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju ialah merek Fortune, Sania, Siip, dan Sovia.

    Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka dari PT Food Station. Ketiganya ialah KG selaku Direktur Utama PT FS, RL selaku Direktur Operasional PT F dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

    (ada/ara)