Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Menteri Ara Pastikan Skema KUR Perumahan Segera Dirilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengumumkan skema dan aturan resmi terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya bersyukur anggaran telah disetujui dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar, dari semula Rp5 miliar. Dia meyakini kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kita senang sekali, hari ini kan sudah disampaikan bahwa KUR perumahan sudah disetujui tentu ini kan jumlahnya sangat signifikan sekali untuk menggerakkan ekonomi dan juga men-support pertumbuhan ekonomi,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (5/8/2025). 

    Untuk itu, dia memastikan akan melakukan sosialisasi terkait aturan dan skema KUR perumahan kepada berbagai pihak, termasuk pengembang, perbankan, kontraktor hingga pemilik homestay. 

    “Kita umumkan pada waktunya, kita umumkan, ini kan ada tiga peraturan Peraturan Menko Perekonomian, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perumahan,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah berencana untuk menyediakan KUR perumahan bagi pelaku UMKM, dengan plafon yang lebih tinggi yakni Rp20 miliar.

    Pada konferensi pers, Selasa (5/8/2025), Airlangga menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui pemberian KUR perumahan untuk UMKM bisa naik dari awalnya Rp5 miliar menjadi Rp20 miliar. 

    “Dan ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving dan itu plafonnya jadi Rp20 miliar Pak Menteri [Maruarar Sirait]. Ibu [Menteri Keuangan Sri Mulyani] sudah setuju jadi hari ini sudah jalan,” ungkap Airlangga di Gedung Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, pemerintah disebut akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

  • Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:38 WIB

    Elshinta.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop). 

    Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih mengalami lonjakan signifikan dan menjadi catatan positif bagi Kemenkop.

    Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan 18 Kementerian/ Lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.

    “Startnya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8).

    Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif. Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial tercatat terkait isu Kopdes/Kel Merah Putih. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi. “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya. 

    Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat. Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten, dan berbasis data, Kemenkop optimistis Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

    Sementara untuk menjawab pertanyaan publik khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan. 

    “Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” sambung Menkop.

    Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara salah satunya seperti BNI. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

    “Semua harus serba digital jadi saya harap BNI bisa lebih maju dalam digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.

    Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih akan menjadi alat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa komoditas utama masyarakat di desa akan didistribusikan dan dipenuhi melalui gerai-gerai yang dikelola Kopdes/Kel Merah Putih. Sebagai contoh, sembako, gas LPG 3 KG, Pupuk bersubsidi, pembiayaan yang murah dan lainnya akan difasilitasi melalui Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. 

    Dalam memudahkan sistem pendistribusian komoditas strategis masyarakat, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan bermitra dengan beberapa pihak lainnya seperti suplier atau distributor dan perbankan. Wamenkop menegaskan bahwa dengan sinergi yang dibangun dalam ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut diyakini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dasar yang dibutuhkan sehari-hari. 

    Sementara itu Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk  Alexandra Askandar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti program Kopdes/ Kel Merah Putih. Menurutnya Koperasi sebagai salah satu entitas usaha yang memiliki hubungan historis yang erat dengan BNI sebagai Bank BUMN karena gagasan pendirian koperasi dan Bank BNI diinisiasi oleh orang yang sama yaitu Margono Djojohadikoesoemo.

    “Ke depan kami akan terus mendukung program – program prioritas pemerintah yang secara spesifik kita bahas hari ini yaitu Kopdes/ Kel Merah Putih terutama peran perbankan dapat memberikan dukungan dalam memajukan Kopdes,” kata Alexandra.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Pemerintah Dorong Regulasi Agar Produsen EV Beralih ke Baterai Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah bakal mendorong produsen mobil listrik di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Menurutnya, saat ini banyak pabrikan mobil listrik (EV) mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Dia mengatakan, shifting atau peralihan penggunaan baterai ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Adapun, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut,

    “Sambil pelan-pelan kami juga mendorong regulasi untuk yang pabrik-pabrik EV Indonesia sekarang yang produsen mobilnya supaya shifting juga dari lithium base ke nickel base,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Tiko pun menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025, Pulau Jawa Mendominasi dengan Kontribusi Sebesar 56,94 Persen terhadap PDB Nasional

    Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2025, Pulau Jawa Mendominasi dengan Kontribusi Sebesar 56,94 Persen terhadap PDB Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru terkait kondisi perekonomian di Indonesia. Data tersebut dikutip dari laman BPS, 5 Agustus 2025.

    Disebutkan bahwa, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

    Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikananmengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen.

    Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,05 persen.

    Sedang ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen.

    Adapun ekonomi Indonesia semester I-2025 terhadap semester I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,99 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,57 persen.

    Pada triwulan II-2025, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi motor utama perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi sebesar 56,94 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24 persen (y-on-y).

  • Impor LPG Terus Naik, Jargas Dinilai jadi Solusi – Page 3

    Impor LPG Terus Naik, Jargas Dinilai jadi Solusi – Page 3

    Asal tahu saja, dalam periode lima tahun terakhir, 2020–2024, tren konsumsi LPG di Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 10,98 persen, naik dari 8,02 juta ton pada 2020 menjadi 8,90 juta ton pada 2024. 

    Sementara itu, kapasitas produksi domestik hanya tumbuh sebesar 2,40 persen dalam periode yang sama, dari 1,92 juta ton pada 2020 menjadi 1,96 juta ton pada 2024. 

    “Kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi dan produksi di atas tercatat semakin memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG,” katanya.

    Bebani Anggaran Negara

    Komaidi menyoroti pula total belanja subsidi meningkat dari Rp 242,1 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 307,9 triliun dalam APBN 2025. Peningkatan ini didorong terutama oleh lonjakan subsidi energi, yang naik dari Rp140,4 triliun menjadi Rp203,4 triliun di periode yang sama. 

    Berdasarkan komoditasnya, subsidi LPG 3Kg tercatat memiliki porsi terbesar yaitu sekitar 42 – 45 persen dari total subsidi energi. Alokasi subsidi untuk LPG 3 Kg juga tercatat meningkat dari Rp67,6 triliun pada 2021 menjadi Rp87 triliun pada APBN 2025. 

     

     

  • Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  

    Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perkuat Operasional Kopdes/Kel Merah Putih

    Menkop Budi Arie: Permendagri dan Permendes harus linier dengan PMK  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini tengah digenjot percepatan penyelarasan regulasi bagi operasional dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia. “Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri harus linier dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025,” kata Menkop Budi Arie Setiadi usai mengikuti Rakortas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8).

    Dalam penyelasaran regulasi tersebut, Menkop mengatakan, Permendes merupakan mekanisme persetujuan dari Kepada Desa dalam rangka pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih. Sedangkan Permendagri terkait mekanisme persetujuan Bupati/Walikota dalam pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Maka, pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan bisnis yang diusulkan dan melihat potensi dan kebutuhan desa atau kelurahan,” ucap Menkop.

    Menkop menambahkan, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan. 

    Kehadiran Aparat Penegak Hukum seperti Ketua KPK dan juga dari Kejaksaan dan Kepolisian  untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik dan memitigasi berbagai kemungkinan yg bisa terjadi. ” Kita kawal program ini sebaik- baiknya. Kita jaga kredibilitas program ini termasuk meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dari oknum- oknum tertentu,” ujar Budi Arie

    Tentunya, lanjut Menkop, proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank himbara seperti BNI dan pemerintah daerah. “Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” kata Menkop.

    Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Minta Perbanyak Bandara Internasional di Daerah, Ini Kata Kemenhub – Page 3

    Prabowo Minta Perbanyak Bandara Internasional di Daerah, Ini Kata Kemenhub – Page 3

    Kemenhub di masa pemerintahan sebelum Prabowo telah menutup sebanyak 18 bandara internasional di berbagai daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Dalam keputusan itu, ada 18 bandara yang dicabut statusnya sebagai bandara internasional, yaitu Bandara Maimun Saleh (Sabang, Aceh), Bandara Sisingamangaraja XII di Silangit, Bandara Radin Inten II di Lampung, dan bandara Bandara H.A.S Hanandjoeddin, Tanjung Pandan.

    Kemudian, Bandara Husein Sastranegara di bandara Bandung. Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, Bandara Adi Soemarmo, Solo, Bandara Banyuwangi, Banyuwangi (BWX), Bandara Supadio, Pontianak (PNK), Bandara Juwata, Tarakan (TRK), Bandara El Tari, Kupang (KOE), Bandara Pattimura, Ambon (AMQ), Bandara Frans Kaisiepo, Biak (BIK), Bandara Mopah, Merauke (MKQ), dan Bandara Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ).

     

  • Bos BGN Buka-Bukaan Penyebab Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Bos BGN Buka-Bukaan Penyebab Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Kepala SMP Negeri 5 Kota Kupang, Frederik Mira Tade, mengatakan banyak siswanya yang belum mau makan karena takut keracunan. Padahal, ia bersama para guru terlebih dahulu mencicipi makanan yang dibagikan.

    “Sebelum dibagi kepada siswa-siswi, saya bersama guru kelas terlebih dahulu mencicipi untuk memastikan makan bergizi gratis layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

    Meskipun demikian, masih banyak siswa yang menolak untuk mengonsumsi dengan berbagai alasan, ada yang membawa bekal dari rumah, sudah sarapan, bahkan trauma. “Dari jumlah 1.050, hanya 702 siswa yang mau menerima makan bergizi gratis, selebihnya menolak,” ungkap Frederik.

  • Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Mengapa Kini Justru jadi Waktu yang Tepat? – Page 3

    Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Mengapa Kini Justru jadi Waktu yang Tepat? – Page 3

    Investasi kini semakin inklusif, lewat aplikasi DBS digibank, masyarakat bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Tak perlu repot ke cabang atau konsultasi panjang. Semua bisa dilakukan lewat genggaman.

    Selain itu, DBS juga aktif menggelar edukasi keuangan melalui berbagai acara seperti Smart Talk, DBS CIO Insights, dan forum diskusi lainnya. Tujuannya sederhana, yaitu meningkatkan literasi keuangan dan membuat masyarakat lebih percaya diri mengelola aset.

    Investasi di tengah ketidakpastian memang menantang, tapi bukan berarti mustahil. Dengan strategi yang tepat, diversifikasi menyeluruh, dan dukungan mitra finansial seperti Bank DBS Indonesia, siapa pun bisa mengubah ketidakpastian jadi peluang.

    Untuk informasi lebih lanjut dan mulai berinvestasi sekarang, unduh aplikasi DBS digibank dan temukan produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

     

    (*)

  • Menko Airlangga Tepis Isu Rojali dan Rohana, Kinerja Ritel Masih Kuat – Page 3

    Menko Airlangga Tepis Isu Rojali dan Rohana, Kinerja Ritel Masih Kuat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) yang belakangan ramai dibicarakan publik. Menurutnya, isu ini tidak sejalan dengan fakta ekonomi yang menunjukkan konsumsi masyarakat masih kuat.

    Airlangga menyebut kinerja sektor ritel pada semester I-2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Ia merinci, pertumbuhan penjualan dari tiga entitas usaha termasuk pabrikan dan jaringan minimarket masing-masing tumbuh.

    “Kalau kita lihat kinerja keuangan sektor retail, jadi tiga perusahaan pabrik, satu minimarket, yang kedua salah satu yang banyak outlet di mall. Seluruhnya semester satu ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99%, 6,85%, dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini, ini isu yang ditiup-tiup,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Selain dari sisi penjualan ritel, indikator ekonomi lain seperti inflasi inti juga mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga. 

    Airlangga menyebut inflasi inti masih berada di level rendah, yakni 2,32% secara tahunan. Di beberapa provinsi, inflasi bahkan cenderung lebih tinggi.

    “Artinya, daya beli ataupun masyarakat di tengah ketidakpastian global masih melakukan konsumsi secara kuat. Dan angka ini ditujukan oleh angka inflasi,” ujarnya.