Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20

    Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko: Ekonomi RI triwulan II tumbuh tinggi dibanding negara G20
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025, yang mencapai 5,12 persen year-on-year (yoy), termasuk tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN.

    Di antara negara-negara G20, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 hanya sedikit lebih rendah dibandingkan China yang mencapai pertumbuhan 5,2 persen yoy.

    “Beberapa negara (memiliki pertumbuhan ekonomi) di bawah kita (Indonesia), mulai dari Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang dua persen, kemudian Korea juga rendah,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Amerika Serikat dan Korea Selatan yang merupakan negara anggota G20 masing-masing mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen yoy dan 0,05 persen yoy.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi (3,9 persen), Spanyol (2,8 persen), Belanda (1,5 persen), Prancis (0,7 persen), Italia (0,4 persen), Jerman (0,4 persen), dan Meksiko (0,1 persen).

    Pertumbuhan ekonomi di kawasan Uni Eropa juga hanya menyentuh 1,4 persen yoy pada triwulan II 2025.

    Sementara, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara anggota ASEAN, masing-masing mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen yoy dan 4,3 persen yoy.

    Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah Vietnam, yang mencapai 8 persen.

    “Sehingga, di antara negara G20 dan ASEAN kita salah satu yang tertinggi,” ucap Airlangga.

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan (yoy), didorong konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor ini juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas masyarakat. Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan dan libur sekolah,” ujar Edy.

    Sumber : Antara

  • Ekonom proyeksikan ekonomi RI bisa tumbuh 5,2 persen sepanjang 2025

    Ekonom proyeksikan ekonomi RI bisa tumbuh 5,2 persen sepanjang 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom proyeksikan ekonomi RI bisa tumbuh 5,2 persen sepanjang 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 5,1-5,2 persen year on year (yoy) sepanjang 2025.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,12 persen (yoy) pada kuartal II 2025, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya kira, kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi kita bisa diselamatkan di atas kisaran 5,1 sampai 5,2 persen yoy (sepanjang 2025),” ujar Piter seusai acara bertajuk “Menjawab Tantangan Perusahaan Menengah dalam Akses Pembiayaan Pasar Modal” di Jakarta, Selasa.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tetap akan mencapai kisaran 5,1 persen (yoy) pada kuartal III 2025, kemudian akan terus bertumbuh pada kuartal IV 2025, ditopang oleh adanya perayaan dan liburan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Mungkin di kuartal III nanti kita bisa 5,1 persen (yoy) lagi, di atas 5 persen (yoy). Kemudian, di kuartal IV mungkin agak diakselerasi karena adanya libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Piter.

    Ia mengatakan tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut, apabila tren pertumbuhan seperti pada kuartal II 2025 terus berlanjut sampai akhir 2025.

    “Kalau pola (kuartal II 2025) memang terjadi, kekhawatiran kita bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan di bawah 5 persen (yoy) mungkin bisa terelakkan. Kita bisa tumbuh di atas 5 persen (yoy) kalau seandainya tren ini terus ya,” ujar Piter.

    Dari mancanegara, Piter mengatakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi AS, yang akhirnya akan merembet ke perekonomian global, termasuk Indonesia.

    Meskipun ada potensi penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral AS The Fed, menurutnya kebijakan-kebijakan Trump tetap akan memberikan hambatan bagi perekonomian AS yang akhirnya berdampak terhadap perekonomian global.

    “Membaiknya perekonomian AS tidak otomatis menyebabkan perekonomian global membaik, karena ada hambatan-hambatan yang dipasang oleh Trump,” ujar Piter.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 54,25 persen atau berandil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia mengatakan momen-momen seperti Idul Fitri, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, Idul Adha, hingga berlanjut libur sekolah mendorong peningkatan konsumsi untuk transportasi dan restoran.

    Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen (yoy), yang didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi.

    Sumber : Antara

  • Ekonom: Kopdes Merah Putih Jangan Cuma Jadi Simpan Pinjam

    Ekonom: Kopdes Merah Putih Jangan Cuma Jadi Simpan Pinjam

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mewanti-wanti pemerintah menyoal upaya mendongkrak kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat koperasi.

    Menurut dia, koperasi harus fokus menjalankan peran sebagai badan hukum yang mempertemukan usaha besar dan kecil seperti dipraktikkan oleh Jepang lewat model koperasi Japan Agricultural Cooperatives (JA Group).

    “Lihat Jepang, koperasi punya peran strategis dari input hingga output. Jangan sampai koperasi hanya jadi tempat simpan pinjam semata,” kata Aviliani, baru-baru ini.

    Mengacu kepada model tersebut, Aviliani mengatakan idealnya koperasi tidak hanya diisi oleh usaha kecil, tapi juga oleh perusahaan besar sebagai anggota.

    Misalnya, di sektor pertanian. Koperasi berperan membeli pupuk, menyediakan benih, mendampingi produksi petani, serta menjual hasil panen. Dengan demikian, petani cukup fokus dalam melakukan produksi.

    “Kalau ini jalan, koperasi benar-benar bisa membantu 30 juta petani kita keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

    Kehadiran Koperasi Merah Putih pun dinilai bisa jadi momentum penting. Dengan catatan harus berbeda dari koperasi biasa dan tidak hanya menjadi penyalur pinjaman dengan bunga 6% semata. Apabila tidak demikian, Aviliani menyebut kehadiran koperasi hanya menambah pembiayaan tanpa melahirkan pelaku usaha baru.

    Selain itu, dia menilai pelaku UMKM di dalam negeri masih dihadapkan dengan masalah perizinan yang ruwet. Menurut dia, UMKM seharusnya cukup mengurus satu perizinan, sedangkan urusan antardepatermen mestinya diatur oleh sistem.

    “Ini penting jika kita ingin mendorong pertumbuhan cepat, seperti visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin semuanya cepat, tapi faktanya di lapangan tidak semudah itu,” kata dia.

  • Keracunan MBG Masih Terjadi, Bos BGN Bongkar Biang Keroknya

    Keracunan MBG Masih Terjadi, Bos BGN Bongkar Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab masih terjadinya kasus keracunan program makanan bergizi gratis (MBG), pasca program ini telah bergulir sepanjang delapan bulan sejak 6 Januari 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kasus keracunan MBG yang masih terjadi hingga saat ini telah mengganggu kepercayaan publik terhadap program ini, meski jumlah kasusnya sedikit.

    “Terkait dengan keracunan, itu memang kami masih menyesalkan itu terjadi karena target kami kan tidak ada kejadian [keracunan MBG]. Tapi meskipun jumlahnya kecil, tetapi itu tetap mengganggu kepercayaan publik terhadap kami,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Namun, Dadan menuturkan bahwa BGN tengah meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani program MBG ke penerima manfaat.

    Dia menuturkan penyebab insiden keracunan MBG ini berasal dari proses pemilihan bahan baku hingga waktu pengolahan menu MBG.

    Dadan menuturkan bahwa insiden keracunan MBG ini terjadi mulai dari bahan baku, proses pengolahan, proses penyajian, proses pengiriman, proses konsumsi, termasuk kondisi penerima manfaat.

    “Karena bisa saja makanannya fine-fine saja, anaknya dalam keadaan sakit. Nah karena makan bergizi seolah-olah sakitnya, muntahnya dari makanan. Padahal pernah terjadi di satu kelas ada satu anak yang muntah padahal anaknya lagi sakit, satu sekolah muntah,” tuturnya.

    Ke depan, BGN akan memperketat proses pengolahan bahan baku hingga pengiriman MBG ke penerima manfaat sesuai dengan SOP.

    “Jadi proses yang cukup panjang dalam hal anak sakit karena makan karena prosesnya panjang jadi itu yang memang harus kita terus perketat sehingga seluruh faktornya bisa kita identifikasi,” terangnya.

    Kendati begitu, lanjut Dadan, kasus keracunan MBG teranyar yang terjadi di SMPN 8 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 Juli 2025 bukan berasal dari program MBG. Dia mengklaim pasca MBG diberhentikan sementara di SMPN 8 Kupang, siswa tetap mengalami keracunan.

    “Khusus untuk kasus yang terjadi belakangan ini [di NTT], ini kan juga sudah clear ya bahwa ternyata tidak ada MBG pun ada juga keracunan. Bahkan setelah 8 hari kita setop di 1 sekolah itu, tidak kami beri makan terjadi keracunan juga. Jadi bukan dari MBG saja keracunan itu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara BGN Redy Hendra Gunawan menyatakan insiden keracunan MBG di Kupang, NTT telah ditindaklanjuti bersama dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan investigasi dan pengecekan sampel MBG.

    “Kami hentikan memang pelayanan terhadap SMPN 8 Kupang disesuaikan dengan permintaan sekolah untuk pemberhentian pemberian MBG di SMPN 8 Kupang sampai hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan BGN, BPOM dan Dinkes setempat dan pemerintah daerah keluar, kemudian pelaksanaan program MBG di seluruh provinsi NTT tidak terganggu dengan insiden tersebut,” ujar Redy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (5/8/2025).

    Untuk itu, BGN menekankan adanya pengetatan SOP terhadap pelayanan di SPPG dan memberikan perhatian serta peringatan kepada seluruh KA SPPG dan mengimbau untuk lebih serius dalam pelaksanaan proses pengolahan dari bahan ke pangan.

    “SPPG Kelapa Lima 1 tidak berhenti operasional secara total. Namun, sementara waktu, distribusi MBG ke SMPN 8 Kota Kupang dihentikan atas permintaan dari pihak sekolah” ujarnya.

    Redy menyatakan BGN telah bergerak dengan cepat dalam menanggulangi insiden yang terjadi. Adapun, beberapa langkah yang dilakukan oleh BGN, antara lain penyusunan laporan khusus, melakukan investigasi dan pendalaman kejadian, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.

  • Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Syarat Pengajuan & Bunga KUR Pekerja Migran, Plafon Capai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meluncurkan berbagai skema baru mengenai kredit usaha rakyat (KUR), salah satunya KUR bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Cek syarat hingga bunga KUR PMI di sini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pekerja migran dapat mendapatkan KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (3/7/2025) lalu.

    Dia mengungkapkan hingga posisi Juni 2025, penyaluran KUR secara keseluruhan telah mencapai Rp131,84 triliun. Realisasi itu setara dengan 45% dari target Rp300 triliun pada tahun ini.

    Menurutnya, sektor produksi mendominasi sasaran KUR dengan porsi mencapai 60%. Jumlah debitur baru juga dilaporkan sebanyak 1.007.101 peminjam.

    Syarat KUR Pekerja Migran

    Sejumlah bank nasional maupun bank daerah ditunjuk sebagai bank penyalur KUR PMI.

    Berdasarkan laman Kemenko Perekonomian, terdapat 8 bank penyalur KUR PMI pada 2024 yakni BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BSI, BJB, Bank Jateng & Bank Jateng Syariah, Bank Sumselbabel, dan Bank Sulselbar.

    Selain itu, berdasarkan laman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, limit kredit KUR PMI tercatat maksimal sebesar Rp100 juta dengan suku bunga efektif 6% per tahun, dan jangka waktu paling lama 3 tahun.

    Terdapat sejumlah syarat bagi calon penerima KUR Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

    3. Penempatan Kerja ke luar negeri melalui P3MI/Penempatan Pemagangan ke luar negeri melalui Penyelenggara Pemagangan

    4. Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bidang kerja/program magang

    5. Terdapat Perjanjian Kerjasama pengguna jasa

    6. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial

    7. Tidak sedang atau pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial dan kredit lainnya, kecuali untuk jenis kredit tertentu

    8. Boleh memiliki kredit KUR pada Bank Penyalur yang sama, KPR, Leasing Kendaraan Roda Dua untuk Keperluan Produktif, Kredit dengan SK Pensiun, Kartu Kredit, Kredit Resi Gudang, Kredit Konsumtif untuk Keperluan Rumah Tangga

    9. Tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah di SLIK OJK serta tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia.

    Selain itu, terdapat pula persyaratan dokumen bagi calon pekerja migran maupun calon pemagang. Persyaratan itu mencakup identitas diri, surat pernyataan, fotokopi perjanjian kerja, NPWP hingga surat keterangan lainnya.

    Sebagai catatan, terdapat risiko berupa tambahan biaya atau denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit, misalnya dengan dikenakan denda tunggakan.

    Denda juga akan dikenakan apabila melakukan pelunasan pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali ke Bank.

    Di samping itu, riwayat pinjaman akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika debitur menunggak pembayaran.

  • Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dapat memicu optimisme dunia usaha. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5% secara tahunan tampak realistis. Namun, harus dibarengi dengan sejumlah langkah strategis. 

    “Untuk menjaganya hingga akhir tahun, dibutuhkan konsistensi dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat realisasi belanja pemerintah,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (5/8/2024). 

    Tak hanya itu, pemerintah juga mesti memastikan kelancaran arus barang dan logistik, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya merupakan momentum peningkatan aktivitas ekonomi.

    Menurut Saleh, pertumbuhan ekonomi ini juga menunjukkan adanya resiliensi struktural dan ketahanan sektor-sektor utama. Meskipun, permintaan domestik belum sepenuhnya pulih yang terlihat dari konsumsi rumah tangga di bawah rata-rata historis dan konsumsi pemerintah yang terkontraksi. 

    Untuk itu, dia menyebut, pelaku usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret dan tepat sasaran. Pertama, kepastian dan simplifikasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan pengadaan. 

    “Kepastian ini krusial untuk mendorong keputusan ekspansi atau produksi jangka pendek,” imbuhnya. 

    Kedua, stimulasi permintaan domestik, baik melalui percepatan program bantuan sosial, insentif fiskal untuk kelompok menengah-bawah, maupun penguatan belanja pemerintah yang bersifat produktif dan berorientasi ke dalam negeri. 

    Ketiga, akses pembiayaan yang lebih murah dan fleksibel, khususnya bagi sektor UMKM dan sektor padat karya yang menjadi motor pemulihan konsumsi dan tenaga kerja. 

    Keempat, peningkatan konektivitas logistik dan rantai pasok, terutama untuk industri yang tergantung pada bahan baku impor atau pengiriman antarwilayah. 

    “Dengan ekosistem yang mendukung ini, pelaku usaha dapat memaksimalkan momentum pertumbuhan yang sudah mulai terbentuk sejak awal tahun,” jelasnya. 

  • Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai 20 juta orang pada pertengahan Agustus 2025.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 20 juta penerima manfaat hingga pertengahan Agustus yang dibidik Kepala Negara RI dipercepat dari semula ditargetkan pada akhir Agustus 2025.

    “Pak Presiden [Prabowo Subianto] menginginkan pertengahan Agustus ini kami sudah bisa melayani 20 juta. Padahal tadi targetnya 20 juta di akhir Agustus, tetapi Pak Presiden selalu ingin lebih cepat jadi kami bekerja keras,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Berdasarkan data BGN per Selasa (5/8/2025), Dadan mengklaim sebanyak MBG telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat MBG dan memiliki 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, dia juga memperkirakan angkanya akan terus bertambah pada pekan ini menjadi 12 juta penerima manfaat MBG dan 4.000 SPPG.

    “Mungkin dalam minggu ini sebetulnya sudah bisa mencapai 12 juta, mencakup 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan itu murni kemitraan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, untuk mendukung program MBG, BGN menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan percepatan pembangunan SPPG.

    Dia menjelaskan, terdapat tiga pola dalam membangun SPPG. Pertama, melalui kemitraan dengan memberikan insentif kepada para investor.

    Kedua, BGN juga merencanakan pembangunan 1.542 SPPG dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6 triliun. Namun dia menjelaskan, nilai jumbo dari APBN ini digelontorkan hanya untuk membangun gedung dan belum termasuk peralatan program MBG.

    Sayangnya, Dadan mengatakan bahwa pembangunan 1.542 SPPG belum terealisasi hingga saat ini. Alhasil, BGN meminta dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan SPPG.

    “Apakah nanti itu 50:50 atau 2/3-nya dibangun oleh PU. Karena sekarang ini SPPG sudah menyebar di 38 provinsi, di 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari 7.200 kecamatan,” imbuhnya.

    Dengan demikian, masih ada 12 kabupaten yang belum memiliki SPPG. Perinciannya, Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara, serta 9 kabupaten di Papua.

    Namun, BGN menargetkan infrastruktur pembangunan SPPG di daerah yang dikucurkan melalui APBN rampung pada akhir Oktober. Dengan begitu, pada November 2025, BGN hanya perlu mempersiapkan program MBG dan nantinya seluruh target penerima manfaat bisa dilayani pada akhir November.

    “Alhamdulillah, sejauh ini lancar dan dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, saya kira pekerjaan Badan Gizi akan lebih ringan,” tuturnya.

    Ketiga, fokus pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menggandeng Kementerian PU. BGN pun telah mengidentifikasi setidaknya ada 6.000 daerah 3T yang harus dibangun SPPG.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pembangunan SPPG akan difokuskan ke kawasan 3T. Untuk tahap awal, Kementerian PU akan mengumpulkan para pejabat daerah untuk mendiskusikan terkait lokasi dapur.

    “Harapan saya sih bisa dapat minimum 1.000 [lokasi], tetapi ya kita lihat lah. Setelah itu, baru kita kemudian akan mulai proses fisik untuk pelelangan dan pembangunannya,” terang Dody.

    Dia berharap nota kesepahaman dengan BGN ini dapat mempermudah Kementerian PU dalam merealisasikan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah 3T.

    Setelahnya, Dody juga bakal menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) Sapu Jagat, sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan PU untuk memulai pembangunan SPPG.

    “Agar Inpres Sapu Jagat-nya PU bisa segera ditandatangani Pak Presiden. Karena itu salah satu payung hukum di kami untuk bisa langsung melakukan swakelola atau langsung untuk segera memulai fisik pembangunan dapur ini,” tandasnya.

  • Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) tak lepas dari fondasi perekonomian Indonesia yang kuat. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang mengintai. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya bersyukur melihat pertumbuhan ekonomi periode ini yang berhasil mencapai 5,12% atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar. 

    “Di tengah tantangan global dan domestik yang cukup kompleks, capaian ini memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Menurut Shinta, pertumbuhan ini juga tak lepas dari daya tahan lapangan usaha di sejumlah sektor, serta peran stimulus fiskal pemerintah yang mulai terasa pada bulan Juni lalu. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat lima sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Adapun, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar.

    Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 18,67%, kemudian sektor pertanian 13,83%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,48%, dan pertambangan 8,59%.  

    “Namun, kita juga tetap perlu melihat pentingnya membaca data ini secara utuh. Pertumbuhan di atas 5% patut disambut dengan optimisme, tetapi jangan sampai membuat kita terlena dengan catatan di lapangan,” jelasnya. 

    Shinta melihat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, konsumsi rumah tangga masih di bawah rata-rata historis, dan sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi. 

    Hal ini tercerminkan dari laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50. 

    Kinerja bulan Juli memang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang berada di level 46,9 dan 47,4 pada Mei 2025. Dalam laporan terbaru S&P Global, tren kontraksi ini berlanjut sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7.

    “Karena itu, peluang menjaga pertumbuhan tahunan di kisaran 5% masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat realisasi belanja, memperkuat ekspor, dan memastikan iklim usaha tetap kondusif untuk mendorong investasi,” jelasnya. 

    Pada periode sebelumnya pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah, mulai dari diskon transportasi umum, tarif tol, listrik rumah tangga, bantuan pangan dan sembako, hingga subsidi upah bagi 17 juta pekerja dan 3,4 juta guru honorer. 

    Alhasil, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,25% dengan pertumbuhan 4,97% secara triwulanan dan 6,99% secara tahunan. 

    Shinta juga menerangkan bahwa pertumbuhan konsumsi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan primer dan makanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

    Kendati demikian, untuk menjaga laju pertumbuhan 5% hingga akhir tahun ini, maka bukan hanya angka pertumbuhan yang perlu dipertahankan. Dunia usaha juga disebut perlu menumbuhkan kepercayaan baik dari investor, pelaku industri, maupun konsumen. 

    “Pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, kepastian dan efisiensi,” tuturna. 

    Pertama, Shinta menerangkan bahwa kepastian dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu. 

    Kedua, yang tak kalah penting yaitu efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga perlu ditingkatkan, karena high cost economy masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

    “Kami juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi, terutama stimulus yang dapat berdampak terhadap cost structure industri,” terangnya. 

    Di sisi lain, percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pangan, dan hilirisasi, juga dapat memberi efek pengganda terhadap permintaan domestik dan investasi swasta.

    Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, Apindo mendorong Indonesia Incorporated yakni kolaborasi semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi.

    “Kita harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • JobCity Job Fair 2025 bawa pemanfaatan AI dalam ketenagakerjaan

    JobCity Job Fair 2025 bawa pemanfaatan AI dalam ketenagakerjaan

    (Ki-ka) Koordinator Kemitraan dan Jejaring Pasar Kerja, Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Sigit Ary Prasetyo, Direktur JobCity Adi Witono, dan Asisten Deputi Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha Kementerian UMKM Edhi Kusdiarwoko Dwikuncono dalam peluncuran Jobcity Job Fair 2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    JobCity Job Fair 2025 bawa pemanfaatan AI dalam ketenagakerjaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – JobCity Job Fair 2025 resmi dibuka dan membawa tema utama mengenai pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dalam lanskap ketenagakerjaan masa kini dan mendatang.

    “Teknologi jika dirancang dengan nilai-nilai inklusif dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan Indonesia secara nyata,” kata Direktur JobCity Adi Witono dalam peluncuran aplikasi JobCity di Jakarta, Selasa.

    Adi mengatakan, pihaknya menghadirkan pendekatan inovatif berbasis AI untuk menjawab dua tantangan besar dunia kerja, yaitu kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja di sektor industri dan informal (usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM), serta karakteristik generasi muda khususnya Generasi Z dalam mencari pekerjaan.

    “JobCity, dengan teknologi AI-nya, hadir untuk menyatukan pencari dan pemberi kerja secara efisien dan bermakna,” ujar dia.

    Lebih jauh, platform JobCity pun memanfaatkan teknologi pemetaan CV dan kecocokan profil secara real time untuk membantu UMKM menemukan kandidat yang sesuai dengan cepat dan efisien, tanpa proses panjang dan biaya tinggi. Sementara bagi para pencari kerja muda, sistem ini menawarkan pengalaman rekrutmen yang lebih transparan, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital.

    Hal ini senada dengan Asisten Deputi Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha Kementerian UMKM Edhi Kusdiarwoko Dwikuncono yang mengatakan, platform pencari kerja seperti JobCity dapat berperan penting sebagai wadah menghubungkan antara pencari dan pemberi kerja di era saat ini.

    “Kami dari Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM mendukung JobCity sebagai sebuah keberlanjutan usaha, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja di sektor UMKM,” ujar Edhi.

    Sementara itu, JobCity Job Fair 2025 tidak hanya menjadi ajang rekrutmen, tetapi juga ruang diskusi publik, kolaborasi lintas sektor, serta promosi transformasi digital di bidang ketenagakerjaan. Acara ini akan berlangsung hingga Rabu, 6 Agustus 2025, dengan berbagai agenda seperti talkshow, dan booth interaktif dari puluhan perusahaan.

     

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Stimulus Ekonomi Rp10,8 Triliun pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. 

    Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025, senilai Rp24,44 triliun. 

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Sri Mulyani mengatakan stimulus yang akan diberikan ke masyarakat itu diharapkan bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan ketiga 2025, termasuk Juli 2025 yang sudah dilalui dan Agustus 2025 yang baru masuk lima hari ini. 

    Bendahara negara juga mengungkap belanja pemerintah bakal terakselerasi pada semester II/2025 usai pertumbuhannya terkontraksi 0,33% sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Selasa (5/8/2025). “Diharapkan momentumnya tetap terjaga. Beberapa yang memberikan optimisme tentu saja karena belanja pemerintah mulai terakselerasi.”

    Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan stimulus ekonomi dengan anggaran senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuartal II/2025. Paket stimulus itu meliputi beberapa di antaranya PPN DTP, penebalan bansos Rp11,9 triliun, dan bantuan subsidi upah (BSU) Rp10,72 triliun.  

    Adapun BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan secara kuartalan yaitu 4,04% apabila dari kuartal I/2025 sebelumnya.