Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut pemerintah perlu memperkuat daya beli hingga menggelontorkan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan setidaknya ada empat masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan sampai akhir tahun untuk jangka pendek, sekaligus hingga 2029 untuk jangka menengah. Pertama, kata Ajib, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

    “Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, serta mendorong ekonomi biaya rendah atau low cost economy.

    Ajib menyebut, percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan relaksasi pajak untuk UMKM menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

    Selain itu, sambung dia, dunia usaha juga menyarankan agar tingkat suku bunga kredit menjadi lebih murah yang utamanya untuk sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Ketiga, lanjut Ajib, pemerintah perlu mendorong perampingan peraturan atau deregulasi. Terlebih, dia menjelaskan percepatan layanan, kemudahan koordinasi, dan penyederhaaan perizinan merupakan bagian dari deregulasi.

    “Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja [Pokja] Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

    Keempat, Apindo menilai pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri. Terlebih, sambung dia, rasio investasi penanaman modal asing (PMA) masih rendah hingga potensi PMA masih bisa ditingkatkan.

    “Dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40,” ujarnya.

    Menurutnya, momentum ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) menjadi angin segar menuju perjanjian perdagangan bebas dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Lebih lanjut, Ajib menambahkan pemerintah harus menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. “Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporate,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menuturkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendorong penyempurnaan aturan terkait royalti pemutaran musik di ruang publik, tak terkecuali pusat belanja.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa royalti bukan lagi merupakan persoalan baru, tetapi salah satu dari pendekatan hak cipta di pusat perbelanjaan.

    “Memang kalau kita lihat peraturan mengenai royalti ini tentunya harus terus disempurnakan. Kenapa? Karena kegiatan usaha bertambah, jenisnya beragam, inovasinya, kreativitasnya, kemudian juga teknologinya juga bertambah,” katanya dalam konferensi pers peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Dia menjelaskan, penyempurnaan aturan itu sebaiknya dilakukan di dua sisi. Di sisi pertama, Alphonzus menggarisbawahi bahwa regulasi harus lebih spesifik mengatur bagaimana pusat perbelanjaan memutar lagu ciptaan siapa saja. 

    Dia berpandangan bahwa aspek teknologi menjadi tantangan pelaku usaha dalam mengidentifikasi musik maupun lagu musisi yang diputar secara terperinci.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti pembagian royalti kepada musisi terkait. Pihaknya turut mempertanyakan cara pendistribusian royalti kepada para pencipta maupun musisi yang lagunya diputar di pusat perbelanjaan.

    Meskipun demikian, Alphonzus menyebut bahwa APPBI selama ini tetap mematuhi aturan terkait pembayaran royalti ini, di samping tata cara pelaksanaannya yang belum sempurna.

    “Sebab kalau tidak dimulai, bagaimana kita bisa menghargai para musisi, para pencipta lagu tersebut? Jadi, saya kira sikap kami dari APPBI adalah mendukung dan juga sekaligus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan penyempurnaan aturan,” terangnya.

    Sebelumnya, wacana penarikan royalti untuk musik yang diputar di ruang publik menuai respons beragam. Terkait ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) untuk membuat aturan pembayaran royalti.

    Politikus Partai Gerindra ini mendorong Kementerian Hukum dan LKMN untuk menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan bagi pendengar maupun pencipta lagu terkait.

    “Kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LKMN untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan, sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta oleh DPR,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

  • Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    PMK itu mengatur ihwal efisiensi belanja yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai beleid yang diterbitkannya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan. Usai mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025), Bendahara Negara langsung menuju mobilnya lantaran ada kegiatan yang harus diikutinya lagi. 

    “Aku nanti ada rapat. Terima kasih, ya,” ucapnya sebelum menutup pintu mobilnya dan bertolak pulang dari Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu(6/8/2025). 

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga merespons singkat. Dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini. 

    Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementeriannya bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. 

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga. 

    “Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan,” tuturnya di Istana Kepresidenan. 

    PMK Efisiensi Anggaran

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PMK No.56/2025 itu mengatur bahwa anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid yang dikutip, Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

  • Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Indef: Investor Belum Pede Investasi meski Data Ekonomi Tumbuh Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa investor belum menunjukkan kepercayaan diri penuh untuk menggenjot investasi di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui konsensus proyeksi, yakni mencapai 5,12% pada kuartal II/2025.

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menjelaskan bahwa respons pasar bisa menjadi cerminan bagaimana investor menyikapi data pertumbuhan ekonomi.

    Pada hari pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025, Selasa (5/6/2025), IHSG ditutup menguat ke level 7.515,18 atau 0,68%. Namun, pada Rabu (6/8/2025) kembali melemah ke level 7.503,75 atau turun 0,15%.

    “Kalau dalam jangka pendek, kita sebenarnya bisa melihat kemarin IHSG masih relatif hijau, rupiah juga menguat, menggambarkan masih ada kepercayaan pasar. Namun, masalahnya, angka yang dirilis oleh BPS itu melawan puluhan leading indicator [indikator ekonomi], sehingga jika data-data ini tidak terefleksikan di real economy, investor jadi akan mencermati lagi perkembangannya,” ujar Eko kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Menurut Eko, Agustus ini akan menjadi bulan penting bagi investor untuk mencermati bagaimana perbandingan data ekonomi per Juni 2025 dengan kondisi riil, seperti peningkatan kredit dan Purchasing Manager’s Index atau PMI Manufaktur. Investor juga akan mencermati indikator yang bersifat bulanan seperti Mandiri Spending Index.

    “Jika memang tidak menunjukkan peningkatan [seperti yang tergambar dalam ekonomi kuartal II/2025], respons paling cepat nanti di pasar itu, di IHSG dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Eko menilai bahwa pihak-pihak yang mengantongi dana jumbo, seperti industri asuransi dan investor asing, masih akan menunggu alias wait and see untuk melakukan investasi. Data ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh tinggi 5,12% tidak akan serta merta menarik investasi.

    Industri asuransi maupun investor asing, menurutnya, akan membandingkan data primer dan sekunder. Data primer yang dia maksud adalah informasi produk domestik bruto (PDB) dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan informasi sekundernya adalah data pembanding dari berbagai indikator ekonomi.

    “Ketika data-data itu tidak match, dalam jangka menengah mereka akan wait and see. Artinya, misalkan 6 bulan ke depan, dunia usaha belum tentu akan ekspansi, investor juga harus diyakinkan dulu,” ujarnya.

    Berikut daftar 12 indikator utama yang menurut Indef tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025:

    Penjualan mobil dan motor turun: indikator langsung konsumsi masyarakat menengah-atas menurun
    PMI Manufaktur dalam fase kontraksi: industri lesu, permintaan domestik dan ekspor lemah
    Konsumsi rumah tangga turun: padahal konsumsi menyumbang >50% PDB, sinyal pelemahan ekonomi
    Penurunan investasi asing (foreign direct investment): menandakan kepercayaan investor melemah, berdampak ke investasi riil
    Inflasi naik pada Juli 2025: menggerus daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Peningkatan PHK: memperburuk daya beli, menaikkan angka pengangguran terselubung
    Kredit perbankan melemah: mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga
    Indeks kepercayaan konsumen menurun: ekspektasi masa depan negatif
    Warga pesimistis terhadap penghasilan: mendukung hipotesis konsumsi lemah dan peningkatan ketimpangan
    Tekanan eksternal meningkat: adanya tarif Trump menekan pertumbuhan ekonomi global. Ekspor turun, suku bunga global tinggi, ketidakpastian geopolitik—memperburuk situasi perdagangan dan investasi
    Pasar keuangan Indonesia tidak terlalu menarik lagi: Capital outflow pasar saham Rp59 triliun, SRBI Rp77,4 triliun, nett buy SBN Rp59 triliun
    Penerimaan pajak turun: PPN dan PPnBM turun pada semester I/2025 sekitar 19,7%, pajak yang lemah tetapi PDB tumbuh tinggi membuat rasio pajak (tax ratio) akan turun.

  • Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Kereta Bandara Makin Diminati, Jumlah Penumpang Melonjak 30% hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Railink, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengoperasikan kereta bandara, melaporkan pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan secara tahunan sebesar 30,1% sepanjang Januari hingga Juli 2025. 

    Manager Komunikasi Perusahaan Railink Ayep Hanapi mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, total penumpang layanan kereta api bandara mencapai 4 juta penumpang, meningkat secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencatatkan 3,1 juta penumpang.

    “Peningkatan ini mencerminkan pulihnya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api bandara sebagai pilihan perjalanan yang nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025). 

    Ayep menyampaikan, secara khusus, layanan KA Bandara YIA di Yogyakarta menunjukkan performa yang positif. Jumlah penumpang gabungan dari KA Bandara YIA reguler dan KA Bandara YIA Xpress tercatat sebanyak 1,6 juta penumpang, naik dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 1,5 juta penumpang.

    Sementara itu, layanan KA Srilelawangsa di Medan menunjukkan lonjakan yang lebih signifikan. Jumlah penumpang dari rute Medan – Binjai – Kuala Bingai serta Medan–Araskabu–Kualanamu mencapai 2,4 juta penumpang, tumbuh hampir 58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 1,5 juta penumpang.

    Sejalan dengan hal tersebut, kenaikan ini turut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, terutama menjelang dan pascaperiode libur Lebaran dan libur sekolah, juga turut memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini.

    Ayep menegaskan bahwa Railink berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang andal dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan di berbagai rute layanan kereta api bandara.

    PT Railink juga mengimbau para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk. 

    Penumpang juga diingatkan untuk memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan minimal 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan 3 jam sebelum keberangkatan penerbangan Internasional.

    Secara keseluruhan, perkembangan penumpang angkutan kereta bandara versi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk di dalamnya KA Bandara Manggarai-Soekarno Hatta di Jakarta, mencapai 4,51 juta penumpang sepanjang Januari-Juni 2025. 

    Peningkatan jumlah penumpang KA bandara tersebut tumbuh 18,47% year on year (yoy). Sementara itu, secara bulanan, jumlah penumpang yang menaiki kereta bandara tersebut mencapai 773.300 orang per Juni 2025, tumbuh 1,20% dari Mei yang sejumlah 764.100 orang. 

  • Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan

    Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Korbarkan semangat kemerdekaan:

    Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Polres Kudus Jawa Tengah membagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa sore (5/8).Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo. 

    Bendera dibagikan kepada pengendara motor, mobil, tukang becak, hingga pedagang kaki lima yang melintas di tengah keramaian lalu lintas kota. Sebelumnya, Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Kudus juga telah melaksanakan aksi serupa dengan membagikan bendera kepada masyarakat di kecamatannya masing-masing.

    “Kegiatan ini bukan sekadar membagi bendera, tetapi ajakan untuk menyemarakkan kemerdekaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta bentuk penghormatan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan,” ujar Kapolres.

    Semangat Merah Putih harus hidup di setiap hati warga negara. Inj bukan hanya di tiang bendera, tapi juga di hati semua.

    Suparno (52), tukang becak, merasa terharu saat menerima bendera langsung dari Kapolres. “Saya langsung pasang di becak. Biar semangat merdeka ikut keliling kota,” ucapnya.

    Senada Rina (34), pengendara motor, juga merasa senang bisa ikut merayakan kemerdekaan. “Tadi dibantu pasang sama Pak Polisi. Jadi makin semangat ikut memeriahkan Agustus-an,” katanya.

    Selain membagikan bendera, petugas juga mengedukasi warga tentang pentingnya mengibarkan bendera selama 1–31 Agustus. Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian agenda Polres selama bulan kemerdekaan.

    “Langkah kecil ini kami harap bisa menyalakan semangat besar di hati masyarakat,” ujar Kapolres seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (5/8). 

    Sumber : Antara

  • RS Pondok Indah Group Buka Lowongan Kerja, Ini Informasi Terbarunya! – Page 3

    RS Pondok Indah Group Buka Lowongan Kerja, Ini Informasi Terbarunya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – RS Pondok Indah Group adalah jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Dengan komitmen kuat pada profesionalisme, pendekatan humanis, dan pemanfaatan teknologi modern, perusahaan ini menjadi pilihan utama bagi pasien yang mencari layanan berkualitas tinggi.

    Seiring dengan terus berkembangnya layanan dan fasilitas, RS Pondok Indah Group membuka lowongan kerja bagi para profesional berdedikasi untuk bergabung dan tumbuh bersama.

    Bagi kamu yang memiliki semangat untuk berkontribusi di bidang kesehatan, ini adalah kesempatan emas. RS Pondok Indah Group membuka lowongan untuk berbagai posisi strategis, baik di ranah medis maupun non-medis.

    Perusahaan mengundang para profesional berpengalaman dan lulusan baru yang siap berkembang di lingkungan kerja yang suportif dan berorientasi pada kompetensi. Posisi yang tersedia termasuk Perawat Umum, Apoteker, dan Purchasing di berbagai lokasi strategis.

     

    RS Pondok Indah Group adalah jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia yang berkomitmen memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan pendekatan profesional, humanis, dan berbasis teknologi modern.

    Dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan, RS Pondok Indah Group saat ini membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi strategis, baik di bidang medis maupun non-medis.

    Kesempatan ini terbuka bagi profesional berpengalaman maupun lulusan baru yang siap berkembang di lingkungan kerja yang suportif dan kompeten.

    Berikut rinciannya:

  • Wamendag: Diskon Besar Bisa Hilangkan Rojali dan Rohana – Page 3

    Wamendag: Diskon Besar Bisa Hilangkan Rojali dan Rohana – Page 3

    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 akan menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gairah belanja masyarakat.

    Menurutnya, fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) memang sedang marak, namun tidak perlu terlalu dikhawatirkan.

    Alphonzus menegaskan bahwa Rojali dan Rohana bukanlah hal baru di dunia ritel. Kehadiran pengunjung yang hanya melihat-lihat atau bertanya tanpa membeli, merupakan bagian alami dari perubahan fungsi pusat perbelanjaan.

    “Jadi, Rojali itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Hanya saja memang intensitasnya kadang turun, kadang naik begitu. Tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi,” kata Alphonzus dalam konferensi pers ISF 2025, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

  • Penyerapan anggaran makan bergizi gratis capai Rp7,9 triliun

    Penyerapan anggaran makan bergizi gratis capai Rp7,9 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BGN: Penyerapan anggaran makan bergizi gratis capai Rp7,9 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan penyerapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 triliun.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menilai angka ini melampaui proyeksi sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp6 triliun hingga akhir Juli.

    “Penyerapannya Alhamdulillah hari ini sudah mencapai Rp7,9 triliun, padahal kami kemarin memperkirakan Juli itu akhir hanya Rp6 triliun,” kata Dadan dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, penyerapan anggaran yang signifikan diperkirakan akan terus terjadi dalam dua bulan ke depan.

    Ia pun menargetkan penyerapan pada Agustus bisa menembus Rp9 triliun.

    Kemudian, pada September, pelayanan MBG ditargetkan menjangkau 50 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp19 triliun.

    Pada Oktober, BGN menargetkan sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat sehingga penyerapan anggaran mencapai Rp37 triliun.

    Dilanjutkan di November dengan 75 juta penerima manfaat dan penyerapan kurang lebih Rp59 triliun.

    “Dan, di akhir Desember kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi, anggaran yang Rp71 triliun (dalam APBN) itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi, kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun,” jelasnya.

    Anggaran MBG dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp51,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan bergizi, sementara sisanya digunakan untuk belanja modal, pegawai, serta pendukung teknis dan manajemen program.

    Selain dari sisi penyerapan anggaran, Badan Gizi Nasional juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    Dadan menyampaikan saat ini sudah terdapat 3.338 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.

    “Dalam dua hari ke depan, kami prediksi jumlah penerima manfaat akan tembus lebih dari 10 juta,” tambah Dadan.

    Tiga strategi percepatan pembangunan SPPG tengah dilakukan BGN, yaitu melalui kemitraan dengan sektor swasta, pembangunan melalui APBN untuk 1.542 unit SPPG, dan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebanyak 6.000 SPPG bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Seluruh infrastruktur kami targetkan rampung Oktober, sehingga November kami hanya mengisi administrasi dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Rojali-Rohana di Mana-mana, Kok Bisa Ekonomi Tumbuh 5,12%? – Page 3

    Rojali-Rohana di Mana-mana, Kok Bisa Ekonomi Tumbuh 5,12%? – Page 3

    Data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 versi BPS juga dikritisi, karena sudah melewati momentum Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Seperti diketahui, Ramadhan dan Idul Fitri kerap jadi patokan pertumbuhan ekonomi tinggi, lantaran konsumsi masyarakat meningkat pesat.

    Adapun pada dua momen suci umat Islam yang terjadi di kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyentuh 4,87 persen.

    “Apakah memang pertumbuhan di triwulan II bisa diindikasikan semacam anomali, atau ada semacam window dressing? Data konsensus ekonom, perbankan, semua memperkirakan (pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025) di bawah 5 persen, semua salah,” ungkapnya.

    “Ini beberapa hal yang tentunya kita perlu pertanyakan kembali kepada BPS, apakah sebetulnya data-data ini adalah data yang sebetulnya valid yang mencerminkan kondisi di lapangan,” tegas Andry.