Jenis Media: Ekonomi

  • Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Jakarta

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal penetapan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut cuti bersama ini bukan hari libur nasional dan bersifat opsional, terutama bagi sektor swasta.

    Shinta menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk memberi ruang masyarakat memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mendorong konsumsi domestik dan sektor pariwisata. Namun, ia menekankan pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

    “Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan keputusan sesuai karakteristik operasional dan kebutuhan produksinya. Bagi industri yang memiliki ritme produksi berkelanjutan seperti manufaktur, cuti bersama dapat disesuaikan agar tidak mengganggu target produksi atau distribusi,” ujar Shinta kepada detikcom, Jumat (8/8/2025).

    Sebaliknya, sektor usaha yang lebih fleksibel bisa memanfaatkan cuti bersama sebagai jeda kerja yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi lainnya. Ia berharap ke depan penetapan cuti bersama dilakukan dengan masukan lintas sektor agar tetap memberi manfaat tanpa mengganggu sektor strategis.

    Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur perubahan jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Dalam SKB terbaru, 18 Agustus 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama tambahan.

    “Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

    Pemerintah mengajak masyarakat aktif mengikuti kegiatan seperti upacara, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga acara kebudayaan dan edukatif dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI.

    SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Penetapan dilakukan dalam rapat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Deputi Warsito dan Imam Machdi serta dihadiri perwakilan kementerian terkait.

    (rrd/rrd)

  • KPR Masih jadi Andalan Beli Rumah, Tapi Pertumbuhannya Seret – Page 3

    KPR Masih jadi Andalan Beli Rumah, Tapi Pertumbuhannya Seret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi cara utama masyarakat Indonesia dalam membeli rumah. Berdasarkan data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia, sebesar 73,06% pembelian rumah primer pada triwulan II 2025 dilakukan melalui skema KPR.

    “Dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah primer dilakukan melalui KPR dengan pangsa sebesar 73,06%,” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, dalam laporan SUrvei Harga Properti Residensial Bank Indonesia, Jumat (8/8/2025).

    Lebih lanjut, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan sementara sisanya menggunakan pembayaran tunai bertahap (17,75%) dan tunai langsung (9,19%).

    Meskipun KPR masih mendominasi, tren pertumbuhannya mulai melambat. Secara tahunan, nilai KPR hanya tumbuh 7,81% (yoy) pada triwulan II 2025, turun dari 9,13% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan masih ada, pertumbuhan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya.

    “Pada triwulan II 2025, total nilai KPR secara tahunan tumbuh sebesar 7,81% (yoy), melambat dibandingkan 9,13% (yoy) pada triwulan sebelumnya,” ujarnya.

    Secara triwulanan, perlambatan lebih terasa. Pertumbuhan nilai KPR hanya mencapai 1,32% (qtq), jauh lebih rendah dibandingkan 2,54% (qtq) pada triwulan I 2025.

     

  • Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Bupati Pati Naikkan Pajak PBB 250 Persen, Kemenkeu Bilang Begini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang mencapai 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

    “Itu kan kewenangan daerah, ya. Jadi, harusnya disesuaikan di level daerah,” kata Anggito dikutip dari Antara Jumat (8/8/2025).

    Meski begitu, Anggito mengaku belum mengetahui secara pasti perihal kebijakan PBB tersebut maupun dampaknya.

    “Saya enggak tahu, ya, persisnya. Karena itu kan dievaluasi sama provinsi, ya. Jadi, provinsinya harus bisa mengevaluasi dulu,” ujarnya. 

    Menurut dia, Kementerian Keuangan tetap berperan dalam evaluasi, akan tetapi itu dilakukan setelah melalui proses di tingkat provinsi.

    “Kalau Kemenkeu, iya (mengevaluasi), tetapi kan harusnya di level provinsi dulu,” ucapnya.

    Anggito menambahkan, penentuan tarif PBB-P2 yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) kabupaten merupakan domain pemerintah setempat. Namun untuk mekanisme evaluasinya tetap berjenjang.

    “Kewenangan itu ada mulai dari kabupaten, lalu ke provinsi. Kalau ada evaluasi dilakukan oleh provinsi, provinsi dilakukan oleh Kemendagri. Nah, kita merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan Kemendagri, ya,” ucap dia.

     

  • Dukung Riset dan Inovasi Pendidikan, Pertamina Bangun Gedung Penelitian di Kampus ITB – Page 3

    Dukung Riset dan Inovasi Pendidikan, Pertamina Bangun Gedung Penelitian di Kampus ITB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan dukungan nyata dalam dunia pendidikan lewat pembangunan fasilitas Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional yang berdiri di kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

    Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara Pertamina, ITB, dan PT Paragon Technology and Innovation untuk memperkuat kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang rekayasa molekular dan material fungsional. 

    Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional memiliki sejumlah fasilitas, diantaranya laboratorium pendidikan dan riset, ruang publik, ruang perkuliahan dan seminar, area workshop, laboratorium inovasi, bengkel, kafe, serta ruang dosen. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi dan pendidikan.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa saat ini kolaborasi sangat dibutuhkan untuk tujuan membangun bangsa. Ia pun berharap dengan terwujudnya Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional ini, dapat bermanfaat untuk ITB dan peningkatan kualitas pendidikan bangsa.

    Sementara itu Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara menyebut hadirnya gedung ini adalah wujud dari komitmen Institut Teknologi Bandung untuk terus mengikuti perkembangan zaman, memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara universitas dan industri.

    Rektor juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pertamina khususnya dan PT Paragon Corp, atas dukungan yang diberikan.

    “Ini adalah contoh nyata spirit kekeluargaan, spirit gotong royong, membangun masa depan Indonesia, masa depan yang berbasis sains, teknologi, dan industri,” imbuhnya.

  • Perusahaan Ini Guyur Dana Segar ke Bursa Kripto RI hingga Rp 3,2 T

    Perusahaan Ini Guyur Dana Segar ke Bursa Kripto RI hingga Rp 3,2 T

    Jakarta

    MEXC Ventures mengumumkan investasinya untuk ekosistem kripto di Indonesia melalui salah satu bursa domestik, Triv. MEXC Ventures menggelontorkan dana investasi dengan valuasi sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,25 triliun (asumsi kurs Rp 16.283).

    MEXC Ventures adalah bagian dari bursa kripto global di bawah MEXC. Investasi ini sejalan dengan strategi global perusahaan untuk mengembangkan proyek inovatif di sektor blockchain dan kripto. Di sisi lain, MEXC juga melihat pesatnya pertumbuhan pasar aset digital di Asia Tenggara.

    CEO dan Pendiri Triv, Gabriel Rey, menjelaskan investasi ini memungkinkan perusahaan memperluas daftar aset kripto serta meningkatkan likuiditas. Triv sendiri menyediakan akses bursa ke lebih dari 1.000 aset kripto. Infrastruktur yang dimiliki perusahaan juga mendukung perdagangan aset utama seperti BTC dan ETH, pasangan USDT, hingga memecoin.

    “Kemitraan ini akan memungkinkan kami memperluas daftar aset kripto yang tersedia, meningkatkan likuiditas, serta menghadirkan lebih banyak produk inovatif bagi pengguna baru maupun lama,” terang Gabriel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8/2025).

    Sementara itu, Direktur Investasi MEXC Ventures, Leo Zhao, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital paling dinamis dan menjanjikan di kawasan Asia. Melalui kemitraan ini, MEXC Triv dapat mempercepat adopsi aset digital di seluruh negeri.

    “Komitmen kami dalam berinvestasi strategis tidak hanya berfokus pada ide menarik dan talenta pengembang, tetapi juga pada inisiatif yang memiliki potensi jangka panjang yang jelas,” terangnya.

    Leo Zhao menambahkan, MEXC tengah melakukan diversifikasi geografis untuk target jangka panjang, salah satunya dengan masuk ke pasar kripto Indonesia. Adapun MEXC saat ini menjadi salah satu platform perdagangan kripto terbesar dengan lebih dari 1.700 aset kripto yang tersedia bagi pengguna lokal.

    “Indonesia adalah salah satu pasar aset digital paling dinamis dan menjanjikan di kawasan ini,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Harga Bitcoin Sentuh Rp 1,8 M, Apa Penyebabnya?

    (kil/kil)

  • Reformasi Struktural Danantara jadi Mesin Penggerak Ekonomi RI – Page 3

    Reformasi Struktural Danantara jadi Mesin Penggerak Ekonomi RI – Page 3

    Ia menambahkan, ruang gerak Danantara sangat luas. Selain mengelola sumber daya alam melalui hilirisasi, Danantara dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengembangkan sektor perikanan, serta mendorong integrasi rantai pasok di sektor strategis lainnya. Semua itu, menurutnya, adalah bentuk nyata kehadiran negara di pasar.

    “Kepercayaan publik terhadap Danantara menjadi modal penting. Walaupun berstatus sebagai entitas negara, mereka harus beroperasi layaknya korporasi swasta profesional yang responsif terhadap kebutuhan pasar,” pungkasnya.

    Dengan mandat dan kapasitas yang dimilikinya, Danantara diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, memanfaatkan reformasi struktural sebagai landasan untuk membangun ekosistem investasi yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

  • IHSG Jumat dibuka menguat 149,01 poin

    IHSG Jumat dibuka menguat 149,01 poin

    Arsip foto – Pengunjung berjalan di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa/pri.

    IHSG Jumat dibuka menguat 149,01 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 149,01 poin atau 1,99 persen ke posisi 7.639,19.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,01 poin atau 0,76 persen ke posisi 801,58.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Jakarta

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat sinergi lintas sektor dalam investasi hilirisasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan salah satu yang terpenting dalam investasi adalah percepatan dan kemudahan perizinan investasi.

    Langkah strategis ini ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% dalam 5 tahun ke depan serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    “Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kami tegaskan komitmen HKI untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun dapat tercapai, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai” tegas Ma’ruf, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/8/2025).

    Ma’ruf menjelaskan saat ini sangat penting pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investor nasional maupun global.

    “Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa,” ungkap Ma’ruf.

    Selain fokus pada investasi hilirisasi, HKI juga menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama. HKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan vokasi dan teknologi terkini.

    “Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” ucap Ma’ruf.

    Dalam pengembangan SDM ini, HKI telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    Ma’ruf menekankan, kehadiran Prabowo dalam penandatanganan MoU menjadi penanda dukungan penuh pemerintah terhadap agenda hilirisasi nasional. Penandatangan MoU itu sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi nasional, penguatan inovasi teknologi, dan keberlanjutan sosial.

    Melalui kolaborasi ini, tambah Ma’ruf, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

    Sebagai informasi, Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi. Fokus utama kerja sama ini di antaranya meliputi:

    1. Penyelarasan Kurikulum Industri dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi

    2. Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi.

    3. Peningkatan Daya Saing Investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif berdasarkan potensi ekosistem industri dan kawasan industri.

    (ada/kil)

  • Penjualan Rumah Anjlok Parah, Pelemahan Daya Beli Masyarakat Makin Nyata – Page 3

    Penjualan Rumah Anjlok Parah, Pelemahan Daya Beli Masyarakat Makin Nyata – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pasar properti residensial di Indonesia menghadapi tekanan serius pada triwulan II 2025. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia, penjualan rumah di pasar primer secara tahunan terkontraksi sebesar 3,80% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan 0,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

    “Penjualan properti residensial terkontraksi sebesar 3,80% (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,73% (yoy) pada triwulan I 2025,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, dalam laporan SUrvei Harga Properti Residensial Bank Indonesia, Jumat (8/8/2025).

    Koreksi penjualan ini menandakan melemahnya daya beli konsumen maupun hambatan dari sisi suplai. Menariknya, meskipun secara keseluruhan sektor menurun, rumah tipe kecil justru menjadi penopang utama pasar.

    Penjualan rumah tipe ini masih tumbuh sebesar 6,70% (yoy), meskipun melambat cukup tajam dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh hingga 23,75% (yoy).

    “Perkembangan ini dipengaruhi oleh penjualan rumah tipe kecil yang tumbuh 6,70% (yoy), melambat dari 23,75% (yoy) pada triwulan sebelumnya,” ujarnya.

    Data ini mengindikasikan bahwa segmen menengah ke bawah masih menunjukkan permintaan yang relatif stabil. Sebaliknya, penjualan rumah tipe menengah dan besar justru mengalami kontraksi yang cukup dalam.

    Rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 11,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, rumah tipe menengah terkontraksi 17,69% (yoy), sedikit membaik dari triwulan sebelumnya yang mencapai minus 35,76% (yoy).

     

     

  • Modal Nggak Cukup, UMKM Desa Diajari Cara Ngatur Duit Biar Nggak Boncos

    Modal Nggak Cukup, UMKM Desa Diajari Cara Ngatur Duit Biar Nggak Boncos

    Jakarta

    Modal usaha itu bukan cuma soal duit, tapi juga soal cara ngaturnya. Itu yang jadi perhatian dalam pelatihan keuangan yang digelar untuk pelaku UMKM di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

    Pelatihan ini menyasar dua kelompok usaha lokal: Kelompok Tani Jamur Tiram dan Kelompok Perempuan Srikandi Payakabung. Materinya mulai dari cara misahin uang pribadi dan usaha, nyatet arus kas, sampai bikin rencana keuangan sederhana biar usaha nggak gampang ambyar.

    Program ini digagas oleh PLN Indonesia Power (PLN IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Keramasan melalui UP Indralaya, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. PLN IP juga menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir sebagai mitra.

    “Kita ingin UMKM di desa-desa bisa tumbuh mandiri dan profesional, bukan sekadar jalan karena bantuan,” kata Syafi’i, Manager PLN IP UBP Keramasan, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, banyak pelaku UMKM belum sadar pentingnya pencatatan keuangan yang rapi. “Kalau uang usaha masih nyampur sama uang dapur, susah berkembang. Akhirnya habis, tapi nggak tahu larinya ke mana,” ujarnya.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Benardus Sudarmanta, menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian penting dari misi keberlanjutan perusahaan.

    “PLN Indonesia Power hadir bukan cuma untuk menyalurkan listrik, tapi juga membangun kemandirian sosial dan ekonomi lewat penguatan komunitas,” ujarnya.

    Langkah ini juga diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Masyudi dari Dinas Perindagkop UKM menyebut pelatihan ini sejalan dengan misi pembangunan daerah menuju kabupaten SMART: Sejahtera, Maju, Adaptif, Religius, dan Berkelanjutan.

    Eko Supandi, Ketua Kelompok Tani Jamur Tiram, mengaku banyak belajar dari sesi pelatihan ini.

    “Kami jadi ngerti pentingnya nyatet pengeluaran, misahin uang, dan bikin rencana keuangan. Selama ini ya asal jalan aja, nggak tahu berapa yang benar-benar untung,” kata Eko.

    Program ini bagian dari komitmen PLN IP di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Ke depan, pendampingan akan terus dilakukan agar UMKM di sekitar wilayah operasional bisa tumbuh sebagai penggerak ekonomi desa.

    “Transisi energi nasional nggak bisa jalan kalau masyarakatnya nggak ikut berkembang. Jadi kami hadir juga dengan nilai dan pemberdayaan,” tutup Benardus.

    Lihat juga Video: Jurus Walkot Eri Bantu UMKM-Turunkan Kemiskinan di Surabaya

    (fdl/fdl)