Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Jumlah Kendaraan Keluar Jabotabek Melonjak H-6 Natal 2025, Ini Datanya

    Jumlah Kendaraan Keluar Jabotabek Melonjak H-6 Natal 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat arus lalu lintas (lalin) yang meninggalkan wilayah Jabotabek sudah terlihat meningkat pada H-7 hingga H-6 Natal 2025 atau pada Kamis 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan Sabtu 20 Desember 2025 pukul 06.00 WIB yaitu sejumlah 330.507 kendaraan.

    “Total volume lalin meninggalkan wilayah Jabotabek dari empat gerbang tol utama meningkat 5,9% jika dibandingkan kondisi normal (312.173 kendaraan),” ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

    Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 144.806 kendaraan (43,8%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 106.406 kendaraan (32,2%) menuju arah Barat (Merak) dan 79.295 kendaraan (24,0%) menuju arah Selatan (Puncak).

    Untuk lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 71.088 kendaraan, meningkat sebesar 10,5 persen dari lalin normal.

    Kemudian lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 73.718 kendaraan, meningkat sebesar 9,2% dari lalin normal.

    Total lalin meninggalkan Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 144.806 kendaraan, meningkat sebesar 9,8% dari lalin normal.

    Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 106.406 kendaraan, naik sebesar 3,3% dari lalin normal.

    Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 79.295 kendaraan, meningkat sebesar 2,5% dari lalin normal.

    Jasa Marga memprediksi puncak arus lalu lintas (lalin) meninggalkan wilayah Jabotabek pada libur Hari Raya Natal 2025 akan terjadi pada hari ini Sabtu, 20 Desember 2025 dengan prediksi lalin sebanyak 197.948 kendaraan, meningkat 14,1% dari lalin normal.

    Total lalin tersebut merupakan angka kumulatif dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

    Rivan menjelaskan, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol Jasa Marga Group pada puncak arus meninggalkan Jabotabek ini berjalan dengan optimal, terutama pada titik-titik yang rawan kepadatan di antaranya Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cipularang untuk kendaraan menuju Trans Jawa dan Bandung.

    “Potensi terjadinya kepadatan di lajur akan kami antisipasi dengan penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan di jalan tol favorit untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas lebih cepat lagi. Melalui diskresi kepolisian, Jasa Marga juga siap mendukung rencana rekayasa lalu lintas, seperti contraflow, dengan menempatkan petugas dan rambu-rambu pendukung,” ujarnya.

  • KAI Sebut 1,52 Juta Tiket Kereta Api Terjual Jelang Libur Nataru

    KAI Sebut 1,52 Juta Tiket Kereta Api Terjual Jelang Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penjualan tiket kereta api pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 periode 18 Desember 2025–4 Januari 2026 telah mencapai 1.521.766.

    KAI menyatakan realisasi penjualan tiket sampai dengan Selasa (16/12/2025) pukul 08.00 WIB mencapai sekitar 43,4% dari total 3.506.104 tempat duduk yang disediakan.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa penjualan tiket menunjukkan tren peningkatan seiring semakin dekatnya periode libur akhir tahun.

    “Dari total penjualan tersebut, tiket kereta api jarak jauh terjual 1.448.084 tiket atau 52,4 persen dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk. Sementara itu, kereta api lokal mencatat penjualan 73.682 tiket, setara 9,9 persen dari total 745.056 tempat duduk,” ujar Anne dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Anne menjelaskan bahwa karakter penjualan kereta api lokal berbeda dengan kereta api jarak jauh. Tiket kereta api lokal baru dapat dibeli mulai H-7 sebelum keberangkatan, sehingga angka keterjualannya akan meningkat mendekati tanggal perjalanan.

    “KAI memproyeksikan okupansi kereta api lokal akan terus bergerak naik seiring mendekatnya hari keberangkatan, mengikuti pola perjalanan masyarakat untuk jarak dekat yang umumnya direncanakan dalam waktu lebih singkat,” jelas Anne.

    Berdasarkan data sementara, okupansi tertinggi tercatat sebesar 62,0 persen pada H-11, yaitu Minggu, 28 Desember 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya proses penjualan tiket.

    Pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, KAI menyiapkan 3.506.104 tempat duduk yang terdiri atas layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai wilayah selama libur akhir tahun.

    Adapun, stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh dengan volume penumpang tertinggi hingga saat ini meliputi:

    1.    Pasarsenen: 176.516 pelanggan

    2.    Gambir: 93.683 pelanggan

    3.    Yogyakarta: 90.380 pelanggan

    4.    Lempuyangan: 70.526 pelanggan

    5.    Bekasi: 54.041 pelanggan

    6.    Surabaya Pasar Turi: 51.892 pelanggan

    7.    Bandung: 49.334 pelanggan

    8.    Surabaya Gubeng: 47.034 pelanggan

    9.    Semarang Tawang: 44.206 pelanggan

    10.    Kiaracondong: 40.484 pelanggan

    KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan segera membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI, sehingga pelanggan dapat memperoleh pilihan jadwal serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan selama periode Natal dan Tahun Baru.

    Pada masa Nataru ini, KAI juga menghadirkan diskon tarif sebesar 30 persen yang berlaku pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan total 1.509.080 tempat duduk yang disiapkan dalam program tersebut.

  • Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Salah Satu Bos Himbara Mau Kirim Surat ke BI, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) angkat bicara usai Bank Indonesia (BI) menyebut transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN berencana menyurati BI guna meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah.

    “Itu yang saya juga mau suratin BI. Apakah kita tidak menerima relaksasi kalau memang dari awal program pemerintah yang kita jalani. Kecuali pemerintah menurunkan bunganya,” kata Nixon saat ditemui di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (20/12/2025).

    Nixon menuturkan, sekitar 60% portofolio kredit perseroan merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan suku bunga tetap 5%, sesuai dengan program pemerintah. 

    Selain KPR subsidi, lanjut dia, BTN juga telah menurunkan suku bunga KPR non subsidi melalui program bunga 2,65%. Nixon mengatakan, program tersebut bahkan telah dilakukan perseroan jauh sebelum isu lambatnya transmisi suku bunga mencuat.

    Namun, Nixon menyebut bahwa penurunan tersebut belum memberikan dampak signifikan lantaran permintaan atau booking rate KPR non subsidi sedikit menurun.

    Dia menuturkan, rendahnya permintaan membuat efek penurunan bunga tidak terlalu terlihat, meski secara kebijakan BTN telah melakukan penyesuaian. Kondisi ini juga tercermin pada imbal hasil atau yield kredit perseroan yang saat ini sudah berada di level rendah.

    Atas dasar itu, BTN berencana menyurati BI untuk meminta pemahaman dan relaksasi, mengingat sejak awal perseroan menjalankan program pemerintah dengan skema bunga rendah. Nixon menilai, penurunan lebih lanjut baru memungkinkan jika pemerintah menyesuaikan suku bunga KPR subsidi.

    “5% itu sudah rendah menurut saya. Dan nggak ada produk KPR 20 tahun yang bunganya serendah itu,” ujarnya.

    BI sebelumnya melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

    Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

    Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

    Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

    Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

  • Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional Cirebon Layak Dilintasi Selama Nataru

    Kementerian PU Pastikan Jalan Nasional Cirebon Layak Dilintasi Selama Nataru

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalur jalan nasional di wilayah Cirebon, Jawa Barat, berada dalam kondisi aman dan layak dilintasi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

    Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan pengecekan langsung di lapangan, menyusul meningkatnya mobilitas kendaraan menjelang akhir tahun.

    Dody mengatakan, secara umum kondisi jalan nasional di Cirebon telah memenuhi standar pelayanan minimal. Dari hasil pemantauan terkini, tidak ditemukan lubang aktif yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    “Tingkat kemantapan jalan nasional di wilayah ini disebut telah berada pada kisaran 96–97%,” kata Dody, Sabtu (20/12/2025).

    Meski demikian, Kementerian PU tidak mengendurkan pengawasan. Faktor cuaca menjadi perhatian utama, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi di sejumlah wilayah Jawa Barat. 

    Hujan berkepanjangan dinilai berpotensi memicu kerusakan jalan dalam waktu singkat, terutama pada ruas yang memiliki lalu lintas padat kendaraan berat.

    Untuk mengantisipasi risiko tersebut, kata Dody, Kementerian PU memberlakukan inspeksi harian di seluruh ruas jalan nasional. Tim lapangan disiagakan untuk memantau kondisi jalan secara berkala dengan jarak pengawasan beberapa kilometer. 

    “Setiap indikasi kerusakan, termasuk lubang kecil sekalipun, akan langsung ditangani melalui penambalan agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih luas,” ujarnya.

    Selain memastikan kualitas permukaan jalan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan non-teknis.

    Berdasarkan pemetaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat, terdapat puluhan titik rawan yang berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas selama periode libur panjang.

    Di wilayah kerja BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, tercatat sebanyak 57 titik rawan banjir yang berisiko menyebabkan genangan pada badan jalan. Selain itu, terdapat 70 titik rawan longsor yang umumnya berada di ruas perbukitan dan lereng dengan kondisi tanah labil. 

    Pemerintah menyiapkan alat berat serta material darurat di lokasi-lokasi tersebut guna mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.

    Dari sisi kelancaran lalu lintas, terdapat 128 titik rawan kemacetan yang berpotensi mengalami kepadatan signifikan selama Nataru. Titik-titik ini umumnya berada di simpang besar, akses kawasan ekonomi, jalur wisata, serta ruas jalan yang mengalami penyempitan. 

    Sementara itu, sebanyak 51 titik rawan kecelakaan juga masuk dalam peta pengawasan, terutama pada ruas dengan tikungan tajam, turunan panjang, dan minim penerangan.

    Kementerian PU menegaskan, seluruh data tersebut menjadi dasar penempatan personel, peralatan, dan material siaga di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian juga dilakukan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan lalu lintas maupun bencana alam.

  • BPS Rilis KBLI 2025 Sesuai Dinamika Perkembangan Ekonomi

    BPS Rilis KBLI 2025 Sesuai Dinamika Perkembangan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

    KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

    Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi di antaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

    “Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

    Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali.  Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

    KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru di antaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

    BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

    Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

    Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.  

    KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang dapat diunduh pada tautan s.bps.go.id/perbanKBLI2025

  • Dongkrak Kapasitas Listrik, ABB dan SEG Topang Modernisasi PLTP Wayang Windu

    Dongkrak Kapasitas Listrik, ABB dan SEG Topang Modernisasi PLTP Wayang Windu

    Liputan6.com, Jakarta – ABB, perusahaan teknologi dunia bersama dengan Star Energy Geothermal (SEG) capai kemajuan modernisasi otomasi. Untuk mendukung pertumbuhan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang Windu di Jawa Barat, yang memasok jaringan listrik rumah tangga di Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

    Pada akhir 2025, pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 230.5 MW ini akan memiliki tiga unit, dengan Unit 3 yang tengah dikembangkan. Kapasitas PLTP Wayang Windu turut berkontribusi pada total 910 MW energi panas bumi yang dihasilkan SEG di Jawa Barat.

    “Dengan bermitra bersama perusahaan teknologi global yang terdepan seperti ABB, kami memanfaatkan keahlian untuk mempercepat langkah menuju masa depan rendah karbon bagi Indonesia,” ujar Group CEO Star Energy Geothermal Hendra Soetjipto Tan, Sabtu (20/12/2025).

    Hal senada diungkapkan President Energy Industries division Asia ABB, Anders Maltesen. Ia meyakini bahwa teknologi jadi salah satu pengungkit utama bagi energi terbarukan seperti panas bumi sebagai sumber listrik potensial di Indonesia.

    “Melalui keahlian kami dalam otomasi, kami berkomitmen membantu industri mengoptimalkan operasi, meningkatkan keandalan, serta mempercepat peralihan menuju masa depan rendah karbon,” kata dia.

    ABB telah memodernisasi sistem kontrol terdistribusi (Distributed Control System/DCS) pada Unit 1 dan 2 Wayang Windu, yang memungkinkan SEG mengelola kebutuhan variabel dari pembangkit listrik panas bumi lebih efektif dan menjaga pasokan listrik stabil.

    Modernisasi tersebut tidak hanya meningkatkan skalabilitas, tetapi juga memungkinkan integrasi tanpa hambatan antara unit yang sudah ada dengan unit yang tengah dikembangkan, tanpa memerlukan peningkatan (upgrade) infrastruktur yang signifikan.

     

  • Prabowo Hadiri Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi Buat Tukang Pijat hingga TNI

    Prabowo Hadiri Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi Buat Tukang Pijat hingga TNI

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri gelaran akad massal 50.030 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan ini dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

    Prabowo mengatakan, serah terima kunci rumah subsidi ini dilaksanakan melalui skema kredit pemilikan rumah dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP). RI 1 berkomitmen agar seluruh masyarakat bisa memiliki hunian yang layak.

    “Mereka harus punya rumah yang layak. Ini (realisasi KPR FLPP) usaha yang membanggakan, tapi masih jauh dari apa yang harus kita capai,” kata Prabowo.

    Adapun dalam akad massal ini, sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur. Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Dalam kegiatan seremonial di Kota Serang, serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada 10 MBR dari beragam latar belakang profesi. Mulai dari guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit TNI, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan.

     

  • Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025

    Menuju Sensus Ekonomi 2026: Peran Strategis KBLI 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya menjadi pembaruan klasifikasi lapangan usaha, tetapi juga berperan sebagai fondasi penting bagi berbagai kegiatan statistik ke depan. Salah satu yang paling strategis adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di mana seluruh pencatatan dan pengelompokan aktivitas ekonomi akan mengacu pada klasifikasi terbaru ini.

    Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan sistem klasifikasi yang mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi secara tepat dan akurat. Melalui pembaruan ini, KBLI 2025 diharapkan dapat menggambarkan struktur aktivitas ekonomi di Indonesia secara lebih utuh, dengan merekam mencatat aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat yang sebelumnya belum tercatat secara memadai.

    BPS akan mengimplementasikan KBLI 2025 secara operasional dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan membantu meningkatkan ketepatan pengelompokan. “Dengan menggunakan teknologi AI, pengklasifikasian aktivitas ekonomi di masyarakat berdasarkan KBLI 2025 akan tercatat secara lebih akurat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

    Selain digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 juga menjadi dasar pemutakhiran Statistical Business Register serta dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai statistik resmi BPS.

    Statistik ekonomi yang akurat menjadi kunci dalam analisis dan perumusan berbagai kebijakan. Pemerintah memerlukan gambaran yang jelas mengenai struktur perekonomian, lapangan kerja, dan potensi ekonomi nasional untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026.

    Dengan diluncurkannya KBLI 2025, peranan BPS menjadi sangat penting dalam menyiapkan fondasi statistik yang kuat untuk memberikan arah pembangunan perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026.

  • Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Bos Kadin Bujuk Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur dan Elektronik, Ini Alasannya

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie melobi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mendorong insentif guna memperkuat industri furnitur dan elektronik nasional yang dinilai punya potensi besar di pasar global.

    Anindya atau Anin sapaan akrabnya menjelaskan, industri furnitur dan elektronik memiliki pangsa pasar global yang sangat besar, namun kontribusi Indonesia masih relatif kecil.

    “Pasar furnitur dunia nilainya sekitar USD 300 miliar, sementara kontribusi Indonesia masih di kisaran USD 2,5 miliar. Padahal kedua industri ini tumbuh cukup sehat. Namun, yang menjadi tantangan adalah surplus perdagangannya justru mengecil karena meningkatnya impor ke pasar domestik,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

    Ditambahkan Anin, Kadin dan Kementerian Keuangan mendiskusikan berbagai opsi deregulasi dan insentif yang dapat mendorong daya saing industri nasional. Salah satu isu utama yang dibahas adalah akses pendanaan dengan bunga yang lebih kompetitif, serta penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam dalam negeri, seperti rotan.

    “Sebanyak 85 persen sumber daya rotan dunia ada di Indonesia. Ini seharusnya menjadi kekuatan utama kita. Selain itu, hampir 60 persen ekspor furnitur Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika (Serikat). Karena itu, kami juga membahas strategi diversifikasi pasar, termasuk ke Kanada dan Uni Eropa,” kata Anin.

    Di sektor elektronik, Anin menilai peluang Indonesia semakin terbuka, terutama dengan mulai masuknya industri ke rantai pasok semikonduktor. Indonesia dinilai memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi dari silika hingga produk semikonduktor. Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan sumber daya manusia.

    “Kita bisa melakukan hilirisasi, tapi isu besarnya adalah insinyur dan tenaga ahli. Ini yang kami diskusikan, termasuk peluang kerja sama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan instansi terkait agar Indonesia tidak hanya mengembangkan industri padat karya, tetapi juga industri bernilai tambah tinggi,” bebernya.

     

  • Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup Dalam KBLI 2025

    Aktivitas Ekonomi Baru Kini Tercakup Dalam KBLI 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

    Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12),  berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

    Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

    KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

    Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

    Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

    “Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).