PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengupayakan lulusan Sekolah Rakyat (SR) dapat berkontribusi.
Kolaborasi tersebut sekaligus membuka peluang penggalangan dana bagi Sekolah Rakyat melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
“Kebetulan di dalam proses kami, di BP Taskin dimungkinkan bagi kami untuk melakukan pendanaan penggalangan yang tidak mengikat ya, baik CSR, hibah atau segala macamnya,” ujar Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Budiman menilai SR berasrama cocok untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
“Memajukan kesejahteraan UU dan menjaga kebenaran bangsa itu bisa diselesaikan sekolah rakyat. Kami menganggap ini sesuatu yang sangat prioritas,” ujarnya.
Kriteria Warga Ekonomi Terendah
Budiman Sudjatmiko di Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya dan Kementerian Sosial juga berkolaborasi untuk melakukan pendataan terhadap warga dengan status sosial-ekonomi terendah, seperti gelandangan, sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan itu.
“Jadi, anak-anaknya ini diambil yang di jalanan tadi untuk disekolahkan di boarding school, nanti orangtuanya diberikan penghidupan, mungkin ada yang kerja, ada yang berdagang atau bertransmigrasi,” ujarnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2025/03/18/67d9125136da9.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat")
